Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Alih daya kerap menjadi permasalahan dalam ketenagakerjaan di Indonesia, beragam penolakan khususnya dari kaum pekerja kerap terjadi, namun praktek outsourcing tetap dilaksanakan karena merupakan sebuah solusi efisiensi dalam dunia usaha. Rumusan masalah pada thesis ini adalah 1. Bagaimanakah konsep serta pengaturan dan perlindungan alih daya dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia?; 2. Bagaimanakah pelaksanaan dan kendala terhadap perlindungan pekerjaalih daya pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?; dan 3. Bagaimanakah pengaturan alih daya yang berkeadilan serta memberikan perlindungan bagi pekerja alih daya? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder melalui penelusuran literatur hukum dan kepustakaan serta dilengkapi dengan wawancara terhadap narasumber. Hasil penelitian yakni: 1. Dalam alih daya, terdapat tiga pihak yang melakukan hubungan hukum yaitu perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penerima pekerjaan dan pihak pekerja/buruh yang terikat dalam hubungan hukum melalui perjanjian penyerahan pekerjaan antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pekerjaan, serta yang kedua adalah perjanjian kerja antara perusahaan penerima pekerjaan dan pihak pekerja/buruh. Alih daya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja Pelaksanaan alih daya diatur dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu PP No. 35 Tahun 2021; 2. Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja harus dilakukan format ulang perjanjian kerja dan perjanjian alih daya dengan memperhatikan perkembangan terakhir bisnis alih daya paska berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP No. 35 Tahun 2021. Terdapat beberapa kendala dalam perlindungan hukum bagi pekerja alih daya pasca keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. 3. Skema co-employment dapat diadopsi dalam hukum Indonesia untuk menerapkan adanya hubungan antara perusahaan pemberi kerja dan pekerja. Perusahaan pemberi kerja dan perusahaan alih daya secara bersama-sama berperan sebagai pengusaha atau majikan terhadap pekerja. Selain itu perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam perlindungan hukum dan pengawasan bagi pekerja alih daya.

---

Outsourcing often becomes problem in employment in Indonesia, various rejections, especially from workers, often occur, however the practice of outsourcing is still carried on as it is an efficient solution in the business world. Formulations of problem in this thesis are 1. How is the concept, regulation, and protection of outsourcing under employment law in Indonesia?; 2. How is the implementation of outsourcing and obstacles on the legal protection of outsourced workers post the validity of Law No. 11 Year 2020 on Job Creation; and 3. How is the equitable arrangements and provide legal protection for outsourced workers? This research uses a descriptive juridical-normative approach. The type of data used is secondary data through tracing legal literature and literature and is complemented by interviews with informants. The results of the study are: 1. In outsourcing, there are three parties that carry out legal relations, which are the employer company, the job recipient company and the worker/labor who are bound by legal relationship through work outsourcing agreement between the employer company and the job recipient company, and the second is employment agreement between the job recipient company and the worker/labor. Outsourcing is regulated in the Employment Law, namely Law No. 13 of 2003 which was later amended by the Job Creation Law, and further regulated on PP No. 35 of 2021; 2. After the enactment of the Job Creation Law, a reformat of work agreements and outsourcing agreements must be carried out by taking into account the latest developments in the outsourcing business after the enactment of the Job Creation Law and PP No. 35 of 2021. There are several obstacles in legal protection for outsourced workers after the enactment of the Job Creation Law. 3. The co-employment scheme can be adopted in Indonesian law to implement the relationship between the employer and the worker. Employers and outsourcing companies jointly act as employers or employers towards workers. In addition, it is necessary to make some improvements in legal protection and supervision for outsourced workers."

"Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa peraturan yang ada telah diubah termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dimana sekarang definisi Perseroan Terbatas diubah dan konsep Single Member Limited Liability Company atau Perseroan Perorangan diperkenalkan. Oleh karena itu, timbul beberapa permasalahan diantaranya sekarang Perseroan Terbatas kini dapat didirikan oleh satu orang, yang mengarah pada kemungkinan perubahan organ perusahaan dan peran ganda antara pendiri Single Member LLC, yang merupakan pemegang saham tunggal bertindak sebagai direktur tunggal. Selain itu, ditemukan persoalan lain adalah peran dan kewajiban yang dibebankan kepada pemegang saham tunggal yang merangkap jabatan sebagai direktur tunggal, proses pengambilan keputusan, dan dimana kedua organ perusahaan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan tidak adanya kedua organ perusahaan tersebut. Dengan menerapkan pendekatan yuridis-normatif, tesis ini akan mengkaji peraturan-peraturan yang mengatur tentang Single Member LLC di Indonesia, Singapura, Hong Kong, dan Australia. Berdasarkan penelitian, tesis ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan ketentuan yang jelas mengatur tentang rangkap jabatan antara pemegang saham tunggal dan direktur tunggal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia serta peran dan kewajibannya untuk menjalankan dua organ perusahaan sekaligus. Selain itu, masih adanya keterbatasan informasi yang mengatur mengenai organ perusahaan Single Member LLC dan masih belum ada regulasi yang jelas yang mengatur terkait masalah ketidakhadiran pemegang saham tunggal dan direktur tunggal karena perbuatan melawan hukum. Dari hal yang dapat kita pelajari dari Singapura, Hong Kong, dan Australia adalah negara-negara tersebut mengatur dengan jelas ketentuan tentang peran ganda antara pemegang saham tunggal dan direktur tunggal dan langkah hukum yang dapat diambil oleh Perseroan ketika terjadinya ketidakhadiran direktur dalam menjalankan jabatannya.

---

With the enactment of Law Number 11 Year 2020 concerning Job Creation, several existing regulations have been amended including Law Number 40 Year 2007, in which now the definition of Limited Liability Company was changed and the concept of Single Member Limited Liability Company or Perseroan Perorangan was introduced. In consequence, several issues has arised including now the Limited Liability can now be established by one person, leading to the possibility of the changes of the company organs and the double role between the the founder of the single member LLC, which is the sole shareholder can also act as the sole director. Moreover, another issue that is found is the role and obligation imposed on the sole shareholder who also serves as the sole director, the decision-making process within the two company organs, and where both company organs are conducting unlawful act resulting in the absence of the two company organs. By implementing juridical-normative approach, this thesis will examine the regulations governing the single member LLC in Indonesia, Singapore, Hong Kong, and Australia. Based on the research, this thesis can conclude that there is still a lack of clear provision that governs the dual role between the concurrent position of the sole shareholder and sole director in Indonesia’s company law and its role and obligation to perform two company organs at all once. In addition, there is still also limited information that regulates regarding the company organs of the single member LLC. On the issues of the absence of the sole shareholder and the sole director due to conducting unlawful act, there is still no clear regulation that governs in this matter. From what we can learn from Singapore, Hong Kong, and Australia is that these countries clearly regulate the double role between the sole shareholder and the sole director and on what steps should be taken when there is an absence of director from carrying out their duty."

"Skripsi ini menganalisis fenomena fast track legislation yang dipraktikkan oleh DPR sebagai lembaga legislatif dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja hingga pengesahannya pada masa COVID-19 yang dikategorisasikan sebagai keadaan darurat. Penulis menganalisis urgensi yang menjadi dasar bagi DPR untuk membentuk peraturan perundang-undangan dengan metode fast track legislation dengan menggunakan UU Cipta Kerja sebagai studi kasus. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian doktrinal, sehingga skripsi ini diteliti dengan menarik asas-asas hukum yang terkandung pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan metode fast track legislation mengalami cacat hukum karena tidak mampu memenuhi asas keterbukaan, dengan tidak melibatkan masyarakat dalam pembentukannya. Oleh karena itu, melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan perlu untuk diperbaiki oleh DPR. DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya mengikuti ketentuan yang sudah ada dalam UU P3 dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang dihasilkan dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat. Indonesia juga masih perlu belajar dari negara lain seperti Inggris, Ekuador, dan Selandia Baru yang sudah memiliki pengaturan secara khusus untuk membentuk peraturan dengan metode fast track legislation.

---

This thesis analyzes the phenomenon of fast track legislation practiced by the DPR as a legislative body in the formation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation until its ratification during the COVID-19 period which is categorized as an emergency. The author analyzes the urgency that is the basis for the DPR to form legislation using the fast track legislation method by using the Job Creation Law as a case study. This thesis is prepared using the doctrinal research method, so that this thesis is researched by drawing legal principles contained in existing laws and regulations. This study concludes that the Job Creation Law, which was formed using the fast track legislation method, is legally flawed because it is unable to fulfill the principle of openness, by not involving the public in its formation. Therefore, through Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, the Job Creation Law was declared conditionally unconstitutional and needs to be revised by the DPR. The DPR as a legislative body should follow the existing provisions in the P3 Law in the formation of laws and regulations so that the resulting regulations can create justice in society. Indonesia also still needs to learn from other countries such as the United Kingdom, Ecuador, and New Zealand which already have special arrangements to form regulations using the fast track legislation method.

"