Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Investasi pada Teknologi Informasi (TI) membutuhkan justifikasi dalam rangka mendapatkan manfaat, memaksimalkan pemakaian, dan mencegah investasi sia-sia. Ungkapan justifikasi biaya sering digunakan untuk menjelaskan analisa keuangan dari investasi TI tersebut. Penghitungan justifikasi biaya tradisional seperti Simple Return on Investment (ROD sering sekali bersifat statis, merupakan laporan sesaat yang akan menjadi sia-sia pada saat sistem diimplementasikan. Dalam rangka mencapai hasil yang terbaik, justifikasi proyek TI harus dilakukan dengan membandingkan antara manfaat yang akan diterima dengan biaya yang dikeluarkan. Ada dua jenis manfaat yang harus diperhatikan yaitu manfaat terukur (tangible benefit) dan manfaat tak terukur (intangible benefit). Masalahnya manfaat tak terukur lebih sulit dikuantifikasikan dari pada manfaat terukur. Information Economics (IE) diperkenalkan untuk menjawab masalah tersebut. Manfaat dan biaya dari proyek TI harus dapat dikuantifikasikan dengan berfokus kepada tingkat kenerja bisnis, total biaya TI dan resikonya. IE perlu membuat pembagian yang jelas proses pembuatan justifikasi ke dalam domain bisnis dan domain teknologi. Tesis ini ditulis berdasarkan kepada buku Information Economics karangan Marilyn M. Parker dan kawan-kawan. Kasus yang dibahas berfokus kepada penerapan teknologi imaging pada PT. BDI. Menerapkan teknologi imaging seperti teknologi forms processing (pemroses formulir) memerlukan justifikasi yang seksama sebelum disetujui oleh manajemen. Tujuan studi kasus ini adalah bagaimana mengimplementasikan IE dalam rangka membuat jsstifikasi. Hasil yang dicapai pada studi kasus ini adalah mendapatkan angka yang dapat dibandingkan dengan proyek TI lainnya. Daftar Acuan 1(1988), Daftar Pustaka: 14 (1989 -1997)

---

ABSTRACT Investing in Information Technology (IT) required justification in order to gain benefits, maximize the usage, and avoid idle investments. The phrase cost-justification was often used to describe the financial analysis of investment in IT. Traditional cost justifications such as Simple Return on Investment (ROI) were frequently static, one time report that gather dust following system implementation. In order to achieve best result, justifying of IT has to be made by comparing its benefits to its cost. There were two kinds of benefits, intangible and tangible benefit. The problem with intangible benefits were harder to quantify than tangible benefits. Information Economics (IE) was introduced to overcome those problems. Benefits and cost of IT projects could be quantified by focusing on value of business performance, total IT cost and risk. IE need to make clear separating the justification process into business domain and technology domain. This thesis was based on Information Economics written by Marilyn M. Parker et all. The case was focused on implementing imaging technology in PT. BDI. Implementing imaging technology such as forms processing technology need to justify before approved by management. The aim of the case study is how to implement IE for making cost justification of project. The result of this case study is to find a score that can be compared with other IT projects. Attachments Reference: 1 (1988), Bibliography: 14 (1989-1997)

Abstrak :
The Justification of Religious Violence explores how justifications for religious violence are developed and how or if they differ from secular justifications of violence. Can liberal societies tolerate potentially violent religious groups? Can those who accept religious justifications for violence be dissuaded from acting violently? The book includes six case studies examining justifications offered for recent instances of violence. The first book specifically devoted to examining the logical structure of justifications of religious violence Seeks to understand how justifications for religious violence are developed and how or if they differ from ordinary secular justifications of violence Examines 3 widely employed premises used in religious justifications of violence -- appeals to a state of 'cosmic war', appeals to the importance of the afterlife, and appeals to 'sacred values'. Considers to what extent liberal democratic societies should tolerate who hold that their religion justifies violent acts. Reflects on the possibility of policy measures to persuade those who believe that violent action is justified by religion, to refrain from acting violently. -- Provided by publisher.

Abstrak :
Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki otonomi dan kedaulatan dalam membentuk peraturan nasional untuk mencapai tujuan kebijakan yang bukan perdagangan atau non-trade policy objectives yang dikehendaki oleh negara tersebut. Pada praktiknya muncul sengketa-sengketa di hadapan Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO) dimana justifikasi berdasarkan non-trade policy objectives atas klaim ketidakpatuhan terhadap komitmen liberalisasi dalam General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) diuji keabsahannya, namun banyak negara gagal dalam menjustifikasikan non-trade policy objectivesnya, termasuk dalam hal ini, Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, penelitian kritis mengenai pengaturan justifikasi berdasarkan non-trade policy objectives dalam GATT, praktik negara-negara, serta praktik justifikasi Indonesia berdasarkan non-trade policy objectives menjadi penting. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. GATT pada dasarnya memiliki mekanisme justifikasi berdasarkan non-trade policy objectives sebagaimana diatur dalam Article XX GATT tentang General Exceptions. Praktik negara-negara dalam melakukan justifikasi menunjukan bahwa negara hanya dapat menjustifikasikan non-trade policy objectivesnya berdasarkan Article XX GATT apabila, berdasarkan bukti yang cukup, kebijakan negara tersebut secara murni dan berdasarkan itikad baik ditujukan untuk objectives yang tercakup dalam Article XX GATT seperti dalam Kasus EC - Asbestos. Praktik yang dilakukan Indonesia bahkan belum dapat menunjukan necessity dan keterhubungan antara non-trade policy objectives yang diadopsinya dengan objectives yang tercakup dalam Article XX GATT. Putusan DSB WTO cenderung menggunakan interpretasi dengan metode tekstual dan tidak menggunakan interpretasi berdasarkan pertimbangan deference to states yang mempertimbangkan Indonesia sebagai negara berkembang. Sehingga Indonesia tetap wajib menyesuaikan peraturan domestiknya dengan ketentuan-ketentuan GATT berdasarkan prinsip pacta sunt servanda dan menjalankannya dengan itikad baik. ......Any states, including Indonesia, has the autonomy and sovereignty to establish domestic regulations to achieve non-trade policy objectives which the states desired. In practices dispute appears before the Dispute Settlement Body of the World Trade Organization (DSB WTO) where justification based on non-trade policy objectives for claim of incompliances to liberalization commitment in the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) is being tested for its legitimation, however many countries failed to justify its non-trade policy objectives, including in this case, Indonesia. In relation to that, the critical research on the rules of justification based on non-trade policy objectives in the GATT, state practices, as well as Indonesia’s justification practices based on non-trade policy objectives is important. This thesis is written with doctrinal research method. Fundamentally, GATT have justification of non-trade policy objectives mechanism based on Article XX GATT on General Exceptions. State practices in justifying its non-trade policy objectives shows that a country can only justify its non-trade policy objectives based on Article XX GATT if, based on sufficient proof, the state’s measure purely and based on good faith is aimed to achieve the objectives covered in Article XX GATT as appeared in EC – Asbestos case. Indonesia practices has not shown necessity and interlinkage between the adopted non-trade policy objectives with the objectives stipulated in Article XX GATT. The DSB WTO tends to use interpretation using traditional-textual methods, nor does it use interpretation based on considerations of deference to states where Indonesia is a developing country. Thus, Indonesia is still obliged to adapt its domestic regulations in accordance with the GATT provisions based on the pacta sunt servanda principle and implement them in good faith.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini adalah tipe penelitian cross-sectional yang bertujuan meneliti hubungan antara identifikasi dan pelepasan moral individu. Desain penelitian ini non-eksperimental yang membandingkan karakter-karakter dalam tokoh One Piece menjadi tiga karakter. Variabel outcome dalam penelitian ini adalah pelepasan moral individu, sedangkan variabel predictor dalam penelitian ini adalah identifikasi. Penelitian ini juga berusaha mencari mengungkap peran mediasi dari penilaian moral dalam hubungan antara variabel prediktor dan outcome. Responden dalam penelitian ini dibagi secara acak ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok karakter bermoral paling baik, kelompok karakter bermoral ambigu, dan kelompok karakter paling immoral. Sebanyak 1471 responden mengisi penelitian ini dan dianalisis. Identifikasi terbukti berkorelasi secara positif dengan pelepasan moral individu. Dalam hasil juga terdapat bahwa penilaian moral tidak memediasi hubungan antara identifikasi dan pelepasan moral individu.

---

ABSTRACT This study is cross-sectional research aimed to investigate relationship between identification and moral disengagement. This study is non-experimental that compares three characters that exist in the story of One Piece. Outcome variable of these study is moral disengagement, whereas the predictor is identification. Also, these study try to reveal the mediation model of the predictor and outcome. 1471 respondents randomly assigned into one of three group character that based on moral continuum which are most morally, morally ambiguous, and most immoral character. The result shows that identification positively correlate with moral disengagement, but the mediation which explains that moral judgement mediates the relationship between identification and moral disengagement is not significant.

Abstrak :

Munculnya berbagai perdebatan mengenai Daya Paksa (Overmacht) di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keterbatasan rumusan undang-undang yang begitu singkat. Ketentuan mengenai Daya Paksa (Overmacht) pada Pasal 48 KUHP menyebutkan: barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai persyaratan maupun unsur-unsur dari Daya Paksa (Overmacht). Dengan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini hendak membahas 3 (tiga) pertanyaan penelitian: Pertama, mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam menentukan keadaan Daya Paksa (Overmacht). Kedua, mengenai perbandingan konsep Daya Paksa (Overmacht) di negara-negara civil law system (Indonesia & Belanda) dan negara-negara common law system (Britania Raya & Australia). Ketiga, mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan Daya Paksa (Overmacht) pada putusan pengadilan pidana di Indonesia. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap Daya Paksa (Overmacht) di Indonesia masih sangat beragam. Oleh karena itu, hakim dalam mengadili perkara Daya Paksa (Overmacht) seyogyanya mempertimbangkan dan menguji persyaratan/asas-asas penguji atau elemen-elemen Daya Paksa (Overmacht), yaitu: asas proporsionalitas, asas subsidiaritas, dan asas culpa in causa. Selain itu, peran aktif hakim untuk menggunakan sumber hukum lain di samping undang-undang, seperti yurisprudensi dan doktrin juga sangat diperlukan dalam menghasilkan putusan Daya Paksa (Overmacht) yang tepat dan adil.

---

The emergence of various debates concerning the defense of duress (Overmacht) in Indonesia cannot be separated from the fact that there are not many provisions regarding it. Article 48 of the Indonesian Criminal Code states: anyone who commits an act under duress is not punishable. The law does not provide further elucidation regarding the requirements or elements of duress (Overmacht). By conducting normative research, this study aims to answer three research questions. First, on the matters that the judge must consider in determining the state of duress (Overmacht). Second, on the comparison between concepts of duress (Overmacht) in civil law jurisdictions (Indonesia & Netherlands) and common law jurisdictions (United Kingdom & Australia). Third, on how judges in Indonesia adjudicate the defense of duress (Overmacht) in criminal court decisions. This thesis observes that there are still divergent understanding of duress (Overmacht) in Indonesia. Consequently, judges in deciding cases of duress (Overmacht) need to consider and examine the elements of duress (Overmacht), which are: the principle of proportionality, the principle of subsidiarity, and the principle of culpa in causa. Furthermore, the use of other legal sources, such as landmark cases and doctrines, is essential in order to produce a judgment on duress (Overmacht) which is just and proper.

Abstrak :
ABSTRAK
Permasalahan mengenai lingkungan akan selalu menjadi topik hangat untuk dibicarakan. Manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan beretika, nyatanya masih larut dalam perilaku antroposentrisme. Manusia melihat alam sebagai pemuas nafsu mereka. Tindakan ini terangkum nyata dalam film The Cove. Film ini mengisahkan kejamnya perlakuan manusia terhadap lumba-lumba. Hubungan manusia dengan hewan seperti memiliki jarak. Bagaikan piramida, manusia menempati tingkat tertinggi dalam struktur ekosistem. Lumba-lumba dibantai dengan kejam hanya untuk dikonsumsi manusia. Peter Singer membuka posibilitas baru bagi manusia dalam memandang dan memperlakukan hewan. Lumba-lumba memiliki hak yang harus diakui. Sama seperti manusia, hewan mampu merasakan sakit. Untuk itu perlu cara pandang baru serta memberikan pertimbangan moral dalam perlakuan manusia terhadap hewan.

---

ABSTRACT
Environment issues are will always be a hot topic for discussion. In fact, as ethical beings, humans are still protracted in the behavior of anthropocentrism. Humans see nature as a fulfillment for their appetites. This action is summarized obviously in the film The Cove. This film tells the cruel treatment of humans against dolphins. The relationship between humans and animals appears to have a distance. Like the pyramid, humans occupies the highest level in the structure of the ecosystem. Dolphins are slaughtered ruthlessly for human consumption. Peter Singer opens a new possibility for humans to perceive and treat animals. Dolphins have the right to be recognized. Same as humans, animals are capable of feeling pain. To that end, a new perspective and moral consideration towards animals are needed in humans’ treatment on animals.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis adanya pengaruh dari variable alasan (excuse), referensi (reference), justifikasi (justification), permintaan maaf (apology) terhadap kepuasan dari keseluruhan layanan (overall service satisfaction) dengan variabel kepuasan penjelasan (satisfaction of explanation) sebagai mediasi, serta pengaruh variabel kepuasan dari keseluruhan layanan (overall service satisfaction) terhadap niat membeli kembali (repurchase intention) setelah terjadinya kegagalan layanan pada penyedia jasa internet di Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah responden 156 orang dan di analisis menggunakan analisis multivariate yang diolah dengan SPSS 25.0. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variable alasan (excuse), justifikasi (justification), permintaan maaf (apology) berpengaruh positif dan variabel kepuasan penjelasan (satisfaction of explanation) memediasi secara penuh ketiga variable penjelasan tersebut terhadap kepuasan dari keseluruhan layanan (overall service satisfaction). Kemudian untuk variabel referensi (reference) tidak berpengaruh positif dan variabel kepuasan penjelasan (satisfaction of explanation) tidak memediasi variable penjelasan tersebut terhadap kepuasan dari keseluruhan layanan (overall service satisfaction). Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa variabel kepuasan dari keseluruhan layanan (overall service satisfaction) berpengaruh positif terhadap niat membeli kembali (repurchase intention) pada penyedia jasa internet di Jabodetabek.

---

This thesis aims to analyze the influence of excuse, reference, justification, apology on the overall service satisfaction with the satisfaction explanation as mediation , and the effect of overall service satisfaction on repurchase intention after the failure of services to internet service providers in Jabodetabek. This study uses a quantitative method with the number of respondents 156 people and analyzed using multivariate analysis processed with SPSS 25.0. The results of this study indicate that the reason variable excuse, justification, apology has a positive effect and the satisfaction of explanation mediate in full three variables explanation to the overall service satisfaction. Then for the reference variable does not have a positive effect and the satisfaction explanation and does not mediate the explanation variable on overall service satisfaction. The results of this study also show that the overall service satisfaction variable has a positive effect on repurchase intention on internet service providers in Jabodetabek.