Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai adanya perkara No. 92/Pdt.G 2016/PA.Mn yang berkaitan dengan rahasia bank yang di dalamnya terdapat kesulitan dalam pembukaan rahasia bank yang berkaitan dengan harta bersama sehingga rumusan masalahnya adalah mengenai mekanisme dalam membuka rahasia bank untuk pembagian harta bersama dan implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 64/PUU-X/2012 dalam P utusan No. 92/Pdt.G 2016/PA.Mn . Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder sendiri adalah data yang penulis dapatkan melalui kepustakaan yang terdapat juga perundangundangan, teori-teori hukum, dan wawancara sebagai sumber utama. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif, preskriptif, dan evaluatif. Simpulan yang didapat adalah mekanisme pembukaan rahasia bank harus merujuk kepada undang-undang perbankan dan putusan mahkamah konstitutsi dan kedua bahwa putusan No. 92/Pdt.G 2016/PA.Mn telah mengimplementasikan kedua ketentuan tersebut Namun sangat disayangkan bahwa pengecualian untuk pembagian harta bersama hanya terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 64/PUU-X/2012 yang saran dari penulis adalah perlunya memasukan pengecualian ke dalam Undang-Undang Perbankan

---

This thesis will discuss the regarding verdict no 92/Pdt.G/2016/PA.Mn that is related bank secrecy in which there are difficulties regarding information relating with bank secrecy hence, the research questions in this thesis are the mechanism in customer banking data in divorce cases related to joint marital property based on laws in Indonesia and the implementation of disclosure of bank secrecy in in verdict No. 92/Pdt.G/2016/PA.Mn compared to Constitutional Court Decision No. 64/PUU-X/201. The writing of this thesis uses a normative juridical research method that is reviewing through legislation and legal theories and jurisprudence that are relevant to the problems examined by the author. The author in writing this thesis uses secondary data, which is literature, legislations, legal theories, and interview as a primary source. The research specifications used by the author in writing this thesis are descriptive, prescriptive, and evaluative research. The conclusion obtained are that the mechanism for opening bank secrecy must refer to banking laws and the constitutional court's decision and secondly that decision No. 92 / Pdt.G 2016 / PA.Mn has correctly implemented the two provisions. However, the author suggests that the exception in bank secrecy principle is included in the new amendment of banking law to strengthen its legal status

"

"Perkawinan akan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap hadirnya harta bersama. Harta bersama dalam hal ini tidak hanya mencakup aktiva, namun juga mencakup pasiva atau utang bersama. Tidak jarang apabila terdapat suatu objek berupa harta bersama yang dijadikan sebagai jaminan untuk suatu utang bersama berupa perjanjian kredit yang dilakukan dengan pihak bank. Apabila objek yang hendak dijadikan jaminan berupa tanah beserta dengan bangunan di atasnya, maka pembebanan jaminan dapat dilakukan dengan lembaga jaminan hak tanggungan. Suatu permasalahan akan timbul ketika perkawinan harus berakhir karena adanya perceraian. Sama halnya dengan perkawinan, perceraian pun akan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap harta dan utang bersama. Setelah perceraian, harta dan utang bersama seharusnya dibagi dengan besaran yang sama untuk suami dan istri. Akan tetapi, dalam praktiknya bisa saja terdapat salah satu pihak yang hanya menginginkan harta bersama tanpa mengingat bahwa harta sebagaimana dimaksud masih menjadi objek jaminan atas utang bersama berupa perjanjian kredit yang pernah dilakukannya. Keadaan demikian pun sejatinya tercermin dalam Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg. Dalam menganalisis keadaan demikian, Penulis menggunakan metode penelitian doktrinal sehingga menghasilkan penulisan yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pembagian harta bersama yang objeknya masih menjadi jaminan untuk utang bersama tidak selalu dibagi dengan bagian yang sama besarnya untuk suami dan istri ketika mereka bercerai. Keadaan demikian jelas berbeda dengan ketentuan pembagian harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

Marriage will have legal consequences on the presence of joint marital property. Joint marital property in this case does not only include assets but also includes liabilities or joint debts. It is not uncommon for there to be an object in the form of joint marital property that is used as guarantee for a joint debts in the form of a credit agreement with the bank. If the object to be used as a guarantee is in the form of land along with the building on it, then the guarantee can be done with the institution of mortgage rights. A problem will arise when a marriage must end due to divorce. Similar to marriage, divorce will also have legal consequences on joint assets and debts. After divorce, joint assets and debts should be divided equally for husband and wife. However, in practice, there can be one party who only wants the assets without considering that the property in question is still an object of guarantee for joint debt in the form of a credit agreement. This situation is reflected in Decision Number 130/Pdt.G/2019/PN Kpg. In analyzing this situation, the author uses a doctrinal research methods to produce analytical descriptive writing. The results of the research show that the division of joint marital property whose object is still guaranteed for joint debt is not always divided into equal parts for the husband and wife when they divorce. This situation is different from the provisions on the division of joint property in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Civil Code."

"Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum perceraian antara suami isteri terhadap harta bersama yang belum dibagi yang menjadi objek dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas harta bersama yang belum dibagi, diperlukan persetujuan dari mantan isteri atau suami, apabila tidak ada persetujuan maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak setuju itu. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat 2 (dua) pokok permasalahan, yang pertama adalah bagaimana akibat hukum perceraian suami isteri terhadap harta bersama yang belum dibagi yang menjadi objek dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli? Lalu yang kedua adalah bagaimana tanggungjawab Notaris atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagaimana dalam putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/III/2015? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum perkawinan dan jabatan Notaris, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum yang terjadi atas pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini adalah dirugikannya pihak isteri sebagai orang yang turut memiliki hak atas objek tersebut dan dirugikannya pihak pembeli dalam perjanjian tersebut. Lalu tanggungjawab Notaris atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuatnya adalah dijatuhkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis yang dijatuhkan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta karena Notaris terbukti melanggar Pasal 16, 39 dan 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Jabatan Notaris.

---

This thesis examines the legal consequences of a divorce between husband and wife to the undivided joint marital property that being an object on sale and purchase agreement. In making a sale and purchase agreement of undivided joint marital property, the consent of the spouses is required, if the consent is none, it will cause a losses to the disagreed party. In this study, the authors raised two main ideas, first, how is the effect of a divorce between husband and wife to the undivided joint marital property that being an object on sale and purchase agreement? The second is how the responsibility of Notary on the sale and purchase agreement as mentioned in Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/III/2015? The research method that will be used in this study is juridical-normative.

The results of this study indicate that, the legal consequences of making this sale and purchase agreement is the disadvantage of the wife as the person who also has the right to the object and also disadvantage of the buyer in the agreement. Then the responsibility of the Notary on the Sale and Purchase Agreement he made is an administrative sanction in the form of written warning imposed by the Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Jakarta because the Notary was proven to violate Articles 16, 39 and 47 Law Number 2 Of 2014 Concerning Amendment to Law Number 30 Of 2002 Concerning Jabatan Notaris."