Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewi Kaniawati. 0585007039. Beberapa Masalah dariSurat Kuasa Memasang Hipotik sebagai Pra PengikatanJaminan, Contoh Kasus pada Bank Bumi Daya, Skripsi,1992.Pengikatan jaminan secara formal sempurna tanpa ada cacat-cacat hukumnya merupakan kunci terakhir untuk dapat menyelamatkan kredit yang diberikan bank kepada debiturnya. Namun dalam prakteknya, belum semua pengikatan jaminan telahdilakukan secara sempurna, masih ada celah-celah yang dapat menimbulkan sengketa antara bank dengan debiturnya. Skripsi ini akan mengungkapkan beberapa masalah yang dapat timbul dari pengikatan jaminan yang belum sempurna, khususnya surat kuasa memasang hipotik, karena secara yuridis barang jaminan belum diikat. Demikian pula dengan obyek jaminan yang diikat dengan surat kuasa memasang hipotik sebagai pra pengikatan jaminan. Langkah-langkah pengamanan terhadap kredit yang dilakukan oleh bank ternyata masih menimbulkan masalah. Penyelesaiannya masih memerlukan campur tangan pengadilan, yang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan benda tetap berupa hipotik kapal laut dan hak tanggungan atas tanah dalam hal kepailitan. Pada umumnya pelaksanaan eksekusi harta pailit dilakukan oleh Kurator sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”). Akan tetapi UUK-PKPU memberikan kewenangan kepada kreditur pemegang hak jaminan untuk dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, dimana ketentuan Pasal tersebut sejalan dengan diakuinya hak separatis dari pemegang jaminan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pelaksanaan eksekusi hipotik kapal laut dalam kepailitan PT Putrajaya Offshore Lines dan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan atas tanah dalam kepailitan PT Kepsonic Indonesia, masing-masing pelaksanaan eksekusinya memiliki hambatan dan resiko tersendiri. Hambatan dan resiko tersebut patut untuk diulas lebih mendalam dikarenakan kedua obyek jaminan tersebut merupakan obyek yang sering dijadikan jaminan pelunasan utang kepada bank dan dapat ditemui dalam beberapa kasus kepailitan. Untuk itu penulis akan meneliti bagaimana pelaksanaan eksekusi benda tetap dan hambatan-hambatan yang dimiliki dalam kasus kepailitan PT Putrajaya Offshore Lines dan kasus kepailitan PT Kepsonic Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan benda tetap berupa hipotik kapal laut dan hak tanggungan atas tanah, masing-masing memiliki resikonya tersendiri sehingga kreditur pemegang jaminan perlu memperhitungkan potensi ancaman dan resiko yang dapat muncul dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, sebelum memutuskan untuk melakukan eksekusi sendiri dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU atau melalui kurator.

---

This thesis discusses about the execution of fixed objects securities in the form of hypothec over ships and security right over lands in the event of bankruptcy. In general, curator is authorized to perform the execution of bankruptcy assets in accordance with the Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payments (“Bankruptcy Law”). However, the Bankruptcy Law gives an authority to the secured creditors to execute their rights as if the bankruptcy does not occur. In the execution of Hypothec over Ships of PT Putrajaya Offshore Lines’s bankruptcy case and the execution of security right over lands and buildings of PT Kepsonic Indonesia’s bankruptcy case, each execution has its own obstacles and risks. Such obstacles and risks are ought to be reviewed because both of security objects are often to be used as security under loan agreement with the bank and such security objects are often to be found in several bankruptcy cases. Therefore, the writer hereby researches on how the execution of the fixed assets and its obstacles in the case of PT Putrajaya Offshore Lines and PT Kepsonic Indonesia’s bankruptcy. The method of the research is using literature method based on juridical normative basis. The writer found that as the result of this research, the implementation of execution of fixed assets securities either in the form of mortgage over ships or security right over lands and buildings have its own risks and therefore the secured creditor needs to calculate the potential obstacles and risks before deciding to perform the execution by itself with the limitation as stipulated in the Bankruptcy Law or deliver it to the curator."

"Selain dikenal dalam lembaga jaminan gadai, bentuk jaminan dengan benda bergerak juga dikenal dan diakui dalam lembaga jaminan fidusia yang mengenai aturannya ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana salah satu objek jaminan yang dapat dibebankan dengan fidusia adalah barang-barang persediaan. Jaminan fidusia dirasa tepat diberlakukan karena kebutuhan akan adanya suatu bentuk jaminan utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut, yang beralih adalah hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan sedangkan benda tetap dalam penguasaan pemilik benda. Kemudian timbul permasalahan apabila pemberi jaminan fidusia dengan objek jaminan berupa barang persediaan yang mudah beralih dan beralih wujud sehingga menurut sifatnya tidak lagi dapat dikatakan sebagai benda bergerak yang dapat dijaminkan dengan fidusia. Seperti kapal laut, dimana sifat kebendaan dari kapal laut ketika telah didaftarkan, akan menjadi benda tidak bergerak, oleh karenanya dibebankan dengan hipotik. Sehingga pemberi jaminan memiliki kewajiban untuk memberikan bentuk jaminan yang baru kepada Kreditur yang merupakan penerima jaminan.

---

Apart from being known in the pledge guarantee institution, a form of guarantee with movable objects is also known and recognized in the fiduciary guarantee institution of which the rules are stipulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, where one of the guarantee objects that can be imposed with a fiduciary is inventory items. Fiduciary guarantees are deemed appropriate because of the need for a form of debt guarantee where the object is still classified as a movable object but without transferring power over the object, therefore, what is transferred is the ownership right of an object on the basis of trust while the object remains in the control of the object owner. In that case, a problem arises if the fiduciary guarantor with the collateral object is in the form of inventory items that can easily switch and change form so that by their nature they can no longer be said to be movable objects that can be guaranteed by fiduciary. For example: a ship, where the material nature of a ship when it has been registered will become an immovable object, therefore it shall be imposed with mortgage. In the end, the guarantor has an obligation to provide a new form of guarantee to the creditor as the recipient of the guarantee."