Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa merupakan landasan yuridis formal yang menyatakan bahwa desa adalah daerah otonom. Sebagai konsekuensinya, desa mendapat dana transfer dari pemerintah diatasnya (pemerintah kabupaten) sebagai bagian dari prinsip ?money follow fungtion?. Dana transfer ini dikenal dengan nama Alokasi Dana Desa (ADD).Penelitian ini bertujuan untuk menghitung Alokasi Dana Desa dengan menggunakan pendekatan regresi, dimana dengan cara ini akan didapat besaran kapasitas dan kebutuhan fiskal masing-masing desa yang kemudian akan dihitung fiskal gap. Dasar pengalokasian dana desa adalah fiskal gap (ADD Proporsional) dan belanja pegawai (ADD Minimal). Hal inilah yang menjamin ketepatan alokasi dana desa dengan menggunakan pendekatan regresi.Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan pendekatan regresi dalam upaya menghitung Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pemalang lebih baik dibanding menggunakan formula Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005, karena dengan pendekatan regresi kita dapatkan variabel-variabel yang signifikan dalam penghitungan kapasitas dan kebutuhan fiskal masingmasing desa. Disisi lain pendekatan regresi dalam menghitung kapasitas dan kebutuhan fiskal desa mempunyai kelemahan terutama terkait keterbatasan data (data potensi ekonomi desa dan pendapatan perkapita desa), sehingga apabila pemerintah kabupaten/kota berminat menggunakan pendekatan regresi sepatutnya pemerintah kabupaten/kota berkerjasama dengan BPS dalam penyediaan data desa yang lebih lengkap dan akurat.

---

The governance of village according to UU No. 32/2004 and PP No. 72/2005 which concerning about village is a formal juridical cornerstone which states that village is autonomous. As a consequence, village should receive fund from local government (the regency) as the implementation of the principle of "money follows function". This transfer of fund known as Alokasi Dana Desa (ADD).

This research intends to calculate Alokasi Dana Desa using a regression approach, which will be obtained the amount of fiscal capacity and fiscal need for each village that show real fiscal gap. The basis used to allocate this funds is the fiscal gap (ADD Proportional) and expenditure of the officials (ADD Minimal). This regression approach ensures the accuracy of the allocation of funds to each village.

The result showed that the usage of a regression in order to calculate Alokasi Dana Desa in Pemalang Regency is better than using formula based on SE Mendagri No.140/640/SJ 2005, because with this regression approach we are able get significant variables in calculating capacity and fiscal need of each village. On the other hand, this regression approach in calculating capacity and fiscal need has weaknesses mainly related to the limitation of the data (datas of economic potency and per capita income of the village), so that if local governments were interested in using regression approach they should cooperate with BPS in the provision of more complete and more accurate datas of the villages."

"

Meskipun telah mengalami beberapa kali penyempurnaan formula, persoalan efektivitas dan pemenuhan kriteria keadilan dari Alokasi Dana Desa masih menjadi pertanyaan besar dalam kebijakan keuangan publik di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah melakukan reformulasi pengalokasian Dana Desa berdasarkan evaluasi terhadap kelemahan formula saat ini dan identifikasi potensi indikator baru untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan terutama peningkatan peran Dana Desa bagi Pemulihan Ekonomi Desa di Masa Pendemi COVID-19. Penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis melalui kajian literatur, focus group discussion, dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan perlunya menurunkan bobot Alokasi Dasar untuk mengurangi ketimpangan besaran alokasi Dana Desa, menaikkan bobot Alokasi Formula untuk memastikan alokasi Dana Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing desa sehingga mendorong alokasi yang lebih berkeadilan dan efektif. Sementara itu, bobot Alokasi Afirmasi perlu dinaikkan dalam jangka pendek, namun kemudian menurun secara gradual di periode setelahnya untuk mencegah timbulnya moral hazard. Selanjutnya untuk mendorong pencapaian kemandirian desa, Alokasi Kinerja perlu dinaikkan sebagai mekanisme reward bagi desa-desa yang memiliki kinerja baik. Rekomendasi dari kajian ini adalah penyempurnaan formula alokasi Dana Desa perlu dilakukan secara periodik serta perlu memperhatikan Target dan Indikator SDGs yang dapat diimplementasikan di tingkat desa

"

"Indonesia telah menjadi pelopor dalam pengelolaan program jaminan kesehatan sosial (JKN) terbesar di dunia. Program ini diinisiasi sejak tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan pencapaian kepesertaan JKN sebesar 96% terhadap jumlah penduduk pada Desember 2023. Cakupan kesehatan semesta sebagai salah satu upaya dalam program JKN tidak hanya berkaitan dengan kepesertaan, tetapi juga mencakup manfaat yang diterima serta mekanisme pembiayaannya. Ekuitas sebagai salah satu asas dalam memenuhi persyaratan Universal Health Coverage (UHC) masih menjadi masalah dalam pelaksanaan program JKN ini, hal ini terlihat dari data grafik yang dianalisa oleh Ascobat Gani pada tahun 2019 bahwa masih terjadi disparitas yang sangat signifikan antara wilayah propinsi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan analisis terhadap faktor dari sisi penyedia atau supply side  yang mempengaruhi terjadinya disparitas pemanfaatan layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama program JKN. Penelitian ini menggunakan data sekunder BPJS Kesehatan, dan data publikasi dari Kementrian Keuangan dan Kemntrian Dalam Negeri serta Badan Pusat Statistik. Data dianalisis secara univariat, bivariat, dan multivariat dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Secara statistik, pemanfaatan layanan kesehatan ditingkat pertama dipengaruhi sebesar 30% oleh kondisi geografis melalui alat ukur status keterpencilan Desa melalui variabel Skor Indeks Desa Membangun (IDM), dan kondisi sosioekonomi melalui alat ukur kapasitas fiskal dan persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD kabupaten dan kota. Skor IDM dan Persentase PAD terhadap APBD secara signifikan berpengaruh positif sedangkan rasio kapasitas fiskal daerah secara signifikan berpengaruh negatif dengan nilai signifikansi P < 0,05 terhadap kontak rate kunjungan rawat jalan tingkat pertama.

---

Indonesia has become a pioneer in managing the largest social health insurance (JKN) program in the world. This program was initiated in 2011 based on Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System with the achievement of JKN membership of 96% of the total population in December 2023. Universal health coverage as one of the efforts in the JKN program is not only related to membership, but also includes the benefits received and the financing mechanism. Equity as one of the principles in fulfilling Universal Health Coverage (UHC) requirements is still a problem in the implementation of the JKN program. This can be seen from graphic data analyzed by Ascobat Gani in 2019 that there are still very significant disparities between provincial regions in Indonesia. The aim of this research is to conduct an analysis of factors from the provider side or supply side that influence disparities in health service utilization in first level health facilities of the JKN program. This research uses secondary data from BPJS Kesehatan, and published data from the Ministry of Finance and Ministry of Home Affairs as well as the Central Statistics Agency. Data were analyzed univariately, bivariately and multivariately using multiple linear regression methods. Statistically, the utilization of health services at the first level is influenced by 30% by geographical conditions through measuring village remoteness status through the Village Development Index Score (IDM) variable, and socio-economic conditions through measuring fiscal capacity and the percentage of Regional Original Income (PAD) to the district APBD and city. The IDM score and the percentage of PAD to APBD have a significant positive effect, while the regional fiscal capacity ratio has a significant negative effect with a significance value of P < 0.05 on the contact rate of first level outpatient visits."