Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas penguatan kapasitas yang perlu dilakukan dalam penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden RI. Pengaduan kepada Presiden RI yang dibuka sejak tahun 2005 melalui Kementerian Sekretariat Negara menunjukan tren kenaikan tiap tahunnya dan tingkat antusiasme tertinggi terjadi pada masa Pemerintahan Joko Widodo. Seiring dengan kenaikan jumlah tersebut, tuntutan penyelesaian pengaduan kepada Presiden RI pun semakin tinggi sedangkan sejumlah aspek pendukung penyelenggaraan penanganan pengaduan masih terkendala sehingga proses penanganan belum optimal dan sejumlah pengaduan masih tertunda penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma Post Positivis dengan teknik pengumpulan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlunya penguatan kapasitas pada aspek kapasitas sumber daya dan manajemen. Ditinjau dari sumber daya, 1) peningkatan kapasitas pengetahuan pegawai dan unit kerja melalui program-program pendidikan dan pelatihan, workshop, magang, dsb dan melakukan knowledge sharing, 2) peningkatan kapasitas fungsi sistem teknologi yang mendukung seluruh proses bisnis penanganan pengaduan. Ditinjau dari aspek manajemen, penguatan organisasi melalui evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan penanganan pengaduan, meliputi cara kerja, pola, dan alur proses bisnis penanganan pengaduan, penyusunan pedoman spesifik dan bersifat substantif, pembuatan kerangka hukum khusus penanganan pengaduan kepada Presiden RI, dukungan dan komitmen pemimpin, dan tata kelola jejaring baik di dalam lingkungan lembaga kepresidenan dan Kementerian/Lembaga serta Daerah.

---

This thesis discusses about capacity strengthening of a presidential complaint handling system in Indonesia. The number of complaints lodged to the system, which was initially opened in 2005, has increased substantially every year, especially in the era of President Joko Widodo. The rising number of public complaints requires the Ministry of State Secretariat to deal with grievances promptly, but some complaints remain unresolved due to some problems. By employing Post Positivits Paradigm and qualitative data collection method, the results show the strengthening of resources capacity and management capacity are required. From the perspective of resources, employess human capital and working unit could be improved by providing education and training programs, workshop, internship and knowledge sharing programs. Additionally, the enhancement of information technology and system capacity which support complaint handlings business process is lso required. From the perspective of management, organizational capacity strengthening could be improved by conducting comprehensive evaluation of public complaint handling process in some areas including work procedures, a complaint handling business process, the making of specific guidance, a special legal framework, leadership commitment and supports, and the inter and extra organizational governance."

"Tesis ini menganalisis tentang pengembangan kapasitas organisasi di Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain eksplanatif. Penelitian ini mencoba melihat kapasitas organisasi di unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat dalam penanganan pengaduan masyarakat dan melakukan pengembangan kapasitas organisasi yang dapat meningkatkan pelayanan pengaduan masyarakat dan pencapaian target kinerja Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara. Hasil penelitian menyarankan unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat untuk lebih menguatkan fungsi penanganan pengaduan masyarakat dengan melakukan pengembangan kapasitas, menerapkan rencana-rencana pembaharuan dengan seksama, dan integrasi antar instansi yang menangani pengaduan masyarakat untuk memberikan pelayanan pengaduan yang optimal dan mewujudkan harapan masyarakat atas instansi pusat pembantu Presiden. Kedepannya, unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat harus melakukan pengajuan evaluasi kelembagaan atas sinkronisasi fungsi dengan tuntutan capaian Indikator Kinerja Utama, untuk menghindari kemungkinan tidak tercapainya target atau untuk menetapkan batas maksimal target karena dalam 3 tahun kedepan, direncanakan target akan naik secara progresif 5 pertahun, namun tidak mungkin target tersebut mencapai 100 apabila wewenang dari penyelesaian masih bergantung kepada instansi lain.

---

This thesis analyzes the organizational capacity building in the Assistant Deputy of Public Complaint. The research method used is qualitative method with explanative design. This research tries to look at the organizational capacity in the work unit of the Assistant Deputy of Public Complaint in the handling of public complaints and to develop organizational capacity that can improve the service of public complaints and the achievement of the performance targets of the Main Performance Indicators of the State Secretariat Ministry.

The results of the study suggest the work unit of the Assistant Deputy of Public Complaint to further strengthen the function of community complaints handling by building capacity, implementing the renewal plans carefully, and integration between agencies that handle public complaints to provide optimal complaints services and realize public expectations of central agencies Aide to the President.

In the future, Assistant Deputy of Public Complaint should make institutional evaluation of synchronization of functions with the demands of achievement of the Main Performance Indicator, to avoid the possibility of not reaching the target or to set the maximum target limit because in the next 3 years, it is planned that the target will rise progressively 5 , But it is unlikely that the target will reach 100 if the authority of the settlement is still dependent on other agencies."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kapasitas organisasi di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri agar terciptanya penanganan tindak kejahatan yang lebih baik. Pendekatan post positivism dan metode pengumpulan data secara kualitatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian dimana berpegang pada pemahaman teori yang didukung dengan bukti empiris untuk mengumpulkan berbagai sumber data dan informasi mengenai kapasitas organisasi yang didapat dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini mencoba memotret kapasitas organisasi yang dimiliki oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri saat ini dan melakukan pengembangan kapasitas organisasi guna meningkatkan kualitas kinerja dalam penanganan kasus perkara dan pencapaian target capaian kinerja. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus lebih menguatkan fungsi dari organisasi dengan mengembangkan kapasitas organisasi yang dimiliki. Dengan mengacu pada ABK, struktur organisasi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus dilakukan perombakan dan pengkajian ulang sebab masih banyak ditemukan ketidakpastian dan ketidaksesuaian. Organisasi belum mampu memenuhi jumlah SDM yang ideal. Hal ini berpengaruh pada anggaran belanja barang dan pegawai yang perlu diperhatikan dan diajukan ke divisi terkait guna terpenuhinya formasi serta menutupi beberapa jabatan kosong. Selain itu penguatan fungsi teknologi yang telah ada yakni pada situs Patroli Siber perlu dikembangkan beserta fitur-fitur yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan sebagai pendukung dalam tercapainya target penyelesaian kasus.

---

This study aims to analyze the development of organizational capacity in the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri in order to create a better handling of crimes. Post-positivism approach and qualitative data collection methods are used as approaches in research which adhere to an understanding of theory supported by empirical evidence to collect various sources of data and information about organizational capacity obtained form interviews and literature studies. This study tries to capture the organizational capacity of the current Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri and develop organizational capacity to improve the quality of performance in handling cases and achieving performance targets. The results of the study revealed that the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri, must further strengthen the functions of the organization by developing its organizational capacity. By referring to the Workload Analysis, the organizational structure of the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri, must be reformed and reviewed because there are still many uncertainties and discrepancies. The organization has not been able to meet the ideal number of Human Resources. This affects the budget for goods and personnel which need to be considered and submitted to the relevant divisions in order to fulfill formations and cover several vacant positions. In addition, the strengthening of the existing technology functions, namely the Patroli Siber site, needs to be developed along with the features it has so that it can be utilized optimally and as a supporter in achieving the target for solving cases."

"Perkembangan bisnis industri telekomunikasi di Indonesia menuntut tiap-tiap operator telekomunikasi untuk lebih kompetitif dalam memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Bertambahnya jumlah operator selular semakin meningkatkan persaingan di antara para operator dalam merebut pangsa pasar.Untuk mempertahankan pangsa pasar yang sudah diperoleh operator harus selalu menjaga kualitas layanan dan performansi jaringan. Untuk menjaga kualitas layanan dan performansi jaringannya, Indosat melakukan upgrade terhadap jeringan Base Station Subsystem (BSS). Dalam hal ini dlakukan upgrade software yang digunakan pada jeringan BSS Indosat dari software release 6 (BR8) ke software release 8 (BR8).Implementasi BR8 pada jaringan BSS Indosat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jaringan BSS Indosat, serta dapat memperbaiki performansi jaringan BSS Indosat tersebut. Hal ini diperlukan karena semakin meningkatnya jumlah pelanggan Indosat. Selain itu juga berkaitan dengan implementasi EDGE dan UMTS pada jaringan Indosat, BR8 diharapkan dapat memberikan fitur-fitur yang dapat mendukung implementasi EDGE dan UMTS pada jaringan Indosat.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah implementasi BR8 pada jaringan BSS Indosat benar-benar dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan baik dari segi kapasitas maupun dari segi performansi jaringan.

---

The development business of telecommunication in Indonesia demands every telecommunication operator to be more competitive in providing the best services to the customers. The increasing number of cell phone operators has increased the competition among themselves in grapping the market share.In maintaining the gained market share, the operator has to keep the quality of service and network performance. To keep its service quality and network performance, Indosat has planning to upgrade its Base Station Sub System (BSS) from software release 6 (BR6) to software release 8 (BR8).The implementation of BR 8 in BSS Indosat is hoped to increase the capacity of the network as well as to fix the performance of the network. This is needed due to the increasing numbers of Indosat subscribers. In relation to the implementation of EDGE and UMTS of Indosat network, BR8 is hoped to give supporting features to EDGE and UMTS network in Indosat network.The purpose of the research is to evaluate whether the implementation of BR8 in BSS Indosat really produce the expected result in term of its capacity as well as the performance of the networks."

"Tesis ini membahas estimasi kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25 Orang Pribadi untuk seluruh provinsi di Indonesia. Penelitian ini membahas penerapan metode incremental dalam perencanaan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25 Orang Pribadi per provinsi (Kantor Wilayah Ditjen Pajak) dan evaluasinya dengan menggunakan analisis regresi dalam mengukur kesesuaian dengan kapasitas pajak provinsi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pajak seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2007 dipengaruhi oleh variabel PDRB per kapita, peran pertambangan pada PDRB, peran keuangan pada PDRB, rasio jumlah tenaga kerja seluruh lapangan usaha dengan jumlah penduduk dan rasio jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan jumlah penduduk (kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21), dan variabel PDRB per kapita, peran perdagangan pada PDRB, peran jasa pada PDRB, dan rasio jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan jumlah penduduk (kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi).Hasil Penelitian juga menunjukkan rencana penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25 Orang Pribadi seluruh provinsi belum mencerminkan kapasitas pajak provinsi yang bersangkutan. Pembenahan administrasi administrasi perpajakan menjadi salah satu kunci untuk melakukan perencanaan penerimaan pajak sesuai kapasitas pajak.

---

The focus of this study is estimation of tax capacity of Income Tax Article 21 and Income Tax Article Tax Article 25 (Personal Income Tax) of Indonesia based on regional?s data. The purpose of this study is to analyse the planning of Income Tax Article 21 and Income Tax Article 25 (Personal Income Tax) revenue by incremental method and it's evaluation in regression analytic to match with the regional tax capacity.

The result of this study is significant effect for GRDP per capita, the economy activities, the total number of employees and the total number of tax office in Income Tax Article 21 Capacity, and GRDP per capita, the economy activities, the total number of employees and the total number of tax office in Income Tax Article 25 (Personal Income Tax) Capacity.

The other results is the target of Income Tax Article 21 and Income Tax Article 25 (Personal Income Tax) revenue is not suitable to regional tax capacity yet. The enhancement of tax administration is key to planning tax revenue based on tax capacity."

"PT. ABB Installation Material (PTABB IM) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri alat-alat listrik yang memproduksi MCB S23 0. Selain untuk pasaran dalam negeri, perusahaan ini juga memproduksi untuk pasaran luar negeri. Proses produksi MCB jenis tersebut saat ini dilakukan dengan 2 cara (metode) yaitu Assembly Line dan Fixed Station. Target produksi yang diharapkan perusahaan adalah 300000 unit/bulan yang diperoleh dari kedua metode tersebut. Pada kenyataan target tersebut belum bisa dicapai. Untuk itu diusahakan peningkatan kapasitas produksi masing~masing metode. Ternyata metode Fixed Station tidak dapat ditingkatkan kapasitasnya tanpa penambahan operator. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas produksi tanpa menambah operator hanya dapat dilakukan pada metode Assembly Line. Untuk itu dilakukan evaluasi terhadap kondisi yang ada saat ini. Ternyata efisiensi Assembly Line sangat rendah yang disebabkan pengalokasian beban keija tidak merata pada tiap stasiun kerja sehingga kapasitas produksi tidak seperti yang diharapkan. Untuk meningkatkan kapasitas produksi tersebut maka diadakan penyeimbangan lini perakitan. Dengan keseimbangan beban kerja yang baik maka proses produksi dapat berjalan dengan lancar dari satu stasiun kestasiun lain, sehingga efisiensi meningkat dan target produksi dapat dicapai. Selain itu dilakukan pembandingan kapasitas antara operator Assembly Line dengan operator Fixed Station. Hal ini untuk menilai efelctivitas kedua metode pada suatu kondisi."

"Berdasarkan PP no 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mengarahkan peningkatan pemakaian EBT (energy baru dan terbarukan) pada tahun 2025 agar mencapai 23% dan pada tahun 2050 berubah 31%. Untuk dapat mencapai target tersebut maka dibuatlah perancangan sistem pengendalian pada pabrik biohidrogen dari biomassa agar kinerja pabrik tersebut menjadi optimal. Penelitian sebelumnya telah menggunakan pengendali konvensional PI (Proprotional Integral) dan pengendali lanjut MPC (Model Predictive Control) secara terpisah. Agar pengendaliannya berjalan optimal maka pemilihan jenis pengendali disesuaikan dengan karakteristik prosesnya. Pengendali-pengendali yang terpilih tersebut diterapkan di dua kapasitas pabrik biohidrogen tersebut, yakni kapasitas 2.312 kg/jam (A) dan 13.870 kg/jam (B). Kemampuan pengendaliannya diuji dengan perubahan gangguan yang diukur menggunakan integral kesalahan dipangkatkan (integral of square error, ISE). Hasilnya pengendali MPC digunakan untuk mengendalian suhu di reaktor Gasifikasi, reaktor Steam Methane Reforming, dan Pendingin Aliran masuk Water Gas Shift, sedangkan pengendali PI digunakan untuk mengatur suhu reaktor Char Combustor serta suhu dari pendinginan Flue Gas. Pengujian gangguan berupa laju alir umpan pada kapasitas A kontrolabilitasnya sampai 25%, sedangkan pada kapasitas B mampu sampai di atas 100%. Kontrolabilitas akibat perubahan gangguan suhu umpan memiliki kemampuan yang sama antara kapasitas A dan B. Sementara itu, produksi biohidrogen untuk kapasitas A sebesar 10% dan B 10%.

---

PP no 79 2014 about National energy Policy is aiming to increased consumption of renewable energy in 2025 up to 23% and 31% in 2050. To complete the target, then design of process control for biohydrogen plant from biomass is made to optimizing plant production. Recent research used PI (proportional Integral) and advance control with MPC (model predictive control) separatedly. To make process control work optimally, process control are selected based on process characteristic and combined between PI or MPC. Those controll are applied in two type of plant capacity: (A) 2312 kg/h and (B) 13.870 kg/h. control ability is being tested with disturbance of feed changes and being measured with ISE (Integral Square Error). The result is MPC is used for gasification,s reactor, steam reforming reactor and cooler for water gas stream?s feed. PI controller used for char combuster and flue gas cooler. Disturbance test that plant with A capacity can work at 25% changed of feed. And control system on plant B can work effectively up to 100% of disturbances. For the disturbance cause by temperature change, both plant can work effectively in the disturbances of temperature up to 100%. Conversion of Plant A is 10% and plant B is 10%"

"Kajian ini dilakukan untuk memotret pengembangan kapasitas sumberdaya manusia aparatur di Kabupaten Serang, dilaksanakan pada tahun 2012. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan penggunaan data primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukan kualitas sumberdaya manusia masih rendah. banyak jabatan struktural yang belum terisi, rekrumen belum berdasarkan pada analisis jabatan, evaluasi jabatan belum dilakukan, penilian kinerja individu berdasarkan kompetensi belum dilakukan, serta sebagian besar pegawai belum mendapatkan diklat sesuai dengan jabatannya. Disarankan untuk melakukan penataan sistem rekrumen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, pengembangan database pegawai, dan perbaikan kurikulum pendidikan dan pelatihan"