Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai klausula dalam perjanjian pengikatan jual beli,khususnya mengenai masalah kesesuaian isi perjanjian dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dan perlindungan terhadap pembeli rumah susun. Penelitianini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Rumah susun berkembangdari tuntutan kebutuhan akan tempat tinggal di kota besar tidak diimbangi denganketersediaan tanah dan harga tanah yang mahal. Penjualan sebelum pembangunanselesai dimungkinkan dengan melakukan perjanjian pengikatan jual beli. Bentukperjanjian tersebut sudah disiapkan oleh pengembang. Akibatnya, pembeli harusmenerima perjanjian tersebut. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwaterdapat beberapa klausula yang kurang memberikan perlindungan hukum kepadapembeli rumah susun.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the binding clauses in the preliminary sale and purchaseagreement, particularly on the congruence of the agreement with the legislation andthe legal protection of the buyers. This research used juridical norms approach asresearch method. The growing demands of housing in big city are not supported withthe availability of the land and expensive land prices. It is possible to do preliminarysale before the development is completed by signing the preliminary sale andpurchase agreement. The agreement has been prepared by the developer in standardform contact. As a result, the buyers must accept the agreement as is. The researchconcluded that some clauses are not complying with the legislation yet and notprovide sufficient legal protection to the apartment buyers.;This thesis discusses the binding clauses in the preliminary sale and purchaseagreement, particularly on the congruence of the agreement with the legislation andthe legal protection of the buyers. This research used juridical norms approach asresearch method. The growing demands of housing in big city are not supported withthe availability of the land and expensive land prices. It is possible to do preliminarysale before the development is completed by signing the preliminary sale andpurchase agreement. The agreement has been prepared by the developer in standardform contact. As a result, the buyers must accept the agreement as is. The researchconcluded that some clauses are not complying with the legislation yet and notprovide sufficient legal protection to the apartment buyers.;This thesis discusses the binding clauses in the preliminary sale and purchaseagreement, particularly on the congruence of the agreement with the legislation andthe legal protection of the buyers. This research used juridical norms approach asresearch method. The growing demands of housing in big city are not supported withthe availability of the land and expensive land prices. It is possible to do preliminarysale before the development is completed by signing the preliminary sale andpurchase agreement. The agreement has been prepared by the developer in standardform contact. As a result, the buyers must accept the agreement as is. The researchconcluded that some clauses are not complying with the legislation yet and notprovide sufficient legal protection to the apartment buyers., This thesis discusses the binding clauses in the preliminary sale and purchaseagreement, particularly on the congruence of the agreement with the legislation andthe legal protection of the buyers. This research used juridical norms approach asresearch method. The growing demands of housing in big city are not supported withthe availability of the land and expensive land prices. It is possible to do preliminarysale before the development is completed by signing the preliminary sale andpurchase agreement. The agreement has been prepared by the developer in standardform contact. As a result, the buyers must accept the agreement as is. The researchconcluded that some clauses are not complying with the legislation yet and notprovide sufficient legal protection to the apartment buyers.]"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang peranan Notaris dalam pembuatan Akta PPJB atasrumah susun. Pembahasan tersebut meliputi perlindungan hukum yang diberikanoleh peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap perjanjian pengikatanjual beli rumah susun baik secara dibawah tangan dan secara akta otentik. Pokokpermasalahan dalam penelitian ini dijawab dengan menggunakan metodepenelitian Yuridis Normatif dengan Analisa Kualitatif dengan cara mempelajaridata-data sekunder yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Hasilpenelitian menyarankan bahwa perjanjian pengikatan jual beli bawah tangan harusmemenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang apabila tidak sesuaidengan peraturan perundang-undangan maka berarti pelaku melawan undang-undang yang berlaku.

---

ABSTRACTThis thesis discuss on the Notary role on making Binding Purchase AgreementDeed for flat buyer. Discussion shall surface on the legal protection given by theenforced law in Indonesia to the Binding purchase agreement for flat buyer. Thisresearch is using Yuridif Normative research method with Qualitative Analysisdone by studying secondary data which supports the discussion. Given argumentsand reasons, the researcher concludes and suggests that Binding Purchaseagreement that being sign must meet the condition spesific by law if it doesnt thencan be interpret againt law."

"Skripsi ini membahas tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli menurut UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun khususnya Pasal 43 ayat (2) huruf c, dimana dalam pasal ini lebih menekankan secara jelas dan tegas akibat hukum yang akan dihadapi oleh pihak pengembang atau developer bila dalam melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal tersebut diatas maka dikenakan sanksi pidana dan admistratif bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Walaupun dalam PPJB tersebut pihak pengembang (developer) membuat suatu klausula atau pasal pengabaian untuk menghindarkan pasal 43 ayat (2) huruf c maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut melanggar UU Rumah Susun No. 20 Tahun 2011 karena UU ini bersifat Imperatif atau bersifat memaksa sehingga akibat hukum yang timbul adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam hal ini pihak developer dengan pembeli satuan rumah susun batal demi hukum yang memiliki akibat tidak adanya hak dan kewajiban yang timbul dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sehingga secara otomatis para pihak yang merasa dirugikan tidak dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan. Selain itu dalam Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan akibat hukum yang sama dengan UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun apabila klausula baku yang melanggar Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

---

This paper discusses about Conditional Sale and Purchase Agreement as defined by Law No. 20 of 2011 on Apartment specifically Article 43 paragraph (2) letter c, upon which it focuses clearly and strictly on the legal consequences to the developer which may arise from non-compliance with the provisions of the article which include criminal and administrative penalty against the defaulting party. Although Conditional Sale and Purchase Agreement allows the developer to make a clause or article on waiver of Article 43 paragraph (2) letter c, the Conditional Sale and Purchase Agreement is contrary to the Apartmen Law No. 20 of 2011 as it is imperative or coercive, thus, as a legal consequence, agreement entered into by the parties, the developer and purchaser of apartment unit, will be rendered null and void, thus depriving the rights and obligations of the parties to the agreement. The affected parties may consequently institute claims to the court. In addition, Article 18 paragraph (3) UU No. 8 of 1999 on Consumer Protection provides the same legal consequence as those imposed by Law No. 20 of 2011 on Apartmen Law if the standard clause which is in conflict with Article 18 paragraph (1) and paragraph (2) is rendered null and void."

"Izin AMDAL yang belum Terbit menyebabkan pembatalan PPJB Rusun baik yang dibuat di hadapan Notaris maupun di bawah tangan. Rumusan masalah adalah implikasi hukum pembatalan PPJB Rusun berdasarkan hukum pertanahan Indonesia. Penelitian ini juga menjawab mengenai analisis pertimbangan hakim atas pembatalan PPJB Rusun sebagai upaya hukum atas Izin AMDAL yang belum terbit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 3870 K/Pdt/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan menganalisis data sekunder dengan menggunakan bahan hukum kepustakaan terkait transaksi jual beli, PPJB, dan Rusun. Hasil Penelitian ini menjelaskan implikasi hukum pembatalan PPJB Rusun berdasarkan hukum pertanahan Indonesia dan kesesuaian kasus posisi, amar putusan, serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3870 K/Pdt/2022 yang ditelusuri berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rusun, Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PT SLD memenuhi persyaratan administratif untuk kepentingan konstruksi pembangunan Rusun Komersial CL. Namun, tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan ekologis, khususnya kepemilikan izin AMDAL. Dalam hal terdapat permohonan permintaan pembuatan PPJB atas bangunan Rusun yang konstruksi pembangunannya belum mencapai minimum keterbangunan sebesar 20% (dua puluh persen) dan persyaratan lainnya, Notaris dapat menolak permintaan tersebut karena belum memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai UU Rusun.

---

Unissued EIA permit leads to the cancellation of flat sales and purchase agreement made either in front of a Notary or privately. The core problem lies in the legal implications of canceling these SPAs in accordance with Indonesian land law. This research delves into the analysis of the judge's considerations regarding the cancellation of flat SPAs as a legal remedy for the absence of an EIA permit, as per Supreme Court Decision 3870 K/Pdt/2022. Employing a doctrinal research approach, this study scrutinizes court verdicts by examining legal materials related to real estate transactions, SPAs, and flats. The findings of this research shed light on the legal repercussions of canceling flat SPA under Indonesian law. The study also assesses the congruence of the case, the verdict, and the judge's considerations in Supreme Court Decision No. 3870 K/Pdt/2022. This analysis is rooted in Law No. 20 of 2011 concerning Flats, Government Regulation No. 13 of 2021 regarding the Implementation of Flats, and the Civil Code. PT SLD has met the administrative requirements for constructing CL Commercial Flats but falls short in terms of meeting the technical and ecological requirements, notably the possession of an EIA permit. If there is a request to create an SPA for a flat building that hasn't yet achieved the minimum buildability threshold of 20% (twenty) percent and other requirements, the Notary is within their rights to reject the request due to non-compliance with the Flat Law."

"Tesis ini membahas mengenai putusan-putusan pengadilan yang menentukan kekuatan hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas satuan rumah susun dalam hal developer wanprestasi berdasarkan studi putusan-putusan pengadilan. Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) dalam pengaturannya, memberikan celah bagi developer untuk membuat PPJB di bawah tangan. Diikuti dengan lahirnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah yang dalam pengaturannya, mengharuskan PPJB dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi perspektif pengadilan memandang kekuatan hukum PPJB atas satuan rumah susun terhadap developer yang melakukan wanprestasi dan perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah susun dengan PPJB yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskrpitif analitis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perspektif pengadilan menentukan PPJB sebagai perjanjian yang sah menurut hukum. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh pembeli satuan rumah susun terhadap developer yang wanprestasi dapat berupa ganti rugi, dapat pula berupa pemenuhan perjanjian apabila hal tersebut dimungkinkan dengan diikuti adanya denda keterlambatan dari developer.

---

This thesis discusses about court decisions on the legal force of apartment sale and purchase agreement towards developer who breach the contract based on study of court verdicts. Law No. 20 of 2011 concerning Apartment, provide a gap for developers to make the sale and purchase in an under hand, meanwhile after the promulgation of Ministerial Regulation No. 11 of 2019 concerning The System of House Sale and Purchase Agreement, required the sale and purchase agreement should be made and signed in front of a Public Notary. The issues raised in this study include court perspective in seeing the legal force of apartment sale and purchase agreement towards developer who breach the contract, also the legal protection towards the purchaser with only sale and purchase agreement on their hand. This research is using normative juridical method with descriptive analytical research typology. The results of this study are the court perspective decide that the sale and purchase agreement as a legitimate contract by law. About the legal protection that purchaser of a apartment can get towards developer who breach the contract can be a compensation, it also can force developer to fulfill the agreement followed by paying late fees."

"Keterbatasan lahan dan kebutuhan vital rakyat akan perumahan mendorong pembangunan rumah susun saat ini berkembang dengan pesat di kota-kota besar khusunya di DKI Jakarta. Rumah susun dengan fasilitas dan dan spesifikasi unit yang dibangun dengan standar menengah keatas lebih popular dengan sebutan apartemen oleh masyarakat luas. Apartemen dibangun oleh developer dan berpindah haknya kepada pembeli melalui serangkaian proses jual beli. Pada kebanyakan apartemen yang dibangun di Jakarta rangkaian proses jual beli tersebut telah dimulai bahkan sebelum apartemen itu mulai dibangun sehingga diperlukan pengikatan jual beli sebelum dilaksanakan jual beli. Demikian pula pada Apartemen Maple Park Jakarta Utara. Proses jual beli pada Apartemen Maple Park Jakarta Utara didahului oleh penandatangan perjanjian pengikatan jual beli apabila calon pembeli telah membayar harga pengikatan minimal dua puluh persen dari seluruh harga pengikatan. Kemudian apabila calon pembeli ingin menempati unit yang dipesannya namun ia belum melunasi harga pengikatan maka harus menandatangani perjanjian pinjam pakai.Untuk menganalisa permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan metode deskriptif analitis dan data yang di peroleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Penjualan satuan rumah susun sebelum diperoleh ijin layak huni adalah melanggar pasal 18 undang-undang rumah susun nomor 16 tahun 1985 namun dalam kepmen negara perumahan rakyat nomor 11/KPTS/1994 mengatur bahwa jual beli tetap dapat dilaksanakan namun dengan didahului pengikatan jual beli. Penggunaan perjanjian pinjam pakai dalam proses jual beli pada Apartemen Maple Park tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan pasal 1740 Kitab Undang-Undang Perdata yang mendefinisikan bahwa pinjam pakai adalah perjanjian sepihak dimana pihak yang satu menyerahkan penguasaan atas suatu barang secara cumacuma sedangkan pada perjanjian pinjam pakai Apartemen Maple Park mensyaratkan bahwa selama pinjam pakai berlangsung calon pembeli harus melunasi angsuran kepada developer.

---

Limited land and vital needs of the people for residential units will encourage the development of residential flats is currently growing rapidly in big cities especially in DKI Jakarta. Flats with facilities and specification units are built with high standards and above is more popular as the apartment by the public. Apartments built by developers and move its right to the buyer through a series of buying and selling process. In most apartments are built in Jakarta a series of buying and selling process has been started even before the apartment was built so it is necessary in the binding sales and purchase prior to the sale and purchase. Likewise, at Maple Park Apartments in North Jakarta. The process of buying and selling at Maple Park Apartments in North Jakarta is preceded by the signing of the sales and purchase agreement if the prospective buyer has paid the price of the binding of at least twenty percent of the total price of the binding. Then, when prospective buyers want to occupy the unit had ordered but not yet paid the redemption price he had to sign a lend use agreement.To analyze these problems is descriptive analytical research method and data obtained were analyzed using a qualitative approach. Sales of apartment units before a suitable for habitation permit is obtained is violating article 18 of law number 16 in 1985 flats but the secretary of public housing decree number 11/KPTS/1994 states that the sale and purchase can still be yet to be preceded in the purchase by binding sale and purchase agreement. Use of lend use agreements in the process of buying and selling at Maple Park Apartments are not appropriate because it is not in accordance with article 1740 Book of Civil Law which defines that lend use is a unilateral agreement whereby one party that gave possession of the goods free of charge while in agreement Maple Park Apartments lend use requires that lend use during ongoing prospective buyer must repay the installments to the developer."

"Seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian dan industri di Kota Batam, kebutuhan akan perumahan dan pemukiman pun semakin meningkat. Dengan ketersediaan lahan yang semakin terbatas, para developer mulai melakukan pembangunan atas rumah-rumah susun yang lebih efisien dalam penggunaan ruang dan tanah. Tetapi dalam praktek jual beli rumah susun tersebut, terdapat kecenderungan terjadinya pelanggaran hukum. Dalam kasus Rumah Susun Windsor Phase Batam adalah bahwa unit Rumah Susun telah diperjualbelikan sebelum pembangunan Rumah Susun tersebut selesai dan dapat diperjualbelikan berdasarkan Undang-Undang Rumah Susun. Tesis ini membahas tentang bagaimana dengan penjualan rumah susun yang dilakukan atas dasar tanah bersama yang belum bersertipikat, pelanggaran hukum apa saja yang terjadi, serta solusi bagi para pemilik unit rumah susun dalam kaitannya dengan kasus jual beli rumah susun Windsor Phase Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris dengan hasil berupa laporan penelitian bersifat preskriptif. Dengan tujuan memperoleh kesimpulan mengenai pelanggaran hukum apa saja yang terjadi dalam kasus jual beli rumah susunWindsor dan apa langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh para pemilik unit rumah susun Windsor untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dalam kepemilikan atas objek yang bersangkutan.

---

The development of Batam in the economy and industrial sector, escalated the housing and habitation needs. With the availability of lands are likely more limited now, the developers began to establish the construction of condominium which are more efficient in the use of space and land. But in the practice of buying and selling the condominium units, there is a tendency of violating the law. The case of Windsor Phase Batam Condominium is the units have been sold prior to the construction of the condominium completed and can be marketed under the Undang-Undang Rumah Susun or the Condominium Law. This thesis is discussing about what if the flats are being sold prior to having a certificate of condominium unit, what are the violations that happened during the sales of the condominium units, as well as the solutions for the owner of the condominium units in the relation of the case of the sales of Windsor Phase Condominiums. The research method is qualitative analysis with juridical-empirical approach to reach a prescriptive report, with the purpose of obtaining the legal conclusions regarding any violations that occur in the case of the sales of Windsor Phase Condominiums and the actions that can be taken by the owners of the units of Windsor Phase Condominium to obtain a legal certainty in the ownership of the related object."