Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai hubungan kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian Arizona terkait dengan kebijakan Support Our Law Enforcement and Safe Our Neighborhood Act. Dalam penyelesaian tersebut, terlihatlah peranan Mahakmah Agung selaku pengadilan tertinggi untuk dapat menengahi sengketa. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan atau konsep judicial restrain, di mana konsep tersebut mejelaskan interpretasi Mahkamah Agung atas sesuatu hal yang bersumber dari Konstitusi. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa konflik yang terjadi di antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian Arizona disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan, serta keputusan Mahkmah Agung yang di dasarkan atas supremacy clause Konstitusi Amerika Serikat, dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

---

ABSTRACT
This undergraduate thesis examines the power relation between federal government and the government of Arizona State related to dispute of “Support Our Law Enforcement and Safe Our Neighborhood Act” policy. The Supreme Court of The United States stepped in to settle the problem. The settlement by The Supreme Court was mandated by the US Constitution. This study is a qualitative study. To answer the question that being asked in this thesis, the approach of “judicial restrain” is used. The finding of this study is that the conflict happened between federal government and the government of Arizona state was caused by different opinion of state and federal government. Beside that, this study also found that the Supreme Court decision was based on the “supremacy clause” of the United States’s Constitution.

Abstrak :
Pemilu merupakan suatu mekanisme yang disediakan oleh negara dalam memperjuangkan segala kebutuhan rakyatnya dan pencerminan dari sistem demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu di negara Indonesia dilaksanakan secara konsisten dengan berdasar kepada asas yang dituangkan secara tegas dalam Konstitusi, yang mana dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah peran dari institusi pengadilan yang berkewajiban untuk bertindak imparsial serta efektif dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu. MK sebagai institusi pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara PHPU, dalam praktiknya, baik putusan yang dikeluarkan dalam Pemilu maupun Pemilukada sering megeluarkan putusan yang bersifat “kontroversial” dan problematik yang mana menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat serta ahli hukum karena dianggap kurang dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Mengingat kekuatan putusan yang dikeluarkan MK sangat “kuat”, MK diharapkan dapat menentukan metode atau konsep pendekatan yang tepat dalam menjawab segala isuisu konstitusionalitas yang ada. Diantara bentuk metode atau konsep pendekatan yang dilakukan oleh Hakim MK dalam menyelesaikan PHPU adalah judicial activism dan judicial restraint, dimana konsep tersebut dianggap oleh beberapa orang memiliki hal yang bertolak belakang satu dengan yang lainnya. ......Election is a mechanism provided by the state in fighting for all the needs of its people and a reflection of the democratic system. The election in Indonesia is carried out consistently based on the principles expressly stated in the Constitution, which is also influenced by several factors. One of these factors is the role of the court institution which is obliged to act impartially and effectively in overseeing the implementation of the Election. The Constitutional Court as a court institution that has the authority to settle PHPU cases, in practice, both decisions issued in the General Election and regional head elections, often issue decisions that are “controversial” and problematic which lead to pros and cons among the public and legal experts because they are deemed insufficient to give a sense justice to society. Considering the strength of the decisions issued by the Constitutional Court is very "strong", the Court is expected to be able to determine the method or concept of the right approach in answering all existing constitutionality issues. Among the methods or concepts used by the Constitutional Court Judges in resolving the PHPU were judicial activism and judicial restraint, where these concepts were considered by some to have contradicting matters with one another

Abstrak :
Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan menguji Undang-undang terhadap UUD 1945 berperan sebagai negative legislator. Dalam perkembangannya seringkali Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus apakah suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak tetapi juga merumuskan norma baru. Sikap aktif Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap sebagai bentuk penerapan prinsip judicial activism. Judicial Activism dipahami sebagai dinamisme para hakim ketika membuat putusan tanpa melalui batas-batas konstitusi. Namun banyaknya kritik terhadap prinsip judicial activism melahirkan doktrin judicial restraint sebagai sebuah antitesa. Dalam doktrin judicial restraint, pengadilan harus dapat melakukan pengekangan diri dari kecenderungan ataupun dorongan untuk bertindak layaknya sebuah miniparliament. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan prinsip ini pun tidak sedikit jumlahnya. Namun hingga kini penerapan kedua prinsip tersebut oleh Mahkamah Konstitusi belum jelas. Oleh karena itu, skripsi ini ingin membahas mengenai penerapan kedua prinsip tersebut dalam putusan pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Dari hasil riset didapati bahwa belum adanya parameter bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana bisa menerapkan prinsip judicial restraint dan judicial activism menimbulkan kerancuan. Prinsip judicial restraint dan judicial activism tidak bisa disamakan penerapannya dalam setiap kasus karena masing-masing kasus memiliki persoalan yang berbeda. Tidak ada satu prinsip yang lebih baik atau yang lebih tinggi dari prinsip lainnya, sehingga tidak bisa dikatakan jika Mahkamah Konstitusi lebih baik mengedepankan penerapan judicial restraint dibanding judicial activism maupun sebaliknya. ......The Constitutional Court in executing its authority to review the constitutionality of the law act as negative legislator. In its development the Constitutional Court often to not only decide whether a norm contradict to the constitution or not but also formulate a new norm. The Constitutional Court 39s active stance is considered as a form of applying the judicial activism principle. Judicial Activism is understood as the dynamism of judges when making decisions without going through the boundaries of the constitution. However, many criticisms towards judicial activism causing judicial restraint doctrine to rise as an antithetical view In judicial restraint doctrin, the court must be able to exercise self restraint from the tendency to act like a miniparliament. There are many Constitutional Court's cases that applies the judicial restraint principle. However, until now the application of both principles by the Constitutional Court is not clear. Therefore, this thesis would like to examine about the application of both principles on judicial review cases in Constitutional Court. Research method used is normative juridical writing with qualitative approach from library materials and interview. The research results found that there is no parameter yet for the Constitutional Court to decide when and under what circumstances to apply the judicial restraint and judicial activism principles. It cause confusion. Nevertheless, the judicial restraint and judicial activism principle can not be equated with the application in each case because each case has different problems. There is no one principle that is better or higher than other principles, so it can not be said if the Constitutional Court is better put forward the implementation of judicial restraint than judicial activism or vice versa.