Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ibadah haji merupakan ibadah fisik, sehingga jemaah haji dituntut untuk mampu secara jasmani dan rohani agar dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik dan lancar. Hasil pemeriksaan kesehatan pada calon Jemaah haji Kabupaten Cirebon tahun 2022 menunjukkan bahwa hipertensi merupakan diagnosa penyakit tertinggi. Dislipidemia merupakan salah satu faktor risiko hipertensi yang ditandai dengan kadar LDL yang tinggi, HDL yang rendah dan/atau trigliserida yang tinggi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan dislipidemia dengan kejadian hipertensi derajat 1. Desain penelitian yang digunakan adalah Cross Sectional, menggunakan data sekunder hasil pemeriksaan kesehatan tahap kedua pada calon Jemaah haji yang diunggah pada Siskohatkes. Analisis data menggunakan uji Chi-Square dan Cox Regression. Hasil penelitian menunjukkan prevalensi hipertensi derajat 1 sebesar 24,28%, sedangkan prevalensi dislipidemia sebesar 43,9%. Calon Jemaah haji sebagian besar berusia kurang dari 60 tahun, berjenis kelamin perempuan, memiliki pendidikan tinggi dan bekerja, tidak merokok dan tidak minum alkohol, mengalami obesitas sentral dan tidak menderita DM. Hasil penelitian diperoleh bahwa calon Jemaah haji yang mengalami dislipidemia berisiko 1,5 kali (95%CI: 1,2-1,8) lebih tinggi untuk menderita hipertensi derajat 1 dibandingkan dengan calon Jemaah haji yang tidak mengalami dislipidemia setelah dikontrol obesitas sentral. Penelitian ini menyarankan kepada Jemaah haji untuk membatasi konsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan lemak trans, melakukan senam aerobik, tidak merokok, dan menerapkan pola makan rendah karbohidrat untuk mencegah dislipidemia serta rutin cek kesehatan untuk deteksi dini PTM. Diharapkan Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan dapat memperbaharui Siskohatkes dan mewajibkan pemeriksaan kesehatan tahap pertama. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon diharapkan melakukan sosialisasi terkait petunjuk teknis pemeriksaan kesehatan kepada petugas pengelola haji di Puskesmas. ......Hajj is a physical worship, so pilgrims are required to be able physically and spiritually so that they can carry out the whole series of pilgrimage properly. The results of medical examinations for prospective haj pilgrims in Cirebon district in 2022 show that hypertension is the highest disease diagnosis. Dyslipidemia is a risk factor for hypertension which is characterized by high levels of LDL, low HDL and/or high triglycerides. The purpose of this study was to determine the assocaition between dyslipidemia and the incidence of grade 1 hypertension. The research design used was Cross Sectional, using secondary data from the results of the second stage of health examinations on prospective hajj pilgrims uploaded on Siskohatkes. Data analysis used the Chi-Square and Cox Regression tests. The results showed that the prevalence of grade 1 hypertension was 24.28%, while the prevalence of dyslipidemia was 43.9%. Prospective pilgrims are mostly aged less than 60 years, female, have higher education and work, do not smoke and do not drink alcohol, have central obesity and do not suffer from DM. The results of the study showed that pilgrims who had dyslipidemia had a risk of 1.5 times (95% CI: 1.2-1.8) to suffer from grade 1 hypertension compared to pilgrims who did not dyslipidemia after controlling for central obesity. This study advises pilgrims to limit their consumption of foods high in saturated fat and trans fat, do aerobic exercise, not smoke, and adopt a low-carbohydrate diet to prevent dyslipidemia and routine health checks for early detection of NCDs. It is hoped that the Hajj Health Center, Ministry of Health can renew Siskohatkes and mandatory first stage of health examination. The Cirebon District Health Office can inform technical guidelines for health examination to haj management staff at the Puskesmas.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada masa Orde baru, muncul program- program agribisnis demi memenuhi kebutuhan pangan Indonesia. Program- program agribisnis ini terangkum dalam sebuah keputusan, yakni Program Tebu Rakyat Intensifikasi atau biasa disebut dengan TRI yang bercita memenuhi kebutuhan gula nasional serta mencapai swasembada gula. Beberapa daerah di seluruh Jawa terkena imbas akibat program ini. Kabupaten Cirebon, Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang mendapat program ini. Selama pelaksanaan program TRI, banyak jalan yang harus ditempuh. Di satu sisi pemerintah sudah mempersiapkan programnya dengan baik, di satu sisi para petani merasa baik- baik saja selama pelaksanaan program. Namun hal ini menjadi pertanyaan besar mengapa pada akhirnya di tahun 1997, banyak para petani tebu memilih untuk beralih ke tanaman pangan yang lain dibandingkan dengan tebu.

---

ABSTRACT<>br> During the New Order period, agribusiness programs emerged to meet the needs of Indonesian food. These agribusiness programs are summarized in a decision, namely the Intensification of Smallholder Sugar Cane Program or commonly referred to as TRI that fulfills the national sugar needs and achieves self sufficiency in sugar. Several areas throughout Java were affected by this program. District of Cirebon, West Java is one of the areas that got this program. During the implementation of the TRI program, there are many ways to go. On the one hand the government has prepared the program well, on the one hand the farmers feel fine during the program implementation. But this is a big question why in the end in 1997, many sugar cane farmers chose to switch to other food crops compared to sugarcane.

Abstrak :
Perkembangan infeksi Human Imunodeficiency Virus (HIV) di dunia sangat progresif. Sejak ditemukan di dunia tahun 1981 sampai dengan tahun 2016 jumlah penderitanya telah mencapai puluhan juta jiwa. Jumlah penderita baru infeksi HIV di Kabupaten Cirebon memiliki kecenderungan yang sama dengan kondisi dunia. Pada tahun 2017 jumlah penderita baru meningkat 50% dibanding tahun 2009. Penyebaran Infeksi HIV masih terkonsentrasi pada populasi kunci dengan pola transmisi utama melalui hubungan seks tidak aman. Upaya pencegahan primer yang dilakukan adalah deteksi dini status HIV seseorang dan konseling terhadap faktor risiko yang dimiliki melalui kegiatan Voluntary Counselling And Testing (VCT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya hubungan antara perilaku seks berisiko dengan infeksi HIV pada Klien VCT Di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional menggunakan data sekunder kegiatan VCT tahun 2017. Populasi penelitian ini adalah klien yang berkunjung pada kegiatan VCT, melakukan konseling pra test, tes HIV dan konseling pasca menerima hasil tes. Klien yang berkunjung terdiri dari terdiri dari populasi kunci (gay/LSL, penasun, penjaja seks (PS), pelanggan PS, waria, dan WBP) serta pasien TB dan pasangan risti. Dilakukan analisis regresi logistik untuk mendapatkan estimasi besar hubungan antara perilaku seks berisiko dengan infeksi HIV setelah dikendalikan variabel kovariat. Proporsi infeksi hiv pada klien VCT di Kabupaten Cirebon tahun 2017 sebesar 3,0%, sedangkan proporsi perilaku seks berisiko sebesar 80,4%. Didapatkan besar hubungan (POR) antara perilaku seks berisiko dengan infeksi HIV pada klien VCT di Kabupaten Cirebon sebesar 2,23 (95% CI ; 1,019-4,899) setelah dikendalikan jenis kelamin. Proporsi perilaku seks berisiko pada klien VCT sangat tinggi, klien VCT yang melakukan perilaku seks berisiko berpeluang terinfeksi HIV sebesar 2,23 kali dibandingkan dengan klien VCT yang tidak melakukan perilaku seks berisiko. Direkomendasikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon agar dapat meningkatkan kegiatan promotif dan preventif yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan pencegahan infeksi HIV kepada masyarakat, melakukan pelatihan petugas lapangan dalam hal tehnik advokasi dan regulasi, meningkatkan frekuensi kegiatan VCT pada populasi kunci dan meningkatkan durasi serta kualitas konseling dalam kegiatan VCT. ...... The progression of Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection in the world is very progressive. Since found in 1981 until 2016 the number of cases has reached tens of millions of lives. The number of new HIV infections in Cirebon Regency has the same as the condition of the world. In 2017 the number of new cases increased by 50% compared to 2009. The spread of HIV infection is still concentrated in the key population with the main transmission pattern through unsafe sex. Primary prevention undertaken are early detection of a HIV status and counselling of risk factors through Voluntary Counseling and Testing (VCT) activities. This study aims to determine the magnitude of the association between risky sexual behavior with HIV infection on VCT Clients in Cirebon Regency. This was cross sectional study using secondary data of VCT in 2017. The population is clients who visit VCT clinic, doing pre-test counselling, HIV test and post-test counselling. Clients are key populations (gay / MSM, customer sex workers, IDUs, sex workers, transgender, and prisoners), TB patients and legaly sex partner. Logistic regression analysis was used to estimate association between risky sex behavior and HIV infection after controlled covariate variables. Nearly 3.0%. (85/2,858) of tested clients were positif HIV and 80.4% (2,299/2.858) client had risky sexual behavior. There was a significant association between risky sex behavior and HIV infection on VCT clients in Cirebon Regency (Adjusted POR=2.23 (1.019-4.899) after controlling to gender. The proportion of risky sex behaviors in VCT clients is very high, VCT clients who engage in sex-risk behaviors had a risk of 2.23 times for HIV infection compared to VCT clients who do not engage in risky sexual behavior. It is recommended to the Cirebon Health Office to improve promotive and preventive programs to enhancing community knowledge and skills in preventing HIV infection, conducting outreach training in terms of regulatory and advocacy techniques, increasing the frequency of VCT and improving the duration and quality of counselling in VCT.

Abstrak :

Banjir rob merupakan salah satu ancaman yang terdapat di Pesisir Kabupaten Cirebon, terutama Kecamatan Pangenan, Gebang, dan Losari adalah banjir rob. Kondisi pesisir yang terus berubah serta adanya penggunaan lahan yang terus berubah semakin memperparah banjir rob. Penelitian ini menggunakan analisis secara spasial serta temporal dan spatial metric. Analisis spasial temporal digunakan untuk melihat perubahan penggunaan lahan pada wilayah banjir rob di tahun 2002, 2009, dan 2019, sementara spatial metric digunakan untuk melihat pola tersebut, terutama aggregation dan diversity. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa perubahan penggunaan tanah pada tahun 2002 – 2019 didominasi oleh tambak dan sawah irigasi. Luas penggunaan lahan terbesar pada wilayah banjir rob terdapat pada tambak, namun peningkatan terus terjadi pada penggunaan lahan permukiman dan lahan terbangun dari tahun 2002 – 2019. Secara keseluruhan, hasil spatial metric menunjukkan bahwa fragmentasi penggunaan lahan di Pesisir Kabupaten Cirebon pada wilayah banjir rob semakin meningkat. Meski demikian, perkembangan penggunaan lahan di Pesisir Kabupaten Cirebon cenderung rendah akibat adanya banjir rob.

 

---

Tidal flood is one of the threats found in the Coastal Areas of Cirebon Regency, especially in Pangenan, Gebang and Losari Districts, is tidal flooding. The changing coastal conditions and the changing land use have worsened the tidal flood. This study uses spatial analysis and temporal and spatial metrics. Temporal, spatial analysis is used to see changes in land use in tidal flood areas in 2002, 2009, and 2019, while spatial metrics are used to see these patterns, especially aggregation and diversity. The results of processing show that changes in land use in 2002 - 2019 were dominated by ponds and irrigated rice fields. The largest land use area in the tidal flood area is in ponds, but the increase has continued to occur in settlement and built-up land from 2002 to 2019. Overall, the spatial metric results show that land use fragmentation in the Coastal Zone of Cirebon Regency in the tidal flood area is increasing. However, the development of land use in the Coastal District of Cirebon Regency is low due to tidal flood.

 

Abstrak :
Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk pekerja migran di Kabupaten Cirebon menjadi LTSA di Indonesia yang dalam mengelola layanannya menggunakan tata kelola kolaboratif. Tata kelola kolaboratif dilakukan dengan aktor non pemerintah yaitu International Labour Organization (ILO) dan juga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Cirebon serta Women Crisis Center (WCC) Mawar Balqis. Meskipun secara kesepakatan formal tata kelola kolaboratif ini telah berakhir di November tahun 2022, nyatanya tata kelola ini masih tetap berlanjut sampai pada saat ini dengan berbagai dinamika yang terjadi didalamnya. Selain itu, masih ada kekosongan aturan terkait pelaksanaan tata kelola kolaboratif ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses tata kelola kolaboratif pada LTSA untuk Pekerja Migran di Kabupaten Cirebon untuk mengetahui konteks sistem, pendorong dan dinamika tata kelola kolaboratif sesuai dengan teori Collaborative Governance Regimes (CGR) (Emerson & Nabatchi, 2015). Hasil penelitian menunjukkan dari indikator yang diturunkan dari teori CGR, hampir seluruhnya terpenuhi namun 2 (dua) indikator di antaranya masih terdapat catatan yang penting. Indikator tersebut terkait dengan kerangka regulasi atau aturan juga masih terdapat kekosongan yang perlu segera ditindaklanjuti untuk keberlanjutan tata kelola ini. Selain itu, sumber daya bersama khususnya anggaran masih belum memadai. Untuk itu, diharapkan pemerintah pusat dapat segera menciptakan aturan ditingkat Menteri atau badan terkait dengan tata kelola kolaboratif dalam LTSA. Selain itu, penyediaan anggaran juga perlu dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Cirebon untuk keberlanjutan tata kelola kolaboratif. ......The One-Stop Integrated Service (LTSA) for migrant workers in Cirebon Regency has become LTSA in Indonesia which uses collaborative governance to manage its services. Collaborative governance is carried out with non-government actors, namely the International Labor Organization (ILO) and the Cirebon Regency Indonesian Migrant Workers Union (SBMI) and the Mawar Balqis Women Crisis Center (WCC). Even though the formal agreement on this collaborative governance has ended in November 2022, in fact this governance is continuing today with various dynamics that occur in it. In addition, there is still a regulatory vacuum regarding the implementation of this collaborative governance. This study aims to analyze the process of collaborative governance at LTSA for Migrant Workers in Cirebon Regency to determine the system context, drivers, and dynamics of collaborative governance according to the theory of Collaborative Governance Regimes (CGR) (Emerson & Nabatchi, 2015). The results of the study show that from the indicators derived from the CGR theory, almost all of them are fulfilled, but 2 (two) indicators of which there are still important notes. These indicators are related to the regulatory or regulatory framework and there are still gaps that need to be followed up immediately for the sustainability of this governance. In addition, shared resources, especially the budget, are still inadequate. For this reason, it is hoped that the central government can immediately create regulations at the ministerial or agency level related to collaborative governance in LTSA. In addition, the regional government of Cirebon district also needs to provide a budget for the continuation of collaborative governance.