Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai apakah Notaris diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas jasa Notaris dan bagaimana pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 diketahui bahwa Notaris termasuk salah satu Pengusaha Kena Pajak atas setiap jasa yang diberikannya kepada masyarakat. Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tersebut di atas maka penulisan tesis ini mempergunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Notaris yang diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Notaris yang termasuk dalam kategori Pengusaha Besar. Disarankan kepada Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak hendaknya jasa hukum yang diberikan oleh seorang Notaris tidak dimasukkan sebagai jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang juga diberikan terhadap beberapa jenis jasa lainnya dan adanya bimbingan kepada Notaris dari instansi yang terkait dalam hal perpajakan.

---

The focuses of this thesis are whether Notary Public has an obligation to collect Value Added Tax (VAT) and how the implementation of this obligation. Based onv the Law Number 42 year 2009, it is known that Notary Public is one of the entrepreneur who obliged to collect VAT for their services to public. To analyze and answer the above mentioned problems, thus the writer uses an analytical descriptive research with a normative juridical approach. The result of this thesis shows that Notary public who obliged to collect VAT is the Notary Public who fulfilled the requirement of Taxable Company/Business. It is suggested that the government, especially Directorate General of Tax, shall verdict that the law service provided by notary is not included as the service which are levied with VAT as those provided on other kinds of services and the government should take responsibility to conduct Notary regarding tax matters."

"Semakin ketatnya persaingan profesi Notaris seiring dengan bertambahnya jumlah Notaris setiap tahunnya untuk itu Notaris harus bersikap profesional dan meningkatkan kualitas dirinya, salah satunya dengan memberikan layanan jasa satu pintu atas permintaan klien dengan konsekuensi akan adanya biaya-biaya operasional untuk pengurusan dokumen-dokumen ke Instansi Pemerintahan yang besaran jumlah biayanya tidak pasti dan biaya tersebut biasanya banyak yang tidak bersifat resmi sehingga sulit untuk membuktikan bahwa biaya tersebut memang biaya yang bukan termasuk dalam jasa atau penghasilan Notaris karena tidak adanya kuitansi atas pengeluaran biaya tersebut. Pelayanan satu pintu dapat dilakukan oleh Notaris/PPAT namun dalam pembukuan klien dan Notaris/PPAT harus jelas bahwa biaya-biaya operasional (under table) tidak termasuk dalam penghasilan atas jasa Notaris/PPAT.

---

Increasing competition in the profession of Notary, a Notary must be professional and improving himself, by providing one-stop service at the request of the clients with the consequences of their operational costs for the processing of documents to Government Agencies a large amount of uncertainty and the costs are usually not officially, making it difficult to prove that the cost is not included in the cost or income Notary services in the absence of receipts. One-stop service can be performed by a Notary however the client bookkeeping and Notary should be clear that the operational costs (under the table) and is not included in the income of a Notary services."

"Notaris Sebagai salah satu profesi Hukum harus menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik. Namun seiring ketatnya persaingan dikalangan Notaris, mendorong para Notaris untuk melakukan segala cara dalam rangka mendapatkan klien secara instan dengan melanggar ketentuan Undang-Undang dan Kode Etik yang berakibat pada timbulnya persaingan yang tidak sehat antar rekan Notaris. Didalam praktek terdapat berbagai bentuk dari persaingan tidak sehat tersebut seperti mempromosikan Jabatan baik melalui media cetak atau elektronik, atau penetapan tarif jasa Notaris dibawah standar. Penetapan tarif dibawah standar bisa dilakukan oleh Notaris langsung kepada klien yang datang kepadanya atau bisa juga dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu seperti Developer, Bank, Bank Perkreditan Rakyat. Dalam kerjasama tersebut biasanya terjadi negosiasi mengenai tarif yang akan ditetapkan oleh Notaris dan biasanya Notaris akan memberikan tarif yang lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan. Merujuk pada ketentuan Undang- Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, tidak menyebutkan dengan tegas bahwa penetapan tarif dibawah standar dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar Notaris, lalu bagaimanakah bentuk dan cara persaingan antar Notaris yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat, dan bagaimanakah akibat hukum dari persaingan tidak sehat antar rekan Notaris sebagai dampak dari penetapan tarif jasa Notaris dibawah standar. Penelitian menghasilkan bahwa bentuk persaingan yang dilakukan dengan menetapkan tarif dibawah standar yang dilakukan dengan cara kerjasama dengan instansi tertentu bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar rekan Notaris. Dan kerjasama tersebut akan menciptakan suatu monopoli oleh Notaris tersebut yang menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk ikut berpartisipasi. Jika hal itu tetap dilakukan juga dapat merugikan konsumen karena akta yang dihasilkan tersebut proses pembuatannya melanggar ketentuan Perundang-Undangan.

---

Notary as one of professional law must performing their duty in accordance to Notary Professional Law And Ethical code. Nevertheless, in line with a tight competition among notary has motivated Notary to perform any ways to obtain a client instantly by breaking the law or provision and Ethical code that induced unhealthy competition among Notary. There are many forms that rise from unhealthy competition in practice such as promoting a position either by her through print media or electronic, or Non Standard Notary Service Tariff Validation.

Non standard tariff validation can only be performed directly by Notary to client who came to him or building a cooperation with a particular parties such as Developer, Bank, Bank Perkreditan Rakyat. A negotiation is occurred during cooperation of tariff that will be determined by Notary and normally shall provide a lower standard than defined. Referring to Notary Position and Ethical Code who did not mention assertively that non standard tariff validation can evolve the unhealthy competition among notary, then what is the form and way to competing inter notary that bring up an unhealthy competition, and what law consequences of the unhealthy inter notary as an affect to Notary Tariff Service Validation.

Research has proven that a competition which is conducted through defining a tariff validation by cooperation with a particular institution can give any unhealthy competition among Notary. And such cooperation will create a monopoly by Notary while others will lose their chance to be engaged in. Consumer will bear a lose since the result of Deed during its process has violated the Constitution of Law."