Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam dunia pelayaran internasional, khususnya untuk pengangkutan barang (kargo) lewat laut, sudah lazim terjadi adanya kesepakatan-kesepakatan diantara para penyedia jasa pengangkutan tersebut untuk menetapkan tarif secara seragam pada suatu trayek yang berjadwal tetap dan teratur (liner). Kesepakatan demikian banyak dilakukan guna menghindari adanya perang tarif yang saling mematikan antara para penyedia jasa pengangkutan kargo tersebut. Hal sama terjadi pula di Indonesia, dimana perang tarif demi memperebutkan pangsa pasar muatan domestik terjadi pada trayek liner Surabaya – Makassar. Perang tarif yang melibatkan tujuh perusahaan pelayaran Indonesia beserta pelayaran asing semakin membahayakan industri pelayaran kargo itu sendiri, sehingga Adpel Makassar dan INSA berinisiatif untuk mempertemukan ketujuh perusahaan yang saling bersaing tersebut, dengan tujuan membentuk kesepakatan untuk menetapkan tarif secara seragam dalam mengangkut kargo di trayek Surabaya – Makassar berdasarkan kuota yang juga telah ditetapkan. Melihat hal ini, KPPU menilai bahwa kesepakatan yang dibuat oleh tujuh perusahaan bersangkutan, telah meniadakan persaingan usaha yang sehat dan ditengarai telah melanggar beberapa ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. KPPU melalui putusan Nomor 03/KPPU-I/2003 menghukum ketujuh perusahaan yaitu PT Meratus, PT Temas, PT Djakarta Lloyd, PT Jayakusuma, PT Samudera Indonesia, PT Tanto, dan PT Lumintu, untuk membatalkan kesepakatan penetapan tarif dan kuota tersebut karena didalamnya terdapat aspek-aspek anti-persaingan yang dilarang UU Nomor 5 Tahun 1999, meskipun terdapat alasan bahwa kesepakatan dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Abstrak :
ABSTRAK
Kapal asing menjadi salah satu pilihan untuk mengangkut barang. Dalam hal ini, Indonesia memiliki potensi pemajakan atas jasa pelayaran luar negeri sebagai sumber penerimaan negara. Namun demikian, seringkali terjadi perbedaan interpretasi dalam penggunaan dasar hukum pemajakannya antara WP dan DJP. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis substansi penghasilan yang diterima oleh K, Ltd perusahaan pelayaran luar negeri dan perlakuan perpajakan yang tepat atas penghasilan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Substansi penghasilan yang diterima oleh K, Ltd merupakan imbalan dari jasa pelayaran di jalur internasional sehingga perlakuan pemajakan yang tepat merujuk kepada pasal 8 tentang shipping and air transport P3B Indonesia-Singapura. Selain itu, BUT yang timbul di kasus ini yaitu BUT jasa. Oleh sebab itu, diperlukan penegasan mengenai jenis BUT yang dapat terbentuk dari perusahaan pelayaran luar negeri dalam UU PPh dan pembenahan internal Mahkamah Agung dalam menentukan Majelis yang akan memutus suatu sengketa.

---

ABSTRACT
Foreign ships become one option to transport goods. In this case, Indonesia may tax income from International Traffic 39 s shipping as a source of state revenue. Nevertheless, there are some different interpretations in the use of the legal basis of taxation between taxpayers and Directorate General of Taxation. This thesis aims to analyze substance of income received by K, Ltd foreign shipping company and suitability of imposing tax on it. This research was using qualitative approach with literature review and in depth interview as data collection technique. Substance of Income received by K, Ltd is service fee in International Traffic 39 s shipping, so the impose should refer to Article 8 Tax Treaty Indonesia and Singapore about Shipping and Air Transport. Then, PE establishes in this case is Service PE. Hence it shows the necessities of clear PE definition that establish from foreign shipping company in Income Tax Law and Supreme Court Internal 39 s imporovement in assigning Judge to decide a dispute.