Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagai organisasi yang terdiri dari kaum intelektual, ICMI mempunyai tugas untuk melahirkan cendekiawan muda yang nantinya akan memegang tali estafet untuk meneruskan langkah ICMI. Kaum intelektual muda ini menjadi salah satu konsen ICMI yang memang pada saat ini sedang melakukan proses penguatan masyarakat madani dengan berbagai programnya. ICMI bergerak membangun generasi penerus bangsa dalam proses kaderisasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni dengan menganalisis proses kaderisasi cendekiawan muda ICMI periode 2011-2012. Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa memang benar di ICMI terdapat pedoman kaderisasi yang telah dibuat sejak 2009, dan telah disosialisasikan di Silaknas, namun pada kenyataannya proses kaderisasi itu tidak berjalan optimal sesuai dengan pedoman serta harapan. Masukan untuk proses kaderisasi ICMI adalah perlu ada program khusus untuk kaderisasi yang bisa dilakukan oleh semua pihak organ ICMI, sehingga proses kaderisasi ICMI bisa berjalan seimbang sesuai dengan harapan, baik di Orsat, Orda, Orwil dan Orpus.

---

As an organization consist of intellectual community, ICMI has assigned to generate youth intellectual that would carry on ICMI in the future. This youth intellectual community become one of focus over ICMI, which today running process for strengthening civil society through their various programs. ICMI developing the next generation in regeneration process. This research performed using qualitatives approach, by analyzing regeneration process of youth intellectual in ICMI for 2011-2012. This research has result that ICMI, in point of fact, provided regeneration guidelines which made since 2009, and has been socialized in Silaknas, however those regeneration process does not optimally performed in accordance to guideline and unfulfilled expectation. As feedback, ICMI`s regeneration process require specific programs for regeneration which can carried out by the entire of ICMI, so that regeneration process in ICMI able to run in chime and match the expectations, either in Orsat, Orda, Orwil and Orpus.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis bagaimana peraturan di Indonesia dan peraturan internal dari 3 besar partai politik dan 2 partai politik baru yang belum memiliki kursi di DPR RI dalam menetapkan syarat perihal keanggotaan partai politik itu sendiri maupun calon anggota legislatif  DPR RI. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara umum, lima partai politik yang terdiri dari PDIP, Gerindra, Perindo, dan PSI telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyiapkan kader yang berkualitas. Hal ini terlihat dari adanya sekolah partai dari masing-masing partai. Walaupun terdapat beberapa perbedaan mengenai mekanisme kerangka yang dilaksanakan oleh partai, namun kelima partai tersebut tetap menjunjung tinggi proses kaderisasi. Dalam AD/ART kelima partai tersebut juga telah sejalan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan syarat keanggotaan partai politik dan calon anggota DPR, yakni UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 2 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023. Meski demikian, belakangan ini banyak peraturan yang mendapat tanggapan negatif dari publik. Pengesahan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2019 dan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aspirasi masyarakat kurang diserap dengan baik sehingga menghasilkan undang-undang yang kontroversial. Menghadapi Pemilu 2024 yang sedang ramai-ramainya calon legislatif menarik perhatian massa dengan kampanye, timbul dalam benak masyarakat sebenarnya bagaimana pola rekrutmen dari partai politik sehingga menghasilkan anggota DPR RI yang sedemikian rupa.  ......This paper analyzes how the regulations in Indonesia and the internal regulations of the 3 major political parties and 2 new political parties that do not yet have seats in the DPR RI in determining the requirements regarding the membership of the political party itself and the DPR RI legislative candidates. This paper is prepared using doctrinal research methods and uses secondary data obtained from literature studies. The results show that in general, the five political parties consisting of PDIP, Gerindra, Perindo, and PSI have made every effort to prepare qualified cadres. This can be seen from the existence of party schools from each party. Although there are some differences regarding the framework mechanism implemented by the parties, the five parties still uphold the regeneration process. The bylaws of the five parties have also been in line with the provisions of the laws and regulations relating to the membership requirements of political parties and candidates for DPR members, namely UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2017 and UU No. 2 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023. However, recently many regulations have received negative responses from the public. The ratification of the revision of Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2019, Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. The aspirations of the community are not well absorbed, resulting in controversial laws. Facing the 2024 elections, when legislative candidates are busy attracting the attention of the masses with campaigns, the public's mind is actually how the recruitment patterns of political parties produce members of the DPR RI in such a way.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menganalisis efektivitasnya dan kaitannya dengan Ketahanan Lembaga DPRD DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas, teori kaderisasi, serta teori partai politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Rekrutmen dan kaderisasi PKS dilakukan melalui sarana tarbiyah, organisasi underbow PKS, serta pengkaderan formal partai. (2) PKS meningkatkan kualitas kadernya melalui beberapa cara seperti pembinaan pekanan (liqa?), penerbitan buku-buku tulisan kader PKS, serta penyelenggaraan training atau seminar. (3) Kaderisasi PKS belum sepenuhnya efektif sehingga PKS perlu mengevaluasi kembali sistem kaderisasinya. (4) PKS mendukung ketahanan DPRD DKI Jakarta sebagai lembaga politik dengan menghadirkan kader-kader terbaik sebagai anggota legislatif. ...... This study aims to determine the process of recruitment and regeneration carried out by the Prosperous Justice Party (PKS), analyze its effectiveness and its relation with the resilience of institution of the Regional House of Representatives (DPRD) DKI Jakarta. The method used in this study is qualitative and descriptive analysis. Theories used in this study are efficacy theory, the theory of regeneration, as well as the theory of political parties. The results of this study showed that (1) Recruitment and regeneration of PKS are conducted by means of tarbiyah, under bow organizations, and party formal cadre. (2) PKS enhances the quality of cadres through several ways such as weekly coaching (Liqa'), publishing books writing by PKS cadres, as well as organizing training or seminars. (3) Regeneration of PKS has not been fully effective that it needs to reevaluate the regeneration system. (4) PKS supports the resilience of DPRD DKI Jakarta as a political institution by presenting the best cadres as legislators.

Abstrak :
ABSTRAK

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik harus dimulai dari menciptakan pemimpin daerah yang memiliki kompetensi dan kualitas yang baik, hal demikian tercermin dari pembinaan atau kaderisasi. Dalam hal ini, partai politik memiliki peran penting untuk menjalankan fungsi rekrutmen politiknya, yang di dalamnya terdapat pula kontribusi dalam melakukan kaderisasi, seleksi, dan menawarkan calon pemimpin daerah kepada rakyat melalui pilkada. Calon pemimpin daerah yang ditawarkan kepada rakyat melalui pilkada harusnya merupakan produk dari kaderisasi yang berjenjang dan berkesinambungan. Oleh karenanya, materi muatan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai payung hukum pemilihan kepala daerah, khususnya pasal yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah, juga harus memasukkan ketentuan-ketentuan yang menunjang partai politik untuk melakukan fungsi kaderisasi yang berjenjang dan berkesinambungan terhadap calon kepala daerah yang akan diusung.

---

ABSTRACT

---

In order to embody a good local governance must start from creating governors who have good competence and quality, this is reflected in training or caderization. In this case, political parties have an important role to carry out their political recruitment functions, in which there are also contributions in caderizationing, selecting, and offering prospective regional leaders to the people through the elections. Prospective regional leaders who are offered to the people through the elections should be a product of a gradual and continuous caderization. Therefore, the contents of the Law number 10 of 2016 as a legal platform for the election of regional heads, in particular the article governing the requirements of candidates for regional head, must also include the rules which supports political parties to carry out the gradual and continuous caderization function of the regional head candidates to be promoted.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Analisis Model Kaderisasi Kepemimpinan Partai Politik Partaia Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tahun 2014. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis model kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam mempersiapkan pemimpin dimasa yang akan datang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif pada pemilu tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriftif analisis. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori partai politik, teori merit sistem yang berhubungan dengan kaderisasi dan teori kepemimpinan. Dengan menggunakan kerangka teori, korelasi antara fakta di lapangan yang diperoleh selama proses penelitian dan teori dapat dilihat korelasi kesenjangannya dengan 8 informan. Dari hasil penelitian ini, kaderisasi kepemimpinan ditubuh partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempunyai fungsi untuk mempersiapkan caloncalon yang siap melanjutkan perjuangan sebuah organisasi di dalam Model Kaderisasi Kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2014. Faktor pendukung penyiapan kaderisasi kepemimpinan yaitu adanya sayap partai salah satunya Taruna Merah Putih yang memiliki peran penting dalam perolehan suara pada pemilu tahun 2014. Faktor Penghambat Kaderisasi kepemimpinan yaitu regenerasi kepemimpinan dan masih menggunakan pola senioritas.

---

This reasearch is discussing about the Analysis of Cadres Leadership Model Political Party Indonesia Democratic Party Struggle in 2014?. The background of this research is to description and Analysis of Cadres Leadership Model Political Party Indonesia Democratic Party Struggle in preparing the future leaders. Indonesian Democratic Party Struggle as the win of the legislative selections in 2014 elections. This research used qualitative method with descriptive analysis. The theory used in this research is the potilical party theory, merit system theory which relation of the cadres and leadership theory. By using the theoretical framework, the correlation between the fact in the field is obtainable during the process of research and theory can be obeserved correlation discrepancy with 8 informan. The results of this research, the leadership regenaration in the body of Indonesian Democratic Party Struggle has the function to prepare for ready candidates to continue the struggle for an organization's in Cadres Leadership Model Political Party Indonesia Democratic Party Struggle in 2014. Factors supporting the cadres leadership preparation party wing is one of them Taruna Merah Putih has an important role in the vote on the election of 2014. Factors inhibiting leadership and leadership cadres is still using the pattern of seniority.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaruh dimensi kesisteman dan identitas nilai dalam pelembagaan partai terhadap loyalitas kader PKS di Kota Depok periode 2015-2020. Tulisan ini menggabungkan teori pelembagaan partai oleh Vicky Randall dan Lars Svasand dengan dilengkapi oleh konsep loyalitas partai dalam analisisnya. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam dengan kader serta elit partai. Lebih jauh, artikel ini mendukung argumen bahwa aspek internal dalam manajemen partai berpengaruh besar terhadap soliditas dan loyalitas kader partai dengan menjelaskannya melalui dua aspek: (1) keberadaan komitmen terhadap dakwah sebagai nilai bersama memfasilitasi loyalitas kader dengan berfungsi sebagai pengikat hubungan antara kader dengan partai; (2) keberadaan conflict resolution management (CRM) yang cenderung terorganisir dengan baik, komitmen terhadap mekanisme syura, serta kaderisasi sistematis melalui Unit Pembinaan dan Pengaderan Anggota (UPPA) yang dilaksanakan mengacu pada AD/ART partai memengaruhi tumbuhnya kepercayaan kader terhadap partai sehingga kader tidak mudah terpengaruh dengan konflik eksternal maupun internal dan menjaga loyalitas yang kuat terhadap partai. Namun penulis melihat bahwa kegagalan kaderisasi sistematis melalui UPPA dapat berperan besar dalam hilangnya loyalitas kader, sehingga keberadaan Ketua UPPA atau murabbi yang tepat dapat berpengaruh besar terhadap kesuksesan pembinaan melalui UPPA. ......This thesis discusses about the influence of value infusion and systemness dimension in party institutionalization on the loyalty of the Prosperous Justice Party (PKS) cadres in Depok (2015-2020). The articles combined the theory of party institutionalization by Vicky Randall and Lars Svasand with the concept of party loyalty. Research are done with qualitative approach and in-depth interview with several party elites and cadres. Further more the article support the argument that internal aspect of party management will affect party member solidity and loyalty by explaining two aspect: (1) The existence of commitment to da’wah as a shared value serves as a binding relationship between cadres and parties; (2) the existence of rather well-organized conflict resolution management (CRM), commitment toward shura mechanism and systematic regeneration system through member development and caderization unit (UPPA), carried out by referring to the party’s statute affect on the growth of cadres trust in party that cadres are not easily influenced by external and internal conflict, also cement loyalty towards PKS. However authors see that the failure of systematic regeneration through UPPA has a great potential in disrupting party member loyalty, on this matter the existence of a qualified UPPA leader or murabbi has a big influence on the success of UPPA.