Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Deregulasi perbankan memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam usaha perbankan, akan tetapi kemudian disusul kebijakan prudential banking yang mengakibatkan perubahan yang drastis dalam usaha perbankan dan mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan. Permasalahan yang ada diantaranya adalah:

1. Persaingan didunia perbankan menjadi demikian ketat, bahkan cenderung tidak wajar lagi karena jumlah bank yang berlebihan sebagai akibat deregulasi yang memberikan kemudahan dalam pembukaan bank dan cabang bank.

2. Kredit bermasalah yang jumlahnya cukup besar, akibat ekspansi yang berlebihan tanpa menerapkan asas prudential banking.

3. Penerapan regulasi kembali dalam bentuk prudential banking menyebabkan lingkungan usaha berubah dratis, bank bersikap terlalu berhati-hati dalam penyaluran kredit sehingga ekspansi menunm bahkan zero growth. Dilain pihak bank juga telah terbebani dengan kredit bermasalah.

4. Tingginya tingkat suku bunga deposit serta belum efisiennya sistim perbankan kita mengakibatkan suku bunga kredìt yang tinggi dan mendorong pengusaha mencari alternatif pembiayaan yang lebth murah.

Masalah-masalah tersebut diatas menyebabkan kineija sebagian besar bank menurun, antara lain ditandai dengan menurunnya return on assets dan return on equity.

Menghadapi perubahan lingkungan yang sangat drastis, bank harus merubah strategi dan mencari alternatif strategi yang tepat agar dapat bertahan dan dapat nieningkatkan kinetjanya. Dalam hal ini, penelitian dilakukan untuk melihat kemungkinan dilakukannya relokasi kantor cabang sebagai alternatif strategi untuk meningkatkan kineija bank.

Berbagai analisis dilakukan untuk dapat mengidentifikasikan faktor-faktor internal maupun eksternal bank, sehìngga dapat diidentifikasikan peluang dan ancaman yang dihadapi dalaim indusfri perbankan, seña kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Bank ?X?. Sehingga pada akhirnya akan dapat diidentifikasikan alternatif pilihan strategi yang cocok bagi bank.

Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah melalui telaah kepustakaan untuk mencari landasan teori dan pendekatan masalahnya, termasuk pula dalam mengolah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber serta studi lapangan untuk mendapatkan gambaran mengenai kenyataan dalam prakteknya.

Identifikasi dan analisis dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) terhadap berbagai faktor di atas menunjukkan bahwa kelemahan-kelemahan Bank ?X? disebabkan oleh jaringan kantor cabang yang tidak memadai. Untuk mengatasi Kelemahan-kelemahan tersebut diperlukan adanya suatu strategi yang tepat yang difokuskan kepada upaya untuk mengeliminasi kelemahan-kelemahan tersebut agar dapat lebih efektif dalam usahanya memanfaatkan peluang yang ada.

Dari hasil Analisa Strenghts, Weaknesess, Opportunities dan Threats (SWOT) dan dengan pendekatan model Matrik Penulihan Grand Strategi Pearce dan Robinson, menunjukkan bahwa pilihan strategi yang efektif bagi Bank ?X? saat ini adalah turn around/retrenchment. Selanjutnya, dengan menggunakan pendekatan pilihan strategi pasca deregulasi yang disusun oleh Bleeke, maka pilihan strategi yang sesuai dengan kondisi internal Bank ?X?, yang mendorong arah turn-around/retrechment, adalah focused segment marketer yattu pemasaran dilakukan secara terfokus pada segmen tertentu yang menekankan pada kualitas pelayanan yang lebih baik.

Sebagai implementasi dan pilihan strategi di atas, Bank melakukan efisiensi biaya, pengurangan asset dan pemilihan market yang profitabel, sebagaimana langkah-langkah yang disarankan oleh Bleeke untuk pilihan strategi focused segment marketer. Efisiensi biaya dilakukan melalui pengketatan anggaran, sedangkan pengurangan asset dan pemilihan market yang profitabel dilakukan dengan mengupayakan penataan kembali lokasi kantor cabang yang diikuti dengan relokasi kantor cabang ke daerah yang lebih berpotensi dan mendukung perkembangan cabang.

Penataan kembali lokasi cabang diawali dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja cabang-cabang, tujuannya untak menentukan cabang-cabang yang akan direlokasi. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode AHP terhadap variabel-vanabel intern dan ekstern yang mempengaruhi kinerja cabang. Hasil evaluasi kinerja cabang menunjukkan 6 (enam) cabang harus direlokasi ke daerah daerah yang lebih berpotensi dan mendukung perkembangan cabang.

Menurut pendapat kami, dengan jumlah kantor cabang yang terbatas meskipun telah dilakukan penyempurnaan jaringan melalui relokasi, kebijakan relokasi tersebut tetap harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung. Bank ?X? harus melakukan penyempumaan produk disesuaikan dengan kebutuhan pasar, peningkatan kegiatan pemasaran, perbaíkan sumber daya manusia dan pengembangan sistem informasi melalui pemanfaatan teknologi inforrnasi. Disamping itu, dalam memilih lokasi baru yang akan dipilih harus didahului dengan studi yang mendukung kelayakan pembukaan cabang.

Abstrak :
ABSTRAK
Penentuan lokasi merupakan keputusan strategis yang berkaitan dengan kelangsungan perusahaan. Pemilihan lokasi yang tepat terkait investasi jangka panjang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan lokasi kantor cabang perusahaan jasa khususnya asuransi. Data yang digunakan merupakan data primer dri hasil pengisian kuesioner yang dikirimkan lewat email pribadi responden. Respoden dalam penelitian ini adalah kepala kantor cabang perintis jasa asuransi diesluruh wilayah Indonesia. Sample diambil secara purposive sampling sebanyak 131 respondens. Analisis faktor digunakan untuk mengetahui faktor pertimbangan penentuan lokasi yang terbentuk dari dimensi pemasaran dan dimensi operasional perusahaan. Analisis diskriptif digunakan untuk menganalisis faktor pertimbangan yang digunakan dalam penentuan lokasi.Dari dimensi pemasaran faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan lokasi cabang baru adalah peluang pasar an kondisi ekonomi, sementara dari dimensi operasional faktor infrastruktur menjadi pertimbangan yag paling banyak digunakan.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas pengaruh kewirausahaan korporasi terhadap daya saing Kantor Cabang sebagai perwakilan di industri perbankan. Untuk menjadi unggul, Kantor Cabang harus mampu mengenal dan memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Disinilah letak peran kewirausahaan korporasi yakni untuk mengolah potensi bisnis yang dimulai dari hanya sekedar informasi. Sumber informasi tersebut dapat berasal dari linkungan sekitar atau sebagai hasil interaksi Kantor Cabang dengan pihak lain. Penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana pengaruh kapasitas serap dan modal sosial terhadap kewirausahaan korporasi yang mendukung terjadinya keunggulan daya saing. Penelitian dilakukan terhadap Kepala Cabang PT Bank Mandiri Persero Tbk di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif antara kapasitas serap terhadap kewirausahaan korporasi, bahkan secara langsung mempengaruhi keunggulan kompetitif itu sendiri. Modal sosial juga berpengaruh secara positif terhadap kewirausahaan korporasi.

---

ABSTRACT
This study discusses the effect of corporate entrepreneurship on the competitiveness of branch office as a representative in the banking industry. To excel, Branch Office should be able to recognize and take advantage of the surrounding environment. Therein lies the role of corporate entrepreneurship to cultivate business potential starting from just information. Sources of information may come from surrounding environments or as a result of interaction with the branch office another party. This study attempted to see how they affect the absorptive capacity and social capital to entrepreneurial corporations that contribute to competitive advantage. Research carried out on the branch head PT Bank Mandiri Persero Tbk at Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang. The results show the positive influence of the absorption capacity of the corporate entrepreneurship, and even directly affect the competitive advantage in itself. Social capital also affect positively on corporate entrepreneurship.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai larangan membuka Kantor Cabang bagi Notaris yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris, akan tetapi apabila pelanggaran tersebut terjadi, tidak ada pengaturan secara tegas mengenai sanksinya dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah mengenai pengaturan dan pengawasan terhadap Notaris dalam UUJN, pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan serta analisis kasus mengenai Notaris yang membuka Kantor Cabang. Kesimpulan dari tesis ini yaitu Notaris hanya diperbolehkan membuka satu kantor ditempat kedudukannya dan dilarang membuka Kantor Cabang; Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan melakukan pengawasan secara preventif dan kuratif dalam menangani kasus Notaris membuka Kantor Cabang; dan pengenaan sanksi terhadap Notaris yang membuka Kantor Cabang berupa teguran lisan merupakan sanksi yang ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Notaris yang bersangkutan. Saran dari tesis ini yaitu hendaknya didalam Undang-Undang ditentukan sanksi yang tegas bagi Notaris yang membuka Kantor Cabang; Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan sebaiknya berkoordinasi agar pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris dapat berjalan lebih baik dan para Notaris hendaknya memiliki kesadaran dari dalam diri untuk melaksanakan UUJN dan Kode Etik dengan sebaik-baiknya. ......The focus of this study is about the prohibition to open branch office for Notary contained in Notary Occupation Law Number 30, Year 2004 and Notary Code of Ethics, but then if the violation occurs, there is no distinct rule about the sanction. The issue to be researched in this study is about the regulation and supervision of Notary, implementation supervision of Notary by the Notary Control Committee and Honor Council, and case analyze about Notary branch office. The conclusion of this study are : Notary should have only one office in their occupation area and to open a branch office for Notary is forbidden; Notary Control Committee and Honor Council carry out the supervision in preventive and curative ways in up againts Notary whose open branch office; and about the sanction for Notary whose open a branch office that is warning by word is a light arrest so that no deterrent effect for Notary. The researcher suggest that the regulation should determine district sanction for the Notary whose open a branch office, Notary Control Committee and Honor Council have to coordinate in order to get better supervision of Notary, and the Notary ought to have an awareness of the self to made a success the implementation of Notary Occupation Law Number 30, Year 2004 and Notary Code of Ethics.

Abstrak :
ABSTRAK
Kajian ini membahas mengenai konsep integrasi yang dilakukan antara bank berbadan hukum Indonesia dengan Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri Kantor Cabang Bank Asing . Hal ini didasari oleh tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu bank berbadan hukum Indonesia dengan Kantor Cabang Bank Asing yang memiliki hubungan dalam satu kelompok usaha, dimana tindakan hukum ini belum diatur secara khusus dalam hukum perbankan Indonesia. Integrasi tersebut dilakukan dengan peralihan aset dan kewajiban dari Kantor Cabang Bank Asing kepada bank berbadan hukum Indonesia dimana entitas dari kedua bank tetap eksis. Namun, hanya bank penerima peralihan tersebut yang akan melanjutkan operasional dan kegiatan usaha bank, sedangkan Kantor Cabang Bank Asing harus melakukan penyelesaian terhadap sisa aset dan kewajibannya agar dapat mengajukan pencabutan izin usahanya kepada otoritas untuk menutup kantor cabangnya di Indonesia. Sekilas, tindakan hukum integrasi ini terlihat serupa dengan merger dan akuisisi perusahaan pada umumnya. Namun secara yuridis, integrasi ini tidak dapat digolongkan sebagai merger maupun akuisisi karena ketentuan hukum perbankan Indonesia terhadap merger atau akuisisi tidak mengatur tindakan yang dilakukan oleh Kantor Cabang Bank Asing. Oleh karena itu, perlu dipahami mengenai tindakan hukum integrasi yang dilakukan oleh kedua bank. Pertanyaan mendasar dari kajian ini adalah bagaimana mekanisme dan dampak hukum integrasi yang dilakukan oleh bank berbadan hukum Indonesia dengan Kantor Cabang Bank Asing yang bersangkutan. Untuk menjawab hal-hal tersebut, tulisan ini dibuat dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian akan diolah secara kualitatif berdasarkan studi kepustakaan dengan alat pengumpulan data berupa data sekunder yang didukung oleh wawancara dengan narasumber terkait.

---

ABSTRACT
This study explains about the concept of integration between Indonesian commercial bank and foreign branch bank. It is based on the legal action that has been done by a local bank and foreign branch bank which is occurred in one banking group relationship. This legal action has not been regulated by Indonesian banking law. Such integration is done by assets and liabilities transfer from the foreign branch bank to the Indonesian commercial bank, where both banks rsquo personality remain to exist. However, it is only the Indonesian commercial bank which acquired the assets and liabilities that will continue to operate, while the foreign branch bank will liquidate its business rsquo assets and liabilites to have its business license revoked by the authority, so that the foreign branch bank may cease its operation in Indonesia. This legal action may seem to be similar with merger or acquisition by companies in general. But it cannot be classified as merger or acquisition by law on the basis that merger or acquisition in Indonesian banking law does not regulate the act of foreign branch bank. Therefore, it is important to be understood the legal action of integration between the parties. The fundamental questions of this writing are how such integration was being done by the parties and its legal impacts. To answer those questions, this writing is done through yuridical normative approach with descriptive research type. The research is processed qualitatively based on literature study with secondary data followed by topic related interview as the data collection tools.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kehadiran bank asing terhadap aksesibilitas bank yang diilustrasikan melalui jumlah ATM dan kantor cabang serta alokasi kredit oleh bank untuk usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 63 bank umum di Indonesia sebagai sampel selama 8 tahun dari 2010 hingga 2017 dan melalui metode pengolahan data panel. Kehadiran bank asing diilustrasikan melalui persentase kepemilikan asing di bank dimana bank asing kemudian dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan metode masuk mereka, yaitu akuisisi dan greenfield. Kehadiran bank asing yang dijelaskan melalui persentase kepemilikan asing di bank ditemukan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah ATM yang dimiliki oleh bank, namun, ditemukan efeknya signifikan dan negatif untuk jumlah kantor cabang bank dan alokasi kredit kepada UMKM. Metode masuknya bank asing melalui akuisisi bank domestik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah ATM dan kredit UMKM tetapi tidak pada jumlah kantor cabang, sedangkan metode greenfield ditemukan memiliki pengaruh signifikan pada jumlah ATM tetapi tidak pada jumlah kantor cabang dan kredit UMKM.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of the presence of foreign banks on bank accessibility illustrated through the number of ATMs and branch offices and the allocation of credit by banks for micro, small and medium enterprises in Indonesia. This study used 63 commercial banks in Indonesia as samples for 8 years from 2010 to 2017 and through panel data processing methods. The presence of foreign banks is illustrated by the percentage of foreign ownership in banks where foreign banks are then divided into two types based on their entry methods, acquisition and greenfield. The presence of foreign banks explained through the percentage of foreign ownership in banks was found to have no significant effect on the number of ATMs owned by banks, however, the effect was found to be significant and negative for the number of bank branches and credit allocation to MSMEs. The method of entry of foreign banks through the acquisition of domestic banks did not have a significant effect on the number of MSMEs and ATMs but not on the number of branch offices, while the greenfield method was found to have a significant influence on the number of ATMs but not on the number of MSME branch offices and loans.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kecukupan perlindungan hukum yang diberikan bagi nasabah branchless banking di Indonesia. Dengan keberadaan branchless banking, nasabah bank konvensional dapat mengakses layanan bank melalui agen dalam bentuk kantor pos, minimarket, atau individu yang memiliki badan usaha. Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif telah memberikan landasan untuk operasi branchless banking di Indonesia melalui agen individu. Dengan membandingkan peraturan sekaligus operasi branchless banking di tiga negara lain yakni Kenya, Brazil dan India, telah ditemukan bahwa perlindungan hukum yang diberikan untuk nasabah branchless banking di Indonesia saat ini kurang harmonis dan bisa lebih spesifik dan terperinci. ......This research aims to assess the adequacy of the legal protection given to customers of branchless banking operation in Indonesia. With the existence of branchless banking operation, customers of conventional banks can access the services of a bank through agents in the form of post offices, minimarkets, or even individuals owning a business entity. Bank Indonesia Regulation No. 16/8/PBI/2014 on Electronic Money and Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 19/POJK.03/2014 concerning Financial Service Without Office in the Framework of Financial Inclusion have provided the basis of branchless banking operation through the use of individual agents. With comparison to regulations as well as operations of branchless banking in three other countries including Kenya, Brazil, and India, it is found that the legal protection given to customers of branchless banking in Indonesia currently lacks synchronization and could be more specific and detailed.