Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaminan sosial tenaga kerja merupakan jaminan sosial yang diperuntukkan bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja, baik itu pekerja Penerima Upah ataupun pekerja Bukan Penerima Upah. Skripsi ini membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk mengupayakan perluasan kepesertaan Program Jamsostek bagi pekerja Bukan Penerima Upah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Disnakertrans DKI Jakarta dalam perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi pekerja BPU serta permasalahan yang dihadapi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori mengenai konsep hubungan industrial, konsep pekerja sektor informal serta konsep jaminan sosial. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui kegiatan diseminasi informasi kepada pekerja Bukan Penerima Upah masih menemui banyak permasalahan. Masalah tersebut dapat dilihat dari ketidaksiapan SDM di Disnakertrans untuk melakukan penyebarluasan informasi serta sistem yang belum mendukung untuk dilakukannya perluasan kepesertaan secara efektif karena belum adanya relasi yang terbangun antara Disnakertrans DKI Jakarta dengan pekerja Bukan Penerima Upah di wilayah DKI Jakarta.

---

Social security for manpower is social security that is aimed to protect the workers rights, either way for wage receiver or non-wage receiver worker. This thesis describes the efforts that Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta does to expanding the membership of non-wage receiver worker in social security programme. This thesis is a qualitative research with descriptive design that aimed to describe the effort that Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta does to expand the non-wage receiver's membership in social security programme. In this thesis, researcher use some theories such as The Concept of Industrial Relation, The Concept of Informal Sector Worker and The Concept of Social Security.

The result of this research describes that the effort that done by Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta, that is through information dissemination to non-wage receiver worker still facing some problems. The problems can be seen from the unpreparedness of Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta?s Human Resources to do the information dissemination and also the system that has not yet supported for doing the membership expanding effectively because there is not any relation yet between Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta and the non-wage receiver workers in DKI Jakarta."

"Dalam jangka panjang akan sangat riskan dan berbahaya apabila sistem perekonomian nasional sangat tergantung pada hutang luar negeri. Karena itu, diperlukan langkah-langkah inovatif dalam membangun sumber pembiayaan domestik yang dapat diandalkan dalam menunjang perekonomian nasional.Dengan sistem kepesertaan yang bersifat wajib, terbuka dan beragam (compulsory, open and multiple coverage) serta bagian dari penegakan human rights, maka secara alamiah program jaminan sosial tenaga kerja akan mempunyai potensi yang sangat besar untuk meraih kepesertaan yang besar, penerimaan iuran dan akumulasi dana investasi.Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, ternyata program jaminan sosial tenaga kerja tidak hanya dapat diandalkan sebagai perlindungan bagi tenaga kerja melainkan juga sebagai penunjang perekonomian nasional dan pilar penyelamat dari turbulensi ekonomi. Bahkan di negara-negara welfare states program jaminan sosialnya terintegrasi dalam kebijakan fiskal.Bahwa dengan kondisi yang ada saat ini, dengan menggunakan metade time series kuadrat terkecil berdasarkan data historis selarna 24 tahun, diperkirakan program jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia akan berkembang sangat datar dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, sehingga diperlukan reformasi dalam penyelenggaraaan Jamsostek sehingga badan penyelenggara program Jamsostek lebih legitimate dan otoritatif.Reforrnasi dalam penyelenggaraan Jamsostek harus mencakup empat hal, yaitu adanya kontrol tripartit, law enforcement yang melekat pada Badan Penyelenggara Peningkatan Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) dan pengelolaan oleh Badan Nirlaba."

"Daya saing PT. Jamsostek (Persero) dalam menguasai pasar (market share) masih rendah yaitu 45,72 % baru menjadi bagiannya dan pembinaan terhadap pasar yang sudah dicapai belum menunjuk hasil yang sempurna, karena masih tingginya tingkat perusahaan yang menunggak iuran. Hal ini disebabkan karena pola strategi yang dikembangkan untuk menjaring pasar masih menekan pada pendekatan hukum (legal approach),sehingga motivasi Desert masuk program Jamsostek tidak dilandasi oleh pemahaman maksud, tujuan dan arti pentingnya program Jamsostek tetapi atas dasar keterpaksaan dan ketakutan dikenakan sanksi pidana. Di dalam penelitian tesis ini sesuai dengan judul "Strategi Pemasaran Produk PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)", penulis menggunakan metode deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif, penekanan segi pengamatan langsung secara partisipatif dari penulis. Sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui penelitian kepustakaan (libary research) maupun penelitian lapangan (field research). Analisis masalah untuk memberikan penilaian terhadap lingkungan internal dan eksternal berdasarkan penelitian lapangan pada PT. Jamsostek (Persero), penulis menggunakan analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats) dengan hasil bahwa posisi daya saing PT. Jamsostek (Persero) berada pada Kuadran I yaitu mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy), berarti perusahaan dapat memanfaatkan peluang dengan dukungan kekuatan untuk melakukan tindakan yang agresif dalam merebut pasar. Kesimpulan adalah untuk kepentingan bidang pemasaran PT. Jamsostek (Persero) dan menunjang keberhasilan strategi yang telah ditetapkan, perlu dikembangkan melalui bauran pemasaran (marketing mix) yaitu, strategi produk, harga (price), tempat/distribusi (place), promosi, sumber dava manusia (people), physical evidence dan proses. Kiat pemasaran PT. Jamsostek (Persero), lebih menekankan pada strategi sumber dava manusia, strategi tempat/distribusi, strategi physical evidence dan strategi proses."

"UU SJSN memberikan kewenangan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja kepada BPJS yang secara khusus diatur dalam UU BPJS. Namun dalam praktiknya, hingga saat ini perseroan yang telah ada lebih dahulu dibandingkan BPJS masih menyelenggarakan program jamsostek. Hal ini tentunya berdampak kepada kepastian penyelenggaraan jamsostek. Permasalahan yang dikaji adalah: 1. Bagaimana penyelenggaraan jamsostek di Indonesia berdasarkan SJSN? 2. Bagaimana kewenangan penyelenggaraan jamsostek setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005? 3. Bagaimana kepastian perolehan manfaat jamsostek bila penyelenggaraanya tidak berdasarkan SJSN? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder melalui penelusuran literatur hukum dan kepustakaan. Adapun hasil penelitian yakni: 1. Jamsostek berdasarkan SJSN dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU SJSN dan UU BPJS yang kewenangan penyelenggaraannya oleh BPJS dengan berlandaskan 3 asas dan 9 prinsip. 2. Kewenangan penyelenggaraan jamsostek setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005, penyelenggaraan jaminan sosial yang sebelumnya dilaksanakan oleh perseroan BUMN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga kewenangan penyelenggaraan jamsostek dilaksanakan berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS yakni oleh BPJS Ketenagakerjaan. 3. Penyelenggaraan jamsostek yang oleh Perseroan mengakibatkan ketidakpastian perolehan hak jamsostek, khususnya program jamsostek yang baru yaitu program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang penyelenggaraannya diamanatkan kepada BPJS Ketenagakerjaan

---

The SJSN Law gives the authority to administer social security for workers to BPJS which is specifically regulated in the BPJS Law. However, in practice, up to now, companies that already existed before BPJS still held the Jamsostek program. This of course has an impact on the certainty of the implementation of Jamsostek. The problems studied are: 1. How is the implementation of Jamsostek in Indonesia based on the SJSN? 2. What is the authority for administering Jamsostek after the Constitutional Court's decision Number 007/PUU-III/2005? 3. How is the certainty of obtaining Jamsostek benefits if the implementation is not based on the SJSN? This research uses a descriptive-normative approach. The type of data used is secondary data through legal literature and literature searches. The results of the research are: 1. Social Security based on SJSN is implemented based on the provisions of the SJSN Law and the BPJS Law whose administration is authorized by BPJS based on 3 principles and 9 principles. 2. The authority to administer Jamsostek after the decision of the Constitutional Court Number 007/PUU-III/2005, the implementation of social security previously implemented by BUMN companies was contrary to the 1945 Constitution and did not have binding legal force so that the authority to administer Jamsostek was implemented based on the SJSN Law and the BPJS Law, namely by BPJS Employment. 3. The implementation of Jamsostek which by the Company causes uncertainty in obtaining Jamsostek rights, in particular the new Jamsostek program, namely the Job Loss Guarantee program whose implementation is mandated by BPJS Ketenagakerjaan."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah menjadi bagian yang penting dalam roda perekonomian di Indonesia. UMKM merupakan bagian dari sektor ekonomi informal karena karakteristiknya yang lebih menitikberatkan pada keterampilan bekerja. Program jaminan sosial merupakan hak seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, maka dari itu semestinya tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja (TK-LHK) turut difasilitasi sebagai peserta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis, didukung dengan hasil wawancara dengan 3 (tiga) orang responden pengrajin alat musik tradisional. Hasil penulisan menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja khususnya pada sektor UMKM telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Permenakertrans No. PER.24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja, peraturan ini berada lebih dulu sebelum Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Adapun, implementasi peraturan saat ini belum mencapai target. Direkomendasikan adanya sinkronisasi tugas di antara lembaga yang berwenang dalam pengaturan jaminan sosial tenaga kerja, serta masih diperlukan sosialisasi program secara masif, didukung dengan kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja di luar hubungan kerja.

---

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) have become an important part for Indonesia’s economic trend. MSME are part of the informal economy sector because of their characteristics that focus more on work skills. The social security program is the right of all Indonesian people as mandated in the 1945 Constitution, therefore workers who work outside the employment relations (TK-LHK) should also be facilitated as participants. This study uses a juridical-normative research method, namely by examining library materials or secondary data containing written legal norms, supported by the results of interviews with 3 (three) respondents who are traditional musical instrument craftsmen. The results of this paper concluded that the regulation of labor social security for workers who work outside the employment relations, especially in the MSME sector has been regulated in legislation, namely Law no. 40 of 2004 concerning the National Social Security System and Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration No. PER.24/MEN/VI/2006 concerning Guidelines for the Implementation of the Social Security Program for Workers Who Perform Work Outside of Employment Relations, this regulation existed before Law no. 24 of 2011 concerning BPJS. It is recommended that there should be a synchronization of tasks among the institutions supported by policies that accommodate the needs of workers outside the employment relations. "