Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang jaminan yang diberikan Pemerintah RI berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 jo. PMK No. 173/PMK.011/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha (JKU) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Program Percepatan Pembangungan Tahap II. Penelitian ini membahas mengenai konsep JKU, hubungan hukum antara Pemerintah dengan PT PLN, dan cara eksekusi JKU ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara jo. PMK No. 173/PMK.011/2014. Menurut surat JKU No. S-XYZ/MK/011/2013, JKU menganut konsep Pejanjian Garansi, padahal dalam prakteknya lebih tepat untuk menggunakan konsep Perjanjian Penanggungan. Adapun hubungan hukum antara Pemerintah dan PT PLN didasarkan atas kewajiban pelayanan publik. Sementara itu, eksekusi JKU dapat dilakukan jika PT PLN melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan Pengembang Listrik Swasta (PLS), dengan cara PLS mengajukan tagihan kemudian Pemerintah akan menganggarkan dana dalam APBN tahun selanjutnya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. ......This thesis focuses on guarantees given by The Government of The Republic of Indonesia (Government) according to Presidential Decree No. 4 Year 2010 jo. Finance Ministry Decree No. 173/PMK.011/2014 concerning Procedure of Giving The Business Viability Guarantee (BVG) for PT PLN (Persero) in the matter of Fast Track Program II. This research analyzes the general concept of BVG, legal relation between Government and PT PLN (Persero), execution of BVG based on the Indonesian Civil Code jo. Law No. 19 of 2003 concerning State Owned Enterprise jo. Finance Ministry Decree No. 173/PMK.011/2014. Based on BVG Letter No. S-XYZ/MK/011/2013, BVG adopted Guarantee Contract concept, despite the facts prove that BVG is more suitable using Warranty Contract concept. The legal relationship between the Government and the PT PLN (Persero) is based on the public service obligation. Whereas the BVG execution can be done if PT PLN (Persero) committed a breach of Power Purchase Agreement with the Private Electric Company, where the Private Electric Company can submit a bill proportional to the damage experienced which will be restituted by the Government by allocating it in the State Fund. This research uses a normative juridical study.

Abstrak :
Proyek pembangkit tenaga listrik sebagai infrastruktur untuk memenuhi hajat hidup masyarakat luas memiliki risiko-risiko yang harus ditanggung oleh IPP. Risiko tersebut di antaranya, yakni risiko gagal bayar dan risiko politik, yang mana dijamin oleh Pemerintah dengan Surat Jaminan Kelayakan Usaha 'SJKU', sebagaimana diatur dalam PMK No. 130/2016. Namun seiring perkembangan waktu, SJKU justru menimbulkan isu mengenai sifat hukum sejatinya SJKU. Skripsi ini membahas mengenai konsep indemnitas dan penanggungan sebagai suatu bentuk jaminan perorangan dan dihubungkan dengan pengaturan dan penerbitan SJKU. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan serta wawancara. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara indemnitas dan penanggungan yang secara mendasar telah diatur dalam KUHPerdata, selain itu sifat hukum dari SJKU menurut Pemerintah sendiri adalah indemnitas yang mana untuk melihat kebenaran tersebut, maka harus memperhatikan hak dan kewajiban para pihak dalam SJKU itu sendiri. Dengan adanya kewajiban Pemerintah untuk mengganti kerugian kepada IPP apabila PT PLN Persero wanprestasi, alangkah lebih baik jika Pemerintah cq. Kementerian Keuangan untuk mengatur lebih lanjut perihal tata cara klaim ganti rugi oleh IPP, dan menambahkan klasul mengenai tata cara klaim ganti rugi dalam SJKU yang diterbitkan. ......Power plant project as an infrastructure to satisfy people rsquo s needs have risks to be borne by the IPP. Two of the risks are payment failure risk and political risk, which now be covered by the Government through Business Viability Guarantee Letter 'BVGL', as stipulated under PMK No. 130 2016. But over time, BVGL has an issue regarding its true legal nature. This thesis discusses the concept of indemnity and guarantee as a form of personal guarantee and its relation with the regulation and issuance of BVGL. Research method used in this thesis is juridical normative research with qualitative approach, and using library materials and interview. From the results of the research, it is found that there are some differences between indemnity and guarantee which basically had been regulated in the Indonesian Civil Code, and that the true legal nature of BVGL that the Government claimed is indemnity. But, to see the conformity, we shall consider the rights and obligations of the parties within BVGL. With the Government 39 s obligation to indemnify IPP if PT PLN Persero is in default, it would be better if the Government cq. Ministry of Finance to further regulate the procedure of claim for indemnification by IPP, and add a clause on the procedures of claim for indemnification in the further issued BVGL.