Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kawasan Kalijodo mengalami pergeseran fungsi ruang yang identik dengan ruang untuk dewasa menjadi ruang untuk anak. Sebelum penggusuran Kalijodo didominasi oleh tempat prostitusi dan hiburan malam, setelah penggusuran kawasan ini berubah secara total menjadi sebuah kawasan hijau dan area bermain anak. Transformasi yang dialami Kalijodo ini mempengaruhi citra kalijodo pada saat itu, hal inilah yang menjadi pembahasan utama dalam skripsi. Metode Pembahasan yang digunakan adalah Metode Deskriptif, dengan mengumpulkan informasi dengan studi literatur/ studi pustaka mengenai Transformasi dan Sejarah Kawasan Kalijodo. Dalam proses penulisan skripsi terjadi sebuah wabah Pandemi Corona yang mengharuskan masyarakat untuk tetap berada dirumah dan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan kondisi ini proses pengumpulan data akan dilakukan dengan studi preseden dari beberapa tempat prostitusi lainnya yang ada di Indonesia. Tujuan dibuatnya skripsi ini sebagai pengetahuan untuk pembaca agar dapat mengetahui bagaimana transformasi kawasan Kalijodo yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya.

---

The Kalijodo region is experiencing a shift in the function of space which is identical to the space for adults to become space for children. Before the Kalijodo eviction was dominated by places of prostitution and night entertainment, after the eviction the area was totally transformed into a green area and a children's play area. The transformation experienced by Kalijodo influenced the image of Kalijodo at the time, this was the main discussion in the thesis. The discussion method used is the Descriptive Method, by gathering information with a literature study / literature study on the Transformation and History of the Kalijodo Area. In the process of writing a thesis, a Pandemic Corona outbreak occurred which required the community to remain at home and conduct Large-Scale Social Restrictions (PSBB). With this condition the data collection process will be carried out with precedent studies from several other prostitution centers in Indonesia. The purpose of this thesis is as knowledge for the reader to be able to know how the transformation of the Kalijodo region can be used for further research.

Abstrak :
ABSTRAK
Pelaksanaan tugas TNI diluar fungsi pertempuran dikategorikan sebagai Operasi Militer Selain Perang OMSP sebagaimana diatur dalam UU Nomor 34/2004 tentang TNI. Luasnya cakupan OMSP mengundang pro dan kontra, ada kekhawatiran TNI kembali campur tangan dalam ranah sipil seperti masa Orde Baru. Pengerahan TNI dalam proyek penertiban Kalijodo menimbulkan berbagai perdebatan, banyak pihak yang mengkritik dan mempertanyakan, bahkan menolak pelibatan TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dalam kegiatan penggusuran tersebut. Padahal bila merujuk pada UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, pelibatan TNI dalam penertiban Kalijodo bisa dipandang sebagai implementasi tugas OMSP TNI dalam membantu tugas pemerintah daerah. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menggambarkan dan menganalisis implementasi OMSP dalam perbantuan TNI pada Pemerintah Daerah dengan studi kasus penertiban Kalijodo Jakarta Utara. Hasil penelitian menemukan bahwa perbantuan TNI dalam Operasi Penertiban Kalijodo berdampak positif meskipun masih mengundang polemik karena adanya kelemahan dalam hal legitimasi dan payung hukumnya sehingga perlu dilakukan perumusan regulasi secara tepat untuk menghindari adanya penyalahgunaan profesional TNI sebagai alat kekuasaan. Kata Kunci ; Kalijodo, OMSP, pelibatan, penertiban, TNI, tugas perbantuan.

---

ABSTRACT
Implementation of TNI duties beyond the function of combat is categories as Military Operation Other Than War OMSP , such as regulated Law Number 34 FY 2004 on Indonesian Armed Forces TNI . The extent of OMSP scope invites pros and cons, there are concerns the TNI re intervenes in the civil domain same as ldquo the Orde Baru rdquo period. TNI deployment in the Kalijodo eviction project give raise debates, many critics and questioning and even of TNI involvement denial in the Kalijodo eviction project as a national defense force. Whereas when referring to Law No. 34 FY 2004 on TNI, the involvement in the Kalijodo evictions project can be seen as the implementation of OMSP task in terms of assisting local government. Through a qualitative approach aimed at illustrate and analyzing of the implementation of OMSP in the TNI assistance to the local government with a case study of eviction project Kalijido North Jakarta. The results revealed that TNI assistance in Kalijodo Eviction project has a positive impact eventhough still as debatable due to legal protection and legitimacy weaknesses. Acccording to that, it is urgent to formulate regulations appropriately to avoid TNI abuse of power.Keywords assistance, eviction, involvement, Kalijodo, MOOTW, OMSP , TNI

Abstrak :
ABSTRAK Dalam merealisasikan penggusuran, ada banyak faktor yang terlibat dalam pertimbangan estetika untuk melihat wilayah mana yang akan digusur. Kejadian penggusuran hampir selalu melibatkan hunian informal yang dianggap ugly, kemudian digantikan oleh sebuah rupa baru yang dianggap beautiful. Dalam konteks penggusuran di Jakarta belakangan ini, dikotomi beauty dan ugly dalam pertimbangan estetika membangkitkan rupa arsitektur yang cenderung modernis, dan bagaimana banyak upaya penggusuran akhirnya seolah berusaha untuk melawan ugliness daripada bangunan-bangunan sebelumnya. Salah satu kejadian yang baru saja terjadi adalah penggusuran wilayah Kalijodo. Menurut saya, apabila membandingkan Kalijodo sebelum dan sesudah dibangun RPTRA, akan ada beberapa hal yang cenderung kontras, yang terlihat sebagai upaya untuk melawan ugliness dari rupa arsitektur di Kalijodo sebelumnya.Dalam merealisasikan penggusuran, ada banyak faktor yang terlibat dalam pertimbangan estetika untuk melihat wilayah mana yang akan digusur. Kejadian penggusuran hampir selalu melibatkan hunian informal yang dianggap ugly, kemudian digantikan oleh sebuah rupa baru yang dianggap beautiful. Dalam konteks penggusuran di Jakarta belakangan ini, dikotomi beauty dan ugly dalam pertimbangan estetika membangkitkan rupa arsitektur yang cenderung modernis, dan bagaimana banyak upaya penggusuran akhirnya seolah berusaha untuk melawan ugliness daripada bangunan-bangunan sebelumnya. Salah satu kejadian yang baru saja terjadi adalah penggusuran wilayah Kalijodo. Menurut saya, apabila membandingkan Kalijodo sebelum dan sesudah dibangun RPTRA, akan ada beberapa hal yang cenderung kontras, yang terlihat sebagai upaya untuk melawan ugliness dari rupa arsitektur di Kalijodo sebelumnya.

Abstrak :
Konflik Etnis di Kalijodo, Jakarta. Perhatian utama tesis ini adalah pada penggunaan resolusi konflik mediasi dalam penanganan konflik etnis di Kalijodo oleh kepolisian. Dalam kajian tesis ini, penanganan konflik etnis dilihat dari perspektif kegiatan kepolisian sebagai mediator. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara mengamati setiap gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari obyek penelitian atau anggota kepolisian maupun masyarakat etnis di Kalijodo. Tujuan dalam tesis ini adalah untuk mengetahui dan memahami penyebab/faktor-faktor yang mengakibatkan penggunaan resolusi konflik mediasi, tidak menjadi efektif dalam menangani konflik etnis di Kalijodo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh kepolisian maupun pihak ketiga belum efektif untuk meredam konflik, hal ini terlihat masih terjadinya konflik pasca mediasi dilakukan. Selain menekankan pada tindakan mediasi, kepolisian juga menerapkan penegakan hukum represif yaitu melakukan penyidikan terhadap pelaku yang terlibat pidana dalam konflik tersebut. Beberapa faktor penyebab tidak efektifnya pelaksanaan mediasi dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) faktor eksternal, terkait dengan situasi dan kondisi yang berada di luar kemampuan dan penanganan pihak kepolisian dan (2) faktor internal, terkait dengan kemampuan anggota kepolisian. Faktor eksternal meliputi: (a) keinginan untuk menonjolkan jati diri kelompok, (b) budaya kehidupan etnis yang keras, (c) perebutan sumber daya ekonomi dan adanya kecemburuan sosial, (d) adanya anggapan keberpihakan polri terhadap salah satu kelompok, sedangkan faktor internal meliputi: (a) mediator belum diterima sepenuhnya oleh pihak yang berkonflik, (b) mediator tidak cukup menguasai akar permasalahan konflik, (c) mediator belum mempunyai kualfikasi yang cukup untuk memediasi, (d) tahapan pelaksanaan mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan (e) keberpihakan Polri terhadap salah satu etnis. Rekomendasi dari tesis ini adalah upaya untuk mencegah terjadinya konflik melalui optimalisasi fungsi intelejen dalam deteksi dini terhadap potensi-potensi konflik, selain itu perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kemampuan anggota Polri sebagai mediator.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penanganan tindak pidana pencurianaliran listrik yang terjadi dalam penertiban kawasan Kalijodo. Penangan inimengambil kasus tindak pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh tokohKalijodo bernama Abdul Azis alias Daeng Azis yang ditangani oleh PolrestroJakarta Utara. Kasus tindak pidana pencurian aliran listrik oleh Daeng Azis inisendiri berawal dari permintaan PT.PLN Persero yang meminta pihakkepolisian melakukan pemeriksaan apakah terjadi pencurian listrik atau tidak diCafe Intan yang dilakukan tokoh masyarakat Kalijodo Abdul Azis atau yanglebih dikenal dikawasan itu dengan nama Daeng Azis. Pencurian aliran listriktersebut dilakukan oleh tersangka Abdul Azis alias Daeng Azis dengan memintabantuan kepada karyawannya di Cafe Intan miliknya dengan cara melakukanpenyadapan listrik liar sambung langsung dari kabel PLN tanpa ijin di lantai 2 dua yang terdapat Box panel MCB Main Circuit Breaker , dimana didalamBox panel MCB Main Circuit Breaker terdapat MCB sebanyak 7 tujuh buahMCB terdiri dari 3 buah MCB 25A, 3 buah MCB 50A dan 1 buah MCB 10A yangmana 7 MCB tersebut digunakan untuk menyambung sambungan listrik tanpa alatpengukur PLN sambungan liar yang disalurkan ke ruangan-ruangan yangterdapat didalam Cafe Intan gedung B baru . Penggunaan aliran listrik secaraillegal tersebut diketahui setelah tim penyidik dari Sat Reskrim Polrestro JakartaUtara dan petugas PT.PLN Persero Distribusi Jakarta Raya Area Bandengan,melakukan pemeriksaan di Cafe Intan milik Abdul Azis alias Daeng Azis.Tindakan ilegal yang dapat dikenakan dalam kasus tersebut adalah sanksi pidanapencurian ketenagalistrikan.Tindak pidana pencurian arus arus listrik ini jugadiakibatkan kurang tegasnya pihak PT. PLN Persero dalam proses pemeriksaanterhadap pemakai listrik yang hanya dikenakan sanksi administratif berupa dendaselain juga tidak menutup kemungkinan adanya oknum-oknum PLN itu sendiribermain dengan pengguna jasa listrik tersebut, sehingga mengakibatkan kerugianbagi PT.PLN Persero .Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidanapencurian arus listrik di wilayah hukum Polestro Jakarta Utara dilakukan melaluiberbagai upaya diantaranya adalah upaya represif. Upaya represif merupakanusaha-usaha yang dilakukan oleh kepolisian untuk melakukan penindakan hukumterhadap pelaku tindak pidana pencurian arus listrik. Penindakan itu berwujudpenyidikan. Hal ini dilakukan agar kasus tindak pidana pencurian arus listriktersebut dapat diselesaikan secara hukum dan dengan demikian pelaku tindakpidana pencurian arus listrik mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yangdiperbuatnya.

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to explain the handling of the criminal act ofelectricity theft that occurred during the ordering of the Kalijodo area. The casetaken for this analysis is the crime of electricity theft perpetrated by Kalijodokingpin named Abdul Azis alias Daeng Azis handled by the North Jakarta MetroPolice. The case of electricity theft crime perpetrated by Daeng Azis began whenPT. PLN Persero requested the police to investigate the possibility of electricitytheft at Cafe Intan committed by Kalijodo public figure Abdul Azis or betterknown in that area as Daeng Azis. The electricity theft was committed by suspectAbdul Azis alias Daeng Azis with the help of his employees at his establishmentCafe Intan by way of illegal electrical tapping direct connection from PLN cablewithout consent on the 2nd second floor where the MCB Main Circuit Breaker panel box is located. Inside the MCB Main Circuit Breaker panel box there are 7 seven MCB that consist of 3 MCB 25A, 3 MCB 50A and 1 MCB 10A in whichall 7 MCB are used to make electrical connection without the measuring device ofPLN illegal connection which are distributed to the rooms inside the B building new of Cafe Intan. This illegal use of electricity was discovered after theinvestigation team from North Jakarta Metro Police Criminal Investigation Unitand officers from PT. PLN Persero Jakarta Raya Distribution Bandengan Areaperformed an inspection at Cafe Intan owned by Abdul Azis alias Daeng Azis.The illegal activity that is subject to sanction in this case is the electrical powertheft criminal sanction. This crime of electricity theft is also caused by the lack ofassertiveness of PT. PLN Persero in the inspection process of the electricity userwho is merely imposed administrative sanction in the form of a fine. Also, thepossibility of individuals from PLN itself colluding with the electricity usercannot be ruled out, thus causing losses for PT. PLN Persero . Law enforcementagainst perpetrators of the crime of electricity theft in North Jakarta Metro Policejurisdiction is carried out by various means including, among others, repressivemeans. Repressive means are efforts undertaken by police to take legal actionagainst perpetrators of the crime of electricity theft. This action takes the form ofinvestigation. This is done so that the criminal electricity theft case can be legallyresolved and therefore the perpetrator of electricity theft is punished accordingly