Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis tentang pengembangan kapasitas organisasi di Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain eksplanatif. Penelitian ini mencoba melihat kapasitas organisasi di unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat dalam penanganan pengaduan masyarakat dan melakukan pengembangan kapasitas organisasi yang dapat meningkatkan pelayanan pengaduan masyarakat dan pencapaian target kinerja Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara. Hasil penelitian menyarankan unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat untuk lebih menguatkan fungsi penanganan pengaduan masyarakat dengan melakukan pengembangan kapasitas, menerapkan rencana-rencana pembaharuan dengan seksama, dan integrasi antar instansi yang menangani pengaduan masyarakat untuk memberikan pelayanan pengaduan yang optimal dan mewujudkan harapan masyarakat atas instansi pusat pembantu Presiden. Kedepannya, unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat harus melakukan pengajuan evaluasi kelembagaan atas sinkronisasi fungsi dengan tuntutan capaian Indikator Kinerja Utama, untuk menghindari kemungkinan tidak tercapainya target atau untuk menetapkan batas maksimal target karena dalam 3 tahun kedepan, direncanakan target akan naik secara progresif 5 pertahun, namun tidak mungkin target tersebut mencapai 100 apabila wewenang dari penyelesaian masih bergantung kepada instansi lain.

---

This thesis analyzes the organizational capacity building in the Assistant Deputy of Public Complaint. The research method used is qualitative method with explanative design. This research tries to look at the organizational capacity in the work unit of the Assistant Deputy of Public Complaint in the handling of public complaints and to develop organizational capacity that can improve the service of public complaints and the achievement of the performance targets of the Main Performance Indicators of the State Secretariat Ministry.

The results of the study suggest the work unit of the Assistant Deputy of Public Complaint to further strengthen the function of community complaints handling by building capacity, implementing the renewal plans carefully, and integration between agencies that handle public complaints to provide optimal complaints services and realize public expectations of central agencies Aide to the President.

In the future, Assistant Deputy of Public Complaint should make institutional evaluation of synchronization of functions with the demands of achievement of the Main Performance Indicator, to avoid the possibility of not reaching the target or to set the maximum target limit because in the next 3 years, it is planned that the target will rise progressively 5 , But it is unlikely that the target will reach 100 if the authority of the settlement is still dependent on other agencies."

"Bencana merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi, namun dampak yang ditimbulkan oleh bencana dapat diminimalisir ataudihindari. Pengurangan risiko bencana dapat dilakukan dengan penguatan kapasitas organisasi dalam menghadapi bencana. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kapasitas Dinas Kesehatan daerah Kota Padangsidimpuan dalam penanggulangankrisis kesehatan akibat bencana alam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan dalam penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana alam belum ditunjang oleh ketersediaan regulasi/peraturan, struktur organisasi dan dana. Sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan belum berjalan sebagaimana seharusnya. Penguatan kapasitas sumberdaya hanya terfokus pada pemberian pelatihan pada sumber daya manusia. Kegiatan pengurangan risiko kesehatan akibat bencana difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta gizi. Pelaksanaan koordinasi lintas sektor belum terselenggara dengan baik, dengan sektor lain masih kurang. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan dilakukan dengan melibatkan kader posyandu dalam kegiatan penyuluhan kesehatan terhadap masyarakat, namun belum ditunjang oleh pembinaan terhadap masyarakat terkait penanganan krisis kesehatan akibat bencana. Kesimpulan: Kapasitas organisasi Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana masih belum memadai, perlu penguatan kapasitas organisasi melalui penetapan regulasi/peraturan, struktur organisasi yang jelas, penyediaan sistem informasi, meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait dalam pengerahan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat.

---

Disaster is an event that cannot to be predicted when it will occur, but the impact caused by a disaster can be minimize or avoided. Disaster risk reduction can be done bay strengthening organizational capacity in the face of disaster. The purpose of this study was to analyze the capacity of the Padangsidimpuan district Health Office in overcaoming the health crisis due to natural disaster. had not been supported by.This research is a qualitative research with descriptive design. The result showed that the Padangsidimupuan Health Office in the management of health crisis response due to natural disaster had not been supported by avaibility of regulation, organizational structure and fund. The health crisis management information system has not yet proceeded as it should. Strengthening resource capacity is only focused on providingtraining to human resources. The activity of reducing health risk due to disaster is focused on the implemntation of health service and prevention and control of disease enviromental helath and nutrition. Cross sectoral coordination has not been carried out properly, with other sector still lacking. Effort to empower comunity in themanagement of health crisis ar carried out by involving Posyandu cadres in health education activitiesfor the comunity, but have been supported by guidance to the comunity regarding the handling of the health crisis crisis caused by disaster.Concusion : The organzational capacity of the Padangsidimpua Health Office in managing the helath crisis due to disaster is stillinadequate, it need strengthen organizational capacity through regulation, clearorganizational structure, provisison of information system,improve coordination with related sector in resource mobilization and comunity empowerment."

"Penelitian ini membahas tugas APIP Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Dalam melaksanakan pengawasan, bukan hanya sampai menemukan temuan dan memberikan rekomendasi sebagai upaya korektif, namun juga sampai dengan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah guna memahami Kapasitas Organisasi Dalam Sistem Pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam dimensi sumber daya dan manajemen. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan post positivis dengan studi literatur yang terkait dengan pengembangan kapasitas dan pengawasan. Sebagai bahan pendukung, peneliti melakukan tinjauan literatur. Hasil analisis memperlihatkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri telah memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas, namun dapat dioptimalkan. Selanjutnya, telah terdapat pengembangan kapasitas kemampuan SDM yang terlihat dari pelaksanaan dan partisipasi APIP melalui pelatihan, pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, proses evaluasi kinerja secara menyeluruh, dukungan dari pimpinan, dan kerja sama secara kelembagaan antar mitra pengawas untuk sharing knowledge sudah baik namun masih dapat dimaksimalkan.

---

This research discusses the apip task of the Ministry of Home Affairs which carries out general and technical supervision over the implementation of provincial regional government. In carrying out supervision, not only to find findings and provide recommendations as a corrective effort, but also up to monitoring follow-up surveillance results. The purpose of this research is to understand the Organizational Capacity in The Supervisory System in the Inspectorate General of the Ministry of Interior in the dimensions of resources and management. Penelitian uses    qualitative methods of post positivist approach with literature studies related to capacity building and supervision. As supporting material, researchers conduct literature reviews. The results of the analysis showed that the Inspectorate General of the Interior Ministry already has the capacity to carry out tasks, but can be optimized. Furthermore, there has been a development of human resource capability capacity   seen from the implementation and participation of APIP through training, utilization of information systems in the implementation of monitoring follow-up supervision results, a thorough performance evaluation process, support from leaders, and institutional cooperation between supervisory partners for knowledge sharing.   It's good but it can still be maximized.

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kapasitas organisasi di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri agar terciptanya penanganan tindak kejahatan yang lebih baik. Pendekatan post positivism dan metode pengumpulan data secara kualitatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian dimana berpegang pada pemahaman teori yang didukung dengan bukti empiris untuk mengumpulkan berbagai sumber data dan informasi mengenai kapasitas organisasi yang didapat dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini mencoba memotret kapasitas organisasi yang dimiliki oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri saat ini dan melakukan pengembangan kapasitas organisasi guna meningkatkan kualitas kinerja dalam penanganan kasus perkara dan pencapaian target capaian kinerja. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus lebih menguatkan fungsi dari organisasi dengan mengembangkan kapasitas organisasi yang dimiliki. Dengan mengacu pada ABK, struktur organisasi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus dilakukan perombakan dan pengkajian ulang sebab masih banyak ditemukan ketidakpastian dan ketidaksesuaian. Organisasi belum mampu memenuhi jumlah SDM yang ideal. Hal ini berpengaruh pada anggaran belanja barang dan pegawai yang perlu diperhatikan dan diajukan ke divisi terkait guna terpenuhinya formasi serta menutupi beberapa jabatan kosong. Selain itu penguatan fungsi teknologi yang telah ada yakni pada situs Patroli Siber perlu dikembangkan beserta fitur-fitur yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan sebagai pendukung dalam tercapainya target penyelesaian kasus.

---

This study aims to analyze the development of organizational capacity in the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri in order to create a better handling of crimes. Post-positivism approach and qualitative data collection methods are used as approaches in research which adhere to an understanding of theory supported by empirical evidence to collect various sources of data and information about organizational capacity obtained form interviews and literature studies. This study tries to capture the organizational capacity of the current Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri and develop organizational capacity to improve the quality of performance in handling cases and achieving performance targets. The results of the study revealed that the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri, must further strengthen the functions of the organization by developing its organizational capacity. By referring to the Workload Analysis, the organizational structure of the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri, must be reformed and reviewed because there are still many uncertainties and discrepancies. The organization has not been able to meet the ideal number of Human Resources. This affects the budget for goods and personnel which need to be considered and submitted to the relevant divisions in order to fulfill formations and cover several vacant positions. In addition, the strengthening of the existing technology functions, namely the Patroli Siber site, needs to be developed along with the features it has so that it can be utilized optimally and as a supporter in achieving the target for solving cases."