Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagai negara maritim, Indonesia kerap memanfaatkan transportasi laut dalam jaringan distribusi barang untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Seiring dengan pertumbuhan arus barang dalam peti kemas, pemerintah perlu mengetahui arus peti kemas untuk beberapa tahun mendatang, khususnya di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan laut utama di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah dapat menyesuaikan fasilitas dermaga yang optimal untuk menghindari banyaknya penumpukan peti kemas maupun antrian kapal di dermaga, ditambah lagi dengan adanya rencana untuk membangun Terminal Peti Kemas Kalibaru (New Tanjung Priok Port) untuk menunjang kinerja Pelabuhan Tanjung Priok. Metode regresi merupakan salah satu solusi untuk memodelkan estimasi arus peti kemas dengan melihat faktor waktu. Selanjutnya, dilakukan optimasi terhadap dimensi dermaga dan jumlah fasilitas dermaga agar mampu melayani arus peti kemas yang telah diestimasi tersebut, dengan mempertimbangkan faktor kapasitas pelayanan dermaga dan biaya pengadaan fasilitas. ......As a maritime country, most domestic and international commodities are distributed through sea transportation in Indonesia. In accordance with the common trends of container-packed products, government should predict container flow that will enter each port for the upcoming years, especially in Tanjung Priok Port, as the main port in Indonesia. By doing so, government could build and expand sea port facilities to anticipate container accummulation and ship queue, in case of the building of New Tanjung Priok Port (Terminal Peti Kemas Kalibaru) that would serve the exceeded container flow from Tanjung Priok. Regression is a solution for estimation modelling of container flows, by considering time series factor. Then, optimization will be done to find an optimal number for sea port dimension and facilities, by figuring out capacity, productivity, and procurement costs of of terminal facilities.

Abstrak :
Krisis ekonomi yang melanda ekonomi Indonesia sejak tahun 1997 telah menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan. Bertambahnya angka kemiskinan di perkotaan disebabkan terutama dengan makin bertambahnya pengangguran akibat krisis ekonomi. Untuk mengatasi dampak krisis ekonomi ini Pemerintah Indonesia telah meluncurkan sebuah program bernama Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan yang diaingkat dengan P2KP. Maksud dart P2KP ini tidak lain untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui upaya penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja baru yang diharapkan akan menambah pendapatan masyarakat. Konsep evaluasi kebijakan publik dilihat dari faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan P2KP dalam meningkatkan pendapatan penerima bantuan dan diterapkan pada evaluasi pelaksanaan P2KP di Kel. Kalibaru. Di dalam mengevaluasi sebuah kebijakan, variabel-variabel yang diukur adalah program P2KP (X1), Pelaksanaan (K2), dan Pengawasan (X3) dan 1 variabel terikat yaitu pendapatan ( Y ). Untuk menilai keberhasilan P2KP dalam meningkatkan pendapatan penduduk di kelurahan kalibaru disusun kerangka berpikir dengan asumsi bahwa adanya P2KP akan meningkatkan pendapatan penerima bantuan. Ketiga variabel yang mempengaruhi pendapatan ini diteliti melalui pendekatan analisis deskriptif, menggunakan model kuesioner terhadap 90 responden yang ditentukan dengan cara proportional random sampling. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode regreai partial dan regresi berganda dibantu oleh software statistik yaitu SPSS, deskripsi individu dari responden dikelompokkan dalam jenis usaha, jenis kelamin, pendidikan, usia dan lama usaha. Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa variabel Program ternyata mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap pendapatan penerima bantuan, dengan nilai r = 0,438 dan nilai R square = 0,192. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel prediktor tersebut terhadap pendapatan tidak besar yaitu hanya sakitar 19,2. Pelaksanaan P2KP mempunyai hubungan dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan, dengan r = 0,615 dan R square = 0.378. hasil ini menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan mempunyai pengaruh terhadap pendapatan sebesar 37,8 %. Pengawasan mempunyai hubungan dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan, dengan r = 0470 dan R square 0.221. hasil ini menunjukkan bahwa variabel pengawasan mempunyai pengaruh terhadap pendapatan sebesar 22,1 L. Program, Pelaksanaan dan Pengawasan P2KP mempunyai hubungan dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan, dengan nilai koefisien korelasi multiple R - 0,659. seluruh variabel prediktor diatas juga secara bersama-lama mempunyai pengaruh yang cukup berarti terhadap variabel bebasnya dengan nilai koefisien determinasi R2 = 0,435. Hal ini menjelaskan bahwa ketiga variabel predictor diatas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel pendapatan sebesar 43,5 %. Persamaan regresi multiple yang diperoleh adalah aebagai berikut : = r Rp. 1.756.836.129 - 26.037,341 Xl + 90.431,259 X2 + 88.428,796 X3 Artinya bila diasumsikan bahwa ketiga variabel prediktor diatas 'sama dengan 0 atau tidak ada variabel tersebut diatas maka akan terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp. 1.756.836,129. Berdasarkan hasil analisa diatas maka untuk meningkatkan pendapatan pemerintah bantuan diperlukan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan program, pelaksanaan dan pengawasan dalam menyelenggarakan P2KP.

Abstrak :
Salah satu anggota keluarga terinfeksi soil-transmitted helminthes (STH) merupakan faktor risiko infeksi STH terutama di daerah endemis. Penelitian pola infeksi STH pada keluarga belum banyak diteliti. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola infeksi STH pada keluarga di Kalibaru, Jakarta Utara dan Batu Ampar, Jakarta Timur. Penelitian ini berdesain cross-sectional yang dilakukan di SD 07 Pagi Kalibaru dan SDI Al-Amin Batu Ampar pada Juni 2012- September 2014. Sampel penelitian sebanyak 118 keluarga (84 keluarga di Kalibaru dan 34 keluarga di Batu Ampar). Diagnosis STH dengan metode Kato-Katz. Data sosio-ekonomi keluarga diperoleh dengan kuesioner. Prevalensi A. lumbricoides pada siswa SD, ayah, dan ibu di Kalibaru berturut-turut 34,8%, 25,8%, dan 28,4%. Prevalensi T. trichiura berturut-turut 47%, 12,1%, dan 10,2%. Berbeda dengan di Batu Ampar, prevalensi A. lumbricoides berturut-turut 6,8%, 0%, dan 5,7%. Tidak ada infeksi T. trichiura di Batu Ampar. Intensitas infeksi A. lumbricoides dan T. trichiura di Kalibaru tergolong ringan dan sedang. Intensitas infeksi A. lumbricoides di Batu Ampar tergolong ringan. Pola infeksi STH pada keluarga di Kalibaru lebih bervariasi dibandingkan di Batu Ampar. Secara statistik, terdapat perbedaan bermakna pola infeksi A. lumbricoides di Kalibaru dan Batu Ampar (p<0,05) dengan nilai OR 4,62 (95% CI 1,192-17,878). Lokasi penelitian merupakan faktor proteksi infeksi STH (OR = 0,75; 95% CI 0,582-0,966). Penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu anggota keluarga terinfeksi A. lumbricoides merupakan faktor risiko penularan A. lumbricoides di daerah endemis (Kalibaru).

---

An infected household is risk factor in STH infection, especially in endemic area. The research of STH infection in household has not been studied. The aim of research was to know STH infection pattern of household in Kalibaru, Jakarta Utara and Batu Ampar, Jakarta Timur. This cross-sectional study held in SD 07 Pagi Kalibaru and SDI Al-Amin Batu Ampar on Juny 2012- September 2014. This research includes 118 families (84 families from Kalibaru and 34 families from Batu Ampar). STH infection was diagnosed through Kato Katz method. Socio-economic data of family was collected through questionnaire. In Kalibaru, the prevalence of A.lumbricoides in students, father, and mother in order are 34.8%, 25.8%, 28.4%. The prevalence of T.trichiura in order are 47%, 12.1%, and 10.2%. In Batu Ampar, the prevalence of A.lumbricoides in order are 6.8%, 0%, and 5.7%. There is no T.trichiura infection in Batu Ampar. Intensity of infection of A.lumbricoides and T.trichiura in Kalibaru is mild and moderate. Intensity of infection of A.lumbricoides in Batu Ampar is mild. STH infection pattern in Kalibaru is more varies than in Batu Ampar. Statistically, there is significance result of STH infection pattern in Kalibaru and Batu Ampar (p<0.05) with OR=4.62 (95% CI 1.192-17.878). The location of this research is a protection factor of STH infection (OR=0.75; 95% CI 0.582-0.966). This research supports that A.lumbricoides infection in one of household member become risk factor of A.lumbricoides transmission in endemic area (Kalibaru).

Abstrak :
ABSTRAK Danau Kenanga merupakan salah satu dari enam danau yang berada di Kawasan Universitas Indonesia dan dikategorikan tercemar ditinjau dengan parameter nitrogen dengan konsentrasi total nitrogen. Selain nitrogen, fosfor juga berperan dalam proses penurunan kualitas air terutama dalam senyawa fosfat bersamaan dengan nitrogen dapat menyebabkan eutrofikasi. Oleh karenanya dibutuhkan identifikasi mengenai sumber pencemar nitrogen dan fosfor serta menganalisis beban, mensimulasikan transport dan mengevaluasi strategi untuk meningkatkan kualitas air pada aliran Inlet Danau Kenanga, Universitas Indonesia dengan menggunakan software Qual2kw. Digunakan 3 skenario yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas aliran sudetan Kalibaru. Aliran sudetan Kalibaru sudah tidak memenuhi Baku Mutu Air Kelas IV untuk paramteter Amonia dan Fosfat. Hasil pengukuran yang dilakukan pada stream mulai dari Headwater hingga terminus menunjukkan perubahan pada setiap konsentrasi Nitrogen Dan Fosfor. Untuk parameter Nitrit mengalami peningkatan konsentrasi dari 3 mg/L menjadi 5 mg/L, parameter Nitrat mengalami penurunan konsentrasi dari 2.9 mg/L menjadi 0.9 mg/L, parameter Amonia mengalami peningkatan dari 6 mg/L menjadi 12 mg/L, parameter Fosfat mengalami penurunan dari 8.33 mg/L menjadi 6.84 mg/L dan parameter Total Fosfor mengalami penurunan dari 976 mg/L menjadi 508 mg/L. Sumber signifikan yang menjadi sumber pencemar untuk adalah Stasiun Depok Baru dengan beban sebesar 25,344 kg/hari parameter Amonia, Gedung Pemerintahan Kota Depok sebesar 15,74 kg/hari untuk parameter Nitrat dan Nitrit, Pasar sebesar 46,289 untuk parameter Fosfor Organik dan ITC Depok sebesar 7.765 kg/hari untuk parameter Fosfat. Hasil simulasi model menunjukkan bahwa untuk parameter Amonia mulai dari headwater hingga terminus mengalami peningkatan dari 6 mg/L menjadi 6.69 mg/L, parameter Nitrat mengalami penurunan dari 2.9 mg/L menjadi 2.1 mg/L, parameter Fosfat mengalami peningkatan dari 8.3 mg/L menjadi 85.2 mg/L dan parameter Total Fosfor mengalami penurunan 976 mg/L menjadi 448 mg/L. Intervensi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas aliran sudetan Kalibaru adalah dengan cara mengendalikan beban pencemar yang masuk ke dalam aliran sudetan Kalibaru. Hasil intervensi tersebut dapat mengurangi beban pencemar yang masuk ke aliran sudetan Kalibaru serta tetap mempertahankan kelas air berdasarkan Baku Mutu PP Nomor 82 Tahun 2001.

Abstrak :
Yang dimaksud dengan Kebijaksanaan Kartu Sehat di sini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/XI/1994 Tentang Kartu Sehat. Analisis kebijaksanaan terhadap kebijaksanaan Kartu Sehat dilakukan dengan menganalisis pelaksanaan kebijaksanaan Kartu Sehat di lapangan maupun isi kebijaksanaan itu sendiri. Jenis penelitian ini adalah suatu studi kasus dengan pendekatan metode kualitatif yang berorientasi kepada proses. Proses analisis kebijaksanaan dilaksanakan dengan mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang mungkin timbul serta menetapkan faktor penyebabnya, untuk selanjutnya dirumuskan alternatif-alternatif pemecahannya. Alternatif-alternatif pemecahan tersebut kemudian dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi alternatif pilihan. Alternatif pilihan ini diusulkan dalam bentuk rekomendasi sebagai masukan/saran bagi pemerintah dalam menindaklanjuti kebijaksanaan Kartu Sehat yang ada. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijaksanaan Kartu Sehat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/XI/1994 Tentang Kartu Sehat temyata belum terlaksana di RSUD Koja dan Puskesmas Kali Baru sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diketahui dari timbulnya berbagai masalah potensial dalam pelaksanaan kebijaksanaan Kartu Sehat. Timbulnya berbagai masalah potensial dalam pelaksanaan kebijaksanaan Kartu Sehat dikarenakan 2 (dua) hal yaitu : 1. Belum mantapnya persiapan pemerintah dalam melaksanakan program Kartu Sehat di lapangan. 2. Terdapat kelemahan pada isilmateri kebijaksanaan Kartu Sehat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/X1/1994 Tentang Kartu Sehat itu sendiri. Untuk mengatasi berbagai masalah potensial yang timbul disarankan agar pemerintah segera mengambil langkah untuk menetapkan kebijaksanaan baru dengan melakukan perubahan terhadap isi/materi kebijaksanaan Kartu Sehat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/XI/1994 Tentang Kartu Sehat sehingga mampu mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Dalam melakukan perubahan terhadap isi/materi Keputusan Menteri Kesehatan tersebut perlu melibatkan semua instansi yang terkait dalam program agar dalam pelaksanaan program di lapangan diharapkan semua pihak memberikan dukungan optimal. Kebijaksanaan baru tentang Kartu Sehat tersebut yang nantinya akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI ditindak lanjuti dengan membuat Petunjuk Pelaksanaannya dalam bentuk Surat Keputusan Bersama ( SKB ) antara Departemen Kesehatan dengan Departemen terkait meliputi hal- hal yang berkaitan dengan bidang tugas Departemen bersangkutan. SKB ini kemudian dijabarkan oleh Departemen terkait dengan membuat Petunjuk Teknis (JUKNIS). Petunjuk Teknis ini dapat diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri/Instruksi Menteri ataupun Surat Edaran Departemen bersangkutan untuk selanjutnya disebarluaskan kepada masing-masing aparatnya di Daerah sebagai pedoman dalam menunjang pelaksanaan program Kartu Sehat di lapangan.

---

The Kartu Sehat policy in this study is documented in the Minister of Health decree number 1122/Menkes/SK/XI/1994 about Kartu Sehat. A policy analysis on Kartu Sehat is conducted by analyzing both the implementation of the policy and the content of Minister Of Helth decree on Kartu Sehat. It is a case study with qualitative approach focused on the process. Policy analysis is performed by identifying potential problems, and determining causal factor, to formulate alternative solutions. These alternatives are evaluated using predetermined criteria. The selected alternative is proposed as a recommendation and input for the government to review up Kartu Sehat policy. The study concluded that Kartu Sehat policy has not been properly implemented in RSUD Koja and Puskesmas Kalibaru. The study also identified two major potential problem as follows: 1. Lack of preparation by the government to implement Kartu Sehat program. 2. Minister of Health decree on Kartu Sehat contains some weak points. To overcome these potential problems it is proposed that the government take immediate action to review the Minister of Health decree Number 1122/Menkes/SK/XI/1994 about Kartu Sehat. It is important to involve all related sectors in the review to obtain support needed for smooth implementation. It is considered necessary to formulate a joint decree on Kartu Sehat between Ministry of Health and other related ministries ( Ministry of Internal Affairs , Ministry of Finance, etc) to be followed by technical guidelines. Dissemination of the new decree and its guidelines to all providers is essential for better implementation.

Abstrak :
Dampak Program JPS bagi proses pemberdayaan perempuan diangkat sebagai masalah utama tesis ini karena banyak fakta menunjukkan bahwa situasi krisis sangat berisiko bagi perempuan dan anak-anak, sementara intervensi JPS hanya menjadikan perempuan sebagai objek dari distribusi bantuan. Penelitian ini merupakan studi kasus tentang masyarakat penerima manfaat pada Program JPS yang dilakukan World Vision dengan dukungan CIDA yang dilakukan di wilayah Kelurahan Cilincing dan Kalibaru. Analisis kasus dilakukan dengan menelusuri siklus manajemen proyek dan berbagai dokumen. Analisis jender yang dilakukan pada kelompok masyarakat penerima manfaat bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data mengenai peran jender yang melekat pada laki-laki dan perempuan dalam kelompok masyarakat di wilayah Cilincing dan Kalibaru. Temuan lapangan menunjukkan bahwa Program JPS yang merupakan pendekatan sosial untuk memberdayakan masyarakat yang terkena dampak krisis dilakukan dalam jangka waktu pendek dan lebih menjawab kebutuhan pangan dan kesehatan masyarakat penerima manfaat saja. Dengan kata lain, program itu hanya menjawab kebutuhan praktis jender seperti makanan, gizi ibu dan anak, sanitasi lingkungan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pola bantuan JPS yang berjangka pendek dan menggunakan pendekatan dari atas ke bawah membuat pelaksana program JPS tidak peka lagi terhadap strategi pemenuhan kebutuhan yang telah dimiliki setiap individu. Pendekatan itu tidak lagi mengkategorikan mereka yang paling terkena dampak krisis, tetapi memberi bantuan kepada keluarga. Pelaksana JPS tidak menyadari bahwa dalam keluarga telah terjadi pembagian kerja sesuai dengan peran masing-masing, akses dan kontrol pada sumber daya yang ada. Akibatnya, intervensi bantuan justru menambah beban peran perempuan.

Abstrak :
Tesis ini tentang penanganan illegal logging di pelabuhan Kalibaru Tanjung Priok Jakarta Utara oleh Direktorat V/Tipiter Bareskrim Polri, seperti kita ketahui bersama bahwa kehutanan telah memberikan sumbangan yang besar bagi pembangunan nasional Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana sumber daya hutan telah menjadi modal utama pembangunan nasional yang memberikan dampak positif antara lain peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja dan mendorong pembangunan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pemanfaatan hasil hutan kayu secara berlebihan dengan melakukan penebangan liar juga membawa dampak terhadap bencana alam dalam skala nasional, mengingat kegiatan illegal logging tidak saja hanya terjadi di kawasan hutan yaitu dengan melakukan penebangan liar yang juga perlu diperhatikan adalah illegal logging yang terjadi di tempat peredarannya, di mana salah satunya adalah di pelabuhan Kalibaru Tanjung Priok Jakarta Utara. Penanganan illegal logging di pelabuhan Kalibaru tidak dapat dilakukan sendiri oleh Direktorat V/Tipiter Bareskrim Polri, mengingat di pelabuhan tersebut terdapat beberapa instansi pemerintah dan non-pemerintah yang memiliki tanggung jawab bersama dalam pemberantasan illegal logging.