Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (LN No. 150 Tahun 2004, TLN No. 4456), akan berdampak pada perusahaan swasta menengah dan besar, yang telah mengikutsertakan pekerjanya pada program dana pensiun, bahkan terhadap kelangsungan perusahaan dana pensiun yang menyelenggarakan program dana pensiun yang selama ini telah berjalan. Penyelenggaraan program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mewajibkan perusahaan swasta menengah dan besar untuk menjadi peserta padahal perusahaan tersebut telah menjadi peserta dana pensiun. Perusahaan swasta menengah dan besar seharusnya diberi ruang untuk memilih program pensiun mana yang layak dan sesuai dengan kemampuan perusahaan, karena masih terdapat beban biaya pesangon terhadap pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan tersebut. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pertemuan-pertemuan pembahasan rancangan peraturan pemerintah penyelenggaraan program jaminan pensiun yang merupakan pelaksanaan dari UU tersebut serta pengalaman empiris penulis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Untuk analisis yuridis digunakan metode penelitian normatif terhadap upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan perusahaan swasta menengah dan besar terhadap pelaksanaan program Jaminan Pensiun SJSN. Oleh karena itu disarankan agar dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah penyelenggaraan program jaminan pensiun hendaknya tidak mewajibkan perusahaan swasta menengah dan besar yang telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program dana pensiun terhadap pelaksanaan program Jaminan Pensiun SJSN, karena pekerja pada perusahaan swasta menengah dan besar telah akan mendapat manfaat hampir sama.Reform of National Social Security System as stipulated in Law No. 40 Year 2004 on National Social Security System (SJSN) LN No. 150 of 2004, TLN No. 4456, would have an impact on the medium and large private companies, which have workers participate in the pension funding program, even the survival of the company that organizes the pension fund pension plans that had been running. Implementation of security retirement program organized by the National Social Security Agency (BPJS), requires medium and large private companies to become participants when the company has become a pension fund participants. Medium and large private companies should be given space to choose the pension plan where appropriate and in accordance with the ability of the company, as there are costs of severance to workers terminated by the company. This study was conducted based on the meetings discussion of the draft regulations the administration of pension which is the implementation of the Act as well as the empirical experience of the authors in the execution of daily tasks. For juridical analysis method is used to study normative legal safeguards do medium and large private companies on the implementation of the Pension Security Program SJSN. It is therefore recommended that the process of drafting regulations organizing the pension security program should not require medium and large private companies that have workers participate in pension plans on the implementation of the Pension Security Program SJSN, because workers in medium and large private companies would have benefited almost same."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengelola dana pensiun publik melalui program Jaminan Pensiun sebagai perlindungan atas hilangnya penghasilan ketika mencapai usia pensiun. Dana pensiun dapat dikeluarkan apabila peserta sudah memenuhi sebab terjadinya pengajuan klaim pensiun. Terdapat tiga penyebab pengajuan klaim pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan, yaitu mencapai usia pensiun, cacat total tetap dan meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi durasi kepesertaan hingga terjadinya klaim pensiun dengan keberadaan competing risk (risiko bersaing) karena perbedaan sebab pengajuan klaim pada program jaminan pensiun. Pada penelitian ini juga akan dikaji faktor yang berpengaruh terhadap durasi pengajuan klaim pensiun serta estimasi tabel multiple decrement berdasarkan ketiga kejadian pengajuan klaim pensiun. Penggunaan data kepesertaan dan pengajuan klaim dari Jaminan Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta periode 2019-2021 akan dilakukan estimasi melalui pendekatan competing risk dengan metode non-parametrik melalui Kaplan-Meier dan semiparametrik melalui regresi Cox Proportional Hazard. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengajuan klaim karena kejadian meninggal dunia dimulai pada usia 17 tahun dan setengah pengajuan klaim terjadi pada usia 40 tahun. Sedangkan pengajuan klaim karena mencapai usia pensiun terjadi pada usia 60-80 tahun. Rasio klaim (hazard) pada jenis kejadian cacat total tetap bernilai kurang dari 1 pada usia di bawah 55 tahun dan bernilai 0 setelahnya. Sedangkan hazard pada jenis kejadian mencapai usia pensiun akan bernilai kurang dari 1 pada usia dibawah 57 tahun dan bernilai lebih dari 1 setelahnya. Sementara itu, hazard pada jenis kejadian meninggal dunia akan bernilai kurang dari 1 pada usia dibawah 49 tahun dan bernilai lebih dari 1 setelahnya. Selain itu beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pertama kali seorang peserta mengajukan klaim Jaminan Pensiun tediri atas jenis kelamin, masa iur, masa kepesertaan dan jenis klaim.

---

Social Security Agency (BPJS) of Employment managing public pension funds through a pension security program as protection against loss of income upon reaching retirement age. The participant will get the benefit if they are eligible with some category of pension security. There are three category claim of pension security at BPJS Employment, such as reaching retirement age, permanent total disability and death. The research purpose is to estimate duration of participation submit pension claim based on competing event on pension program, analyze the factor that affect time to first time of participant submit a pension claim and to build multiple decrement tables based on survival probabilities for competing risks. The use of data participant and submission of claims from the Pension Security at BPJS Employment DKI Jakarta regional office for the period 2019- 2021 will be estimated through a competing risk approach with non-parametric methods through Kaplan-Meier and semi-parametric through Cox Proportional Hazard regression. The result show that pension claims caused by death started at the age of 17 years and half the claims occurred at the age of 40 years. Meanwhile, claims caused by retirement age occur at the age of 60-80 years. The results of this study also indicate that the factors of gender, contribution period, membership period and claim category significantly affect the survival time to first time of participant submit a pension claim. Then, the claim ratio (hazard) due to claim caused by permanen total disability is less than 1 for those under 55 years old and deserves 0 thereafter. Meanwhile, the hazard due to the claim for retirement age will be less than 1 for those under 57 years old and more than 1 thereafter. The hazard on the cause of death claims will be worth less than 1 for those under 49 years old and worth more than 1 thereafter."

"ABSTRAKPerundang-undangan mengatur mengenai Program Jaminan Pensiun guna melindungi pekerja/buruh ketika memasuki usia pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia. Pengusaha wajib mendaftarkan seluruh pekerja/buruhnya untuk mengikuti program jaminan pensiun. Dalam kenyataannya terdapat perusahaan yang masih menyelenggarakan sendiri program jaminan pensiun internal dan tidak mengalihkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menimbulkan perbedaan pelaksanaan yang selanjutnya akan dibahas dalam pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan bentuk metode penelitian yuridis-normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis juga melakukan wawancara untuk digunakan sebagai data pendukung. Adapun tujuan penulisan skripsi ini untuk mengidentifikasi pelaksanaan program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan dan sebuah perusahaan X. Kata

---

ABSTRACTLegislation regulates the Pension Insurance Program to protect workers laborers when entering retirement age, permanent disability, or pass away. Employers are required to register their workers laborers to join the pension insurance program. In fact, there are companies that still hold their own internal pension insurance program and do not transfer it to BPJS Employment. This raised makes a difference implementation whisch is further discussed in problems that is raised in this thesis. The research in this thesis using the method of jurisdical normative reference to legal norms a series of interviews to be used as supporting data. The purpose of writing this thesis is to identify the implementation of pension insurance program in BPJS employment and in a company X. "

"[Skripsi ini membahas tentang program Jaminan Pensiun bagi tenaga kerja yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta meninjau secara yuridis penyelenggaraan Jaminan Pensiun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analitis data dengan pendekatan kualitatif. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian adalah program Jaminan Pensiun wajib dilaksanakan oleh tenaga kerja di sektor formal, bagi pekerja informal yang menginginkan mendapatkan Jaminan Pensiun maka secara pribadi bisa mendaftarkan diri ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

---

This thesis discusses the manpower pension fund program administered by the Financial Agency Pension Fund (DPLK) and the Mnapower Social Security Agency (BPJS) and carries out a legal analysis of the administration of the Pension Fund following the enactment of Law Number 24 of 2011 on Social Security Agency. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This study is Data analytical technique with a qualitative approach. The data that is required is secondary data that consist of primary, secondary and tertiary sources of law. This research has found that the Pension Fund program must be carried out by manpower in the formal sector, whereas informal workers that would like to subscribe to a pension fund may personally register themselves with the DPLK.

, This thesis discusses the manpower pension fund program administered by the Financial Agency Pension Fund (DPLK) and the Mnapower Social Security Agency (BPJS) and carries out a legal analysis of the administration of the Pension Fund following the enactment of Law Number 24 of 2011 on Social Security Agency. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This study is Data analytical technique with a qualitative approach. The data that is required is secondary data that consist of primary, secondary and tertiary sources of law. This research has found that the Pension Fund program must be carried out by manpower in the formal sector, whereas informal workers that would like to subscribe to a pension fund may personally register themselves with the DPLK.

]"

"Indonesia telah memasuki periode penuaan penduduk atau ageing population. Jumlah penduduk lanjut usia (lansia) yang meningkat tajam tanpa diiringi kepemilikan jaminan sosial membuat penduduk lansia rentan miskin. Tuntutan finansial membuat penduduk lansia harus tetap bekerja di usia senja, meskipun mengalami penurunan kondisi biologis dan psikologis. Penelitian menganalisis pengaruh jaminan pensiun dan jaminan kesehatan terhadap partisipasi kerja penduduk lansia yang dikontrol berdasarkan karakteristik individu, rumah tangga, dan sosial. Hasilnya menunjukan bahwa kepemilikan jaminan pensiun dan jaminan kesehatan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap partisipasi kerja lansia. Penduduk lansia yang berstatus kepala rumah tangga, berpendidikan rendah, berjenis kelamin laki-laki, tinggal di pedesaan, tidak memiliki gangguan kesehatan, jumlah anggota keluarga bekerja banyak, dan kondisi ekonomi di bawah garis kemiskinan cenderung tetap bekerja di usia pensiunnya.

---

Indonesia has entered a period of aging population. The number of elderly people has increased sharply without social security ownership, making the elderly population vulnerable to poverty. Financial demands make the elderly must continue to work in their old age, even though their biological and psychological conditions are declining. The study analyzes the effect of pension insurance and health insurance on the work participation of the elderly population which is controlled based on individual, household and social characteristics. The results show that the ownership of pension security and health insurance has a significant negative effect on the work participation of the elderly. Elderly people who are heads of households, have low education, male, live in rural areas, have no health problems, have a large number of working family members, and whose economic conditions are below the poverty line tend to continue working at retirement age. Keywords : Elderly Work Participation, Labor Supply, Elderly, Pension Insurance, Health Insurance, Social Insurance, Islamic Economic"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manfaat yang dapat diperoleh tenaga kerja dari penyelenggaraan program retirement security yang saat ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau yang dikenal dengan BP Jamsostek. Program retirement security yang ada di Indonesia saat ini merupakan hybrid program yang terdiri dari dua jenis program, yaitu program jaminan hari tua (JHT) dan program jaminan pensiun (JP). Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisa dengan metode deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui survei kepada tenaga kerja dan wawancara kepada praktisi, sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data mengenai program jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang dipublikasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya tenaga kerja berharap bahwa program retirement security yang ada saat ini dapat menjadi sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan dasar saat tenaga kerja memasuki usia tidak produktif. Sementara itu, dari sisi perhitungan yang dihasilkan dari formula manfaat jaminan jaminan pensiun yang ada saat ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat penghasilan pensiun (TPP) yang dihasilkan oleh program jaminan pensiun saat ini belum dapat memenuhi standar replacement ratio yang ditetapkan dalam Konvensi ILO No.102 Tahun 1952. Nilai tersebut juga masih belum dapat dipenuhi meskipun telah memperhitungkan manfaat program jaminan hari tua di dalamnya. Dengan demikian, maka perlu dilakukan perbaikan penyelenggaraan program jaminan hari tua dan jaminan pensiun secara berkala dan bertahap agar skema penyelenggaraannya dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peserta tanpa memberikan beban tambahan bagi Pemerintah.

---

This study aims to evaluate the benefits that can be obtained by workers from the implementation of the retirement security program which is currently managed by the Manpower Social Security Administration, known as BP Jamsostek. The current retirement security program in Indonesia is a hybrid program consisting of two types of programs, namely the old age security program and the pension security program. This research is a case study research, which uses primary data and secondary data which are then analyzed by analytical descriptive method. Primary data is obtained through surveys of workers and interviews with practitioners, while secondary data is obtained from published data on old- age insurance programs and pension benefits. The results showed that basically the workforce hopes that the current retirement security program can become the main source of income to meet basic needs when workers enter their unproductive age. Meanwhile, in terms of calculations generated from the current pension security benefit formula, it can be concluded that the level of retirement income generated by the current pension security program has not been able to meet the replacement ratio standard set out in the ILO Convention 102. This value is still not fulfilled even though it has taken into account the benefits of the old age insurance program in it. Thus, it is necessary to improve the implementation of the old age insurance program and pension insurance periodically and gradually so that the implementation scheme can provide optimal benefits for participants without imposing additional burdens on the Government."