Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan penguasaan tanah skala besar untuk pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kebijakan Pemerintah ORDE BARU yang berbasis paradigma pertumbuhan ekonomi telah mendorong investor menanam modalnya di sektor perumahan dan permukiman. Konsekuensi Iogis dari kebijakan tersebut menciptakan kemudahan pengembang memperoleh tanah dalam ukuran yang Iuas, tumbuhnya perumahan baru serta hunian skala kota baru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perumusan kebijakan penguasaan tanah skala besar untuk pembangunan perumahan dan permukiman telah sesuai dengan amanat UUPA 1960. Kemudian, apakah implementasi kebijakan tingkat operasional teiah memberikan manfaat bagi pelaku pembangunan, mendorong produktivitas tanah dan pengembangan wilayah di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya, rekomendasi apa saja yang diperlukan bagi penyempurnaan kebijakan tersebut agar Iebih baik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bersifat explanatif - evaluasi dan memakai landasan teori hirarki kebijakan (Bromley, 1989) dengan studi kasus di Kabupaten Bekasi.

Kebijakan penguasaan tanah skala besar untuk pembangunan perumahan dan permukiman telah gagal mencapai sasaran yang telah diamanatkan oleh UUPA. Namun menghasilkan dampak positif terhadap program pembangunan dan permukiman di satu pihak dan dilain pihak menguntungkan bagi pengembang skala besar serta merugikan secara sosial - ekonomi bagi pemilik tanah dan masyarakat sekitar, serta menambah beban dan tanggung jawab baru bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kegagalan kebijakan terletak pada Pemerintah itu sendiri, dan tidak efektifnya pelaksanaan di Iapangan.

Ketidakberhasilan kebijakan dimaksud disebabkan (a) sistim pemerintahan yang sentralisasi, (b) perumusan peraturan pelaksanaan UUPA yang kurang memadai, (c) Implementasi kebijakan yang kurang mempertimbangkan efisiensi, pemerataan, perlindungan hukum, transparan dan (d) kegagalan Pemerintah. Rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan yang lebih baik melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Pusat dan Daerah: pertama, menyempurnakan dan melengkapi peraturan perundang-undangan terkait; gay, memberikan kewenangan yang besar urusan pertanahan kepada Pemerintah Daerah; dan ketiga, menyempurnakan sistim administrasi kebijakan di bidang perizinan, pengawasan dan penertiban, komunikasi dengan pengembang, sosialisasi peraturan dan pengembangan kelembagaan di tingkat operasional.

Abstrak :
Tesis ini membahas tingkat kelayakan huni perumahan di Kabupaten Bekasi serta pendapat yang berkembang di masyarakat, pemerintah, dan pengembang perumahan mengenai kelayakan huni perumahan di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (mixed method). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan kecamatan lokasi penelitian masuk dalam kategori layak huni dalam hal kelayakan huni perumahan di Kabupaten Bekasi. Skor kelayakan huni paling tinggi berada di Kecamatan Cikarang Barat dan paling rendah berada di Kecamatan Cibitung. Diketahui pula beragam persepsi mengenai perumahan layak huni termasuk rumah layak huni dari sisi pemerintah, sisi pengembang perumahan, dan sisi masyarakat sebagai penghuni perumahan. Pemerintah mengartikan perumahan layak huni sebagai rumah layak huni yang memiliki pengertian sebagai rumah yang sudah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan non teknis untuk dihuni dan ditinggali, serta dapat diterima masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Rumah layak huni juga diartikan sebagai rumah yang sudah tidak beralas tanah dan sudah memiliki fasilitas untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus (MCK). Dari pihak pengembang perumahan, persepsi mengenai perumahan layak huni mengacu pada properti hunian yang dirancang dan dibangun untuk memberikan kondisi kehidupan yang nyaman, aman, dan sesuai bagi penghuninya. Tentunya, dalam perumahan yang layak huni terdapat rumah-rumah yang memenuhi syarat untuk dihuni. Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan dasar terkait ukuran dan ruang, serta memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan. Hal ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu pencahayaan, penghawaan, serta suhu udara dan kelembaban di dalam ruangan. Selain itu, rumah juga harus memenuhi kebutuhan minimal dalam hal keamanan dan keselamatan, termasuk bagian-bagian struktur utama seperti fondasi, dinding, atap, dan lantai. Sedangkan persepsi masyarakat mengenai perumahan layak huni dapat berbeda – beda dan beragam, dipengaruhi beberapa faktor meliputi latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan pengalaman pribadi. ...... This thesis discusses the livability of housing in Bekasi Regency and the growing opinion among the community, government and housing developers regarding the livability of housing in Bekasi Regency. This study uses mixed research methods. The study results show that all sub-districts in the study locations fall into the livable category regarding habitable housing in Bekasi Regency. The highest habitability score is in West Cikarang District, and the lowest is in Cibitung District. The results of this study also note various perceptions regarding livable housing, including livable housing from the government side, the housing developer side, and the community side as housing residents. The government defines livable housing as a house that meets the technical and non-technical requirements and is acceptable to the community, especially low-income people (MBR). A livable house also defines as a house that is not grounded and already has facilities for bathing, washing and toilet purposes (MCK). From the housing developer side, livable housing refers to residential properties designed and built to provide comfortable, safe and suitable living conditions for the residents. Of course, in livable housing, some houses meet the requirements to live in. A livable house is a house that meets basic requirements regarding size and space and health and comfort standards. These are three main factors: lighting, ventilation, and air temperature and humidity in the room. In addition, the house must also meet minimum requirements in terms of security and safety, including the main structural parts such as foundations, walls, roofs and floors. Meanwhile, people's perceptions of livable housing vary, influenced by social, cultural, and economic background and personal experience.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengendalian merupakan kegiatan penting dalam rangka mengatasi masalah kehilangan hasil akibat serangan organisme pengganggu tanaman khususnya tanaman padi sawah. Di antara cara-cara pengendalian yang ada., pengendalian dengan menggunakan bahan kimia (pestisida) yang paling banyak dipakai oleh petani.

Pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan berbagai permasalahannya memberikan tantangan yang perlu segera diatasi dalam rangka mengamankan produksi dari gangguan organisme pengganggu.

Perubahan lingkungan hidup buatan karena pestisida terlarang yang dialami petani padi sawah, mengakibatkan kualitas lingkungan hidup menurun. Oleh karena itu menuntut mereka untuk dapat mengembangkan cara-cara pengendalian yang ada dengan jalan melakukan perpaduan antara cara pengendalian yang satu dengan cara pengendalian yang lain atau yang dikenal dengan sebutan PHT (Pengendalian Hama Terpadu). Dari kenyataan di lapangan ternyata terdapat indikasi tentang rendahnya kemampuan petani dalam mengatasi masalah gangguan organisme pengganggu tanaman. Hal ini diduga ada hubungan antara tingkat pendidikan, pengetahuan dan pengalaman dengan penggarapan sawah, cara memilih pestisida terlarang , cara bertindak terhadap pestisida terlarang, kesadaran terhadap bahaya pestisida terlarang, lingkungan dan perizinan pestisida yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan sampel sebanyak 300 petani padi sawah yang berlokasi di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sukatani dan Kecamatan Tambelang. Sampel ini diambil dengan cara purposive sampling untuk menentukan lokasi penelitian, dan randomize sampling bagi petani penggarap sawah sebagai responden. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mencegah penggunaan pestisida terlarang oleh petani pada lingkungan padi sawah di Kabupaten Bekasi.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara mendalam. Data yang sifatnya kuantitatif dianalisis dengan uji statistik Chi Kuadrat dan Koefisien Kontingensi. Data yang kualitatif dianalisis dengan cara interpretasi dan pemahaman.

Dari analisis data diperoleh bahwa : 1. Serangan serangga hama yang terluas dan dominan menyerang tanaman padi adalah penggerek batang pada varietas IR64 dan Cisadane, di lapangan dikendalikan dengan insektisida karbamat dengan dosis 1-3 1/kg/musim tanam; 2. Umumnya petani padi sawah berstatus penduduk tetap dengan umur terbanyak ditemukan yaitu 35 - 43 tahun dan sudah bermukim di atas 10 tahun dan terbanyak melakukan penggarapan sawah di atas 1 - 3 ha pada sawah milik orang lain; 3. Pekerjaan tetap petani selain bertani ada yang berdagang, buruh harian, pegawai desa dan mengganggur dengan memiliki anggota keluarga terbanyak 4 - 5 jiwa serta berpenghasilan di atas 1 - 2 juta rupiah per tahun dan pengeluaran di atas 100 - 200 ribu rupiah per bulan; 4. Cara petani memilih pestisida terlarang dipengaruhi Oleh pendidikan non formal, pengetahuan dan pengalaman (C.C ' a 0,05), tetapi tidak dipengaruhi oleh pendidikan formal (C.C < a 0,05); 5. Cara petani bertindak terhadap pestisida terlarang dipengaruhi oleh pengetahuan (C.C > a 0,05), tetapi tidak dipengaruhi oleh pendidikan formal, pendidikan non formal dan pengalaman (C.C < a 0,05); 6. Kesadaran petani terhadap bahaya pestisida terlarang dipengaruhi oleh pendidikan non formal, pengetahuan dan pengalaman (C.C > a 0,05), tetapi tidak dipengaruhi oleh pendidikan formal (C.C C a 0,05); 7. Kesadaran petani terhadap lingkungan dipengaruhi oleh pendidikan formal, pendidikan non formal dan pengetahuan (C.C > a 0,05), tetapi tidak dipengaruhi oleh pengalaman (C.C 4 a 0,05); 8. Kesadaran petani terhadap perizinan pestisida dipengaruhi oleh pendidikan formal, pendidikan non formal dan pengetahuan (C.C > a 0,05), tetapi tidak dipengaruhi oleh pengalaman (C.C < a 0,05); 9. Penggarapan sawah dipengaruhi oleh pendidikan non formal dan pengetahuan (C.C > a 0,05), tetapi tidak dipengaruhi oleh pendidkan formal dan pengalaman (C.C < a 0,05).

---

Control of crop pests has been an important activity in overcoming yield loss problems due to their attack particularly on rice. Among available control method, chemical control is mostly and widely used by farmers. Subsequently, control of crop pests along with the emerging problems give us challenge which should be undertaken, so that crop production can be exempted from pest attack.

Changes in artificial environment due to the use of banned pesticides experienced by farmers have resulted. in the reduction of the environment quality. Therefore, the farmers are demanded to be capable of developing existing control measures and combining them in a compatible manner as well, which is then so called Integrated Pest Management (IPM). However, in fact, there has been an indication on the capability of the farmers in solving this problem. In this case maybe there are relation between levels of knowledge, education, experience with paddy field cultivated, ways of selecting banned pesticides, handling banned pesticides, awareness of banned pesticide danger, their environment, and pesticide permission .

This study was carried out in Kabupaten Bekasi, West Java Province with the sample comparising of 300 rice field farmers. Two kecamatan in this area were chosen, viz. Kecamatan Sukatani and Kecamatan Tambelang. These sample were taken by using purposive method to decide locations of study, and using randomized sampling to select the rice field farmers as the respondents. In general, this study was aimed to figure out the effects of chemical control using banned pesticides to humans and the environment in Kabupaten Bekasi.

To obtain required data, a list of questions and thorough interview were used. Quantitative data were statistically analyzed by using Chi-square test and Coefficient of Contingency (C.C), whereas qualitative data were analyzed with interpretation and comprehension methods.

Data analysis shows that : 1. The stem borer is the predominantly attacking insect pest to rice of IR-64 and Cisadane varieties and is widely present in the rice field. The chemical control is mostly by using carbamate insecticide with the dosage of I - 3 1/kg/planting season; 2. The status of rice farmers is generally residents with the age ranging from 35 to 43 years old and have already resided for more than 10 years. Among these are mostly doing farming on 1 - 3 ha of rice field belonging to others; 3. Instead of farming, farmers also sell things, become daily laborers, village officers, and some others are unemployment. The member of family is mostly 4 - 5 with the income of more than two million rupiah/year and the outcome of more than two hundreds thousand rupiah/month 4. The farmers' way of selecting banned pesticides is influenced with non formal education, knowledge and experience (C.C > a 0.05), but is no influenced with formal education (C.C < a 0.05); 5. The farmers' way of handling banned pesticides is influenced with knowledge (C.C > a 0.05), but is not influenced with formal education, non formal education and experience (C.C < a 0.05); 6. The farmers' awareness to the danger of banned pesticide is influenced with non formal education, knowledge and experience (C.C > a 0.05), but is not influenced with formal education (C.C ? a 0.05); 7. The farmers' awareness to the environment is influenced with formal education, non formal education and knowledge (C.C > a 0.05), but is not influenced with experience (C.C < a 0.05); 8. The farmers' awareness to pesticide approval is influenced with formal education, non formal education and knowledge (C.C > a 0.05), but is not influenced with experience (C.C < a 0.05); 9. Rice cultivation is influenced with non formal education and knowledge (C.C > a 0.05), but is not influenced with formal education and experience (C.C < a 0.05).

Abstrak :
Penilaian penampilan kerja Rumah Sakit merupakan salah satu upaya dalam rangka menilai dan meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit . Prosesnya menggunakan indikator-indikator berdasarkan struktur, proses dan outcome Rumah Sakit, juga standar, sistem dan prosedur pelayanan medis dan manajemeri pasien serta melibatkan sumberdaya manusia yang terlibat didalam sistem informasi manaiemen Rumah Sakit. Sumberdaya manusia mempunyai peranan yang sangat penting karena didalam mencapai tujuan, cita-cita serta misinya, Rumah Sakit sangat tergantung dari tingkat kompetensi, jumlah serta perilaku tenaga yang bekerja didalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian kwalitatif yang bersifat deskriptif dan analitis untuk melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan proses penilaian penampilan kerja Rumah Sakit di R.S.U.D. Kab. Bekasi, dengan melakukan wawancara dan memberikan kwesioner terhadap seluruh petugas pencatatan dan pelaporan yang ada pada unit-unit kerja, juga melakukan penelusuran data thn.1992 s/d 1994. Faktor peranan atasan langsung, peranan petugas dan peranan koardinasi merupakan faktor-faktor yang sangat berhubungan dengan proses penilaian penampilan kerja Rumah Sakit. Disarankan dibentuk. Kelompok Kerja yang bertugas membantu pimpinan Rumah Sakit dalam memantau dan mengupayakan peningkatan kwalitas sumberdaya manusia terutama yang terkait dengan sistem informasi manajemen, juga kelengkapan sarana-sarana penunjangnya.

---

The Hospital Work Presentation Evaluation in the means of increasing the service quality in the R.S.U.D at the District of Bekasi.The Hospital Work presentation evaluation is one of the means in evaluating and increasing the Hospital service quality. The process is using all the indicators based upon the structure, the process and the outcome of the Hospital and also the standard system and procedure of the medical service, the patient management, and to include the human resource that to be involved in the Hospital management. The human resource is no doubt possessing a very important roll due to that the goal of the Hospital mission is dependent upon the competency, the amount and the behavior of the power that works in it. This research is a qualitative research which is naturally descriptive and analytic to see the all factors those are connected with the Hospital work presentation evaluation process in the R.S.U.D. at the District of Bekasi, through interviewing and questioning against all the duty persons who were in charge to record and to report those were existing in the work units, and also to conduct a search through the data from 1992 up to 1994. The direct superior roll factor, the roll of the duty persons and coordination roll are all the factors those are very connected with the Hospital work presentation evaluation. To be suggested, to create a Working Group that holds a duty assist the Hospital Chief in observing and in taking measures for increasing the human resource, especially those are connected with the Management Information System, and also the complete outfit of the supporting facilities.

Abstrak :
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang menjadi permasalahan utama adalah keoptimalan jumlah fasilitas pelayanan bidang pendidikan dan bidang kesehatan di Kabupaten Bekasi, Jumlah kecamatan jika ditinjau dari pendekatan minimisasi pengeluaran pemerintah, serta kemampuan lokasi pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan di masing-masing kecamatan (Ibukota kecamatan) menjangkau penduduk di wilayahnya. Metodologi yang akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut adalah Teori Analisa Market Area yang mempertimbangkan dari sisi dimensi ruang maupun jarak dengan memperhatikan sisi kebutuhan peiayanan, serta pendekatan yang mempertimbangan sisi beban pengeluaran pemerintah Kabupaten Bekasi, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Bekasi pasca pemekaran kecamatan sudah optimal, sedangkan jumlah Puskesrnas pada kondisi sebelum rnaupun setelah pemekaran kecamatan masih belum optimal, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kekurangan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dipenuhi oleh bentuk~bentuk pelayanan yang Iain. Ditinjau dari Pendekatan Minimisasi Pengeluaran Pemerintah per kapita, jumiah kecamatan yang optimal di Kabupaten Bekasi menurut perhitungan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan adalah 9 kecamatan, sedangkan menurut bidang kesehatan adaiah 8 kecamatan. Jumlah kecamatan di Kabupaten Bekasi pasca pemekaran kecamatan merupakan jumlah yang jauh lebih besar daripada nilai optimalnya dan secara rata-rata menunjukkan nilai yang masih sangat kurang. Perhitungan Market Indifference Point dan Probabilitas Market di Bidang Pendidikan maupun Kesehatan di Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa Iokasi pusat pelayanan masing-masing kecamatan (Ibukota kecamatan) sudah mampu menjangkau penduduk di wilayah administrasinya. Pemekaran kecamatan di Kabupaten Bekasi menjadi 23 kecamatan sudah optimal jika ditinjau dari penyediaan fasilitas secara fisik di bidang pendidikan maupun kesehatan melalui Anaiisa Market Area, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan serta jangkauan pusat pelayanan di tiap kecamatan terhadap penduduk wilayahnya.

Abstrak :
Kabupaten Bekasi menempati peringkat pertama kabupaten dengan total timbulan sampah harian dan total timbulan sampah tahunan terbanyak di Provinsi Jawa Barat, dengan total timbulan sampah harian sebesar 1.900 Ton/hari dan jumlah timbulan sampah tahun 2020 sebesar 693.586 ton/tahun. Pemerintah daerah kabupaten Bekasi menetapkan sebuah peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2018 berbentuk Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di kabupaten Bekasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kerangka hukum yang terdapat pada kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga sudah tersedia dari hierarki peraturan tertinggi pada level nasional, provinsi, Sampai kepada level peraturan daerah kabupaten. Permasalahan teknis yang dihadapi cukup beragam yaitu tidak adanya teknologi yang digunakan pada proses pengelolaan sampah akhir di TPA, Lahan TPA yang sudah Overload dan kurangnya sarana prasarana pengelolaan. karakteristik kebijakan menunjukan bahwa tujuan kebijakan sudah jelas dan detail membahas teknis tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi pelaksana kebijakan, serta target dan capaian kebijakan. Alokasi anggaran yang besar terlihat tidak sebanding dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi yang masih dihadapi dengan permasalahan pada teknologi dan sarana dan prasarana. Masih terdapat ego sektoral atau tindakan mementingkan instansi masing-masing.pada koordinasi antar hierarki instansi pelaksana kebijakan. Satu aspek penting pada lingkungan kebijakan yang masih perlu untuk diperbaiki adalah ketersediaan teknologi dalam pengelolaan akhir sampah rumah tangga. Pada tahapan dalam proses implementasi kebijakan, Output yang dikeluarkan sebagai bentuk turunan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dikabupaten Bekasi adalah berupa program dan kegiatan masing-masing instansi pelaksana. Disiplin dan Kesadaran Masyarakat terkait Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masih Rendah Bentuk pelanggaran kelompok sasaran berupa membuang sampah ke aliran sungai dan tempat pembuangan sampah liar. ......Bekasi Regency is ranked first in the city/regency with the highest total daily waste volume and the highest total annual waste volume in West Java Province, with a total daily waste volume of 1,900 tons/day and total waste generation in 2020 of 693,586 tons/year. The Bekasi district government stipulates a derivative regulation from Presidential Regulation Number 97 of 2017 and West Java Governor Regulation Number 91 of 2018 in the form of Bekasi Regent Regulation Number 33 of 2019 concerning Regional Policies and Strategies (JAKSTRADA) Bekasi Regency in the Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste. This study aims to analyze the implementation of household waste management policies in Bekasi Regency. The results of the study show that the legal framework contained in household waste management policies is available from the highest regulatory hierarchy at the national, provincial, to district level regulations. The technical problems faced are quite diverse, namely the absence of technology used in the final waste management process at the TPA, the TPA Land that has been overloaded and the lack of management infrastructure. The characteristics of the policy indicate that the policy objectives are clear and detailed discussing the technical main tasks and functions of each policy implementing agency, as well as policy targets and achievements. The large budget allocation seems disproportionate to the implementation of waste management in Bekasi Regency which is still faced with problems in technology and facilities and infrastructure. There are still sectoral egos or actions that prioritize their respective agencies in coordination between the hierarchies of policy implementing agencies. One important aspect of the policy environment that still needs to be improved is the availability of technology in the final management of household waste. At this stage in the policy implementation process, the output issued as a derivative form of household waste management policy in Bekasi Regency is in the form of programs and activities of each implementing agency. Discipline and Public Awareness related to Household Waste Management Policy is still low. The target group's violations are in the form of throwing garbage into rivers and illegal dumping sites.

Abstrak :

ABSTRAK
Seperti telah diketahui, bahasa cenderung berubah sesuai dengan masyarakat pemakainya. Melihat pesatnya perkembangan di Jabotabek, penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana situasi kebahasaan di Bekasi mengalami perubahan. Setelah 20 tahun yang lalu, tepatnya pada 1978, telah diadakan penelitian kebahasaan oleh Tawangsih.

Pada bidang historis komparatif terdapat 3 asumsi dasar yang makin membuat penulis tertarik, yaitu: Panama, sebagian dari kosakata suatu bahasa sukar sekali berubah bila dibandingkan dengan bagian lainnya. Kedua, retensi (ketahanan) kosakata dasar konstan sepanjang masa. Pada asumsi kedua ini dinyatakan, dari kosakata dasar yang ada dalam suatu bahasa, suatu persentase tertentu selalu akan bertahan dalam seribu tahun. Ketiga, perubahan kosakata dasar pada semua bahasa sama. Asumsi ketiga ini telah diuji dalam 13 bahasa. Hasilnya menunjukkan, dalam tiap seribu tahun, kosakata dasar suatu bahasa bertahan rata-rata 80,5%. Dari ketiga asumsi tersebut terlihat, bahasa berubah tiap seribu tahun sekali dengan persentase sekitar 20%.

Pada bidang dialektologi, telah dilakukan penelitian kebahasaan di daerah Massif Central, daerah yang dianggap kolot di Perancis. Hasilnya, telah memberikan bayangan pada kita bahwa perubahan terjadi dalam waktu sekitar 40-50 tahun. Jarak antara penelitian Tawangsih dan penelitian saat ini adalah 20 tahun. Mungkinkah sebuah bahasa dapat berubah dalam waktu 20 tahun?

Berlatar belakang hal-hal di ataslah penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian langsung (pupuan lapangan), menggunakan daftar pertanyaan, penentuan titik pengamatan pada 34 desa, pemilihan informan, semua sesuai dengan kriteria yang digunakan Tawangsih 20 tahun lalu. Setelah data diperoleh, dilakukan pemetaan data dengan sistem lambang, pembuatan berkas isoglos, perhitungan dialektometri, pembuatan peta hasil dialektometri yang biasa disebut sarang laba-laba, semua hasil tersebut dibandingkan dengan hasil penelitian Tawangsih untuk membuktikan perubahan kebahasaan yang ada.

Hasilnya, terlihat dan terbukti adanya kecenderungan perubahan leksikal pada situasi kebahasaan di Kabupaten Bekasi. Mencermati hal ini, maka kita perlu memikirkan kembali asumsi-asumsi yang ada selama ini, pada bidang leksikostatistik, glotokronologi, dan penelitian mutakhir pada bidang dialektologi di daerah Massif Central itu. Penelitian ini membuktikan pada kita bahwa kosakata dapat berubah dalam kurun waktu 20 tahun. Berarti, situasi kebahasaan terutama dalam bidang leksikal mengalami percepatan 1/2 kali dari dugaan sebelumnya. Dengan catatan, percepatan tersebut terjadi pada daerah yang dekat dengan wilayah pusat kegiatait kehidupan.

Abstrak :
Penelitian ini melihat bagaimana aktivitas representasi kelas pekerja yang dilakukan oleh Nyumarno sebagai anggota DPRD Kab. Bekasi periode 2014-2019. Hal ini sangat berkaitan dengan terpilihnya Nyumarno sebagai salah satu wakil rakyat yang berlatarbelakang sebagai buruh. Terpilihnya Nyumarno ini menjadi kali pertama dalam sejarah perwakilan di Indonesia, seorang buruh menduduki kursi wakil rakyat. Dalam penelitian ini, aktivitas representasi kelas pekerja oleh Nyumarno diidentifikasi menggunakan konsep representasi yang dikemukakan oleh Hannah Pitkin. Konsep representasi ini selanjutnya digunakan untuk menjelaskan cara wakil rakyat mendapatkan legitimasi di lembaga legislatif hingga aktivitas representasi yang dilakukan kepada konstituen utamanya. Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bagaimana Nyumarno secara substantif menjadi representasi dari kelas pekerja, baik di ruang parlemen maupun di ruang publik. Penelitian ini berkesimpulan bahwa aktivitas representasi kelas pekerja oleh Nyumarno secara substantif meningkatkan kualitas representasi kelas pekerja dari sebelum Nyumarno terpilih menjadi wakil rakyat. ......This study looks at how the working class representation activities carried out by Nyumarno as a member of the DPRD Kab. Bekasi 2014-2019 period. This is very related to the election of Nyumarno as one of the representatives of the people who has a background as laborers. The election of Nyumarno was the first time in the history of representatives in Indonesia, a worker occupied the seat of peoples representatives. In this study, the representation activity of the working class by Nyumarno was identified using the concept of representation proposed by Hannah Pitkin. This concept of representation used to explain the way peoples representatives get legitimacy in the legislature until representation activities are carried out to its main constituents. The findings in this study show how Nyumarno was substantively a representation of the working class, both in the parliamentary space and in the public sphere. This study concluded that the representation activity of the working class by Nyumarno substantively improved the quality of representation of the working class from before Nyumarno was elected as the peoples representative.

Abstrak :
Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Bekasi menampilkan beragam program yang tersebar merata di wilayah pesisir dan kawasan industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya CSR yang terfokus pada kebutuhan mendasar masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada wilayah pesisir, program-program CSR disesuaikan dengan tantangan khusus, terutama perlindungan pantai dari abrasi dan banjir rob. Upaya penghijauan melalui penanaman mangrove menjadi bagian penting dalam pelestarian lingkungan pesisir. Selain itu, program CSR juga melibatkan peningkatan aspek ekonomi melalui pelatihan dan infrastruktur dasar. Di kawasan industri, CSR merespons berbagai kebutuhan yang beragam, mulai dari perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan hingga infrastruktur jalan. Namun, dampak implementasi CSR masih belum merata. Lokasi geografis mempengaruhi sejauh mana CSR dapat dirasakan, dengan wilayah yang lebih dekat pusat industri cenderung mendapatkan bantuan CSR yang lebih komprehensif. Meskipun telah memberikan dampak positif pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, implementasi CSR masih menghadapi beberapa kendala. Program CSR belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan. Selain itu, implementasi ini belum mempengaruhi secara menyeluruh pola ruang di wilayah-wilayah tersebut. Adanya perbedaan dalam penerimaan dan dampak CSR dipengaruhi oleh lokasi geografis dan tingkat keterlibatan perseroan di wilayah tersebut. ......The implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Bekasi Regency features a variety of programs spread evenly across coastal areas and industrial areas. This research aims to analyze CSR efforts that focus on the basic needs of local communities. The research results show that in coastal areas, CSR programs are adapted to special challenges, especially coastal protection from abrasion and tidal flooding. Reforestation efforts through planting mangroves are an important part of preserving the coastal environment. Apart from that, the CSR program also involves improving economic aspects through training and basic infrastructure. In industrial areas, CSR responds to a variety of needs, from improving education and health facilities to road infrastructure. However, the impact of CSR implementation is still uneven. Geographic location influences the extent to which CSR can be felt, with areas closer to industrial centers tending to receive more comprehensive CSR assistance. Even though it has had a positive impact on the economic, social and environmental fields, CSR implementation still faces several obstacles. CSR programs have not been able to significantly improve the quality of life of the community. Apart from that, this implementation has not yet completely affected the spatial patterns in these areas. Differences in the acceptance and impact of CSR are influenced by geographic location and the level of company involvement in the region.

Abstrak :
Penerapan Sistem Pengendalian Internal merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang akuntabel, efektif dan efisien, serta mengacu pada kebijakan yang tepat. Penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa menjadi hal yang penting mengingat prioritas tujuan dari pengelolaan dana desa adalah meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang mana di sisi lain masih banyak ditemukan permasalahan dalam pengelolaan dana desa itu sendiri. Kabupaten Bekasi sebagai wilayah dengan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara pun masih memiliki beberapa permasalahan pengelolaan desa, beberapa di antaranya masih fokus dalam pembangunan infrastruktur, hingga lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh APIP. Desa Tambun dan Desa Segarajaya di Kabupaten Bekasi juga merasakan permasalahan tersebut, disamping faktor wilayah dan masyarakat antara dua desa tersebut yang cukup berbeda. Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengaalisis sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 melalui studi kasus Desa Tambun dan Desa Segarajaya. Teori dasar yang digunakan adalah sistem internal COSO (COSO) Komite Pengendalian Organisasi (COSO) Tahun 2013, mencakup 5 komponen: pengendalian lingkungan, pengendalian risiko, pengendalian aktivitas, informasi komunikasi, dan aktivitas aktivitas. Hasil dari penelitian ini adalah tidak seluruh komponen sistem pengendalian internal oleh COSO telah dilaksanakan oleh Desa Tambun atau Desa Segarajaya. Permasalahan yang menjadi perhatian utama adalah karena pemahaman pemerintah desa yang terkait dengan pengelolaan internal dalam pengelolaan dana desa, karena sosialisasi kebijakan dari pemerintah pusat yang belum secara utuh mensosialisasikan kebijakan sistem pengendalian internal kepada pemerintah desa ...... The implementation of the Internal Control System is a form of the government's commitment in realizing accountable, effective and efficient state governance and refers to the right policies. The application of an internal control system in the management of village funds is important considering the priority objectives of village fund management are to increase development and empowerment of village communities, which on the other hand still find many problems in the management of village funds itself. Bekasi Regency as an area with one of the largest industrial estates in Southeast Asia still has several village management problems, some of which are still focused on infrastructure development, to the point of weak supervision by APIP. Tambun Village and Segarajaya Village in Bekasi Regency also feel this problem, in addition to the regional and community factors between the two villages which are quite different. Based on existing problems, this study aims to analyze the internal control system in managing village funds in Bekasi Regency in 2018 through a case study of Tambun Village and Segarajaya Village. The basic theory used is the 2013 COSO (COSO) Organizational Control Committee (COSO) internal system, which includes 5 components: environmental control, risk control, activity control, communication information, and activity activities. The results of this study are that not all components of the internal control system by COSO have been implemented by Tambun Village or Segarajaya Village. The main concern is the understanding of the village government regarding internal management in managing village funds, because the socialization of policies from the central government has not yet fully socialized the internal control system policy to the village government.