Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kapitasi berbasis kinerja (KBK) merupakan sistem pembayaran kapitasi setiap bulannya yang didasari penilaian kinerja pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bersangkutan dalam rangka upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Namun pada pelaksanaannya banyak faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi capaian KBK. Capaian pembayaran KBK di puskesmas wilayah Kota Depok hanya 2 (5,3%) puskesmas dari 38 puskesmas yang menerima pembiayaan kapitasi sebesar 100%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis validitas dari setiap indikator penilaian KBK menurut persepsi petugas puskesmas di wilayah kerja kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental melalui pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di 4 (empat) puskesmas dengan kriteria 2 (dua) puskesmas dengan capaian capaian tertinggi atau meningkat dan 2 (dua) puskesmas dengan capaian terendah atau tidak mencapai target. Informan pada penelitian ini dipilih dengan aspek kecukupan dan kelayakan yang mana dianggap sesuai dengan topik terdiri dari (i) Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi, BPJS Kesehatan Ka. Cab. Kota Depok, (ii) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kota Depok, (iii) Kepala Puskesmas, (iv) PIC UKP Puskesmas, dan (v) PIC prolanis. Sumber data bersumber dari data primer (wawancara mendalam) dan data sekunder (telaah dokumen). Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator RRNS benar menggambarkan dari kinerja layanan rujukan yang mana pemberian rujukan dibawah wewenang puskesmas tanpa ada intervensi dari pasien atau keluarga pasien. Indikator angka kontak tidak valid dikarenakan tidak dapat menggambarkan kontak rate, banyak faktor yang mempengaruhinya yaitu karakteristik peserta (mobilitas, kerentanan, kecenderungan berobat dan kepercayaan), lokasi puskesmas yang mempengaruhi biaya transportasi, sarana prasarana serta sistem kerja. Serta indikator rasio peserta prolanis terkendali (RPPT) tidak valid karena belum tepat menilai kinerja pelaksanaan kegiatan prolanis, banyak faktor yang mempengaruhi yaitu perilaku peserta prolanis terhadap gaya hidup (rutin berobat, pola makan minum, aktifitas fisik) yang banyak dipengaruhi budaya dan lingkungan sosial, sistem pencatatan dan perhitungan indikator, sistem pelayanan puskesmas dan kecenderungan berobat (health belief). ......Performance-based capitation (KBK) is a monthly capitation payment system based on an assessment of the service performance of the first level health facility (FKTP) concerned in an effort to increase the effectiveness and efficiency of health financing and improve the quality of health services. However, in practice, there are many external and internal factors that affect KBK achievements. Only 2 (5.3%) out of 38 puskesmas received capitation financing at the Depok City Health Centers for KBK payments. The purpose of this study was to analyze the validity of each KBK assessment indicator according to the perceptions of health center staff in the working area of the city of Depok. This research is a non-experimental research using a qualitative approach. The research locations were conducted in 4 (four) puskesmas with the criteria of 2 (two) puskesmas with the highest or increasing achievements and 2 (two) puskesmas with the lowest achievements or not reaching the target. The informants in this study were selected based on the adequacy and feasibility aspects which were considered appropriate to the topic consisting of (i) Head of Benefit Guarantee and Utilization Section, BPJS Kesehatan Ka. Cab. Depok City, (ii) Head of the Primary Health Service Section of the Depok City Health Office, (iii) Head of the Puskesmas, (iv) PIC UKP Puskesmas, and (v) PIC prolanis. Sources of data come from primary data (in-depth interviews) and secondary data (document review). The results showed that the RRNS indicator correctly described the performance of referral services in which referrals were made under the authority of the puskesmas without any intervention from the patient or the patient's family. The contact number indicator is invalid because it cannot describe the contact rate, many factors influence it, namely the characteristics of the participants (mobility, vulnerability, tendency to seek treatment and trust), the location of the puskesmas which affects transportation costs, infrastructure and work systems. As well as the controlled prolanis participant ratio indicator (RPPT) is invalid because it is not yet appropriate to assess the performance of the implementation of prolanis activities, many factors influence, namely the behavior of prolanis participants towards lifestyle (routine treatment, eating and drinking patterns, physical activity) which is heavily influenced by culture and the social environment, system for recording and calculating indicators, health center service systems and tendencies to seek treatment (health beliefs).

Abstrak :
Penerapan kapitasi berbasis komitmen pelayanan yang kini dikenal dengan kapitasi berbasis kinerja (KBK) merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional. Telah banyak publikasi yang menyajikan studi kasus di tingkat FKTP mengenai faktor apa saja yang berkontribusi atau menghambat pencapaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang membuat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama mencapai target KBK, dengan menggunakan desain Literature Review. Basis pencarian literatur yang digunakan adalah Google Scholar dan GARUDA. Dari jumlah pencarian 917 artikel, setelah menghilangkan duplikasi, menyaring dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi, didapatkan hasil akhir 11 artikel dengan hampir seluruhnya menggunakan desain kualitatif berupa studi kasus. Hasil penyaringan literatur disajikan dengan diagram PRISMA. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah SDM yang cukup, tersedianya sarana dan prasarana yang cukup, dana di Puskesmas yang cukup serta tersalurkan dengan baik, dan adanya kodifikasi penyakit untuk meningkatkan pelayanan yang optimal, merupakan kondisi yang membuat tercapainya target KBK. Faktor yang dianggap menyulitkan tercapainya KBK antara lain ketersediaan SDM yang belum tercukupi, sarana dan prasarana yang belum memadai, ketersediaan dana yang belum tercukupi , jumlah peserta yang terlalu banyak atau melebihi standar kapasitas di FKTP dan kebijakan target yang dianggap terlalu tinggi oleh FKTP. .....The implementation of service commitment-based capitation which is now known as Capitation Based Commitment (CBC) is an effort to improve the quality of services in the National Health Insurance scheme. There have been many publications that present case studies at the FKTP level regarding what factors contribute to or hinder achievement. This study aims to identify the factors that make First Level Health Facilities achieve the KBK target, using the Literature Review design. The literature search bases used are Google Scholar and GARUDA. From the number of searches for 917 articles, after eliminating duplication, filtering using inclusion and exclusion criteria, the final results obtained are 11 articles with almost all of them using a qualitative design in the form of case studies. The results of the literature screening are presented with a PRISMA diagram. The results of the study indicate that a sufficient number of human resources, the availability of adequate facilities and infrastructure, sufficient funds at the Puskesmas and well channeled, and the codification of diseases to improve optimal services, are conditions that make the KBK target achievable. Factors that are considered difficult to achieve KBK include the number of participants who are too many or exceed the capacity standard in FKTP and target policies that are considered too high by FKTP.

Abstrak :
Latar Belakang : Tujuan menganalisis kebijakan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTPPuskesmas di Kabupaten Bogor mengacu Permenkes 21 tahun 2016. Metode : Kualitatif denganRapid Assesment Procedure, wawancara mendalam pada 12 informan, sampel purposive, terkaittujuan penelitian. Hasil : Terdapat disparitas tinggi dana kapitasi puskesmas meliputi peserta,norma kapitasi, jumlah dokter dan rasio dokter antara berbagai puskesmas. Wawancaramendalam didapatkan sulitnya pemenuhan rasio dokter ideal, norma kapitasi rendahmenunjukkan kuantitas kualitas puskesmas rendah, belum semua puskesmas melakukan prosesperencanaan dengan benar, puskesmas kapitasi kecil sulit dalam operasional dan yang besarberlebih operasional dan berpotensi menumpuk, penentuan poin cukup jauh berbeda antar tenaga,pemenuhan obat-obatan terkendala oleh pengadaan, potensi overlapping kapitasi dengan BOKdan kualitas pelayanan dokter menurun pada rasio dokter per peserta besar. Kesimpulan dan saran : Rasio dokter dengan peserta masih dibawah standar 1:5000 peserta perlu upayapemerataan, porsi kapitasi 60 untuk Jasa dan 40 opersional lain, ketercukupannya berbedaperlu ada backup dana operasional untuk yang kurang, adanya disinsentif jasa pelayanan perludikaji ulang, kapitasi porsi 40 dapat komplementer dengan BOK, sisa anggaran menguntungkanbila alternatif kegiatan mampu efektif efisien sesuai kebutuhan masyarakat, perlu perbaikanmekanisme pengadaan obat, dalam fleksibilitas anggaran perlu didorong PPK-BLUD padapuskesmas. Background The purpose of analyzing the policy of utilization of JKN capitation fund at FKTPPuskesmas in Bogor Regency refers to Permenkes 21 year 2016. Method Qualitative with RapidAssessment Procedure, in depth interview on 12 informant, purposive sample, related to researchobjectives. Results There is a high disparity of capitation funds for puskesmas coveringparticipants, capitation norms, number of doctors and the ratio of doctors between variouspuskesmas. In depth interviews found the difficulty of fulfilling the ideal physician ratio, lowcapitation norms indicated the low quality of the puskesmas, not all the puskesmas did the properplanning process, the small capitation clinics were difficult in the operational and theoverwhelming operational and potentially piled up, Drug fulfillment is constrained byprocurement, the potential for overlapping capitation with BOK and the quality of physicianservices decreases in the ratio of physicians per large participant. Conclusions and suggestions The ratio of physicians to participants is still below the standard of 1 5000 participants needequalization effort, 60 capitation portion for services and 40 other opersional, differentsufficiency there should be operational fund backups for the less, the disincentives of service needto be reviewed, Capitation of 40 portion can be complementary with BOK, the rest of the budgetis advantageous if the activity alternative can be effectively efficient according to societyrequirement, need improvement of drug procurement mechanism, budget flexibility need to bepushed PPK BLUD at puskesmas.

Abstrak :
Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK) merupakan sistem pembayaran kapitasi dari BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan pencapaian tiga indikator yang diterapkan sebagai bagian dari pengembangan sistem kendali mutu pelayanan FKTP. Adapun ketiga indikator tersebut adalah Angka Kontak, Rasio Rujukan Non Spesialistik dan Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP. Pencapaian indikator dapat berupa zona aman, dan zona tidak aman. Besaran pembayaran dilakukan sesuai dengan pencapaian ketiga indikator yang mengacu kepada Surat Edaran Bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan No.HK 01.08/III/980/2017 No.2 tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor–faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Puskesmas di wilayah kerja BPJS Kesehatan KCU Bogor berdasarkan teori Edward III. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dan telaah dokumen. Data primer dikumpulkan dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada informan penelitian ini yang terdiri dari Kepala/Wakil Puskesmas, penanggung jawab KBK di Puskesmas, Kepala Bidang PMP BPJS Kesehatan KCU Bogor, Staf Bidang PMP BPJS Kesehatan KCU Bogor. Data sekunder dikumpulkan dengan menelaah dokumen BPJS Kesehatan KCU Bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelaksanaan KBK ini telah disosialisasikan oleh BPJS Kesehatan dengan jelas kepada Puskesmas. Pada pencapaian ketiga indikator dipengaruhi oleh ketersediaan SDM, fasilitas sarana dan prasarana serta sistem pencatatan yang baik. ......Pay for performance is a capitation payment system from BPJS Kesehatatan to primary health facilities based on the achievement of the three indicators applied as part of the development of the primary health facilities service quality control system. The three indicators are the Number of Contacts, the Non Specialistic Reference Ratio and the Participant Prolanis Ratio Routinely Visiting primary health facilities. Achievement of indicators can be in the form of a safe zone, and an insecure zone. The amount of payment is carried out in accordance with the achievement of the three indicators referring to the Joint Circular of the Ministry of Health and BPJS Kesehatatan No. HK 01.08 / III / 980/2017 No.2 year 2017. This study aims to analyze the factors that influence the achievement of pay for performance to primary health facilities service in working area BPJS Kesehatan Bogor based on the theory of Edward III. This research is a study with qualitative methods and document review. Primary data was collected by conducting observations and in-depth interviews with informants of this study consisting of the Head / Deputy of primary health facilities service, the person in charge of the coordinator program in the primary health facilities service, Head of PMP BPJS Kesehatatan Bogor, Staff of PMP BPJS Kesehatatan Bogor. Secondary data was collected by examining the KCU Health BPJS Bogor document. The results of this study indicate that the implementation of this Pay for performance policy has been socialized by the BPJS Kesehatatan clearly to the primary health facilities service. The achievement of the three indicators is influenced by the availabil

Abstrak :
ABSTRAK
Analisis Perhitungan Kapitasi pada Klinik Pelayanan KesehatanMasyarakat KPKM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta rdquo;Universal Health Coverage merupakan sebuah target berskala nasional yangbertujuan agar tercapainya pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisanmasyarakat. KPKM Renijaya merupakan klinik pratama yang bertujuan tidak hanyasebagai layanan kesehatan tetapi juga sebagai saran pendidikan, penelitian danpengabdian masyarakat dibidang kesehatan, untuk itu KPKM Renijaya perlu untuk ikutserta pada program JKN.Penelitian ini bertujuan untuk menghitung biaya investasi, biaya operasional danbiaya pemeliharaan KPKM Renijaya, menghitung output pelayanan yang ada di KPKMRenijaya, menghitung besaran satuan aktual dan normatif, menghitung besaran kapitasiKPKM Renjaya serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi diKPKM Renijaya, saat bergabung dengan JKN.Penelitian ini dilaksanakan di KPKM Renijaya pada Januari ndash; Juni 2018. Jenispenelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan menggunakan data sekunder yaitudata keuangan KPKM Renijaya dan data rate utilisasi dari BPJS Kesehatan. Analisabiaya dalam penelitian ini menggunakan doubel distribution.Hasil dari penelitian ini di dapatkan total biaya investasi sebesar Rp. 786.221.689,biaya operasional Rp. 974.854.775 dan biaya pemeliharaan Rp. 25.000.000. Jumlahoutput pelayaan yang ada dalam penelitian ini disesuaikan dengan Permenkes No. 52Tahun 2016 diantaranya konsultasi, obat, pembersihan luka, inject, hecting,premedikasi, tambal gigi dan scalling. Besaran kapitasi di KPKM Renijaya berdasarkanjenis layanan sebesar Rp. 11.131, tarif kapitasi tersebut diatas tarif kapitasi KPKMRenijaya, untuk itu perlu uapaya agar KPKM Renijaya dapat bertahan di era JKNdengan cara rate utilisasi KPKM Renijaya mencapai 155-160 perbulan dengan peserta178.700 peserta. Upaya lainnya dengan mengoptimalkan aset medis melalui bermitradengan institusi lain atau menyewakan alat investasi.Kata Kunci : Kapitasi, Biaya Satuan Aktual, Biaya Satuan Normatif.

---

ABSTRACT
Capitation Calculation Analysis at Public Health Service Clinic KPKM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Universal Health Coverage is a national scale target that aims to achieveequitable health services for all levels of society. KPKM Renijaya is a pratama clinicthat aims not only as health services but also as education advice, research andcommunity service in the field of health, therefore KPKM Renijaya need to participatein JKN program.This study aims to calculate the investment cost, operational cost andmaintenance cost of KPKM Renijaya, calculate the output of services available inKPKM Renijaya, calculate the actual and normative units, calculate the capability ofKPKM Renjaya and what efforts can be done to improve efficiency in KPKM Renijaya,when joining JKN.This research was conducted at KPKM Renijaya in January June 2018. Thisresearch type is descriptive analysis that is by using secondary data that is financial dataof KPKM Renijaya and data rate utilization from BPJS Health. Cost analysis in thisresearch using doubel distribution.The results of this study in obtaining the total investment cost of Rp.786.221.689, operating expenses Rp. 974,854,775 and maintenance cost Rp.25,000,000. The number of enrichment outputs in this study is adjusted according toPermenkes. 52 of 2016 including consultation, medicine, wound cleaning, inject,hecting, premedication, patching of teeth and scalling. The amount of capitation inKPKM Renijaya by type of service is Rp. 11.131, the above mentioned capitation tariffis KPKM Renijaya 39 s capitation tariff, therefore it is necessary for the KPKM Renijayato survive in the era of JKN by means of the utilization rate of KPKM Renijayareaching 155 160 per month with 178,700 participants. Other efforts by optimizingmedical assets through partnering with other institutions or leasing investment tools.Keywords Capitation, Actual Cost of Unit, Normative Unit Cost.

Abstrak :
Tugas akhir ini membahas dan menjabarkan mengenai asuransi kesehatan yang berbentuk program jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dengan metode kapitasi untuk menghitung nilai preminya. Selain itu dibahas sedikit mengenai perhitungan nilai premi dengan metode asset share untuk usia tak tentu.

Abstrak :
Berdasarkan PMK No. 69 Tahun 2013, tarif kapitasi ditetapkan sama untuk semua kelompok umur, hanya dibedakan antar FKTP. Tarif kapitasi tersebut tidak disesuaikan dengan risiko individu. Sedangkan menurut Andersen (2005) menyatakan bahwa umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi utilisasi pelayanan kesehatan. Dari permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk menghitung tarif kapitasi berdasarkan risiko umur. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian cross sectional. Hasil dari penelitian ini yaitu tarif kapitasi berdasarkan kelompok umur pada puskesmas, DPP, dan klinik. Berdasarkan hasil tarif kapitasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tarif antar kelompok umur dimana kapitasi tinggi pada kelompok umur (0-4) tahun dan (≥ 50) tahun.

---

Based on PMK No. 69 in 2013, capitation are set the same for all ages, only distinguished between primary health care. Capitation is not adapted to the individual risk. Whereas, according Andersen (2005) stated that age is one of the factors that affect health care utilization. From these problems, this study aims to calculate the capitation by age. This study uses a quantitative research methodology with cross sectional study design. The results of this study are capitation by age groups at the primary health care. Based on capitation results indicate that these are differences capitation between age groups, capitation higher in the age group (0-4) and (≥ 50) years old.

Abstrak :
Kecenderungan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat mendorong PT. Askes untuk mencari altematif pembiayaan yang dapat mengeiisienkan dana tanpa mengurangi mutu pelayanan. Salah satu sistem tersebut adalah Sistem Kapitasi Total dimana provider dibayar berdasar jumlah peserta terdaftar yang menjadi tanggungnya. Penerapan sistim kapitasi total tersebut perlu dipantau efektifitasnya dengan melihat kecendelungan angka kunjungan, angka rujukan menurut pesena terdaiiar dan angka rujukan menumt kunjungan. Penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana keoenderungan tersebut dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Pcnelitian dilakukan di Jakarta Pusat dengan rancangan cross sectional, jumlah sampel 37 puskesmas, menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara mendalam, menggunakan data sekmmdcr tahun 1999-2000 , analisis data menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penerapan selamzr 2 tahun, angka kunjungan cendenmg menurun, begitu pula angka rujukan menurut jumlah peserta terdatiar sedangkan angka nrjukan menunrt kunjungan oendenmg meningkat. Tingkat puskesmas dan besamya jasa yang diterima dari PT. Askes ternyata berhubungan dengan angka kunjungan, sedangkan status kepegawaian kepala puskesmas dan pengetahuan kepala puskesmas teniang kapitasi total berhubungan dengan angka mjukan menurut kunj ungan Disarankan agar kapitasi total disosialisasikan kepada provider maupun kepada pwert; sistem pendataan pesqrta diyrerkuat., dilakukan pemantauan langsung oleh PT. Askes ke puskesmas dan kemungkinan agar PT.Askes dapat kontrak langsung dengan puskesmas,

---

The increasing tendency of the health care cost had forced PT.Askes to seek an alternative in iinancing system , without decreasing the quality of services. One of the system used is the total capitation where the providers are paid based on the amount of members registered The effectiveness of the capitation system should be monitored through visit rates, referrals rates per member registered and refenal rates per visit. 'I'hc objective of the study is to describes the rates and factors influencing them. The study is conducted in Central Jakarta , using cross sectional design, involving 37 primary care facilities as unit amalysis. The Structured and in-depth interview were used as well as the 1999- 2000 secondary data, quantitative analysis has been done using SPSS. The result of the study showed that after 2 yeais of implementation, the visit rates had a tendency to decrease, similar result can also be seen on the referral rates per member registered, while the number of referralrates per visit tended to increase. The referral rate is related to' the grade of primary health care facility and the amount of payment received from PT. Ashes The study revealed that the referral per visit rate is related to employment status and the knowledge of the total capitation of the head ofthe primary health care facilities. The study suggested that capitation system should be socialized to the providers and the members. The membership data base system should be improved, PT. Askes should conduct direct monitoring to primary health care facilities and finally to review the possibility of direct contract with the primary health C818 facilities.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang analisis keadilan (fairness) pembagian jasa pelayanan kapitasi didalam puskesmas dan antar puskesmas serta pendapat dinas kesehatan tentang biaya administrasi dana kapitasi kabupaten Bogor tahun 2019. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design case study. Hasil penelitian menujukkan bahwa keadilan secara internal sudah adil. Sedangkan keadilan secara ekternal belum adil dan keadilan antar instansi belum adil. Sehingga perlu ada survey gaji untuk menetapkan besaran point tenaga kerja professional dan tenaga kerja manajemen. Selain itu, perlu ada penelitian lebih lanjut terkait penyesuaian resiko berdasarkan usia, jenis kelamin dan geografi untuk menetapkan besaran kapitasi antar puskesmas. Serta melakukan pengkajian ulang untuk penetapan Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, agar tidak ada disparitas antar instansi.

---

This thesis discusses the analysis of fairness distribution of capitation services in puskesmas, between puskesmas and the opinion of the health office about the administrative costs of Bogor district capitation funds in 2019. This research is a qualitative study with a case study design. The results of the study show that justice is internally fair. Whereas external justice has not been fair and justice between agencies has not been fair. So that there needs to be a salary survey to determine the amount of points of professional workforce and management workforce. In addition, there needs to be further research related to risk adjustments based on age, sex and geography to establish capitation rates between puskesmas. As well as conducting a review for the establishment of Civil Servants Income Allowances, so that there is no disparity between agencies

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Puskesmas di Wilayah Jakarta Timur Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam sisi komunikasi, sumber daya, serta pelaksanaan untuk mencapai indikator kinerja. Peneliti menyarakan agar dilakukan upaya perbaikan dalam hal sosialisasi, peninjauan ulang mengenai beban kerja dan pembagian tugas, membuat SOP khusus untuk kegiatan Prolanis, pelatihan rutin untuk dokter, membuat anggaran khusus Prolanis, serta pembuatan kebijakan khusus terkait pelayanan bagi peserta yang bukan terdaftar di Puskesmas yang dituju. ......This research aims to find out the implementation of Performance Based Capitation Regulation in Primary Helalth Care in East Jakarta Region, 2017. This research is a qualitative study with data collection through interviews, observation, and document review. This study shows that there are problems in communication, resources, and implementation to achieve performance indicators. The researcher suggested that improvement efforts should be made in the case of socialization, review of workload and task division, make SOPs for Prolanis activities, routine training for doctors, make allocation budget for Prolanis, and policy making related to services for participants who are not registered in Primary Health Care Addressed.