Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak dilakukan deregulasi dibidang usaha jasa pelayaran melalui melalui Inpres Nomor 4 tahun 1985, penguasaan pangsa pasar perusahaan pelayaran nasional mengalami penurunan. Dibukanya 136 pelabuhan di Indonesia bagi kapal asing telah mengakibatkan pasar jasa pelayaran menjadi sangat kompetitif. Struktur pasar yang jasa pelayaran yang kontestable telah mengakibatkan pasar, yaitu jasa pelayaran berdasarkan jalur dan jenis kapal, mencapai tingkat laba normal. Yakni, kondisi dimana tingkat laba antar satu pasar dengan pasar lain sama sehingga tidak ada rangsangan bagi perusahaan untuk masuk atau keluar pasar. Obyek penelitian ini membatasi diri pada jalur pelayaran samudra dekat untuk kapal kontainer, karena memang kapal-kapal nasional hanya beroperasi pada jalur ini tidak pada jalur pelayaran samudra jauh yaitu pelayaran ke Afrika, Eropa dan Amerika. Berdasarkan sampel pasar yang diambil yaitu jalur pelayaran Tg. Priok/Tg. Perak/Tg. Emas-Singapore; Hongkong dan Jepang, kinerja kapal yang menggunakan indikator load factor kapal perusahaan nasional lebih rendah daripada kapal perusahaan asing. Rendahnya load factor ini dengan menggunakan metode Analitical Hierarchy Process disebabkan oleh ketepatan waktu, kecepatan, kontinuitas supply dan keamanan kapal nasional lebih rendah daripada kapal asing. Sedangkan untuk tarif, antara kapal nasional dengan kapal asing sama."

"Dalam dunia pelayaran internasional, khususnya untukpengangkutan barang (kargo) lewat laut, sudah lazim terjadiadanya kesepakatan-kesepakatan diantara para penyedia jasapengangkutan tersebut untuk menetapkan tarif secara seragampada suatu trayek yang berjadwal tetap dan teratur (liner).Kesepakatan demikian banyak dilakukan guna menghindariadanya perang tarif yang saling mematikan antara parapenyedia jasa pengangkutan kargo tersebut. Hal sama terjadipula di Indonesia, dimana perang tarif demi memperebutkanpangsa pasar muatan domestik terjadi pada trayek linerSurabaya – Makassar. Perang tarif yang melibatkan tujuhperusahaan pelayaran Indonesia beserta pelayaran asingsemakin membahayakan industri pelayaran kargo itu sendiri,sehingga Adpel Makassar dan INSA berinisiatif untukmempertemukan ketujuh perusahaan yang saling bersaingtersebut, dengan tujuan membentuk kesepakatan untukmenetapkan tarif secara seragam dalam mengangkut kargo ditrayek Surabaya – Makassar berdasarkan kuota yang jugatelah ditetapkan. Melihat hal ini, KPPU menilai bahwakesepakatan yang dibuat oleh tujuh perusahaan bersangkutan,telah meniadakan persaingan usaha yang sehat dan ditengaraitelah melanggar beberapa ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun1999. KPPU melalui putusan Nomor 03/KPPU-I/2003 menghukumketujuh perusahaan yaitu PT Meratus, PT Temas, PT DjakartaLloyd, PT Jayakusuma, PT Samudera Indonesia, PT Tanto, danPT Lumintu, untuk membatalkan kesepakatan penetapan tarifdan kuota tersebut karena didalamnya terdapat aspek-aspekanti-persaingan yang dilarang UU Nomor 5 Tahun 1999,meskipun terdapat alasan bahwa kesepakatan dibuatberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

"ABSTRAKKapal asing menjadi salah satu pilihan untuk mengangkut barang. Dalam hal ini, Indonesia memiliki potensi pemajakan atas jasa pelayaran luar negeri sebagai sumber penerimaan negara. Namun demikian, seringkali terjadi perbedaan interpretasi dalam penggunaan dasar hukum pemajakannya antara WP dan DJP. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis substansi penghasilan yang diterima oleh K, Ltd perusahaan pelayaran luar negeri dan perlakuan perpajakan yang tepat atas penghasilan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Substansi penghasilan yang diterima oleh K, Ltd merupakan imbalan dari jasa pelayaran di jalur internasional sehingga perlakuan pemajakan yang tepat merujuk kepada pasal 8 tentang shipping and air transport P3B Indonesia-Singapura. Selain itu, BUT yang timbul di kasus ini yaitu BUT jasa. Oleh sebab itu, diperlukan penegasan mengenai jenis BUT yang dapat terbentuk dari perusahaan pelayaran luar negeri dalam UU PPh dan pembenahan internal Mahkamah Agung dalam menentukan Majelis yang akan memutus suatu sengketa.

---

ABSTRACTForeign ships become one option to transport goods. In this case, Indonesia may tax income from International Traffic 39 s shipping as a source of state revenue. Nevertheless, there are some different interpretations in the use of the legal basis of taxation between taxpayers and Directorate General of Taxation. This thesis aims to analyze substance of income received by K, Ltd foreign shipping company and suitability of imposing tax on it. This research was using qualitative approach with literature review and in depth interview as data collection technique. Substance of Income received by K, Ltd is service fee in International Traffic 39 s shipping, so the impose should refer to Article 8 Tax Treaty Indonesia and Singapore about Shipping and Air Transport. Then, PE establishes in this case is Service PE. Hence it shows the necessities of clear PE definition that establish from foreign shipping company in Income Tax Law and Supreme Court Internal 39 s imporovement in assigning Judge to decide a dispute."