Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang hukum Jaminan Perorangan yang menjadi jaminan dalam praktik pembiayaan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan yang mengatur mengenai Jaminan Perorangan terdapat dalam Pasal 1820-1850 KUHPerdata. Jaminan Perorangan merupakan perjanjian yang diberikan oleh pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur wanprestasi. Permasalahan dalam tesis ini adalah upaya hukum perusahaan pembiayaan dalam menyelesaikan fasilitas pembiayaan dengan jaminan perorangan yang macet, pelaksanaan eksekusi jaminan perorangan pada perjanjian penanggungan dan akibat hukum dari pengesampingan hak-hak istimewa penjamin yang diatur dalam KUHPerdata dalam perjanjian penanggungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst. Dalam rangka untuk melakukan penelitian ini, tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan pembiayaan akan mengupayakan penyelesaian pembiayaan macet melalui penyelesaian secara musyawarah mufakat untuk dapat mengeksekusi jaminan perorangan. Apabila tidak terdapat penyelesaian, maka perusahaan pembiayaan dapat melakukan upaya hukum penyelesaian melalui pengadilan agar dapat menyatakan perjanjian fasilitas pembiayaan tersebut wanprestasi dan eksekusi jaminan perorangan yang telah diberikan oleh penjamin. Jenis pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst yaitu eksekusi untuk membayar sejumlah uang untuk pemenuhan pembayaran utang. Jika pelaksanaan putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka proses eksekusi yang dapat dilakukan adalah (i) permohonan eksekusi, (ii) teguran, (iii) sita eksekusi terhadap harta kekayaan penjamin. Lebih lanjut, pengesampingan hak-hak istimewa penjamin yang diatur dalam KUHPerdata bertujuan agar memudahkan kreditur untuk dapat menagih penjamin apabila debitur wanprestasi. ......This thesis discusses the law of the Personal Guarantee which is a security in financing practices which applied in Indonesia. The provisions governing the Personal Guarantee are regulated in Articles 1820-1850 of the Civil Code. Personal Guarantee is an agreement given by a third party to fulfill the debtor's obligations if the debtor defaults. This problems in this thesis are the legal efforts of financing companies in completing non-performing financing facilities with personal guarantees, analysis of the execution of personal guarantees and the legal consequences of waiving the guarantor's privileges which regulated in the Civil Code in the guarantee agreement based on the Decision of the Central Jakarta District Court Number 44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst. In order to conduct this research, the research typology used is prescriptive research. The result of this research is that financing companies will strive to resolve non-performing financing through deliberation to reach a consensus to be able to execute individual guarantees. If there is no settlement, then the financing company can take legal remedies through the court to declare the financing facility agreement in default and the execution of the individual guarantee provided by the guarantor. The type of execution of the Central Jakarta District Court Decision number 44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst namely execution to pay an amount of money to fulfill debt payments. If the implementation of the decision is not carried out voluntarily, then the execution process that can be carried out is (i) request for execution, (ii) warning, (iii) seizure of execution of the assets of the guarantor. Furthermore, the waiver of the special rights of the guarantor regulated in the Civil Code aims to facilitate the creditor to be able to collect the guarantor if the debtor is in default.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kegiatan usaha Perbankan Syariah berupa produk pembiayaan al Qardh al Hasan yang merupakan kelebihan dari perbankan Syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Pembiayaan tersebut menjadi produk unggulan bagi nasabah yang memerlukan dana secara cepat tanpa disertai dengan pemberian jaminan pada Bank. Pembiayaan tanpa disertai jaminan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak bank i tu sendiri maupun membebankan muqtaridh mengingat besarnya kegunaan pembiayaan tersebut, perlu diketahui bagaimana pengembalian pembiayaan al Qardh al Hasan kepada pihak muqridh dari muqtaridh jika tanpa disertai jaminan. Disamping itu perlu juga diketahui dasar hukum mengenai pembiayaan tersebut dan mekanisme perbankan Syariah dalam menerapkan hukum jaminan pada pembiayaan al Qardh al hasan. Guna menjawab permasalahan di atas maka dilakukanlah penelitian. Dalam penulisan tesis ini penulis akan menggunakan metode penelitian normatif yuridis yang didukung dengan wawancara dan sebagai metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dimana data-data yang dikumpulkan akan dijadikan sebagai bahan dalam mengambil kesimpulan terhadap yang diteliti dengan landasan teori, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perbankan Syariah dan pembiayaan al Qardh al Hasan, serta hukum jaminan. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa pembiayaan al Qardh al Hasan merupakan pembiayaan yang hanya dimiliki oleh perbankan Syariah dan telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Mengenai jaminan barang pada pembiayaan al Qardh al Hasan tidak menjadi suatu keharusan dan pengembalian pembiayaan j uga sudah dilaksanakan dengan mekanisme yang ada berdasarkan peraturan yang ada. Pihak muqridh dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan calon muqtaridh agar tidak salah sasaran. Diharapkan pembiayaan al Qardh al Hasan tidak hanya dilaksanakan pada saat tertentu akan tetapi sebagai produk unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki ekonomi lemah.

---

ABSTRACT
This research was based on the product of al Qardh al Hasan funding which is one Islamic B anking activity that other convensional bank does not have. This funding was about to be the best product for client who needs immediately loan without giving a guarantee to the bank. Funding without guarantee could grow some loss to the bank itself or impose financial responsibility to Muqtaridh as well, considering the usage of the funding. It necessary to acknowledge how to refund al Qardh a I Hasan to the Muqridh of Muqtaridh w hen the f unding has b een p laced without guarantee. On the other hand, it is also necessary to acknowledge the regulation of the funding and the Islamic Banking system in applying regulation of guarantee to ul Qardh al Hasan funding. To get some information about al Qardh al Hasan funding and it is problem, this research has been arranged. In this thesis, the researcher would use the juridical normative method, which was supported by interview. The researcher would also use the descriptive qualitative method as data analysis method. All information gathered would be used to make conclusion based on theory, regulation of Islamic Banking and al Qardh al Hasan funding, and regulation of guarantee. According to this research, al Qardh al Hasan funding was used only by Islamic Banking and was started arrange in particular regulation. The guarantee of al Qardh al Hasan funding is not compulsory and the refund should be applied according to the banking system and regulation. The Muqridh needs to select prospective Muqtaridh for the good, al Qardh al Hasan funding should be arranged not only at one specific time since it is expected to improve the prosperity of loweconomic society.

Abstrak :
ABSTRAK
Peristiwa hukum pinjam meminjam tidak akan pernah lepas dari masalah penjaminan. Karena jaminan berfungsi sebagai alat atau media untuk dapat memaksa debitur agar dapat melunasi kewajibannya kepada kreditur dengan secara tertib dan lancar. Penulisan tesis ini memfokuskan pada Hukum jaminan tentang fidusia. Oleh karena Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia baru berjalan sekitar 4 tahun, maka pelaksanaannya belumlah dapat dikatakan maksimal. Tesis ini mengangkat permasalahan yang mungkin timbul dalam masyarakat, seperti apakah kewenangan Departemen Kehakiman dalam menerbitkan sertifikat fidusia sudah tepat; apakah sertifikat fidusia mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat Hak Tanggungan; apakah kewajiban mendaftar akta fidusia tanpa adanya batasan waktu dapat memberikan kesadaran hukum bagi kreditur; apakah sertifikat fidusia dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditur ? Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan kelemahan bahwa seharusnya Departemen Kehakiman melakukan koordinasi dengan pihak terkait misalnya kepolisian dalam menerima jaminan kendaraan bermotor; juga seharusnya guna mencegah terjadinya fidusia ulang maka sistem manual pada Kantor Pendaftaran Fidusia harus dirubah dengan sistem komputerisasi; kewajiban yang timbul dalam Undang-Undang fidusia haruslah diikuti dengan adanya sanksi yang jelas; dan juga terbukti bahwa sebahagian besar perusahaan pembiayaan belumlah melaksanakan Undang- Undang Fidusia secara baik, yang tercermin dengan sedikit sekali perusahaan pembiayaan yang melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia.

Abstrak :
Fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, atas kebendaan atau barang-barang bergerak (milik debitor) kepada kreditor dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitor, dengan ketentuan bahwa jika debitor melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (tanpa cidera janji), maka kreditor berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas barang-barang tersebut kepada debitor. Diundangkannya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia merupakan suatu kemajuan dibidang hukum jaminan di Indonesia. Karena sebelum berlakunya undang-undang tersebut jaminan fidusia diatur berdasarkan yurisprudensi. Keistimewaan undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tersebut adalah dimuatnya ketentuan mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Selama ini jaminan fidusia tidak didaftarkan, sehingga dianggap kurang memberikan kepastian hukum. Adapun tujuan dilakukannya pendaftaran terhadap jaminan fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran mengenai ketentuan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Undangundang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maka dapat diketahui bahwa ketentuan mengenai pendaftaran jaminan fidusia tersebut telah memberikan perlindungan kepada kreditor selaku penerima fidusia. Disamping itu dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia juga menunjukkan telah dipenuhinya asas publisitas. Dengan adanya perlindungan kepada kreditor serta telah dipenuhinya asas publisitas maka dapat diwujudkan kepastian hukum yang selama ini masih diragukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan khususnya kreditor.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada tanggal 14 Agustus 2 001 telah ditandatangani suatu perjanjian utang piutang antara PT. X (Persero) (untuk selanjutnya disebut juga "Debitor") dengan PT. Bank Y (Persero) (untuk selanjutnya disebut juga "Bank"), yaitu dengan ditandatanganinya Perjanjian Penerbitan Standby L/C tertanggal 14 Agustus 2001 nomor 62 dibuat di hadapan "Z", Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Bahwa guna melunasi seluruh hutang Debitor kepada Bank, tentulah Bank meminta jaminan kepada Debitor. Bahwa oleh karena Debitor adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penerbangan, tentulah pesawat terbang adalah merupakan aset yang sangat ekonomis dan strategis untuk dijadikan jaminan pelunasan hutang. Untuk memenuhi hal tersebut, maka perlu dibuat suatu perjanjian jaminan atas pesawat terbang milik Debitor yang merupakan perjanjian asesoirnya (fidusia). Tapi kemudian timbul permasalahan, yaitu: "Mengapa pesawatpesawat terbang tersebut dijaminkan dengan Akta Jaminan Fidusia? Mengapa tidak dijaminkan dengan Akta Hipotik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992? Lalu bagaimana konsekuensinya terhadap Kreditor selaku penyandang dana? Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan melihat dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan kasus itu, tentu saja harus dilandasi dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga dapat diperoleh kesimpulan utama. Karena dengan jaminan hipotek belum ada kepastian hukumnya, maka para pihak telah sepakat untuk membuat akta jaminan fidusia, dengan alasan dalam Undang-Undang tentang Penerbangan dimungkinkan untuk itu. Kantor Pendaftaran Fidusia menyatakan, berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf (c) dan pasal 1 ayat (4) UU No. 42/1999, pesawat udara tidak dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Konsekuensinya bagi kreditur adalah tidak memperoleh hak preferen (hak didahulukan terhadap kreditor lain), bilamana Debitur lalai (wanprestasi).

Abstrak :
ABSTRAK
Lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia merupakan salah satu usaha pemerintah untuk menyempurnakan produk perundangundangan di Indonesia, terutama sehubungan dengan pemberian kredit dari kreditor kepada debitor. Pengaturan tersebut memberikan jaminan hukum kepada para pihak yang akan mengadakan hubungan usaha, yaitu dalam hal utang piutang dengan jaminan kebendaan. Undang-undang ini membuka peluang terhadap jarninan milik debitor berupa surat berharga, seperti sahamsaham. Saham selama ini dikenal sebagai jaminan dalam lembaga gadai saham, namun sesuai dengan sifat jaminannya, saham yang digadaikan dikuasai secara fisik oleh kreditor. Akan tetapi dalam lembaga jaminan fidusia, secara fisik saham tetap dikuasai oleh debitor. Dalam hal saham tersebut adalah saham tanpa warkat yang merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, fisik saham tidak dikuasai oleh siapapun, karena memang tidak ada fisiknya (tidak berwujud). Sistem pengagunan/penjaminan hanya dilakukan dengan sistem memblokiran atas saham dalam rekening di PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Selama ini di KSEI masih menggunakan lembaga jaminan gadai, akan tetapi belum ada pengaturan yang jelas mengenai hal tersebut, sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut. Ditinjau dari sudut Undang-Undang Jaminan Fidusia, saham termasuk dalam Obyek Jaminan Fidusia karena merupakan benda bergerak tidak berwujud, mempunyai nilai dan dapat dialihkan kepemilikannya. Selanjutnya bagaimanakah cara pembebanan jaminan fidusia atas saham tanpa warkat (scripless stock) dalam teori, ditinjau dari sudut Undang-Undang Jaminan Fidusia serta penerapannya dalam Praktek? Permasalahan hukum apakah yang mungkin timbul seputar pelaksanaan fidusia atas saham tanpa warkat ini? (Penulis).

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini membahas penggunaan tanah sebagai jaminan dalam Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Listrik antara Area Pelayanan (APL) PLN Distribusi Jaya Dan Tangerang dengan Mitra Kerja Non Bank. Kerja sama tersebut dilakukan oleh PLN sebagai salah satu cara PLN meningkatkan pelayanannya kepada Pelanggan, dengan cara memberikan kemudahan Pelanggan dalam membayar listrik di loket pembayaran (payment point) yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Pelanggan. Untuk itu Mitra Kerja dipercaya menerima uang hasil pelunasan tagihan rekening listrik yang diterimanya dari Pelanggan PLN, dan wajib menyerahkan seluruh uang hasil pelunasan kepada PLN. Mitra Kerja menyerahkan tanah Hak Milik kepunyaan seseorang sebagai jaminan dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut. Dikemudian hari si Pemilik Tanah merupakan Pelaku Kurang Setor terhadap uang hasil pelunasan tagihan rekening listrik, seperti pada kasus kurang setor uang rekening yang terjadi di beberapa APL PLN Distribusi Jakarta Raya Dan Tangerang, yang mengakibatkan kerugian bagi PLN. Kerugian tersebut menjadi utang Mitra Kerja (badan hukum) tersebut. Penggunaan tanah sebagai jaminan dalam Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Listrik, menarik untuk dibahas karena tidak adanya pembebanan Hak Tanggungan terhadap tanah tersebut.