Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dipandang sebagai permasalahan yang sangat serius. Hal ini karena kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat besar. Melihat betapa besar kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi mendorong pemerintah berupaya secara serius memberantas tindak pidana korupsi. Perbuatan korupsi telah menyebar di segala bidang, tidak terkecuali pada pemerintah daerah dimana tindak pidana korupsi dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ' (DPRD) . Maraknya korupsi oleh anggota DPRD berawal dari pemberian kewenangan kepada DPRD yang lebih luas dengan terbitkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang memberi wewenang secara otonom kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaran belanjanya. Melihat begitu besarnya kewenangan tersebut mendorong pemerintah menerbitkan PP No. 110 Tahun 2000. Tetapi pada kenyataannya beberapa DPRD di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat membuat anggaran belanja tidak berpedoman pada PP 110 Tahun 2000 dengan pertimbangan karena sudah di-judicial review oleh Mahkamah Agung yang dalam putusannya menyatakan bahwa PP tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya Jaksa tetap menyatakan bahwa dengan tidak menggunakan PP 110 Tahun 2000 sebagai pedoman dalam pembuatan anggaran belanja DPRD, telah terjadi tindak pidana korupsi karena dalam PP tersebut anggaran belanja DPRD terutama untuk pos biaya penunjang anggota DPRD ada pembatasan limitatif. Dalam proses persidangan ternyata di tingkat Pengadilan Negeri Bogor, hakim memutus surat dakwaan tidak diterima dan pada. Pengadilan Negeri Cianjur dan Cirebon, hakim memutus bebas terdakwa. Padahal dalam kenyataannya surat dakwaan JPU disamping mencantumkan tidak dipedomaninya PP 110 Tahun 2000 dalam pembuatan anggaran belanja DPRD sebagai unsur melawan hukum, juga mencantumkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran belanja DPRD serta mencantumkan unsur melawan hukum materiil.

Abstrak :
Distinctly the 1945 Constitution has given authority to perform judicial power to the “Supreme Court", that is the authority to perform judiciary. The authority to perform judiciary in concrete reality, means expressing what the law is for the case presented to him. Reviewing (testing) the law in principle is also an action for expressing its law, because this action means determining whether a law is conitradictory to the Constitution or not

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan lelang Hak Tanggungan pada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III sesuai dengan Pasal 6 jo.Pasal 11 ayat (2) huruf e Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang . Dalam prakteknya mengalami kendala-kendala, yakni timbulnya gugatan dari pihak debitor akibat kurang maksimalnya pelaksanaan lelang Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e oleh kreditor terhadap barang jaminan debitor disamping masih ada yang kurang peminatnya sehingga menyebabkan tidak laku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku menggunakan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, referensi dan literatur-literatur terkait. Dari hasil penelitian ini, dalam menyelesaikan hambatan tersebut Kantor Lelang berpedoman pada Pasal 24, PMK nomor 93 tahun 2010 karena bertanggung jawab pada pelaksanaan lelang bukan pada perjanjian sebelum objek jaminan Hak Tanggungan tersebut dilelang karena itu lelang tidak dapat dibatalkan kecuali atas permintaan dari pemohon lelang, mengenai harga limit, Kantor Lelang tidak mempunyai andil dalam menentukan harga limit objek Hak Tanggungan yang akan dilelang karena hal tersebut adalah merupakan kewenangan dari pihak kreditor. Apabila barang tersebut tidak laku akan dilakukan lelang ulang sampai barang tersebut laku dengan menurunkan harga limitnya. ......This thesis discusses the implementation of the Mortgage auctions on State Assets and Auction Kantor Pelayanan Jakarta III jo.Pasal accordance with Article 11, paragraph 6 (2) e of the Act and the Mortgage Finance Minister Regulation (PMK) Number 93/PMK.06/2010 on the instructions of the auction. In practice experiencing constraints, namely the emergence of a lawsuit from the debtors due to lack of maximum auction jo Article 6. Article 11 paragraph (2) letter e by creditors against debtors collateral in addition there is less demand, causing not sell. The method used in this study is focused on the normative juridical regulations use the Mortgage Law and the Regulation of the Minister of Finance No. 93/PMK.06/2010 on Implementation Guidelines Auction, references and related literature. From these results, in resolving these obstacles Auction Office based on the Article 24, PMK 93 numbers in 2010 as responsible for the execution of the treaty prior to auction not object Mortgage collateral is auctioned auctions because it can not be canceled unless the auction at the request of the applicant, the limit price, Auction Office does not have a say in determining the price limit Mortgage objects to be auctioned because it is the authority of the creditors. If the goods are not sold auction will be held over until the goods are sold at a lower price limit.