Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam pelaksanaan jual beli saham, ada persyaratan Undang-Undang yang harus dipenuhi antara lain seperti diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS) yang harus dimuat dalam akta notaris dan kemudian harus dibuatkan akta jual beli atas saham-saham tersebut. Tanpa dibuatnya akta jual beli tersebut, maka jual beli saham tersebut adalah batal demi hukum. Dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung mengenai kasus jual beli saham dalam PT.Bumi Mansyur Permai membatalkan putusan-putusan di ketiga tingkat peradilan karena terbukti terdapat kekhilafan dalam putusanputusan sebelumnya, dimana majelis hakim di ketiga tingkat keadilan menganggap dengan diadakannya RUPS, maka telah terjadi jual beli saham. Kasus ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yakni antara lain peraturan mengenai pengalihan hak atas saham yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta teori-teori hukum yang diperoleh dari tulisantulisan para ahli hukum. Sebagai hasil analisa penelitian ini dapat di tekankan pentingnya pembuatan akta jual beli saham sebagai persyaratan formal jual beli saham, setelah diperolehnya persetujuan jual beli saham dari RUPS yang sebenarnya hanya merupakan pemberian persetujuan kolektif atas penjualan saham. ......There are some requirements and procedure outlined by Law and Regulation that has to be met in order to properly executing sale and purchase of shares, among others, such as obtaining the approval from General Meeting of Shareholders that has to be made in notarial deed and to execute the deed of sale and purchase for such shares. Without executing the later then the sale and purchase of such shares is null and void. In reviewing the decision of the Supreme Court to cancel the verdicts on all three levels of judiciary regarding the case of sale and purchase shares in PT.Bumi Mansyur Permai, as it was proven that there has been a mistake in the verdicts by which the panel of judges at those three levels considered that by General Meeting of Shareholders agreeing for such transfer of shares can be treated equally as the act of sell and purchase itself. This case is analyzed on descriptive analytical basis by using normative juridical approach, namely by focusing on sources such as the prevailing regulation and law as well as literature-literature related to such matters. As the result of research conducted for this matter it is to be emphasized the importance of executing deed of sale and purchase shares as one of the formal requirements after obtaining approval from General Meeting of Shareholders by which only is a collective agreement given for such transfer of shares.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam pelaksanaan jabatan. Pelanggaran berupa tidak mentaati prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak menjunjung tinggi nilai moral selaku seorang pejabat umum yang diberikan wewenang membuat akta autentik. Sebagaimana pada kasus Notaris SF dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 985 PK/Pdt/2018, notaris mengetahui dan menyaksikan adanya paksaan kepada pihak penjual agar mau menandatangani dokumen berupa Keputusan Sirkuler PT PRA dan Akta Jual Beli Saham. Atas pelanggaran yang dilakukan notaris, mengakibatkan akta yang dibuat di hadapan Notaris SF dibatalkan dan karenanya notaris dinyatakan melakukan PMH, namun putusan pengadilan tidak menjatuhkan sanksi ganti kerugian terhadap notaris. Oleh karena itu, fokus permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum terhadap Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) yang terdapat unsur paksaan dalam pengambilan keputusan dan peran serta tanggung jawab notaris yang menyaksikan adanya paksaan kepada pihak penjual pada saat pembuatan Akta Jual Beli Saham. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Tipologi penelitian adalah eksplanatoris. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah menerbitkan hak kepada pemegang saham yang mengalami paksaan pada pengambilan keputusan sirkuler untuk melakukan pembatalan atas Keputusan Sirkuler PT PRA. Dibatalkannya keputusan sirkuler menimbulkan akibat hukum berupa segala kesepakatan yang telah disetujui dalam keputusan sirkuler batal sejak putusan MA RI No. 985 PK/Pdt/2018 ini diterbitkan. Peran Notaris SF dalam kasus ini yaitu membuat Akta PKPS No. 20 dan Akta Jual Beli Saham No. 21. Atas pelanggaran yang dilakukan, maka notaris dibebankan tanggung jawab secara perdata dan administrasi. ......This thesis discusse on violations committed by the notary publics in his obligations. Violations are in the form of not complying with the procedures established by laws and regulations and do not uphold moral values as a public official who is given the authority to make authentic deeds. As in the case of Notary SF in the Supreme Court’s decision Number 985 PK/Pdt/2018, the notary knows and witnesses that there is coercion on the seller to sign a document in the form of Circular Decision of PT PRA and the Deed of Sale and Purchase of Shares. The notary’s violation resulted in the deed made before Notary SF being canceled and therefore the notary was declared to have committed an unlawful act, but the court’s decision did not impose a penalty for compensation against the notary. Therefore, the focus of the problem in this thesis is the legal consequences of Unanimous Written Resolution the Shareholders (Circular Resolution) which contains an element of coercion in decision making and the role and responsibilities of a notary who witnessed the existence of coercion on the seller at the time of making the Deed of Sale and Purchase of Shares. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case approach. The typology of research is explanatory. This study uses secondary data with data collection tools in the form of document studies and interviews. The results obtained from this study are to issue rights to shareholders who are forced to make circular decisions to cancel the Circular Decisions of PT PRA. The cancellation of the circular decision has legal consequences in the form of all agreements that have been approved in the circular decision are considered void since the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 985 PK/Pdt/2018 is published. The role of the Notary SF in this case is to make Deed of Restated Resolution of Shareholders Number 20 and Deed of Sale and Purchase of Shares Number 21. For the violations committed, the notary is charged with civil and administrative responsibility.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk persetujuan jual beli saham pada Perseroan Terbatas. Jual beli saham merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan terbatas. Jual beli saham yang dibahas dalam tesis ini adalah jual beli saham yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham adalah salah satu organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut. Berdasarkan Berita Acara Rapat PT. BIB, penulis menemukan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan oleh orang yang kedudukannya sebagai Komisaris Utama PT. BIB dan juga pemegang saham PT. BIB yang beritikad tidak baik. Selanjutnya Akta Jual Beli Saham dibuat dengan Direktur Utama yang juga pemegang saham sebagaimana di atas, untuk melakukan perubahan kepemilikan saham miliknya yang telah dialihkan dan kemudian dialihkan kembali kepada pihak lain, sehingga terjadi benturan kepentingan. Berdasarkan Putusan Nomor: 363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST dan diperkuat dengan Putusan Nomor : 608/PDT/2008/PT.DKI, Komisaris Utama yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan gugatan kabur (obscuur libel). Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Notaris yang bersangkutan berkewajiban memberikan penyuluhan hukum dan mernberikan pelayanan pembuatan akta dengan menanyakan, meminta dokumen-dokumen yang diperlukan, meneliti agar dokumen dalam penyusunan akta Iengkap dan dapat memenuhi maksud dan keinginan dari pihak- pihak yang memerlukan jasanya, dengan memperhatikan hukum yang berlaku. Perbuatan Pemegang Saham yang merangkap juga sebagai Komisaris Utama PT. BIB merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian kepada pembeli lainnya yang dirugikan dengan perubahan kepemilikan saham.

---

Abstract
This thesis explores the role of the Notary in the General Meeting of Shareholders for approval of sale and purchase of shares in Limited Liability Company. Share purchase is a legal act that resulted in a change of ownership of shares in limited liability companies. Buying and selling shares discussed in this thesis is to purchase shares requires the approval of the General Meeting of Shareholders. General Shareholders' Meeting is one of the organs of the company that represents the interests of all shareholders in the limited liability company. Based on page the Minutes of Meeting PT. BIB, the authors found that the Annual General Meeting of Shareholders by people who position as President Commissioner of PT. BIB and also shareholders of PT. BIB is not well intentioned. Furthermore, the Deed of Sale and Purchase of Shares made by Director who is also the holder of shares as above, to make changes in his shareholding has been removed and then transferred back to the other party, so there is a conflict of interest. Based on the Decision Number: 363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST and strengthened by Decision Number: 608/PDT/2008/PT.DKI, the relevant Commissioner found guilty of unlawful acts and vague claims (libel obseuur) . This research is a juridical-normative with descriptive design. The research concludes that the notary concerned is obliged to provide legal counseling and provides services making the deed by asking, requesting the documents needed, scanning documents to complete the preparation of the deed and can meet the intent and desire of the parties who require their services, with legal notice applicable. Shareholders who concurrently acts also as the President Commissioner of PT. BIB is an unlawful act as defined under Article 1365 Civil Code, giving rise to an obligation to indemnify the other buyers are harmed by changes in share Ownership.

Abstrak :
Tesis ini membahas peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk persetujuan jual beli saham pada Perseroan Terbatas. Jual beli saham merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan terbatas. Jual beli saham yang dibahas dalam tesis ini adalah jual beli saham yang didahului dengan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut. Berdasarkan Berita Acara Rapat PT. X, penulis menemukan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan oleh satu orang sebagai Direktur Utama PT. X dan juga sebagai pemegang saham PT. X. Direktur Utama juga menjadi kuasa dibawah tangan dari tiga pemegang saham PT. X lainnya. Dalam PT. X hanya ada empat pemegang saham. Selanjutnya akta jual beli saham dibuat dengan Direktur Utama yang juga pemegang saham sebagaimana di atas, untuk melakukan perubahan kepemilikan saham kepada dirinya sendiri, sehingga teijadi benturan kepentingan. Dalam akta jual beli saham tidak ada dicantumkan harga jual beli saham. Berdasarkan Putusan Nomor: 3020/Pid/B/2007/PN.Jkt.Brt, Direktur Utama yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu pada akte otentik. Bahwa surat kuasa di bawah tangan yang dipalsukan tersebut bukan sebagai satu-satunya faktor penyebab jual beli saham pada PT. X dapat teijadi. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang prosedur jual beli saham PT.X yang dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan akta-akta yang dibuat tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan desain eksplorasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilanjutkan dengan jual beli saham pada PT. X, tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Notaris yang bersangkutan berkewajibanmemberikan penyuluhan hukum dan memberikan pelayanan pembuatan akta dengan menanyakan, meminta dokumen-dokumen yang diperlukan, meneliti, agar dokumen dalam penyusunan akta lengkap dan dapat memenuhi maksud dan keinginan dan pihak-pihak yang memerlukan j as any a, dengan memperhati kan hukum yang berlaku......This thesis discusses the role of a Notary in the General Meeting of Shareholders to approve the sale and purchase of shares in a Limited Liability Company. The sale and purchase of shares is a legal act that results in a change in share ownership in a limited liability company. The sale and purchase of shares discussed in this thesis is the sale and purchase of shares preceded by the General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders is a company organ that represents the interests of all shareholders in the limited liability company. Based on Minutes of Meeting of PT. X, the authors found that the General Meeting of Shareholders was held by one person as the President Director of PT. X and also as a shareholder of PT. X. The President Director is also the power of attorney of the three shareholders of PT. another X. In PT. X has only four shareholders. Furthermore, the deed of sale and purchase of shares is made with the President Director who is also a shareholder as above, to change the ownership of shares to himself, so that there is a conflict of interest. The deed of sale and purchase of shares does not include the sale and purchase price of the shares. Based on Decision Number: 3020/Pid/B/2007/PN.Jkt.Brt, the President Director concerned was found guilty of committing a crime of forging letters and placing false information on an authentic deed. That the forged power of attorney was not the only factor causing the sale and purchase of shares in PT. X can happen. So that the authors are interested in researching the procedure for buying and selling shares of PT.X which is carried out with the approval of the General Meeting of Shareholders based on the deeds made. This research is a juridical-normative research with an exploratory design. The results of the study concluded that the procedure for holding the TGMS followed by the sale and purchase of shares at PT. X, is not in accordance with the provisions of the legislation. The notary concerned is obliged to provide legal counseling and provide deed making services by asking, requesting the necessary documents, researching, so that the documents in the preparation of the deed are complete and can fulfill the intentions and desires of the parties who require any services, by paying attention to applicable law.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap keabsahan dan akibat hukum yang ditimbulkan atas akta jual beli dan pengalihan hak atas saham PT ABC yang dibuatnya dengan tanggal mundur (back-dated). Hal tersebut terlihat dari tanggal legalisasi salah satu surat kuasa dalam komparisi akta yang melewati tanggal akta itu sendiri. Pemunduran tanggal yang dilakukan oleh Notaris dalam akta autentik melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Peraturan Jabatan Notaris, antara lain mengenai bentuk akta autentik itu sendiri yang mengakibatkan akta autentik tersebut kehilangan autentisitasnya dan hanya berkekuatan hukum seperti akta dibawah tangan. Kewenangan penghadap pun menjadi permasalahan dalam akta ini karena pada tanggal akta ditandatangani, secara logis, surat kuasa yang tanggalnya melewati tanggal akta dianggap belum sah dan belum berlaku, sehingga pihak yang menghadap serta bertindak atas nama orang yang dikuasakannya untuk menandatangani akta tidak memiliki kecakapan dalam hal tidak berwenangnya pihak tersebut untuk melakukan tindakan hukum. Peraturan Jabatan Notaris jelas menyatakan sebagai akibat hukum dari ketidakcakapan penghadap akta adalah akta autentik yang bersangkutan juga telah kehilangan autentisitasnya. Selain itu, terdapat juga pelanggaran kode etik atas perilaku Notaris yang tidak jujur dalam membuat akta serta adanya delik pidana jika Notaris terbukti memasukan keterangan palsu, dalam hal ini tanggal yang tidak sebenarnya ke dalam akta autentik. Melihat hal tersebut, Notaris bertanggungjawab penuh atas segala akta yang dibuatnya sehingga terdapat berbagai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris atas kesalahan dan/atau kelalaiannya dalam membuat akta dengan tanggal mundur. Sanksi tersebut terbagi atas sanksi keperdataan, sanksi pidana dan sanksi administratif, dimana ketiganya diatur secara terpisah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia. ......This particular Thesis examines and elaborate the responsibility of a Public Notary towards a legitimate and legal consequence that occurs in Share Purchase Deed of PT ABC's stock which constructed back-dated. Such issue appears in an unconsistant dates between the date of the deed and the legalization date of the Power of Attorney within the deed. Back-dated act that conducted by Notary in the authentic deed is a violation of Law Number 2 of 2014 jo. Law Number 30 of 2002 concerning The Notary Regulation, inter alia, regarding the form of the deed itself which causing the authenticity dissapearance of the deed with the result that such deed become down-grading. The party's competency is also becoming an issue due to the signing date, logically, however, the Power of Attorney has not granted its validation, so that the proxy was not proficient to conduct any legal action based on the Power of Attorney. The Notary Regulation clearly emphisize regarding the legal consequence of an unproficient party of the deed is also a dissapeareance of the authenticity of the deed. Nonetheless, there are several ethical violation due to the Notary's dishonesty in constructing the particular deed, not to mention the criminal act if the Notary is proven guilty in inserting false statement as stated in Article 266 of Indonesian Criminal Law. In this regard, Notary has a full responsibility towards all the deeds which construted and signed by them, hence, there are sanctions that could be sentenced to them as the result in their unlawful act an/or negligence in constructing a back-dated deed. The sanctions categorized in civil sanction, criminal sanction, and administrative sanction, where those three are regulated seperately in Indonesian Civil Code, Indonesian Criminal Law and The Notary Regulation along with the ethical code which issued by Indonesian Notary Association.

Abstrak :
Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan cara membuat akta jual beli saham, setelah itu, pemindahan hak atas saham tersebut dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham serta harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI perihal perubahan data perseroan tersebut. Notaris mempunyai kewajiban untuk memberitahukan perubahan data perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila Notaris tidak melakukan kewajiban tersebut maka, pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Perseroan tidak akan berubah dan pembeli saham dalam akta jual beli tersebut tidak dapat secara efektif menjadi pemegang saham dalam perseroan tersebut. Akibatnya, apabila perseroan menjual kembali saham yang sebelumnya dibeli oleh pembeli tersebut dan memindahkannya kepada suatu pihak ketiga serta kemudian pemindahan hak atas saham tersebut aktanya dibuat oleh Notaris yang sama dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, pihak ketiga tersebut akan dianggap sebagai pemegang saham yang sah dari perseroan tersebut. Dalam hal peristiwa ini terjadi, bagaimana akibat hukum terhadap akta jual beli saham ganda yang dibuat oleh Notaris dan bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap Akta Jual Beli Saham Ganda yang dibuatnya dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 04/Pts/Mj.PWNProv DKI Jakarta/IX/2012. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder dan dengan dilakukan wawancara sebagai data pendukung, bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen di samping itu juga dilakukan wawancara dengan narasumber, metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, sehingga hasil dari bentuk penelitian ini berupa deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa akibat hukum dari akta jual beli saham ganda adalah akta yang berlaku ialah akta yang terakhir, karena akta tersebut telah memenuhi seluruh syarat dan prosedur pemindahan hak atas saham yang berlaku dan Notaris bertanggung jawab secara administatif karena Notaris tidak melakukan kewajibannya. ......Transfer of shares is carried out by way of deed on sale and purchase of shares, subsequently, such transfer of shares shall be registered in the Shareholders Register and must be notified to the Minister of Law and Human Rights with respect to the change of such company rsquo s data. The Notary possesses the obligation to notify such changes on company rsquo s data to the Minister of Law and Human Rights within a specified period of time. Should the notary violates its obligation, then the shareholder registered in the Shareholder Register will not be updated and the buyer of the shares under such Deed will not be effectively becomes shareholders of the company. As a result, in the event the company tries to re sell the shares that once purchased by such buyer and transferred to another third party and the said transfer of shares are notified to the Minister of Law and Human Rights and that deeds made by the same Notary, such another third party will be recognized as the authorized shareholder of the company. Should the occasion arrives, what are the legal consequences to the double deed on sale and purchase of shares drawn upbefore the Notary and what is the responsibility of such Notary over thedouble Deed on Sale and Purchase of Sharesdrawn upbefore such Notary under Decree of theDKI Jakarta Regional Supervisory Board of Notary No. 04 Pts Mj.PWNProv DKI Jakarta IX 2012. The type of this study is normative judicial with a typology of study tendences of analytycal descriptive. The type of data herein is using primary, secondary and tertiary law materials. The tools to gather the data used herein are carried out by documentary study, moreover, the author are also carried out several interviews with interviewees. The method to analyze data is carried out with a qualitative method. As a result, the type of this study is an analyical descriptive study. The conclusion of this study explains that the legal consequences of such double Deed on Sale and Purchase of Shares that the latter deed will prevail against the first deed, considering the said deed has met all the prevailing pre requisite and procedure of transfer of shares, and such notary will be administratively liable for violating its obligation.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai adanya pengalihan hak atas saham yang dilakukan secara proforma. Adanya pengalihan hak atas saham yang dilakukan secara proforma tersebut mengakibatkan akta jual beli saham yang dibuat dihadapan Notaris menjadi batal demi hukum dan tidak lagi mengikat para pihak, serta mengakibatkan Notaris diputus bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan ikut mengganti kerugian secara tanggung renteng. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah akibat hukum pembuatan akta jual beli saham secara proforma yang dibuat dihadapan Notaris, serta mengkaji perbedaan pendapat hukum antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi, Peninjauan Kembali, mengenai keterlibatan Notaris dalam pembuatan akta jual beli saham secara proforma. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan studi pustaka, sehubungan dengan pembuatan akta jual beli saham secara proforma yang dibuat dihadapan Notaris. Tipologi penelitian ini bersifat eksplanatoris analitis. Hasil analisis tesis ini adalah akta jual beli saham secara proforma yang dibuat dihadapan Notaris menjadi batal demi hukum karena melanggar ketentuan mengenai suatu sebab yang halal yang merupakan syarat objektif perjanjian, karena terbukti adanya kesalahan yang disengaja oleh PT WPE, PT NCE, DI dan THL yang menyebabkan kerugian bagi pemegang saham, dengan tidak dilunasinya harga saham. Peran dan tanggung jawab Notaris hanya terbatas kepada kebenaran dokumen formil. Kebenaran materil yang terkandung di dalam akta bukan menjadi kewajiban Notaris, selama pembuatan akta oleh Notaris sudah dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUJN dan UUPT. ......This study discusses the existence of a transfer of rights over shares that are carried out pretendingly. The existence of the transfer of rights to shares carried out pretendingly resulted in the deed of sale and purchase of shares made before a Notary to be null and void and no longer binding on the parties, and resulted in the Notary being found guilty of committing an unlawful act and participating in jointly and severally compensating for losses. The formulation of the problem in this thesis is the legal consequences of making a pro forma share sale and purchase deed made before a notary, as well as examining differences of legal opinion between the panel of judges at the district court, high court, cassation, judicial review, regarding the involvement of a notary in making a pro forma sale and purchase deed. To answer this problem, the doctrinal legal research method is used with literature study, in connection with the making of a pro forma share sale and purchase deed made before a notary. The typology of this research is analytical explanatory. The result of the analysis of this thesis is that the pro forma sale and purchase of shares made before a Notary becomes null and void because it violates the provisions regarding a lawful cause which is an objective condition of the agreement, because it is proven that there was an intentional mistake by PT WPE, PT NCE, DI and THL which causing losses to shareholders, by not paying off the share price. The role and responsibilities of a Notary are limited to the correctness of formal documents. The material truth contained in the deed is not the obligation of the notary, as long as the making of the deed by the notary has been carried out based on the applicable laws, especially UUJN and UUPT.

Abstrak :
Jual beli saham yang merupakan tindakan pengambilalihan perseroan terbatas harus memperhatikan pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kreditor dan mitra usaha, masyarakat dan kondisi persaingan usaha. Oleh karena itu, notaris harus cermat dalam menerapkan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam pembuatan akta jual beli saham tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai (i) kekuatan hukum Akta Jual Beli saham yang pembayarannya dilakukan berdasarkan termin dalam perjanjian pengambilalihan; dan (ii) bentuk kelalaian dan tanggung jawab notaris atas jual beli saham dalam pelaksanaan pengambilalihan PT PJA. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan menggunakan tipologi penelitian problem-solution yang dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian ini adalah: (i) ditandatanganinya Akta Jual Beli Saham yang pembayaran harga pembeliannya belum dilakukan berakibat jual beli saham dapat dibatalkan apabila terjadi wanprestasi ; dan (ii) bentuk kelalaian notaris dalam kasus ini adalah notaris lalai dalam meminta bukti pengumuman dalam surat kabar sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 127 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2014 jo. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena menyerahkan dokumen PT PJA kepada pihak ketiga yang bukan merupakan para pihak. Tanggung jawab Notaris atas kelalaian yang dilakukannya adalah tanggung jawab administratif dan tanggung jawab perdata berupa ganti rugi. Notaris diharapkan teliti dalam melihat suatu rangkaian transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh para penghadap yang datang kepadanya khususnya jika mengakibatkan peralihan pengendalian perseroan terbatas. ......The sale and purchase of shares which is an act of acquisition of a limited liability company must pay attention to minority shareholders, company employees, creditors and other business partners, the community and fair business competition. Therefore, the notary must be careful in applying the applicable legal rules in making the deed of sale and purchase of shares. The problems studied in this research are regarding (i) the legal force of the Share Purchase Deed whose payment is made based on the terms in the acquisition agreement; and (ii) the form of negligence and responsibility of the notary for the sale and purchase of shares in the implementation of the acquisition of PT PJA. This research is a normative juridical type using a problem-solution typology of research conducted by literature study to obtain secondary data. The results of this study are: (i) the signing of the Deed of Sale and Purchase of Shares for which payment of the purchase price has not been made will result in the sale and purchase of shares can be void in the event of default; and (ii) the form of negligence of the Notary in this case are the Notary is negligent in asking for proof of announcement in the newspaper as required by article 127 verse (2) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and has violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 of 2014 jo. Law Number 30 of 2004 for submitting PT PJA documents to third parties who are not parties. The Notary's responsibility for his negligence is administrative responsibility and civil liability in the form of compensation. Notaries are expected to be careful in understanding share sale and purchase transactions carried out by the parties who come to him, especially if it results in a transfer of control of a limited liability company.

Abstrak :
Yayasan diperbolehkan oleh Undang-undang Yayasan untuk mendirikan badan usaha. Hal tersebut menjadi dasar bagi suatu Yayasan untuk melakukan penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas. Penyertaan modal yang dilakukan oleh suatu Yayasan dapat dilakukan dalam hal menjadi pemegang saham dalam satu Perseroan Terbatas. Sebagai pemegang saham dalam perseroan, Yayasan tentunya memiliki hak sebagaimana yang dimiliki oleh pemegang saham suatu Perseroan Terbatas pada umumnya, salah satunya yaitu untuk menjual atau mengalihkan saham yang dimilikinya. Namun, terdapat beberapa larangan dalam kaitanya dengan pertanggungjawaban pengurus Yayasan untuk menghindari transaksi afiliasi yang disebabkan oleh adanya benturan kepentingan bagi Yayasan. Undang-undang Yayasan mengatur mengenai larangan untuk mengalihkan atau membagikan kekayaan Yayasan kepada Organ Yayasan serta untuk mengadakan perjanjian dengan yang terafiliasi dengan Organ dan Karyawan Yayasan. Pertama-tama, tesis ini membahas permasalahan mengenai keadaan dimana suatu transaksi dapat dikatakan sebagai benturan kepentingan bagi Yayasan. Yang kedua tesis ini membahas permasalahan mengenai peran dan tanggung jawab dari seorang Notaris dalam hal terdapat benturan kepentingan dalam transaksi jual beli saham antara suatu Yayasan dengan Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini merupakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif-analitis yang menggunakan jenis data sekunder. Transaksi jual-beli saham yang dilakukan dalam kasus ini merupakan transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan yang dilarang oleh Yayasan. Notaris dalam transaksi jual-beli saham berperan untuk memberikan penyuluhan hukum, pemeriksaan warkah sampai pada pembuatan akta pemindahan hak atas saham. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam kaitannya dengan perbuatan notaris pengganti akibat batalnya akta pemindahan hak atas saham yang telah dibuat olehnya. ......A Foundation is allowed by Law to participate in a business activity. This becomes the legal basis for a foundation to put its investment in a Limited Liability Company. Equity participation might be done by any Foundation, by becoming a Shareholder. As shareholder, Foundation certainly has the rights that are given by the Company Law such as to sell and transfer its own shares. However, there are several prohibitions in relation to the accountability of Foundation management to avoid any kind of affiliated transaction caused by conflict of interest transaction. Foundation law regulates the prohibition of transferring or distributing Foundation assets to any Foundation Organs as well as entering into agreements with those affiliated Organs or Employees. Firstly, the author would discuss issues regarding transaction defined as a conflict of interest transaction for a Foundation in the context of Foundation Law. Secondly, the author would discuss regarding the role and responsibility of a Notary if there is a conflict of interest detected in a share sale and purchase transaction between a Foundation and a Limited Liability Company. Research method used by the Author in drawing up this research is a normative juridical with descriptive-analytic typology using secondary data types. The Share sale and purchase transaction conducted in this case in an affiliated transaction containing a conflict of interest in it. It is prohibited by the foundation law. A notary, in the context of share sale and purchase transaction, plays a role to provide legal counselling, examining required documents and drawing a notarial deed. Notary can be held liable in relation to the act of the substitute notary due to the cancellation of the share sale and purchase deed made by the substitute notary.