Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebenaran data identitas para pihak dalam suatu transaksi jual beli tanah merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak. Jika hal tersebut diabaikan, maka akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang dapat mengakibatkan pembatalan transaksi yang telah dilakukan. Pemilik hak atas tanah telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok yang mempunyai wilayah hukum terhadap pengalihan hak atas tanah yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai itikad tidak baik dengan melakukan pemalsuan data identitas pemilik. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu bagaimana pengaturan pemindahan hak atas tanah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana bentuk, substantif cacat yuridis pemindahan hak atas tanah dan bagaimana Implikasi hukum cacat yuridis pemindahan hak atas tanah terhadap aktanya, para pihak, pihak ketiga yang beritikad baik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris dan preskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus melakukan tugasnya lebih professional, independen dan melakukan penelitian terlebih dahulu tentang identitas atau kebenaran dari para pihak sebelum melakukan penandatangan akta pengalihan hak atas tanah. Kepada Kantor Pertanahan disarankan sebaiknya tidak dengan mudah menerima pendaftaran pengalihan hak atas tanah, jika secara normatif akta tersebut terdapat ketidaksesuaian atau tidak lengkapnya data para pihak. Demikian juga kepada masyarakat agar tidak dengan mudah melakukan transaksi jual beli tanah tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memang memiliki kewenangan untuk membuat akta pengalihan hak tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan. ......The accuracy of the identity of each party in a transaction of sale and purchase of land is a significant matter that has to be analyzed and paid attention by the Land Deed Official (PPAT) in order to secure the legal consistency and accuracy and protect the interest of the related parties. The failure of which, then it shall make loss of one of the parties and may cause the cancelation of the transaction which has been executed. The owner of the right on land has filed a lawsuit at District Court of Depok that has legal authority on the transfer of land executed by a party who have no goodwill by forgery of the owner identity of right on land. The problem of this thesis is how the regulation of the transfer of right on land according to the prevailing laws and regulation, the form and Juridical defect of the transfer of land to the deed, each party and the third party who has goodwill. This research uses Normative Juridical its research methodology systems with Explanatory and Prescriptive typology. The results suggest that the Land Deed Official (PPAT) must perform its duties more professionally, independent and check of the accuracy of the identity of each party prior to the execution the transaction. To the Land Office, it is suggested not to easily register the transfer of right of land unless the fulfillment of all requirement including the accurately of identity has been completed. To Public, it is suggested not to do the execution of transfer of right of land without the participation of the Land Deed Official (PPAT) who has the authority to make deed of transfer of land according to prevailing laws and regulations.

Abstrak :
Notaris dalam menjalankan tugas profesinya rawan terkena sanksi hukum, bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam diri Notaris itu sendiri karena kecerobohan, tidak mematuhi prosedur pembuatan akta sesuai aturan, tidak menjalankan etika profesi Notaris. Banyak Notaris yang baik, tetapi disamping itu ada juga Notaris yang melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan bahkan terindikasi melakukan perbuatan yang masuk ranah pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya. Sehingga banyak Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, salah satunya adalah Notaris MS. Berangkat dari permasalahan di atas, penulisan hukum ini berusaha menelaah beberapa pertanyaan seperti bagaimana tanggungjawab Notaris terkait pembuatan akta apabila terjadi cacat hukum, khususnya pada kasus akta yang salinan aktanya tidak sama dengan minuta akta dan bagaimana Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur cacat yuridis akta Notaris dan implikasi hukumnya terkait pelaksanaan sanksi terhadap Notaris MS dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor:02/B/MJ.PPN/VI/2012?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, tipe penelitian yang digunakan adalah fact finding dan penelitian problem finding dengan tipologi penelitian eksplanatoris, yang menggunakan sumber data sekunder yang telah ada serta menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta apabila terjadi cacat hukum atau cacat yuridis dan implikasi hukumnya pada kasus akta yang salinan aktanya tidak sama dengan minuta akta. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang berbentuk eksplanatoris analitis. Hasil penelitian dapat disimpulkan tanggungjawab Notaris terkait pembuatan akta apabila terjadi cacat hukum untuk minuta akta yang berbeda isinya (substansinya) dengan salinan aktanya dapat dikategorikan sebagai pemalsuan akta otentik, yaitu suatu kejahatan yang pantas untuk ditanggulangi mengingat akta seperti itu, bukan hanya berkaitan dengan alat bukti, tetapi juga mengandung nilai kepercayaan terhadap pejabat umum yang oleh perundang-undangan diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik dimana akta tersebut juga termasuk arsip negara, dan kepada Notaris yang terbukti melanggar peraturan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikenakan sanksi berupa pemecatan dan diberhentikan dari jabatannya oleh Pemerintah/Menteri karena terbukti telah melalaikan/melanggar Undang-Undang dan Kode Etik Profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.

---

The notary profession in carrying out tasks of legal sanctions affected cartilage, not only because of internal factors that come from inside of a notary itself because of carelessness, not complying with the procedure of making the deed of compliance, not running the ethics of the profession of notary public. Many a good Notary, but besides that there is also a notary public who commit illegalities against regulations even alleged that enter the realm of doing deals with the criminal deed which he had made. So many Notary reported to the Tribunal by the public Notary Area Supervisors, one of whom is a member of MS. Departing from the above problems, writing this law attempted to elucidate some question as how the responsibility of the notary deed in case of manufacturing related defects law, especially in the case of a copy of the deed does not equal aktanya minuta deed and how the Office of the notary Act regulates the juridical defect notary and legal implications elated to the implementation of sanctions against the ruling of the Tribunal MS Notary Watchdog Center for notary public of the Republic of Indonesia number: 02/B/MJ.VAT/VI/2012?. This research uses research methods in library that is normative, juridical research type used was fact finding and problem research finding with the typology of research eksplanatoris, which uses the secondary data source that has been there and analyze some of the legislation pertaining to the responsibility of the notary deed in the making in the event of legal or juridical defect defect and its legal implications in the case of a copy of the deed does not equal aktanya minuta deed. The data obtained are then analysed qualitatively, thus producing a eksplanatoris-shaped analytical research. Research results can be summed up the responsibility of the notary deed in case of manufacturing related defects in the law for the different certificate contents minuta (substance) with a copy of the aktanya can be categorized as an authentic deed fraud, a crime that deserves to be solved bearing in mind such a deed, not only with regard to evidence, but also contains the value trust of public officials by the legislation is given the authority to make an authentic deed where the deed also includes the State archives, and the Notary who violate regulations based on the provisions of the Statute of the Office of notary public can be penalized in the form of dismissal and be removed from Office by the Government/Ministers because evidently neglect/breaking The Act and code of ethics of the profession of Notary in the exercise of his duties as a public official.