Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menggunakan sistem pembayaran INACBGs bagi pelayanan rawat inap yang mulai berlaku per 1 Januari 2014. Sistem pembayaran INA CBGs memunculkan argumen bahwa pelayanan kesehatan dengan budget tertentu, akan bertendensi bagi penyedia layanan kesehatan untuk mengurangi kualitas pelayanan kesehatan dengan meniadakan pengobatan yang tidak perlu atau pun dengan cara lainnya guna memangkas biaya, dan pada akhirnya berpotensi mempengaruhi kondisi klinis pasien saat dirawat di rumah sakit. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kestabilan kondisi pasien saat keluar rawat inap antara pasien dengan pembayaran INA-CBGs dibandingkan dengan pembayaran Tunai pada pasien Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue di RS Dr.Cipto Mangunkusumo sebagai parameter mutu klinis terhadap pelayanan kesehatan. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan rancangan cross sectional , sumber data berupa data sekunder dari rekam medis pasien dengan diagnosis Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue tahun 2010 - Mei 2014 antara pembayaran INA CBGs dan Tunai. Analisis bivariat menunjukkan perbedaan signifikan Kondisi Pasien Saat Pulang Rawat Inap antara pasien dengan pembayaran INA-CBGs dengan Tunai berdasarkan kriteria yang harus dipenuhi untuk memulangkan pasien Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue oleh Departemen Kesehatan maupun Integrated Clinical Pathway RSUPN Dr.Cipto mangunkusumo, namun saat dikontrol dengan variabel lain melalui analisis multivariat didapatkan nilai tidak bermakna antara kedua jenis pembayaran. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel umur bermakna signifikan dimana pasien dewasa berisiko 22,2 (1/ 0,045) kali untuk pulang dalam kondisi tidak stabil saat pulang rawat inap dibandingkan pasien anak setelah dikontrol oleh variabel lain (R Square 0,309; 95% CI: 0,005- 0,417) Kesimpulan : Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan INA CBGs sebagai sistem pembayarannya, tidak berpengaruh signifikan bagi rumah sakit dalam memberikan layanan kesehatan yang bermutu dalam penatalaksanaan pasien Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue setelah dikontrol oleh variabel lainnya. ......The National Health Insurance (JKN) using INA-CBGs payment system for inpatient services implemented on January 1, 2014. the payment system led to an argument that INA CBGs health services with a particular budget, will tend to the health care providers, to reduce the quality of health care by eliminating unnecessary treatment or any other way to cut costs, and in turn potentially affect the clinical condition of the patient while hospitalized. The purpose of this study was to analyze the stability condition of the patient when exiting hospitalization among patients with INA-CBGs payment compared with cash payments to patients Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever in the Hospital Dr. Cipto Mangunkusomo as clinical quality parameters to health care. The research design used in this study was a quantitative cross-sectional design, data sources in the form of secondary data from the medical records of patients with a diagnosis of Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever in 2010 - May 2014 between INA CBGs and cash payments. Bivariate analysis showed significant differences in stability condition of the patient when exiting hospitalization among patients with INA-CBGs payment with cash based on the criteria that must be fulfilled in order to repatriate patients Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever by the Ministry of Health Guideline and the Integrated Clinical Pathway RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, but when controlled with other variables through multivariate analysis found no significant values between both types of payments. Multivariate analysis showed that age is significant variable in which adult patients at risk of 22.2 (1 / 0.045) time to go home in an unstable condition at discharge than children patients after other variables are controlled (R Square 0.309, 95% CI: 0.005 -0.417) Conclusions: Implementation of the National Health Insurance with INA CBGs as a payment system, no significant values for the hospital to provide quality health services in the management of patients Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever after controlled by other variables.

Abstrak :
[ABSTRAK
Latar Belakang: Jaminan kesehatan Nasional mempermudah masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan pelayanan kesehatan bermutu termasuk kesehatan gigi. Dokter gigisebagai pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama diharapkan berpartisipasi dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional. Tujuan: Diperolehnyapemahaman determinan kesediaan dokter gigi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Metode: Penelitian Cross Sectional terhadap dokter gigi praktek swasta menggunakan kuesioner.Data dianalisis menggunakanujichi square dan regresi logistik.Simpulan: Pengetahuan tentang paket manfaat dan sikap terhadap kapitasi ditemukan memberikan kontribusi terhadap kesediaan dokter gigi.

---

ABSTRACT
Background:A national health insurance makes people easier to access and obtain quality health care including dental health. Dentists as the first level health service providers are expected to participatein supporting the National Health Insurance Program. Objective: To elucidatedeterminants dentistwillingnessto becomehealth care provider for the national health insuranceMethods: Crosssectional study on private practice dentists using questionnaires. Data were analyzed usingchi square test and logistic regression.Conclusions: Knowledge on benefit package and attitude toward capitation found to have significant contribution to dentist willingness, Background:A national health insurance makes people easier to access and obtain quality health care including dental health. Dentists as the first level health service providers are expected to participatein supporting the National Health Insurance Program. Objective: To elucidatedeterminants dentistwillingnessto becomehealth care provider for the national health insuranceMethods: Crosssectional study on private practice dentists using questionnaires. Data were analyzed usingchi square test and logistic regression.Conclusions: Knowledge on benefit package and attitude toward capitation found to have significant contribution to dentist willingness]

Abstrak :
Belum adanya indikator kinerja dalam pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang berimplikasi terhadap target luaran yang dihasilkan menjadi tidak jelas. Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan pun belum tersosialisasikan dengan baik sehingga masih ditemui adanya kendala untuk menjalankan pedoman tersebut secara menyuluruh. Belum adanya tim kehumasan dalam bentuk jabatan fungsional turut menjadikan peran kehumasan belum dapat berjalan sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis impelementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang dan melihat efektifitasnya berdasarkan teori Edward III. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mengembangkan strategi kebijakan atau tindakan evaluasi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang telah berjalan. Namun, masih belum optimalnya sosialisasi Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan menghasilkan pemahaman yang kurang mendalam mengenai prinsip kegiatan kehumasan. Selain itu pula perlu ada indikator yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan yang bertumpu pada prinsip kegiatan kehumasan di PMK nomor 81 tahun 2015, agar implementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan dapat berjalan lebih baik di Kabupaten Tangerang.

---

The absence of performance indicators in the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has implications for the resulting outcome targets to be unclear. The General Guidelines for Public Relations in the Health Sector have not been well socialized so that there are still obstacles in carrying out these guidelines in a comprehensive manner. The absence of a public relations team in the form of a functional position has also contributed to the role of public relations that has not been able to run in accordance with the applicable rules. This study aims to analyze the implementation of public relations policy in the health sector in Tangerang Regency and see its effectiveness based on the theory of Edward III. The results of this study are expected to be input for developing appropriate policy strategies or evaluation actions. This study uses qualitative methods with in-depth interview techniques and document review. The results of the study indicate that the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has been running. However, the socialization of the General Guidelines for Public Relations in the Health Sector has not yet been optimal, resulting in a less in-depth understanding of the principles of public relations activities. Besides that, it is also necessary to have clear indicators in the implementation of public relations activities that are based on the principle of public relations activities in PMK number 81 of 2015, so that the implementation of public relations policies in the health sector can run better in Tangerang Regency.

Abstrak :
ABSTRAK Dalam 30 tahun terakhir dunia menua dengan cepat, jumlah penduduk usia 70 tahun ke atas meningkat dengan sangat signifikan. Penyebab utama dari penuaan penduduk adalah menurunnya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya angka harapan hidup, trend tersebut akan terus berlangsung hingga beberapa dekade berikutnya. Penuaan populasi yang tidak dapat terhindarkan tidak hanya akan meningkatkan angka ketergantungan, tapi juga diprediksikan akan membawa dampak penurunan kinerja pada perekonomian dan peningkatan beban pada pengeluaran negara terutama pada jaminan pensiun dan kesehatan, padahal mulai Tahun 2019 Indonesia akan melaksanakan universal health cooverage. Dengan berpedoman pada data tahun 2014 dan menggunakan beberapa asumsi diperoleh perhitungan bahwa pengeluaran biaya kesehatan akan terus meningkat hingga 5 kali lipat dari tahun 2019 dan terjadi pergeseran yang tadinya pengeluran biaya kesehatan terbesar pada tahun 2019 ada pada kelompok umur 45 ? 54 tahun menjadi kelompok umur 75 tahun ke atas di Tahun 2100. Jika dibandingkan dengan sisi penerimaannya, BPJS Kesehatan sebagai badan yang melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional akan terus mengalami defisit walaupun besaran iuran peserta dinaikkan. Surplus hanya akan didapatkan jika pemerintah dapat mendorong perekonomian yang menyebabkan menurunnya peserta Penerima Bantuan Iuran dan meningkatnya peserta dari sektor formal juga melaksanakan langkah-langkah preventif bidang kesehatan yang akan menurunkan angka kesakitan.

---

ABSTRACT In the last 30 years the world is aging rapidly, the population aged 70 years and older increased very significantly. The primary cause of the aging population is the declining rate of population growth and increasing of life expectancy, the trend will continue through the next few decades. The ageing population which can not be avoided not only will increase the rate of dependency, but also predicted to bring a slowdown in the economy and increase the burden on state spending, especially on pensions and health insurance, whereas started year 2019 Indonesia will implement universal health cooverage. With reference to the data year 2014 and using some assumptions derived calculations that health care expenditure will continue to increase up to 5 times more than in 2019 and there was a shift on health care expenditure which in 2019 the biggest cost will be in the age group 45-54 years will become the age of group 75 and above in the year 2100. When compared with the income, BPJS Health as institution which implement the National Health Insurance Program will continue to have a deficit even though the amount of contributions of participants increased. Surplus will only be obtained if the government can stimulate the economy resulting in lower participants of PBI and increasing participants of the formal sector also carry out preventive health care policy that will reduce morbidity.

Abstrak :
ABSTRAK
WHO menetapkan jaminan kesehatan semesta/Universal Health Coverage UHC untuk memastikan semua orang mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan tanpa melihat status sosial masyarakat, pemerintah menetapkan program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini bertujuan mengetahui ekuitas/inekuitas utilisasi pelayanan kesehatan pada peserta JKN dan mengetahui karakteristik yang menjadi dasar terjadinya ketimpangan utilisasi pelayanan kesehatan di Indonesia. Studi ini mengunakan data sekunder dari Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2014. Hasil menunjukkan bahwa penduduk kaya di Indonesia lebih banyak memanfaatkan pelayanan rumah sakit dibandingkan dengan penduduk miskin. Rata-rata jumlah kunjungan rawat jalan peserta JKN khususnya pada kuintil 1 dan kuintil 2 lebih besar daripada bukan peserta JKN pada kelompok yang sama. Tingkat ketimpangan pelayanan rawat inap pada responden peserta JKN lebih kecil daripada peserta non JKN. Ketidakmerataan utilisasi rawat jalan dan rawat inap yang pro-kaya disebabkan oleh ketidaksetaraan umur, jenis kelamin, geografis, pernikahan, pendidikan dan pengeluaran. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan perlu monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

---

ABSTRACT
WHO establishes universal health insurance Universal Health Coverage UHC to ensure all people get health care. In order to improve the utilization of health services regardless of social status, the government established the National Health Insurance program. This study aims to determine the equity inequity of health care utilization in participants JKN and non JKN and the characteristics on which the imbalance utilization of health services in Indonesia. This study uses secondary data from the National Socioeconomic Survey 2014. The results showed that the rich in Indonesia use hospital services more than the poor. The average number of outpatient visits participants JKN especially in quintile 1 and quintile 2 is larger than the non participants JKN in the same group. The degree of inequality of inpatient services at respondents participants JKN smaller than non JKN participants. Inequality utilization of outpatient and inpatient pro rich inequalities caused by age, gender, geographic, marriage, education and income. Therefore, the Ministry of Health needs regular monitoring and evaluation of the implementation of the National Health Insurance program.

Abstrak :
Pendahuluan: Persalinan Sectio Caesarea SC adalah prosedur pembedahan dimana janin dilahirkan melalui sayatan di perut dan Rahim ibu. Persalinan SC di dunia terus mengalami peningkatan prevalensi. Organisasi kesehatan dunia WHO menetapkan standar rata-rata SC di sebuah Negara adalah sekitar 5-15% per 1000 kelahiran di dunia. Saat ini 25% dari semua kelahiran di Inggris melalui metode SC, lebih dari 30% di Australia dan Amerika, serta lebih dari 50% di Brazil dan China. Berdasarkan data Survei Demografi Kesehatan Indonesia SDKI 2017, sebanyak 17% persalinan melalui SC. Berdasakan laporan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan tahun 2017 sepuluh kode case base groups CBG terbanyak pada tingkat layanan rawat inap tindak lanjut/ RITL kasus terbanyak adalah SC ringan menempati urutan pertama. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian SC pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN di RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut selama tahun 2018. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan desain studi cross sectional. Analisis penelitian menggunakan anlisis univariat, analisis bivariat dengan Chi-Square, dan analisis multivariat dengan metode regresi logistik model determinan. Hasil: Kejadian SC di RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut masih tinggi sebanyak 72,8% dibandingkan dengan persalinan pervaginam sebanyak 27,2%. rentang usia ibu bersalin secara SC sebanyak 70,9% diantara 20-35 tahun, dengan paritas 2-3, pada kelas 2 BPJS. pada usia dan paritas tersebut merupakan usia normal dan paritas aman, tidak termasuk kedalam kategori ibu hamil risiko tinggi. Kesimpulan: Semua variabel, baik vaiabel karakteristik sosiodemografi usia, kelas JKN, naik kelas rawat, medik obstetri paritas, serta indikasi medik faktor ibu, bayi, penyakit penyerta mempunyai dampak yang signifikan terhadap jenis persalinan. Faktor yang yang paling mempengaruhi terhadap jenis persalinan paling besar adalah faktor paritas. Hasil R squared semua variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 60%, sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. ......Background: Sectio Caesarea SC is a surgical procedure to deliver babies through incision in mother's abdomen and uterus. The prevalence of SC continues increasing. The World Health Organization WHO recommended the standard for SC in a country to be around 5-15% per 1000 births in the world. At present the delivery using SC in the UK, Australia and America, Brazil ans China are 25%, more than 30%, more than 50% of all births respectively. Based on data from the 2017 Indonesian Health Demographic Survey SDKI, there were 17% of deliveries through SC. Based on the 2017 Health Insurance Agency BPJS report, the ten highest cases base groups CBG codes at the follow-up inpatient service level are SC surgery. This study was conducted to determine the factors influencing the incidence of SC among JKN participants in the RSUD dr. Slamet Garut Regency during 2018. Method: This study uses a quantitative methodology used a cross sectional study design. The data analysis used univariate analysis, bivariate analysis with Chi-Square, and multivariate analysis using the determinant logistic regression method. Result: the incidence of SC in RSUD dr. Slamet Garut regency was still high as 72.8% compared to vaginal delivery as much as 27.2%. As many as 70.9% of mothers give birth between of 20-35 years, with 2-3 parity in 2 class BPJS which were a normal age and parity for pregnancy or not included in high risk. Conclusion: All variables, both sociodemographic characteristics age, JKN class, JKN grade increase, obstetric medical parity, and medical indications maternal, infant, comorbidities have a significant impact on the type of labor. The most influential factor for the largest type of labor is the parity factor. R squared results that independent variables can explain the dependent variable by 60%, and the rest is explained by other variables outside the model.

Abstrak :
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu kebijakan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan sosial di Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, dimana negara hadir melalui perlindungan sosial untuk mewujudkan keadilan sosial. Salah satu faktor penentu keberhasilan program JKN adalah aspek partisipasi masyarakat. UU SJSN tahun 2004 mengikat warga negara untuk ikut serta dalam program ini tanpa terkecuali. JKN pertama kali diimplementasikan pada tahun 2014 dengan target cakupan kepesertaan sampai dengan akhir 2019 adalah 95%. Namun dalam perkembangnnya, sampai dengan Mei 2020 cakupan kepesertaan adalah 82,04%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika dalam perencanaan kebijakan program JKN dari aspek kepesertaan. Metode penelitian menggunakan studi kualitatif untuk menganalisis dinamika perencanaan kebijakan yang terjadi diantara pemangku kepentingan terkait JKN di Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, DJSN dan Tenaga Ahli DPR RI. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pejabat terkait dan studi dokumentasi. Data studi dokumentasi bersumber berbagai berbagai dokumen terkait JKN sejak tahun 2014 sampai 2020. Hasil penelitian menunjukkan terdapat target yang optimis terkait kepesertaan, target ini mempengaruhi secara langsung kualitas dari program JKN, salah satunya adalah kondisi defisit yang saat ini terjadi. Perlu dilakukan kaligrasi ulang terhadap target Universal Health Coverage di Indonesia. Beberapa hambatan yang terjadi antara lain perbedaan pemahaman program, masalah kelembagaan dan pendanaan, inkonsitensi peserta dan data. ......National Health Insurance (JKN) is one of the policies to support the implementation of social development programs in Indonesia. This is in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, where the state is present through social protection to achieve social justice. One of the determining factors for the success of the JKN program is the aspect of participation. The SJSN Law of 2004 binds citizens to participate in this program without exception. JKN was first implemented in 2014 with a target of achieving membership until the end of 2019 is 95%. But in its development, until May 2020, membership reached 82.04% of population his study aims to determine the dynamics in JKN program policy planning from the aspect of membership. The research method uses a qualitative study to analyse the dynamics of policy planning that happened among stakeholders related to JKN in the Ministry of Development Planning, Coordinating Ministry of Human Development and Culture, National Social Security Council, and Indonesia Parliament. Researchers conduct in-depth interviews with relevant officials and study documentation. Documentation study data is sourced from various documents related to JKN from 2014 to 2020. The results showed there were optimistic targets related to participation, this target directly affected the quality of the JKN program, one of which was the current deficit problem. It is necessary to recalibrate the Universal Health Coverage target in Indonesia. Some of the obstacles that occur include differences in understanding of the program, safety and order issues, inconsistencies of participants and data.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen untuk menganalisa penyebab klaim Pending jaminan kesehatan nasional di RS Bakti Timah Karimun Tahun 2022. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi acuan untuk perbaikan layanan dan manajemen klaim jaminan kesehatan nasional di RS Bakti Timah Karimun dikemudian hari. ......This research is an observational/non-experimental study with qualitative data collection using in-depth interviews and document review to analyze the causes of delays in national health insurance claims at Bakti Timah Karimun Hospital in 2022. The results of this study are expected to be a reference for service and management improvements. claims for national health insurance at the Bakti Timah Karimun Hospital in the future.

Abstrak :
Pada tahun 2014, Indonesia memulai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menggunakan Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs) sebagai sistem pembayaran rumah sakit. Sistem pembayaran ini memberikan insentif kepada rumah sakit untuk meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan kunjungan pasien baru, salah satunya dengan upaya readmisi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi readmisi pada pasien rawat inap kasus Hepatobilier di Rumah Sakit X. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Data yang diambil merupakan data sekunder kasus hepatobilier rawat inap sebelum pelaksanaan JKN (tahun 2010- 2013) dan sesudah pelaksanaan JKN (tahun 2014-2017). Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan JKN, pasien dengan readmisi ≥ 30 hari mengalami peningkatan median lama rawat inap, sedangkan pasien dengan readmisi < 30 hari mengalami penurunan lama rawat inap. Hasil uji multivariat menunjukkan variabel yang paling dominan berpengaruh dengan jenis readmisi adalah lama rawat inap dengan nilai marginal effect -0.041. Hasil estimasi diperoleh nilai koefisien negatif yang menunjukkan semakin pendek lama rawat inap, peluang readmisi < 30 hari semakin tinggi. Hal tersebut menunjukkan adanya kemungkinan upaya memperpendek lama rawat inap dan upaya readmisi yang sengaja dilakukan oleh rumah sakit setelah pelaksanaan sistem pembayaran INA CBGs. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil analisis bivariat yang menunjukkan proporsi readmisi < 30 hari lebih tinggi pada payer dengan sistem pembayaran INA CBGs dan FFS negosiasi dibandingkan dengan payer dengan sistem pembayaran FFS. ......In 2014, Indonesia has started a National Health Insurance (JKN) program that used Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs) as hospital payment system. This payment system provides an incentive for hospitals to increase revenue by increasing new patient visits, one of which is by readmissions. The purpose of this study is to analyze the factors that affect the readmissions of Hepatobiliary inpatients in Hospital X. This study uses a quantitative research method with a cross sectional research design. The data taken is secondary data on hepatobiliary cases hospitalized before the implementation of JKN (2010-2013) and after the implementation of JKN (2014-2017). The results of the bivariate analysis show that after the implementation of JKN, patients with ≥ 30 days readmission experience an increase in median length of stay, while patients with <30 days readmission experience a decrease in length of stay. The multivariate test results show that the most dominant variable influencing the type of readmissions is the length of stay with a value of marginal effect -0.041. Estimation results obtain negative coefficient values which indicate the shorter the length of stay, the chances of <30 days readmission are higher. This shows that there is a possibility of efforts to shorten the length of stay and efforts to readmissions deliberately carried out by the hospital after the implementation of the INA CBGs payment system. The statement is supported by the results of bivariate analysis which shows the proportion of <30 days readmission higher for payers with INA CBGs and FFS negotiations payment system compared to payer with the FFS payment system.