Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kasus antara Karaha Bodas Company LLC (KBC) dengan PERTAMINA berawal dari ditandatanganinya Joint Operation Contract (JOC) antara KBC dan PERTAMINA pada tahun 1994. Namun pada pertengahan jangka waktu perjanjian tersebut, Indonesia telah mengalami krisis ekonomi sehingga Indonesia meminjam dana dari International Monetary Fund (IMF). IMF mensyaratkan agar Pemerintah Indonesia menangguhkan beberapa proyek di Indonesia, salah satunya adalah Proyek Karaha Bodas dengan mengeluarkan Keputusan Presiden. KBC yang merasa dirugikan menggugat PERTAMINA ke Arbitrase Jenewa, Swiss. Namun PERTAMINA dapat mengajukan pembelaan atas dasar force majure. Dalam hal ini Keputusan Presiden dapat mengintervensi perjanjian. Keputusan Presiden dalam hal ini merupakan wewenang atribut. ......The case between Karaha Bodas Company LLC (KBC) and PERTAMINA started from the signing of the Joint Operation Contract (JOC) between KBC and PERTAMINA in 1994. But in the mid-term of the agreement, Indonesia had economic crisis that had to borrow funds from the International Monetary Fund (IMF). The IMF required that the Government of Indonesia had to suspend some projects in Indonesia, one of which was Karaha Bodas project by issuing the Decree of Presidential. Therefore, KBC sued PERTAMINA on the basis of defult, to arbitration Geneva, Switzerland. PERTAMINA unable to performed obligations due to the issuance of Presidential Decree in order to conduct a defense on the basis of force majeure. In this case, it may intervene in the agreement because of the attribute authority of President.

Abstrak :
ABSTRAK
Saat ini terdapat perbedaan pendapat tentang kewajiban Kontraktor di bidang panas bumi untuk melakukan kewajiban participating interest dan kewajiban bonus produksi. Skripsi ini membahas apakah kewajiban participating interest menurut Permentamben No. 10 Th. 1981 dan kewajiban bonus produksi menurut UU No. 21 Tahun 2014 adalah kewajiban yang sama. Selain itu, apakah Kontraktor dalam JOC Sarulla juga wajib melaksanakan kewajiban bonus produksi menurut UU No. 21 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban participating interest menurut Permentamben No. 10 Th. 1981 dan kewajiban bonus produksi menurut UU No. 21 Tahun 2014 merupakan kewajiban yang berbeda. Perbedaan ini didasarkan pada tujuannya, subyek yang menerima manfaatnya, dan syaratnya. Oleh karena itu, kontraktor juga wajib memberikan bonus produksi selain kewajiban participating interest. Adapun Kontraktor dalam JOC Sarulla wajib memberikan produksi menurut UU No. 21 Tahun 2014 karena berdasarkan asas kedaulatan, Kontraktor yang merupakan pihak dalam JOC Sarulla tetap terikat dengan ketentuan dalam hukum nasional dan perubahannya sesuai dengan tempat pelaksanaan kontrak. Namun, Pertamina tidak dapat mengubah JOC Sarulla kontrak secara sepihak. Tetapi, berdasarkan paham rebus sic stantibus yang menyatakan bahwa dalam hal salah satu pihak sulit melaksanakan kewajibannya, pihak tersebut dapat meminta dilakukannya negosiasi ulang dan memasukkan ketentuan baru. Dalam hal ini, dengan terbitnya UU Panas Bumi ini adalah suatu perubahan keadaan yang menyebabkan Pertamina juga tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam kontrak. Oleh karena itu, agar Pertamina dapat melaksanakan kewajibannya dalam kontrak dan kontraktor dapat dibebankan kewajiban baru menurut UU No. 21 Tahun 2014 maka kontrak perlu di negosiasi ulang.

---

ABSTRACT
Currently, there is a different opinion regarding the Contractor's obligation in geothermal sector to perform the obligations of participating interest and to provide a production bonuses. This paper analyzes whether the obligations of participating interest according to Permentamben No. 10 Yr. 1981 and obligation of production bonuses according to Law No. 21 Yr. 2014 is the same obligation. Furthermore, whether the Contractor in JOC Sarulla also required to perform the obligations of production bonus according to Law No. 21 Yr. 2014. This paper used normative juridical research. The results showed that the obligations of participating interest by Permentamben No. 10 Yr. 1981 and production bonus obligations according to Law No. 21 Yr. 2014 is a different obligation. The difference is based on the objective, the subject receives the benefits, and the conditions. Therefore, contractors are also required to provide a production bonus in addition to the obligations of participating interest. The Contractor shall provide the JOC Sarulla production according to Law No. 21 Yr. 2014 because based on the principles of sovereignty, the Contractor which are parties to the JOC Sarulla remains bound by the provisions of national law and its changes in accordance with a contract execution. Nevertheless, Pertamina can not change JOC Sarulla contract unilaterally. However, based on the rebus sic stantibus principle which states that in case one of the parties is difficult to perform its obligations, such parties can request a renegotiation and inserting new provisions. In this case, with the enactment of Law No. 21 Yr. 2014 is a change in the circumstances that led Pertamina also not be able to perform its obligations under the contract. Therefore, in order that Pertamina can perform its obligations under the contract and the contractor be charged on new obligations under the Law No. 21 Yr. 2014, the contract needs to renegotiating.