Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Buoyancy dan elastisitas pajak merupakan salah satu ukuran kualitas suatu pajak.Buoyancy dan elastisitas pajak dapat memberikan gambaran tentang responsifitas pajak terhadap basis pajaknya. Idealnya, suatu penerimaan pajak harus meningkat seiring dengan meningkatnya basis pajak. Buoyancy dan elastisitas pajak sama-sama mengukur perubahan persentase penerimaan pajak karena perubahan basis pajak sebesar 1%. Pada buoyancy perubahan tersebut termasuk didalamnya pengaruh tax discretionary change, sedangkan dalam elastisitas pajak tidak termasuk pengaruh tax discretionary change/DTMs. Dengan demikian dalam mengukur elastisitas harus dilakukan penyesuaian data penerimaan pajak dari pengaruh Terdapat beberapa metode penyesuaian data penerimaan pajak, yaitu propotional adjustment, constant rate structure dan dummy variable. Dalam penelitian ini, digunakan dummy variable method. Estimasi buoyancy dan elastisitas pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur difokuskan pada pajak hotel dan restoran, hotel, restoran pajak penerangan jalan dan total pajak daerah dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan time series tahun 2001-2005 dan cross section 38 kabupaten/kota. Hasil estimasi buoyancy dan elastisitas semuanya memiliki nilai kurang dari satu. Hasil estimasi ini memberikan gambaran bahwa pajak hotel dan restoran, hotel, restoran pajak penerangan jalan dan total pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur merupakan jenis pajak, yang tidak buoyant dan ine/astis. Dengan kata lain, responsifitas penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur terhadap basis pajaknya masih rendah. Estimasi kontribusi pengaruh DTMs terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran, diperoleh bahwa kontribusi DTMs di Kabupaten Sampang jauh lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya, yaitu sebesar 27,77%. Terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki kontribusi DTMs minus,yaitu; Kabupaten Bondowoso (-0,67%), Kabupaten Pasuruan (-0,17), Kota Blitar (-3,59%) dan Kota Mojokerto (-0,01%). Rata-rata kontribusi DTMs pada penerimaan pajak penerangan jalan sebesar 2,82% dan memberikan pengaruh yang negatif hanya di Kabupaten Ponorogo, yaitu sebesar -0,09. Sedangkan rata-rata kontribusi DTMs terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sebesar 3,99%. Beberapa saran terkait dengan hasil penelitian ini, antara lain; perlu adanya upaya intensifikasi dalam pemungutan pajak oleh pemerintah kabupaten/kota melalui identifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak serta memperbaiki basis data objek pajak, pemerintah daerah agar meningkatkan efisiensi dan meminimalkan biaya pemungutan pajak dan dalam pemungutan pajaknya agar dihitung berdasarkan potensi pajaknya.

Abstrak :
BPD sebagai Badan Umum Milik Daerah dituntut berperan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Studi ini menguji dampak peran intermediasi BPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menggunakan data panel kabupaten dan kota periode tahun 2015 – 2019. Pengujian menggunakan regresi model efek tetap dengan variabel kontrol tingkat partisipasi angkatan kerja, pendidikan, dan belanja pemerintah daerah. Hasil penelitian membuktikan peran intermediasi BPD berpengaruh positif signifikan mendorong pertumbuhan PDRB riil per kapita pada keseluruhan kabupaten dan kota. Penelitian menemukan dampak Dana Pihak Ketiga (DPK) lebih tinggi apabila seluruhnya disalurkan menjadi kredit terhadap pertumbuhan PDRB riil per kapita. DPK terbukti meningkatkan akumulasi modal yang disalurkan melalui kredit sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. BPD berperan mengurangi kendala penghimpunan dana di kabupaten dengan mendistribusikan DPK dari kota menjadi kredit di kabupaten. Hasil penelitian dampak kredit di kabupaten dan kota menunjukkan hasil berbeda. Di kabupaten kredit konsumsi meningkatkan daya beli rumah tangga, sedangkan di kota kredit produktif menjadi akumulasi modal fisik dengan multiplier lebih tinggi sehingga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Mengacu konteks pembangunan Indonesia yang masih dalam tahap perkembangan, diperlukan peran aktif penyaluran kredit BPD baik peningkatan jumlah maupun kualitas intermediasi terutama untuk penggunaan produktif yang merata di seluruh daerah. BPD perlu meningkatkan kapasitas penyaluran kredit terutama melalui peningkatan permodalan. ......Regional Development Banks (RDB) as regionally-owned enterprises are required to spur regional economic growth. This study examines the impact of the intermediary role of RDB on regional economic growth using county and city panel data for the 2015 – 2019 period. The test uses a fixed effect regression model with control variables of labour force participation rates, education, and local government spending. The findings of this study were the role of RDB intermediation has a significant positive effect in encouraging regional economic growth in all counties and cities. The study found that the impact of third party funds was higher if all of it was channelled into credit on the growth of real Gross Regional Domestic Product per capita. Third-party funds have been proven to increase capital accumulation channelled through credit, thereby encouraging economic growth. RDB has a role in reducing the obstacles to collecting funds in the district by distributing Third-party funds from the city to credit in the county. The results of research on the impact of credit in county and city show different results. In the county, consumer credit increases the purchasing power of households, while in the city, productive credit becomes physical capital accumulation with a higher multiplier so that it has a positive effect on economic growth. These results suggest that RDB should improve their active role in credit distribution, both in increasing the number and quality of intermediation, especially for productive use that is evenly distributed throughout the region. RDB needs to increase the capacity of lending, especially through increasing capital.