Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan perjanjian utang piutang dengan jaminan  merupakan perjanjian yang umum ditemui di masyarakat. Kedua perjanjian tersebut mengandung dua hubungan hukum yang berbeda dan kedua hubungan hukum tersebut tidak dapat digabungkan satu dengan yang lainnya. Namun di masyarakat masih ditemui PPJB yang dibuat dengan latar belakang utang piutang bahkan PPJB tersebut dijadikan sebagai lembaga pengikatan jaminan utang piutang. Berdasarkan hal tersebut perlu diketahui akibat hukum terhadap perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat secara pura-pura sebagai jaminan dari suatu perjanjian utang piutang serta kepastian hukum dan perlindungan hukum objek jaminan utang piutang yang diikat dengan perjanjian pengikatan jual beli dalam putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Cbd. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dapat dikatakan bahwa akibat hukum terhadap PPJB yang dibuat secara pura-pura sebagai jaminan dari suatu perjanjian utang piutang adalah dapat dibatalkan karena bertentangan dengan syarat sah dari perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat yang mengikatkan dirinya. Tidak adanya kesamaan kehendak dan kesepakatan terkait harga jual beli dalam PPJB dan juga adanya bentuk penyalahgunaan keadaan oleh pihak kreditur yang menjadikan kesepakatan debitur menjadi cacat. Terkait dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum objek jaminan utang piutang yang diikat dengan PPJB pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Cbd adalah dengan pembebanan hak tanggungan yang dituangkan dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) terhadap tanah milik debitur. Pembuatan APHT merupakan bentuk perlindungan hukum eksternal dengan merujuk kepada ketentuan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai lembaga pengikatan jaminan yang objeknya berupa hak atas tanah.

---

Binding Sale and Purchase Agreement (PPJB) and debt and receivables agreement with collateral are agreements that are commonly encountered in the community. The two agreements contain two different legal relationships and the two legal relationships cannot be combined with each other. However, in the community, PPJB is still found which is made with the background of debts and receivables, and even the PPJB is used as a binding institution for debt and receivables guarantees. Based on this, it is necessary to know the legal consequences of the binding sale and purchase agreement made under the guise of collateral for a debt and receivables agreement as well as the legal certainty and legal protection of the object of the debt and receivables guarantee that is bound by the binding sale and purchase agreement in the Cibadak District Court decision Number 34/Pdt.G/2021/PN Cbd. Using the doctrinal research method, it can be said that the legal consequences of PPJB made under the guise of collateral for a debt and receivables agreement can be canceled because it is contrary to the legal conditions of the agreement in Article 1320 of the Civil Code, namely the agreement that binds him. The absence of a common will and agreement regarding the purchase and sale price in the PPJB and also a form of abuse of circumstances by creditors that makes the debtor's agreement flawed. Related to legal certainty and legal protection, the object of debt and receivables guarantee bound by PPJB in the case of Cibadak District Court Decision Number 34/Pdt.G/2021/PN Cbd is the imposition of dependent rights as outlined in the Deed of Encumbrance of Dependent Rights (APHT) on land owned by the debtor. The creation of APHT is a form of external legal protection by referring to the provisions in the Law on Dependent Rights that have been determined by the government as a guarantee binding institution whose object is in the form of land rights."

"Penelitian ini membahas mengenai akibat penyerahan sertipikat jaminan yang dititipkan kepada Notaris berdasarkan bukti surat pelunasan utang palsu serta eksekusi terhadap obyek jaminan untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur. Dalam hal ini debitur mengambil Sertipikat Obyek Jaminan hak atas tanah yang dititipkan kepada Notaris dengan Surat Pelunasan Utang Palsu, kemudian dengan surat tersebut digunakan untuk menghapus roya, yang mana utang debitur kepada kreditur belum lunas. Dengan dilakukannya penyerahan tersebut kepada debitur menimbulkan kerugian yang diderita kreditur. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggung jawaban Notaris atas penyerahan Sertipikat Obyek Jaminan kepada Debitur yang didasari pada Surat Pelunasan Utang Palsu; dan proses penjualan obyek jaminan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 81/Pdt.G/2019/PN.Kpn. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara. Adapun tipologi penelitian secara Eksplanatoris dengan pendekatan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi perdata, pidana, dan/atau administratif apabila pihak yang dirugikan mengajukan laporan ke Majelis Pengawas. Mengenai kewajiban debitur membayar kerugian kepada kreditur baik kerugian materiil maupun imateriil, dapat dilakukan dengan eksekusi lelang berdasarkan putusan pengadilan.

---

This study discusses the consequences of submitting a certificate of guarantee entrusted to a Notary based on evidence of a fake debt settlement letter and the execution of the object of the guarantee to pay for losses arising from unlawful acts committed by the debtor. In this case, the debtor takes the Certificate of Object of Guarantee of land rights deposited with a Notary with a Fake Debt Settlement Letter. Then the letter is used to write off Roya, in which the debtor's debt to the creditor has not been paid off. Making the transfer to the debtor causes losses suffered by the creditor. The issue raised in this study is the Notary's responsibility for submitting Certificates of Collateral Objects to Debtors based on False Debt Settlement Letters and the process of selling the object of collateral based on the Decision of the Kepanjen District Court Number 81/Pdt.G/2019/PN.Kpn. A normative juridical research method was used to answer these problems using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through document studies and interviews. The typology of research is explanatory with a qualitative analysis approach. The results of this study indicate that a Notary commits an unlawful act and may be subject to civil, criminal, or administrative sanctions if the injured party submits a report to the Supervisory Council. The debtor's obligation to pay losses to creditors, both material and immaterial losses, can be done by executing an auction-based on a court decision."

"Penelitian ini meneliti tentang suatu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan dijadikan sebagai jaminan atas perjanjian utang piutang yang kemudian menimbulkan sengketa. Hal tersebut dikarenakan adanya peralihan hak atas tanah didasarkan pada PPJB dan dilakukan secara melawan hukum . Kasus tersebut dapat dilihat dalam Putsan Mahkamah Agung Nomor 2462/K/Pdt/2019. Penelitian ini menganalisis bagaimana kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas jaminan utang piutang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2461/K/Pdt/2019 dan bagaimana Perlindungan hukum debitur selaku Pemberi jaminan atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2461/K/Pdt/2019. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan menggunakan data sekunder pengumpulan data dengan cara melakukan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif dan akan menghasilkan penelitian yang deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis data, PPJB dalam hal dia sebagai jaminan maka dapat batal demi hukum selain itu apabila debitur wanprestasi, maka hak atas tanah yang dijaminkan itu tidak bisa serta merta beralih menjadi atas nama kreditur.

---

This research examines a Deed of Sale and Purchase Agreement (PPJB) and is used as collateral for a debt and credit agreement which then causes a dispute. This is because the transfer of land rights is based on PPJB and is carried out unlawfully. The case can be seen in Supreme Court Decision Number 2462/K/Pdt/2019. This research analyzes how the position of the Sale and Purchase Agreement on debt and credit collateral based on the Supreme Court Decision Number 2461/K/Pdt/2019 and how the legal protection of the debtor as the collateral provider of the Sale and Purchase Agreement based on the Supreme Court Decision Number 2461/K/Pdt/2019. This research uses doctrinal methods using secondary data data collection by conducting document studies and analyzed qualitatively and will produce analytical descriptive research. Based on the results of data analysis, PPJB in the event that it is used as collateral, it can be null and void, besides that if the debtor defaults, the land rights that are pledged cannot immediately change to the name of the creditor."