Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai studi perbandingan pengaturan joint ventures di Indonesia dengan beberapa yurisdiksi lain, yaitu Jepang, Singapura, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Studi perbandingan pengaturan joint ventures tersebut terutama ditinjau dari aspek hukum persaingan usaha. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan obyek penelitian berbasis norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang sudah secara kongkrit ditetapkan oleh hakim dalam kasus-kasus yang diputuskan di pengadilan. Pengaturan joint ventures dari aspek persaingan usaha di yurisdiksi tersebut belum dilakukan secara khusus melalui suatu undang-undang tersendiri, namun biasanya tersirat dalam pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat dan antimonopoli. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya Pemerintah Republik Indonesia mempertimbangkan untuk melakukan pengaturan secara khusus mengenai kerja sama antar pelaku usaha dalam bentuk joint ventures melalui peraturan perundang-undangan tersendiri. Pengaturan mengenai joint ventures tersebut sebaiknya menyelaraskan prinsip kebebasan berkontrak oleh para pihak dalam pembentukan joint ventures dengan aspek hukum persaingan usaha dan hukum perusahaan. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan mendorong terciptanya persaingan usaha secara sehat serta mencegah timbulnya praktek monopoli dalam kerja sama antar pelaku usaha melalui pembentukan joint ventures. ......This thesis discusses comparative study among some countries, which compare Indonesian joint ventures regulation with other jurisdiction from other countries, such as Japan, Singapore, United States of America, and European Union. This comparative study is reviewed from competition law aspect. This research employs descriptive research method with qualitative approach. To be more specific, this research employs normative research method. This research adapts legal norms for the object of research in legislation. In addition, the cases have been concretely established by the judge and have been decided in the court. Joint ventures regulation from business competition aspect has not been performed particularly through its own legislation but it is generally implicit in the regulation of an unfair business and anti-monopoly. The result of the research suggest that Indonesian Government should consider doing a special arrangement of cooperation among business in the form of joint ventures through its own legislation. Joint ventures regulation should adapt the principle of contractual freedom by the parties in establishing of joint ventures to legal aspect competition and corporate law. This is aims to ensure legal certainty and encourage a fair competition. In addition, this can prevent monopolistic practice in partnership or business through the establishment of joint ventures.

Abstrak :
[Managers in international joint ventures work with resources contributed by investors from multiple nationalities. Fan Wu shows through a series of experimental studies among students and managers from China, South Korea, Germany, and the USA that cultural affinity between the manager and one of the investors and career perspectives with one of the investors are strongly motivating managers to make biased decisions. The two mechanisms can be used to balance each other out in staffing key positions in international joint ventures for optimal control over managerial decisions., Managers in international joint ventures work with resources contributed by investors from multiple nationalities. Fan Wu shows through a series of experimental studies among students and managers from China, South Korea, Germany, and the USA that cultural affinity between the manager and one of the investors and career perspectives with one of the investors are strongly motivating managers to make biased decisions. The two mechanisms can be used to balance each other out in staffing key positions in international joint ventures for optimal control over managerial decisions.]

Abstrak :
Akuisisi saham perusahaan merupakan strategi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi pasar. Akuisisi saham perusahaan tersebut dapat menciptakan efisiensi atau justru menciptakan abuse of market power di pasar bersangkutan. Untuk mencegah terjadinya abuse of market power dari suatu akuisisi saham perusahaan perlu dilakukan merger control oleh otoritas persaingan usaha. KPPU melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo PP No. 57 Tahun 2010 mengatur tentang kewajiban pemberitahuan atas akuisisi saham perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu. Perubahan pengendali merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi akuisisi saham perusahaan. Perusahaan patungan merupakan perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Penentuan pelaku usaha pengendali pada perusahaan patungan merupakan hal yang penting untuk didefinisikan terkait dengan merger control yang dilakukan oleh KPPU. Untuk mendefinisikan pelaku usaha pengendali pada perusahaan patungan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyatakan terdapat beberapa aspek hukum dan ekonomi yang dapat digunakan oleh KPPU untuk menentukan pelaku usaha pengendali pada perusahaan patungan yang kemudian dapat digunakan sebagai salah satu metode dalam penerapan PP No. 57 Tahun 2010 pada akuisisi saham perusahaan patungan

---

Acquisition of shares is a business strategy to pursue market expansion. Acquisition of shares can create efficiencies or create abuse of market power in the market. To prevent abuse of market power, the competition authorities make merger control regulation. KPPU through Act number 5 year 1999 jo Government Regulation number 57 year 2010 regulating the obligation of notification of shares acquisition. Change of control is one thing that must be met in a transaction of shares acquisition. Joint ventures company is a company founded by two or more business actor to conduct certain business activities. Controlling parties on joint ventures is an important thing to be defined relating to merger control carried out by KPPU. To define the controlling parties on joint ventures are used normative juridical research method that uses the legislation approach. The results of this study states there are some aspects of the law and economics that can be used by the Commission to determine the controlling businesses in a joint venture that can then be used as one of the methods in the application of PP 57 Year 2010 on the acquisition of joint stock company.

Abstrak :
Proyek konstruksi harus diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, hal ini merupakan pekerjaan yang sulit untuk dicapai karena kerumitannya, melibatkan banyak pihak dan lingkungan yang dinamis. Karakteristik proyek konstruksi yang penuh dengan berbagai risiko mengharuskan kontraktor untuk cepat beradaptasi dengan berbagai dinamika perubahan, di mana salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan membentuk Kerja Sama Operasi. Dengan berbagai risiko, konstruksi selalu terbuka untuk kemungkinan terjadinya perselisihan, sehingga perlu untuk merancang konsep manajemen klaim dalam Kerja Sama Operasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus penanganan klaim proyek Kerja Sama Operasi di PT X dengan menganalisis faktor-faktor yang mendominasi klaim proyek yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Dengan memperoleh faktor risiko dominan dalam pelaksanaan klaim proyek Kerja Sama Operasi, temuan penelitian akan digunakan untuk menghindari terjadinya penolakan klaim yang selanjutnya dikembangkan menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) klaim Kerja Sama Operasi di PT X untuk membantu kontraktor meraih target klaim. ......Construction projects should be completed according to a predetermined schedule, this is a work that is difficult to achieve because of its complexity, involves many parties and a dynamic environment. The characteristics of construction projects that are full of various risks require the contractor to quickly adapt to the various dynamics of change, where one of the efforts made to deal with these challenges is to establish Joint Ventures. With a variety of risks, the construction is always open to the possibility of disputes, so that it is necessary to design a claim management concept in the Joint Ventures project to obtain success in its implementation. The method used in this research is a case study of handling claim of Joint Ventures projects at PT X by analyzing the factors that dominate the project claims obtained from previous research. By obtaining the dominant risk factors in achieving the Joint Ventures project claim target, finding activities will be prepared to eliminate the occurrence of claims rejection. Throughout this research, the findings revealed that, establish provisions on limitation of intervention by the parent company of both parties, prepare clear coordination pattern regarding job allocation sharing between each member, clarifying the duration of approval drawings by the owner, determine the responsibility party in working on the design and its changes, prepare personnel who are experienced in detecting claims during the execution of work, and more finding activity which are developed into Standard Operational Procedures (SOP) claims of Joint Ventures at PT X to support contractors reach claim target.

Abstrak :
This book focuses on the expansion beyond the boundaries of the single firm and multi-firm networks, to include, for example, community-based organization designs. A community is a connected set of firms; the connections can take on many different dimensions. For organization design theory, community-based organizations have many implications. For one, organization design theory has to identify and describe designs that enhance collaborative behavior among firms without restricting the ability of the individual firm to continue to compete within its own marketplace. Moreover, organization design theory also has to identify and describe information processing strategies and designs that allow the continuous generation, sharing, and application of existing information and knowledge.

Abstrak :
Industri leasing di Indonesia merupakan industri yang relatif baru dan sangat berpotensi di saat ini dan di masa mendatang. Industri ini memiliki aspek akuntansi dan perpajakan yang baru dan semakin rumit, karena itu pemahaman teori dan praktek akuntansi dan perpajakan industri ini menjadi menarik. Penelitian dilakukan dengan tiga pendekatan utama, yaitu; penelitian kepustakaan atas teori-teori akuntansi dan perpajakan sewagunausaha, penelitian lapangan dengan mengadakan pengumpulan informasi dari praktisi usaha, dan yang terakhir melakukan wawancara ahli, yaitu pengumpulan pendapat-pendapat para ahli dibidang akuntansi dan perpajakan industri ini. Penulis juga menyebarkan sekitar 100 questionaire ke perusahaan-perusahaan leasing. Penyempitan studi pada Joint Venture Company (JVC) dilakukan karena sampai dengan saat ini JVC mendominasi industri sewagunausaha hampir dalam segala aspek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman-pedoman yang telah dibuat umumnya telah dapat menjawab kebutuhan praktek dan telah dilaksanakan oleh para praktisi, meskipun terdapat perbedaan interpretasi di antara mereka dalam sebagian pedoman akuntansi dan perpajakan tersebut. Pedoman akuntansi dan perpajakan leasing Indonesia memiliki sedikit perbedaan konsep dengan pedoman akuntansi dan perpajakan luar negeri (Internasional). Beberapa catatan atas kelemahan-kelemahan pedoman yang dibuat ditemukan. Selain itu, diketahui terdapat transaksitransaksi lease khusus yang belum terjangkau pedorrian yang telah dibuat. Kesimpulan umum untuk aspek akuntansi menunjukkan bahwa penggolongan transaksi lease kedalam operating dan finance lease sudah cukup baik namun memerlukan pembenahan dalam pengkriteriaan penggolongan, penjabaran akuntansi transaksi sales typed lease, syndicated lease dan leverage lease serta pengaturan akuntansi atas transaksi lease khusus. Untuk aspek perpajakan, perbaikan defenisi, pengkriterian operating dan finance lease sangat diperlukan. Penegasan mengenai status usaha dan jasa operating dan finance lease perlu dilakukan pemerintah. Konflik mengenai penghapusan barang modal obyek operating lease juga harus dituntaskan. Saran utama penulis adalah menyangkut penyeragaman perlakuan akuntansi dan perpajakan transaksi lease terutama kedalam konsep-konsep akuntansi yang diterima umum.