Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dipandang sebagai permasalahan yang sangat serius. Hal ini karena kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat besar. Melihat betapa besar kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi mendorong pemerintah berupaya secara serius memberantas tindak pidana korupsi. Perbuatan korupsi telah menyebar di segala bidang, tidak terkecuali pada pemerintah daerah dimana tindak pidana korupsi dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ' (DPRD) . Maraknya korupsi oleh anggota DPRD berawal dari pemberian kewenangan kepada DPRD yang lebih luas dengan terbitkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang memberi wewenang secara otonom kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaran belanjanya. Melihat begitu besarnya kewenangan tersebut mendorong pemerintah menerbitkan PP No. 110 Tahun 2000. Tetapi pada kenyataannya beberapa DPRD di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat membuat anggaran belanja tidak berpedoman pada PP 110 Tahun 2000 dengan pertimbangan karena sudah di-judicial review oleh Mahkamah Agung yang dalam putusannya menyatakan bahwa PP tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya Jaksa tetap menyatakan bahwa dengan tidak menggunakan PP 110 Tahun 2000 sebagai pedoman dalam pembuatan anggaran belanja DPRD, telah terjadi tindak pidana korupsi karena dalam PP tersebut anggaran belanja DPRD terutama untuk pos biaya penunjang anggota DPRD ada pembatasan limitatif. Dalam proses persidangan ternyata di tingkat Pengadilan Negeri Bogor, hakim memutus surat dakwaan tidak diterima dan pada. Pengadilan Negeri Cianjur dan Cirebon, hakim memutus bebas terdakwa. Padahal dalam kenyataannya surat dakwaan JPU disamping mencantumkan tidak dipedomaninya PP 110 Tahun 2000 dalam pembuatan anggaran belanja DPRD sebagai unsur melawan hukum, juga mencantumkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran belanja DPRD serta mencantumkan unsur melawan hukum materiil.