Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah. Program PTSL sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak tanah menjadi tujuan paling mendasar. Presiden mendorong kegiatan ini melalui Intruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang Percepatan PTSL di seluruh Indonesia. PTSL merupakan pendaftaran tanah secara serempak yang dahulunya terdapat program serupa yaitu PRONA. PTSL dan PRONA walau hampir serupa namun memiliki perbedaan yang mendasar pada pelaksanaannya. Objek pendaftaran pada pelaksanaan PTSL ialah keseluruhan bidang tanah di suatu wilayah, berbeda dengan PRONA yang pelaksanaannya masih terbatas pada beberapa bidang tanah saja. Kantor Pertanahan sebagai pelaksana PTSL kerap mendapatkan tantangan, permohonan yang diajukan dapat terhambat apabila terjadi sengketa. Sejak penyelenggaraan PTSL dimulai terdapat beberapa sengketa yang terjadi, salah satunya ditemukan di Kabupaten Buton Utara dalam putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Rah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai penyelesaian sengketa tanah oleh Kantor Pertanahan dalam PTSL; dan, menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengadili sengketa objek PTSL. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian doktrinal dengan jenis penelitian problem identification. Hasil analisis adalah penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam menangani sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa terhadap objek PTSL diakomodir pada Kluster 2, objek tersebut tetap akan dilakukan pembukuan hak dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan sertipikat akan diserahkan apabila permasalahan telah selesai. Adapun saran yang dapat diberikan berupa masyarakat harus sadar dalam menjaga batas-batas kepemilikan hak atas tanah untuk meminimalisir terjadinya sengketa tanah. Dibutuhkan pula sosialisasi tentang penyelesaian kasus pertanahan pada objek PTSL untuk memberi pedoman kepada masyarakat luas. ......Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) is the first simultaneous land registration activity carried out for all land registration objects. The PTSL program is very beneficial for the wider community, as legal certainty and legal protection of land rights are the most fundamental goals. The President encourages this activity through Presidential Instruction Number 2 of 2018 on the Acceleration of PTSL throughout Indonesia. PTSL is a simultaneous land registration system that was previously similar to the PRONA program. PTSL and PRONA, although nearly similar, have fundamental differences in their implementation. The object of registration in PTSL implementation is the entire land area in a certain region, unlike PRONA, whose implementation is still limited to a few land areas only. The implementation of PTSL by the Land Registry Office often poses challenges, as applications may be hindered in the event of disputes. Since the implementation of PTSL began, there have been several disputes, one of which was found in North Buton Regency in the decision of Raha District Court Number 1/Pdt.G/2019/PN Rah. The problem raised in this research is about the mechanism for resolving disputed objects by the Land Registry Office in PTSL; and, analyzing the legal considerations of the Panel of Judges who adjudicate PTSL object disputes. To answer these problems, a doctrinal research method was used with a problem identification research type. The result of the analysis is the mechanism used by the Land Registry Office in resolving disputes based on laws and regulations. The settlement of disputes over PTSL objects is accommodated in Cluster 2, where the object will still be registered, but the name of the holder of the right will be left blank and the certificate will be handed over once the issue has been resolved. As for suggestions, the community needs to be aware of maintaining the boundaries of land ownership rights to minimize land disputes. It is also necessary to socialize the settlement of land cases on PTSL objects to provide guidance to the wider community.

Abstrak :
Tanah merupakan suatu bagian yang penting bagi kehidupan manusia, tanah-tanah ini harus didaftarkan untuk mendapat validasi kepemilikan yaitu, melalui sistem pendaftaran tanah yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan. Dalam hal pendaftaran tanah sering ditemukan kesalahan pada administrasi yang dapat menyebabkan sertipikat hak atas tanah menjadi cacat administrasi, hak ini biasanya berujung menjadi sengketa pertanahan seperti dalam kasus ini Ny. IF melawan PT. X dimana PT. X menjual bidang tanah yang Ny. IF sedang lakukan upaya hukum di Pengadilan, sejalan dengan permasalahan yang diangkat penulis dalam tesis ini yaitu Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Akta Jual Beli dari Objek Tanah Yang Masih Dalam Upaya Hukum. Penelitian ini menganalisis pertimbangan Kantor Badan Pertanahan dalam menerbitkan kembali Sertipikat Hak Guna Bangunan saat masih ada sengketa dan juga meneliti tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat Akta Jual Beli dari objek tanah yang masih bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian diagnostik dan preskriptif. Pengumpulan jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang berupa studi literatur dan wawancara sebagai bahan pendukung. Data yang sudah ada akan dianalisis secara kualitatif, dan bentuk hasil penelitian ini bersifat deskriptifanalitis. Hasil dari penelitian, yakni atas penerbitan kembali sertifikat yang telah dibatalkan juga adanya perbuatan hukum jual-beli atas tanah tersebut ternyata sah adanya, dikarenakan telah terdapat putusan terdahulu yang menyatakan Ny. IF Ne Bis In Idem yang artinya atas keluarnya putusan tersebut atas objek tanah tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum. Oleh Karena itu Pertanggung Jawaban PPAT terhadap Akta Jual Beli tidak memenuhi unsur untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban baik secara administratif, perdata, maupun pidana. ......The land is a crucial aspect of human existence; this land must be registered to get ownership validation, which is done through a land registration system facilitated by the Land Office. Administrative faults are frequently discovered in land registration, causing the certificate of land rights to become administratively faulty; this right usually results in a land dispute, as in Mrs. IF's case against PT. X, where PT. X sold the plot of land for which Mrs. IF is currently pursuing legal action in court, in line with the problem raised by the author in this thesis; It is Responsibilities of the Land Deed Officer in the Sale and Purchase Deed of Disputed Land Objects. This study analyzed some concerns of the Land Agency Office in re-issuing the Right to Build Certificate while there is still a disagreement and the obligation of the Land Deed Official in creating the Sale and Purchase Deed of land objects that are still in dispute. This study used a juridicalnormative research method with a diagnostic and prescriptive typology of research. Secondary data types were collected using primary, secondary, and tertiary legal documents in literature reviews and interviews as supporting materials. Existing data will be qualitatively examined, and the research's findings will take the form of descriptiveanalytical reports. Based on the findings, the re-issuance of a canceled certificate, as well as a legal act of purchasing and selling land, were both lawful due to a previous ruling saying that Mrs. IF Ne Bis In Idem, which indicates that legal remedies are no longer available following the issuing of the decision on land objects. Therefore PPAT's Liability for the Sale and Purchase Deed does not meet the elements to be able to be held accountable both administratively, civilly, and criminally.

Abstrak :
Dunia hari ini sedang mengalami suatu perubahan besar, yaitu era Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri merupakan perubahan dalam mekanisme produksi barang dan jasa yang ditandai dengan salah satu ciri, yaitu penggunaan jaringan internet. Perubahan ini dirasakan tidak hanya oleh sektor swasta, tetapi juga oleh organisasi Pemerintah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjadi salah satu organisasi pemerintahan yang melakukan perubahan besar tersebut, dengan menciptakan layanan berbasis elektronik dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah terutama pengecekan sertifikat. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini metode analisis kualitatif dimana acuan pustaka sebagai basis untuk analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi dan bagaimana kendalakendala yang timbul dalam pelaksanaan layanan elektronik pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Hasil dari penelitian tesis ini adalah kegiatan pertanahan khususnya pengecekan sertifikat secara elektronik di Kantor Pertanahan dalam implementasinya telah diselenggarakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, kegiatan tersebut didukung oleh PPAT sebagai Mitra Kantor Pertanahan. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut tidak lepas dari kendala-kendala yang dialami oleh PPAT, terlebih jika dilihat bahwa layanan berbasis elektronik ini adalah layanan yang baru digunakan, kendala-kendala yang timbul menjadi salah satu keluhan bagi PPAT karena membuat kerja PPAT terhambat dalam segi waktu. Jika dilihat kembali, layanan manual lebih efisien untuk digunakan, namun Kantor Pertanahan telah menangani kendala-kendala tersebut dengan melakukan evaluasi dan memberikan solusi. Secara pelaksanaannya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah mengikuti aturan sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Publik di Indonesia. ......The world today is undergoing a major change, namely the era of the Industrial Revolution 4.0. The Industrial Revolution is a change in the mechanism for the production of goods and services which is characterized by one of the characteristics, namely the use of the internet network. This change is felt not only by the private sector, but also by Government organizations. The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency became one of the government organizations that made these major changes, by creating electronic-based services in land registration data maintenance activities, especially certificate checking. The method used in writing this thesis is a qualitative analysis method where the literature reference is the basis for analysis. This study aims to explain how it is implemented and how the obstacles that arise in the implementation of electronic services for maintaining land registration data at the Land Office of Bogor City, West Java Province. The result of this thesis research is that land activities, especially electronic certificate checking at the Land Office, have been implemented within a period of 1 (one) year, these activities are supported by PPAT as a Land Office Partner. In its implementation, these activities cannot be separated from the constraints experienced by PPAT, especially if it is seen that this electronic-based service is a newly used service, the obstacles that arise are one of the complaints for PPAT because it makes PPAT's work hampered in terms of time. If you look back, manual services are more efficient to use, but the Land Office has handled these problems by evaluating and providing solutions. In practice, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency has followed the rules in accordance with the Decree of the Minister of State Apparatus Empowerment Number 63 of 2003 concerning Public Service Standards in Indonesia.

Abstrak :
Proses penerbitan sertipikat hak milik seharusnya dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendaftaran tanah, yakni tertib administrasi pertanahan. Namun faktanya, dengan diterbitkannya sertipikat hak milik nomor 10XXX tujuan pendaftaran tanah pada proses penerbitan sertipikat tersebut gagal terwujud, hal ini dikarenakan ukuran dari sertipikat ini beririsan dengan batas tanah untuk pelebaran jalan yang didasari oleh Surat Keputusan Gubernur Kaltim No 212 Tahun 1987. Pokok  permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah proses penerbitan sertipikat hak milik Nomor 10XXX dikaitkan dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 212 tahun 1987 dan Bagaimanakah pertanggung jawaban Kantor pertanahan kota Samarinda terhadap penerbitan sertipikat  hak milik nomor 10XXX yang beririsan dengan tanah untuk pelebaran jalan sesuai SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 212 Tahun 1987. Metode penelitian yang digunakan adalah  doktrinal. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah Pada  proses penerbitan Sertipikat Nomor 10XXX telah terjadi kesalahan ukur karena tidak dilakukan koordinasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2006, akibatnya  ukuran tanah SHM tersebut beririsan dengan badan jalan dengan lebar 4 meter persegi. maka tujuan pendaftaran tanah yakni tertib administrasi pertanahan tidak terwujud dalam pelaksanaanya. Kantor Pertanahan atas kesalahannya mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab, dalam pasal 63 PP pendaftaran tanah terdapat sanksi administratif bagi Kepala kantor pertanahan atas pengabaian terhadap aturan yang berlaku saat melakukan tugasnya, lalu bertanggung jawab memberi penyelesaian atas dasar aduan dari masyarakat, dan ketika hal tersebut tidak berhasil maka pada tahapan litigasi Kantor pertanahan sebagai tergugat bertanggung jawab untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. ......The process of issuing certificates of ownership should be carried out to realize the objectives of land registration, namely orderly land administration. But in fact, with the issuance of certificate of title No. 10XXX the purpose of land registration in the process of issuing the certificate failed to materialize, this is because the size of this certificate overlaps with the land boundary for road widening based on East Kalimantan Governor Decree No. 212 of 1987. The subject matter of this research is how the process of issuance of certificate of title No. 10XXX is associated with the Decree of the Governor of the East Kalimantan Level I Region No. 212 of 1987 and how is the responsibility of the Samarinda City Land Office for the issuance of certificate of title No. 10XXX which intersects with the land for road widening in accordance with the Decree of the Governor of the East Kalimantan Level I Region No. 212 of 1987. The research method used is doctrinal. The result of the research in this thesis is that in the process of issuing Certificate Number 10XXX there has been a measurement error because coordination was not carried out as stipulated in Presidential Regulation number 10 of 2006, as a result the size of the SHM land intersects with the road body with a width of 4 square meters. hen the purpose of land registration, namely orderly land administration, is not realized in its implementation. The Land Office for its mistakes has an obligation to take responsibility, in article 63 of the Government Regulation on land registration there are administrative sanctions for the Head of the land office for neglecting the applicable rules when performing its duties, then it is responsible for providing a settlement on the basis of complaints from the public, and when this does not work then at the litigation stage the Land Office as the defendant is responsible for implementing the contents of the decision of the State Administrative Court.

Abstrak :
Dalam hal penyelenggaraan pengelolaan tanah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan penguasaan dan hak-hak atas tanah (land tenure and land right) lembaga yang berwenang adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) untuk tingkat pusat sedangkan untuk tingkat daerah adalah Kantor Pertanahan sebagai organisasi publik yang berhak menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pertanahan. Berdasarkan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan melalui partisipasi masyarakat yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan German Technical Cooperation (GTZ), telah ditemukan beberapa masalah pelayanan yang dialami oleh masyarakat pengguna layanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Hal ini tertuang dalam survey pengaduan masyarakat terhadap pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan GTZ yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009. Adanya kesenjangan antara persepsi masyarakat mengenai kualitas pelayanan dengan kualitas pelayanan yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat, menyebabkan adanya perasaan puas atau tidak puas dari masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan penelitian mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo Indikator yang paling sesuai untuk mengukur kualitas pelayanan Kantor Pertanahan Kota Gorontalo yang akan digunakan penulis dalam penelitiann ini mengacu pada Prinsip Pelayanan Publik berdasarkan Kep.MenPan No.63 Tahun 2003 yang terdiri dari 10 dimensi, yaitu : Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian Waktu, Akurasi, Keamanan, Tanggung jawab, Kelengkapan Sarana dan Prasarana, Kemudahan Akses, Kedisiplinan, Kesopanan atau Keramahan dan Kenyamanan. Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa indikator ketidakpuasan masyarakat serta prioritas perbaikan indikator yang direkomendasikan beberapa kebijakan yang dapat diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan pertanahan.

---

In terms of implementation of land management, particularly related to management control and rights over land (land tenure and land rights) is the regulating authority of the Republic of Indonesia National Land Agency (BPN RI) for the central level, while for the regional level is the Land Office as an organization public has the right to organize land management and providing services to the public in the area of land. Based on service quality improvement activities through community participation which have been carried out by Gorontalo City Land Office in cooperation with the Ministry of Administrative Reform and the Germany Technical Cooperation (GTZ), has found some problems experienced by public service users of land in the Land Office in Gorontalo city. This was stated in a survey of public complaints against the service at the Land Office in Gorontalo city conducted by the Ministry of PAN and GTZ which was held on February 10, 2009 until February 28, 2009. The existence of the gap between public perception about the quality of service with the actual quality of service expected by the community, causing a feeling satisfied or not satisfied from the community. Therefore, it is necessary to implement research on the quality of services provided by the Land Office Gorontalo City. The most appropriate indicators to measure service quality Gorontalo City Land Office to be used in this study the authors refer to the Principles of Public Service under Kep.MenPan No.63 of 2003 which consists of 10 dimensions, namely: Simplicity, Clarity, Certainty Time, Accuracy, Safety, Responsibility, Completion Services and Tools, Easy Access, Discipline, Courtesy, or Hospitality and Leisure. From the research, found several indicators of dissatisfaction with society and the improvement of priority indicators that recommended several policies that can be applied by the Land Office in Gorontalo city in an attempt to improve the quality of land services.

Abstrak :
Skripsi ini menggambarkan bagaimana penerapan pelayanan prima pada pelayanan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Kegiatan pendaftaran tanah ini penting demi menjamin kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas suatu bidang tanah demi menghindari terjadinya sengketa tanah di kemudian hari. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif teori pelayanan prima pada pelayanan pendaftaran tanah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan prima pada pelayanan pendaftaran tanah sudah cukup baik. Saran dari penelitian ini adalah sosialisasi akan pelayanan pendaftaran tanah perlu digalakkan, menjalin komunikasi yang baik dengan pemohon, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai serta memberdayakan sarana pengaduan kemudian menindaklanjuti saran dan kritik yang masuk. ......This thesis was meant to describe service excellence on land registry service in Kantor Pertanahan Bogor Regency. Land registration held a vital role in maintaining law supremacy for all rightful owner of the land, and in order to avoid conflict in the future. This research is a quantitative research with descricption of service excellence theory on land registry service. The result showed that service excellence on land registry service was well implemented. Researcher suggestion was to socialize the service, maintaining communication with applicant, education to officers and cultivate complaint mechanism regarding complaint and other constructive suggestion.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai sengketa tanah waris yang tidak bisa dilakukan proses persertipikatan untuk pertama kalinya oleh sang ahli warisnya. Kasus ini diawali dengan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah sebidang tanah dengan bukti girik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00163 Desa Kel. Petapan. Penerbitan sertipikat tersebut ternyata merugikan pihak ketiga yang hendak melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya atas tanah girik yang dia peroleh dari peristiwa pewarisan sehingga secara hukum, dia kehilangan haknya atas tanah waris tersebut. Oleh karena itu, Sertipikat Hak Milik tersebut seharusnya dibatalkan karena secara nyata merugikan pihak ahli waris. Hal ini menimbulkan tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan pasca penetapan dalam Putusan PTUN Surabaya Nomor 169 G 2018 PTUN.SBY Tahun 2019. Metode penelitian dalam tesis ini bersifat yuridis normatif dengan menganalisa sistematika hukum yang meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, perbuatan hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis, untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Dalam analisa kasus ini diketahui terdapat cacat administrasi dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00163 Desa Kel. Petapan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan harus melakukan pembatalan Sertipikat Hak Milik tersebut serta melakukan pemeliharaan data pendaftaran. Penulis memberikan saran agar kegiatan pengumuman data fisik dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan efisien serta lebih meningkatkan kehati-hatian Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya.

---

This thesis discusses inheritance land disputes which cannot be held for the first time by the heirs. The case began with the issuance of a Land Rights Certificate with a piece of land with girik evidence issued by the Head of the Bangkalan Regency Land Office, namely Certificate of Land Ownership Number 00163 Desa Kel. Petapan. The issuance of the certificate turned out to be detrimental to a third party who wanted to register land for the first time over the girik land he obtained from the inheritance event so that he legally lost his right to the inheritance. Therefore, the certificate of ownership should be canceled because it is clearly detrimental to the heirs. Therefore, legal responsibility arises which must be carried out by the Head of the Bangkalan Regency Land Office after the stipulation in PTUN Surabaya Decision Number 169 G 2018 PTUN.SBY Year 2019. The research method in this thesis is normative juridical by analyzing the systematic system of law which includes legal subjects, rights and obligations, legal actions, legal relations, and legal objects. This type of research used in this thesis is descriptive analytical research, to describe, describe, analyze, and analytically explain the problems raised. In the analysis of this case, it was discovered that there were administrative defects in the issuance of Village Ownership Certificate Number 00163 Desa Kel. Petapan. The Head of the Bangkalan Regency Land Office must cancel The Title Certificate and maintain registration data. The authors advise that the activities of announcing physical data be carried out in ways that are more effective and efficient and further enhance the prudence of the Land Office in carrying out their duties.

Abstrak :
Sertipikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang diberikan sebagai bukti sah kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh melalui proses pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Meskipun sebagai tanda bukti yang sah namun dalam prakteknya masih saja terjadi sengketa terhadap kepemilikan hak atas tanah. Salah satu sengketa tanah yang terjadi pada Kantor Pertanahan Jakarta Pusat adalah jenis hak Sertipikat Hak Milik, yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur diluar peradilan dan jalur peradilan. Berkenaan dengan hal tersebut dalam penulisan ini, peneliti menulis beberapa permasalahan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa terhadap Sertipikat Hak Milik, yaitu 1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa tanah di wilayah Kantor Pertanahan Jakarta Pusat ? 2. Bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya sesuai dengan kewenangannya ?, Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif dengan menelaah permasalahan yang ada dan di kaji berdasarkan atas materi hukum atau peraturan-peraturan dan pelaksanaan di dalam prakteknya. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa Badan Pertanahan Nasional mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk diselesaikan melalui mediasi serta proses penyelesaiannya dan melaksanakan putusan penyelesaian sengketa pertanahan yang telah ditetapkan dalam pengadilan. ......A land certificate letter proof of the rights granted as legal evidence of ownership rights to the land that is acquired through the process of land registration in the National Land Agency. Although as proof of legitimate but in the practice is still only a dispute on land ownership. One land dispute occurred in Central Jakarta Land Office is the right type of Certificate Properties, the settlement acting inside the court and outside the court. In this regard in this paper, the researcher wrote several questions in the implementation of dispute resolution Certificate of Property Rights , namely 1. What are the factors causing land disputes in the Central Jakarta Land Office area 2. What is the role of the National Land Agency in resolving land disputes whose Ownership Certificate has been issued in accordance with them authority ?, The method used in this paper is the Normative Juridical examine existing problems and be examined based on the material laws or regulations and implementation in the practice her. From the research, the authors found that the National Land Agency has the authority to facilitate the parties to the dispute to be resolved through mediation and enforcing land dispute resolution decisions that have been determined in court.

Abstrak :

Penelitian ini menganalisis aspek kedudukan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan dalam kasus sertipikat tanah ganda. Dalam praktik kredit tidak semua debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang sehingga kreditur berhak untuk menjual jaminan lewat lelang umum saat debitur gagal memenuhi kewajibannya, namun seringkali terjadi obyek yang menjadi jaminan menjadi obyek sengketa salah satunya terkait sertipikat ganda sehingga kreditur tidak dapat menjual obyek yang menjadi jaminan. Apabila setelah debitur telah mendapatkan pinjaman seharusnya debitur menyelesaikan kewajibannya untuk membayar hutang sebagaimana yang diperjanjikan. Hal ini terjadi karena apabila tidak dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan, Pemegang hak tanggungan memiliki hak untuk menjual obyek yang menjadi jaminan secara lelang umum dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk melunasi hutang yang belum dibayar. Urgensi dilakukannya penelitian ini untuk memberikan pemahaman terkait kedudukan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan di tengah fenomena sertipikat tanah ganda, guna mengatasi ketidakpastian hukum sehingga memastikan integritas serta kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis yuridis-kualitatif terhadap peraturan yang berlaku. Dalam hal ini Kantor Pertanahan, sebagai entitas penerbit sertipikat, memiliki tanggung jawab untuk membatalkan salah satu sertipikat ganda dan mengumumkannya secara publik sebagai bentuk kepastian hukum bagi kreditur pemegang obyek jaminan. ......This research analyzes aspects of the legal position of creditors holding mortgage rights in multiple land certificate cases. In credit practice, not all debtors can fulfill their debt payment obligations, so creditors have the right to sell collateral through a public auction when the debtor fails to fulfill their obligations, but it often happens that the object that is collateral becomes a guaranteed object, one of which is a double certificate so that the creditor cannot sell the object that is collateral. If after the debtor has received a loan, the debtor should complete his obligation to pay the agreed debt. This happens because if they do not fulfill the requirements stipulated in Article 6 of the Mortgage Rights Law, the holder of mortgage rights has the right to sell the object that is collateral at public auction and use the proceeds of the sale to pay off unpaid debts. The urgency of conducting this research is to provide an understanding regarding the legal position of creditors holding mortgage rights amidst the phenomenon of multiple land certificates, in order to provide legal protection so as to guarantee the integrity and trust of the public in the land system. The method used in this research is doctrinal research with a literature review approach and juridical-qualitative analysis of applicable regulations. In this case, the Land Office, as the certificate issuing entity, has the responsibility to cancel one of the double certificates and announce it publicly as a form of legal certainty for creditors holding collateral objects

Abstrak :
Sita jaminan adalah tindakan menempatkan obyek sengketa ke dalam penguasaan pengadilan. Hal ini guna menjaga agar gugatan penggugat tidak menjadi kabur dan sia-sia. Sita jaminan harus dinyatakan sah dan berharga agar dapat mengikat dengan sempurna. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 278 PK/PDT/2010 menganalisa mengenai jual beli tanah sita jaminan yang belum dinyatakan sah dan berharga dari Tuan Hengkie Soediono kepada PT. Excelcomindo Pratama, Tbk. Tesis ini membahas kekuatan sita jaminan yang belum dinyatakan sah dan berharga, keabsahan jual belinya, serta penerapan putusan tersebut terhadap hukum yang berlaku. Tesis ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisa preskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar pembeli lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli, kantor pertanahan lebih teliti dalam menerbitkan sertipikat dan majelis hakim lebih seksama dalam memeriksa perkara.

---

Collateral forclosure is a legal action to put the object of dispute under the court custody. It is meant to maintain the plaintiff?s lawsuit from being vain and vague. A collateral forclosure should be declared valid and valuable in order to bind legally and properly. The Supreme Court Decision Number 278 PK/PDT/2010 analyze about the transfer of collateral forclosure that has not been declared as valid and valuable, based on sales and purchase from Mr. Hengkie Soediono to PT. Excelcomindo Pratama. This thesis analyze about the power of collateral forclosure that has not been declared as valid and valuable, the validity of sales and purchase of the transfer and how the court decision complies with the regulation. This thesis is based on a qualitative research with a prescriptive design. The results suggest that buyer should be a more cautious, the land office should be more thorough in publisihing a land sertificate, and judges should be more accurate in reviewing a legal case.