Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menggunakan sistem pembayaran INACBGs bagi pelayanan rawat inap yang mulai berlaku per 1 Januari 2014. Sistem pembayaran INA CBGs memunculkan argumen bahwa pelayanan kesehatan dengan budget tertentu, akan bertendensi bagi penyedia layanan kesehatan untuk mengurangi kualitas pelayanan kesehatan dengan meniadakan pengobatan yang tidak perlu atau pun dengan cara lainnya guna memangkas biaya, dan pada akhirnya berpotensi mempengaruhi kondisi klinis pasien saat dirawat di rumah sakit. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kestabilan kondisi pasien saat keluar rawat inap antara pasien dengan pembayaran INA-CBGs dibandingkan dengan pembayaran Tunai pada pasien Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue di RS Dr.Cipto Mangunkusumo sebagai parameter mutu klinis terhadap pelayanan kesehatan. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan rancangan cross sectional , sumber data berupa data sekunder dari rekam medis pasien dengan diagnosis Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue tahun 2010 - Mei 2014 antara pembayaran INA CBGs dan Tunai. Analisis bivariat menunjukkan perbedaan signifikan Kondisi Pasien Saat Pulang Rawat Inap antara pasien dengan pembayaran INA-CBGs dengan Tunai berdasarkan kriteria yang harus dipenuhi untuk memulangkan pasien Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue oleh Departemen Kesehatan maupun Integrated Clinical Pathway RSUPN Dr.Cipto mangunkusumo, namun saat dikontrol dengan variabel lain melalui analisis multivariat didapatkan nilai tidak bermakna antara kedua jenis pembayaran. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel umur bermakna signifikan dimana pasien dewasa berisiko 22,2 (1/ 0,045) kali untuk pulang dalam kondisi tidak stabil saat pulang rawat inap dibandingkan pasien anak setelah dikontrol oleh variabel lain (R Square 0,309; 95% CI: 0,005- 0,417) Kesimpulan : Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan INA CBGs sebagai sistem pembayarannya, tidak berpengaruh signifikan bagi rumah sakit dalam memberikan layanan kesehatan yang bermutu dalam penatalaksanaan pasien Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue setelah dikontrol oleh variabel lainnya.

---

The National Health Insurance (JKN) using INA-CBGs payment system for inpatient services implemented on January 1, 2014. the payment system led to an argument that INA CBGs health services with a particular budget, will tend to the health care providers, to reduce the quality of health care by eliminating unnecessary treatment or any other way to cut costs, and in turn potentially affect the clinical condition of the patient while hospitalized.

The purpose of this study was to analyze the stability condition of the patient when exiting hospitalization among patients with INA-CBGs payment compared with cash payments to patients Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever in the Hospital Dr. Cipto Mangunkusomo as clinical quality parameters to health care. The research design used in this study was a quantitative cross-sectional design, data sources in the form of secondary data from the medical records of patients with a diagnosis of Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever in 2010 - May 2014 between INA CBGs and cash payments.

Bivariate analysis showed significant differences in stability condition of the patient when exiting hospitalization among patients with INA-CBGs payment with cash based on the criteria that must be fulfilled in order to repatriate patients Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever by the Ministry of Health Guideline and the Integrated Clinical Pathway RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, but when controlled with other variables through multivariate analysis found no significant values between both types of payments.

Multivariate analysis showed that age is significant variable in which adult patients at risk of 22.2 (1 / 0.045) time to go home in an unstable condition at discharge than children patients after other variables are controlled (R Square 0.309, 95% CI: 0.005 -0.417) Conclusions: Implementation of the National Health Insurance with INA CBGs as a payment system, no significant values for the hospital to provide quality health services in the management of patients Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever after controlled by other variables."

"[ABSTRAKLatar Belakang: Jaminan kesehatan Nasional mempermudah masyarakat untukmengakses dan mendapatkan pelayanan kesehatan bermutu termasuk kesehatangigi. Dokter gigisebagai pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama diharapkanberpartisipasi dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional. Tujuan:Diperolehnyapemahaman determinan kesediaan dokter gigi sebagai pemberipelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Metode: PenelitianCross Sectional terhadap dokter gigi praktek swasta menggunakan kuesioner.Datadianalisis menggunakanujichi square dan regresi logistik.Simpulan: Pengetahuantentang paket manfaat dan sikap terhadap kapitasi ditemukan memberikankontribusi terhadap kesediaan dokter gigi.

---

ABSTRACTBackground:A national health insurance makes people easier to access andobtain quality health care including dental health. Dentists as the first level healthservice providers are expected to participatein supporting the National HealthInsurance Program. Objective: To elucidatedeterminants dentistwillingnesstobecomehealth care provider for the national health insuranceMethods: Crosssectionalstudy on private practice dentists using questionnaires. Data wereanalyzed usingchi square test and logistic regression.Conclusions: Knowledge onbenefit package and attitude toward capitation found to have significantcontribution to dentist willingness, Background:A national health insurance makes people easier to access andobtain quality health care including dental health. Dentists as the first level healthservice providers are expected to participatein supporting the National HealthInsurance Program. Objective: To elucidatedeterminants dentistwillingnesstobecomehealth care provider for the national health insuranceMethods: Crosssectionalstudy on private practice dentists using questionnaires. Data wereanalyzed usingchi square test and logistic regression.Conclusions: Knowledge onbenefit package and attitude toward capitation found to have significantcontribution to dentist willingness]"

"Belum adanya indikator kinerja dalam pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang berimplikasi terhadap target luaran yang dihasilkan menjadi tidak jelas. Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan pun belum tersosialisasikan dengan baik sehingga masih ditemui adanya kendala untuk menjalankan pedoman tersebut secara menyuluruh. Belum adanya tim kehumasan dalam bentuk jabatan fungsional turut menjadikan peran kehumasan belum dapat berjalan sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis impelementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang dan melihat efektifitasnya berdasarkan teori Edward III. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mengembangkan strategi kebijakan atau tindakan evaluasi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang telah berjalan. Namun, masih belum optimalnya sosialisasi Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan menghasilkan pemahaman yang kurang mendalam mengenai prinsip kegiatan kehumasan. Selain itu pula perlu ada indikator yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan yang bertumpu pada prinsip kegiatan kehumasan di PMK nomor 81 tahun 2015, agar implementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan dapat berjalan lebih baik di Kabupaten Tangerang.

---

The absence of performance indicators in the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has implications for the resulting outcome targets to be unclear. The General Guidelines for Public Relations in the Health Sector have not been well socialized so that there are still obstacles in carrying out these guidelines in a comprehensive manner. The absence of a public relations team in the form of a functional position has also contributed to the role of public relations that has not been able to run in accordance with the applicable rules. This study aims to analyze the implementation of public relations policy in the health sector in Tangerang Regency and see its effectiveness based on the theory of Edward III. The results of this study are expected to be input for developing appropriate policy strategies or evaluation actions. This study uses qualitative methods with in-depth interview techniques and document review.

The results of the study indicate that the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has been running. However, the socialization of the General Guidelines for Public Relations in the Health Sector has not yet been optimal, resulting in a less in-depth understanding of the principles of public relations activities. Besides that, it is also necessary to have clear indicators in the implementation of public relations activities that are based on the principle of public relations activities in PMK number 81 of 2015, so that the implementation of public relations policies in the health sector can run better in Tangerang Regency. "

"Latar Belakang: Pada tahun 2021, kasus TB di Indonesia diperkirakan sebanyak 969.000 kasus, dengan notifikasi kasus TB pada tahun 2022 mencapai 724.309 kasus (75%). Penemuan kasus TB pada tahun 2022 ini merupakan penemuan kasus tertinggi sejak 1 dekade terakhir. Situasi ini dapat berkontribusi pada peningkatan biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit TB. Tujuan: Mengetahui biaya pelayanan kesehatan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam satu tahun. Metode: Desain studi cross-sectional dengan analisis univariat dan bivariat. Sampel penelitan yaitu peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) berdasarkan data sampel BPJS Kesehatan Tahun 2023. Hasil: Hasil analisis didapatkan bahwa BPJS Kesehatan menghabiskan anggaran sebesar Rp14.244.980.234 (14 Milyar) untuk membayar klaim 3.492 peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022. Faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya Tuberkulosis (TB) peserta JKN di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yaitu umur, jenis kelamin, penyakit penyerta (komorbiditas), segmentasi kepesertaan, hak kelas rawat, kunjungan RJTL, kunjungan RITL, lama hari rawat inap dan Wilayah tempat tinggal. Kesimpulan: Penelitian ini menggambarkan besarnya biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) sehingga program deteksi dini sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya dalam menghemat biaya.

---

Background: In 2021, TB cases in Indonesia are estimated to be 969,000 cases, with TB case notifications in 2022 reaching 724,309 cases (75%). The discovery of TB cases in 2022 is the highest case discovery since the last decade. This situation can contribute to increasing service costs for JKN participants with TB disease. Objective: To find out the cost of health services for JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in one year. Method: Cross-sectional research design with univariate and bivariate analysis. The research sample is JKN participants with Tuberculosis (TB) based on BPJS Health sample data for 2023. Results: The results of the analysis showed that BPJS Health spent a budget of IDR 14,244,980,234 (14 billion) to pay claims for 3.492 JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in 2022. Factors related to the cost of Tuberculosis (TB) for JKN participants in the DKI Jakarta Province Region in 2022, namely age, gender, comorbidity, membership segmentation, treatment class rights, RJTL visits, RITL visits , length of stay and region of residence. Conclusion: This research illustrates the high costs of JKN service participants with Tuberculosis (TB), so that an early detection program is very important to carry out as an effort to save costs."

"ABSTRACTJaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional yang ditargetkan mencakup seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2019 dan melibatkan seluruh fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit. Dalam penerapannya, penyelenggaraan rekam medis menjadi penting karena berkaitan dengan proses klaim dan perencanaan rumah sakit. Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor menjadi salah satu rumah sakit yang menerapkan JKN. Namun, masih ada beberapa permasalahan yang ditemukan. Saat ini Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor menggunakan rekam medis berbasis kertas dengan bantuan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Dari hasil observasi ditemukan bahwa pemasukan data pasien dilakukan berulang. Dengan kondisi ini, data pasien yang dimasukkan ke dalam sistem menjadi kurang real time dan kurang reliabel. Selain itu, masih ditemukan pula resume medis yang belum terisi lengkap. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan prototipe Rekam Kesehatan Elektronik (RKE) sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah. Pengembangan prototipe RKE dilakukan dengan menganalisis kelayakan pengembangan dan menghasilkan prototipe yang mencakup sistem basis data, rancangan tampilan antarmuka, serta rancangan laporan. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Dari penelitian yang dilakukan, Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor layak untuk dilakukan pengembangan prototipe RKE.

---

ABSTRACTThe National Health Insurance (NHI) is one of the programs in the National Social Insurance System that covers all Indonesian people targeted in 2019 and involves all health facilities, including hospitals. The organization of medical records is important because it relates to claims processing and hospital planning in NHI. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Hospital is one of the hospitals that implement NHI. However, there are still some problems found. Currently, Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Hospital using paper-based medical records and Hospital Management Information System (HMIS) application. From the observation, it was found patient’s data entry repeated. With this condition, the patient data becomes not real time and less reliable. In addition, they also found that medical resume full unfilled. To that end, this study aims to develop a prototype of Electronic Health Record (HER) as one of the alternative solutions. EHR prototype development is analyzing the feasibility of developing and designing a prototype that includes a database system, the interface design, and the report draft. Research conducted qualitatively by method of observation, in-depth interview, and document review. From the research conducted, Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Hospital feasible to develop EHR prototype."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pelaksanaan Formularium Nasional yang merupakan daftar obat-obatan yang menjadi acuan pemberian resep obat pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan). Formularium Nasional dibuat dengan tujuan agar meningkatkan penggunaan obat yang rasional dan meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan. Namun pada praktiknya pelaksanaan Formularium Nasional belum sesuai dengan teori nya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalah, yaitu: 1. Bagaimana hubungan hukum, hak dan kewajiban dokter serta pasien ditinjau dari aspek hukum kesehatan dan Kode Etik Kedokteran Indonesia?; 2. Bagaimana pengaturan dan ruang lingkup Formularium Nasional?; 3. Bagaimana implikasi penerapan Formularium Nasional terhadap hubungan dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan? Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Formularium Nasional yang masih terbilang baru ini pada praktiknya kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga masih perlu ditinjau dan dievaluasi lebih lanjut agar dapat berjalan efektif terutama bagi pasien, sesuai dengan prinsip jaminan sosial.

---

The focus of this thesis is the implementation of National Formulary. National Formulary is a list of drugs which can be given to the patients who use the National Health Insurance program (Jaminan Kesehatan Nasional) organized by Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan), a government?s health insurance. National Formulary is made with the aim to improve the rational use of medicines and improve the efficiency of the health care budget. But in practice the implementation of the National Formulary is not in accordance with its theory.

Based on that problems, the writer tried to describe the main issues, which are :

1. How are relationships, rights and obligations of doctors and patients in terms of legal aspects and Indonesian Medical Ethics Code Indonesia ?;

2. What are the regulations and scope of the National Formulary in Indonesia?;

3. How is the implementation of the National Formulary of the doctor-patient relationship in health care?

In the end, the writer came to the conclusion that the implementation of the National Formulary are still relatively new in practice that still needs to be reviewed and evaluated further in order to be effective, especially for patients, in accordance with the principle of social insurance."

"ABSTRAKDalam 30 tahun terakhir dunia menua dengan cepat, jumlah penduduk usia 70 tahun ke atas meningkat dengan sangat signifikan. Penyebab utama dari penuaan penduduk adalah menurunnya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya angka harapan hidup, trend tersebut akan terus berlangsung hingga beberapa dekade berikutnya. Penuaan populasi yang tidak dapat terhindarkan tidak hanya akan meningkatkan angka ketergantungan, tapi juga diprediksikan akan membawa dampak penurunan kinerja pada perekonomian dan peningkatan beban pada pengeluaran negara terutama pada jaminan pensiun dan kesehatan, padahal mulai Tahun 2019 Indonesia akan melaksanakan universal health cooverage. Dengan berpedoman pada data tahun 2014 dan menggunakan beberapa asumsi diperoleh perhitungan bahwa pengeluaran biaya kesehatan akan terus meningkat hingga 5 kali lipat dari tahun 2019 dan terjadi pergeseran yang tadinya pengeluran biaya kesehatan terbesar pada tahun 2019 ada pada kelompok umur 45 ? 54 tahun menjadi kelompok umur 75 tahun ke atas di Tahun 2100. Jika dibandingkan dengan sisi penerimaannya, BPJS Kesehatan sebagai badan yang melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional akan terus mengalami defisit walaupun besaran iuran peserta dinaikkan. Surplus hanya akan didapatkan jika pemerintah dapat mendorong perekonomian yang menyebabkan menurunnya peserta Penerima Bantuan Iuran dan meningkatnya peserta dari sektor formal juga melaksanakan langkah-langkah preventif bidang kesehatan yang akan menurunkan angka kesakitan.

---

ABSTRACT

In the last 30 years the world is aging rapidly, the population aged 70 years and older increased very significantly. The primary cause of the aging population is the declining rate of population growth and increasing of life expectancy, the trend will continue through the next few decades. The ageing population which can not be avoided not only will increase the rate of dependency, but also predicted to bring a slowdown in the economy and increase the burden on state spending, especially on pensions and health insurance, whereas started year 2019 Indonesia will implement universal health cooverage. With reference to the data year 2014 and using some assumptions derived calculations that health care expenditure will continue to increase up to 5 times more than in 2019 and there was a shift on health care expenditure which in 2019 the biggest cost will be in the age group 45-54 years will become the age of group 75 and above in the year 2100. When compared with the income, BPJS Health as institution which implement the National Health Insurance Program will continue to have a deficit even though the amount of contributions of participants increased. Surplus will only be obtained if the government can stimulate the economy resulting in lower participants of PBI and increasing participants of the formal sector also carry out preventive health care policy that will reduce morbidity."