Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini mengkaji tahapan diplomasi ekonomi Indonesia terkait aktifnya ekspansi PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Afrika. Dalam mengkaji fenomena tersebut, studi ini menggunakan konsep kapitalisme negara dan tipologi diplomasi ekonomi (traditional, niche-focused, evolving, inovatif) yang ditawarkan oleh Kishan Rana (2007). Adapun metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif melalui studi literatur dan wawancara. Keaktifan ekspansi WIKA dapat dikaji sebagai bagian dari praktik kapitalisme negara di Indonesia. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan tulisan ini mengidentifikasi tiga praktik kapitalisme negara dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pertama, perencanaan tersentral dalam menentukan tujuan dan lokasi ekspansi. Kedua, bantuan permodalan, mengingat posisi pemerintah sebagai pemegang saham terbesar. Ketiga, diplomasi ekonomi untuk membuka akses pasar dan menjaga hubungan dengan pemerintah di negara tujuan. Berdasarkan temuan tersebut, tulisan ini berargumen bahwa internasionalisasi WIKA tidaklah semata-mata dilakukan dalam upaya mencari keuntungan, namun juga dipengaruhi oleh faktor politik dan dorongan negara untuk memenuhi kepentingan nasional, termasuk perluasan pengaruh ke pasar baru dan kepentingan elektoral. WIKA menjadi ujung tombak bagi sektor konstruksi dan infrastruktur yang dianggap sebagai sektor unggulan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lebih jauh, terkait tahapan diplomasi ekonomi sebagai bagian penting dari praktik kapitalisme negara, penulis menyimpulkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia dalam ekspansi WIKA ke Afrika berada dalam tahap transisi dari evolving menuju inovatif. Atas dasar tersebut, penulis mengusulkan terminologi departing atau tinggal landas untuk menyebut tahap transisi ini.

---

This study analyses the state’s application of economic diplomacy phases in the active expansion of PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA), a state-owned enterprise, to Africa as a part of Indonesia’s practice of state capitalism. Based on literature reviews, this study has identified the concept of state capitalism practiced by the Joko Widodo regime, i.e., (1) Centralized planning for the determination of expansion objectives and locations, (2) Economic diplomacy to open markets and maintain relations with destination countries, and (3) Capital assistance, considering the government’s status as the majority shareholder. Based on these findings, this thesis argues that the internationalization of WIKA is not driven exclusively by profit, but also influenced by political factors as well as the state’s push to meeting national interests, which includes influence expansion to new markets and electoral interests. WIKA has become the spearhead of the construction and infrastructure sectors, the champion sectors for the Widodo regime. Further, this thesis explores Indonesia’s economic diplomacy phases—a vital part of state capitalism—through qualitative method, utilizing the developing countries’ economic diplomacy typology offered by Kishan Rana (2007): traditional, niche-focused, evolving and innovative. Based on these case studies, this thesis has determined that Indonesia’s economic diplomacy in the WIKA expansion to Africa is a transition from the evolving to inovatif phases. This thesis recommends the use of the term ―departing‖ or ―taking off‖ to define this transition phase."

"Penelitian ini membahas tentang diversifikasi ekonomi di Qatar sebagai upaya mempertahankan kekuasaan kerajaan Al Thani. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana negara menggunakan diversifikasi ekonomi sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan melalui alat kapitalisme negara. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Rentier state Theory,teori elite dan konsep diversifikasi ekonomi serta kapitalisme negara oleh Ian Bremmer digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah diversifikasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Qatar berhasil mengurangi ketergantungan negara atas pemasukan dari minyak dan gas serta meningkatkan PDB Qatar dan melalui kapitalisme negara. Qatar berhasil menjaga pengaruhnya dalam politik dalam negeri Qatar. Penelitian ini juga menunjukkan adanya peran yang saling melengkapi antara keluarga kerajaan Al Thani dan keluarga pedagang di Qatar. Dari peran yang dilakukan, keberadaan keluarga Al Thani di berbagai perusahaan terkemuka dan juga jabatan pemerintahan di Qatar selain menjadi aktor utama ekonomi Qatar juga sebagai distribusi kekuasaan dan kekayaan. Sedangkan keluarga pedagang di Qatar berfungsi sebagai partner bisnis dengan pemerintah. Penelitian ini berkesimpulan bahwa diversifikasi ekonomi berhasil menjaga dan mempertahankan kekuasaan pemerintah Hamad Khalifa Al Thani.

---

This research examines the economic diversification in Qatar as an effort to defend the power of the Qatari kingdom Al Thani. The problem in this research is how the state using the economic diversification as an instrument to defend the power through state capitalism tools. This research is an explanatory research with qualitative approach. Rentier state theory, elite theory and also state capitalism concept from Ian Bremmer are used in this research. The result of this research is the economic diversification that Qatari government do has succeed in reducing state dependency on oil and gas income, and also increasing Qatar GDP. Besides that, Qatar also succeed in conserving it's influence on Qatar domestic politics. This research also shows that there's a mutual complementary role between the royal family of Al Thani and merchants family in Qatar. Based on its role, the existence of Al Thani on several Qatar's top company and position in Qatar's government, besides becoming lead actor of Qatar's economy, but also to distribute power and wealth to distribute wealth and power. On the other side, merchants family in Qatar functioned as business partner with the government. This research concluded that economic diversification is succeed in protecting and defending the power of Hamad Khalifa Al Thani government."