Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[Skripsi ini menggambarkan bagaimana Jabatan Fungsional Pustakawan dipahami dan diterapkan oleh pustakawan di Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta mencari tahu apa saja kendala yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi literatur. Penelitian dilakukan pada bulan Maret-Juni 2015 di Pusat Perpustakaan UIN Jakarta. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pustakawan Pusat Perpustakaan UIN Jakarta belum memahami secara menyeluruh mengenai Jabatan Fungsional Pustakawan. Meskipun begitu, pihak perpustakaan telah mendukung penerapan Jabatan Fungsional Pustakawan tersebut dengan beberapa cara. Namun, dalam penerapannya terdapat beberapa kendala yang bersifat internal dan ekternal;This thesis describes how Librarian Functional Position is understood and implemented by librarians in UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Central Library. Moreover, this thesis also examines the problems faced in the process. The research applied qualitative approach using case studies method. The sampling techniques used are interview, observation, and literature review. The research was conducted between March ? June 2015 in UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Central Library. The result shows that the Librarian Functional Position has not been understood comprehensively by librarians in UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Central Library. However, the library has supported the implementation of Librarian Functional Position by using some ways. Unfortunately, some internal and external problems occurred in the implementation process;This thesis describes how Librarian Functional Position is understood and implemented by librarians in UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Central Library. Moreover, this thesis also examines the problems faced in the process. The research applied qualitative approach using case studies method. The sampling techniques used are interview, observation, and literature review. The research was conducted between March ? June 2015 in UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Central Library. The result shows that the Librarian Functional Position has not been understood comprehensively by librarians in UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Central Library. However, the library has supported the implementation of Librarian Functional Position by using some ways. Unfortunately, some internal and external problems occurred in the implementation process, This thesis describes how Librarian Functional Position is understood and implemented by librarians in UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Central Library. Moreover, this thesis also examines the problems faced in the process. The research applied qualitative approach using case studies method. The sampling techniques used are interview, observation, and literature review. The research was conducted between March – June 2015 in UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Central Library. The result shows that the Librarian Functional Position has not been understood comprehensively by librarians in UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Central Library. However, the library has supported the implementation of Librarian Functional Position by using some ways. Unfortunately, some internal and external problems occurred in the implementation process]

Abstrak :
Membangun profesionalisme aparatur sangat diperlukan terlebih dalam melakukan pelayanan publik. Undang-undang Aparatur Sipil Negara diantaranya mengamanatkan bahwa membangun profesionalisme melalui jabatan fungsional karena dalam jabatan fungsional mensyaratkan keterampilan dan keahlian tertentu atau kompetensi. Diharapkan dengan kompetensi yang ada pada jabatan fungsional akan membawa aparatur kearah profesionalitas. BATAN sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai kompetensi yang unik yang tidak dipunyai oleh instansi lain yaitu keteknis nukliran sangat membutuhkan kompetensi dalam jabatan fungsional untuk menjawab tantangan dalam RPJMN 2015-2019. Idealnya pengembangan jabatan fungsional baik dari sisi jenis jabatan atau dari sisi formasi jabatan fungsionalnya adalah dengan menggunakan mekanisme analisis jabatan. Penelitian ini menganalisis tentang penerapan analisis jabatan untuk jabatan fungsional di BATAN dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan analisis jabatan di BATAN. Penelitian dilakukaan dengan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif eksplanatif dengan mengambil lokus penelitian di BATAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis jabatan untuk jabatan fungsional di BATAN terdapat kekurangan pada pelaksanaannya yaitu pada tahap keempat pengumpulan dan penggalian data. Yang menjadi perhatian adalah bahwa data yang terkumpul kemudian tidak dilakukan verifikasi dan finalisasi hasil olahan. Hal ini didorong oleh faktor-faktor diantaranya bahwa analisis jabatan di BATAN masih dianggap sebagai pekerjaan rutin biasa dan belum mendapatkan perhatian yang serius sehingga tidak didukung dengan anggaran. Hal lainnya adalah karena BATAN sebagai lembaga teknis maka ada kesulitan tersendiri yang dihadapi oleh Tim Pelaksana Analisis Jabatan dalam memahami dan mengerti bahasa-bahasa teknis sehingga tidak bisa mendapatkan data yang rinci mengenai jabatan. ......Building professionalism of the apparatus is needed especially in the conduct of public services. The State Civilian Apparatus Act mandates that building professionalism through functional positions because in functional positions requires certain skills and skills or competencies. Expected with the existing competence in functional positions will bring apparatus towards professionalism. BATAN as one of government institution having unique competency which is not owned by other institution that is nuclear engineering business really need competence in functional position to answer challenge in RPJMN 2015 2019. Ideally the development of functional positions either from the type of position or from the side of functional position formation is to use the mechanism of position analysis. This study analyzes the application of job analysis for functional positions in BATAN and the factors that influence the implementation of position analysis in BATAN. The research was conducted with post positivist approach and qualitative explanative method by taking the research locus at BATAN. The result of the research shows that position analysis for functional position in BATAN there is a deficiency in its implementation that is at fourth stage of collecting and extracting data. The concern is that the collected data is then not verified and finalized the processed results. This is driven by factors such as that position analysis in BATAN is still considered a regular work routine and has not received serious attention so it is not supported by the budget. Another thing is because BATAN as a technical institution there are difficulties faced by the Implementation Team of Job Analysis in understanding and understanding technical languages so that can not get detailed data about the position.

Abstrak :
Recently bearocratic reformation creates a new political condition for many aspects in governmental development.Especially public services and political participation increase in the autonomy.......

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang proses penempatan dan proses ideal dalam penempatan pejabat fungsional analis kepegawaian pada Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan desain deskriptif, menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme penempatan analis kepegawaian belum memiliki standar operasional dan prosedur penempatan pegawai yang baku, belum didasarkan pada analisis kebutuhan dan penghitungan formasi yang tepat. Penempatan analis kepegawaian juga belum didasarkan pada uji kompetensi yang handal dan belum tersertifikasi dari awal pengangkatan, serta belum berpedoman pada analisis kompetensi baik dari sisi karakteristik pekerjaan, maupun atribut-atribut yang dimiliki analis kepegawaian. Keputusan penempatan analis kepegawaian belum sepenuhnya didasarkan pada pengembangan karier dan kondisi-kondisi obyektif, dan komitmen yang tinggi dari pimpinan. Hasil penelitian ini juga menyarankan bahwa pola penempatan analis kepegawaian didasarkan pada mekanisme yang jelas, pemenuhan persyaratan sesuai tuntutan pekerjaan, dan pengambilan keputusan penempatan yang obyektif serta berkomitmen pada pengembangan karier pegawai.

---

This research discusses about placement process and ideal process in Civil Service Analyst placement in National Civil Service Agency Headquarter. This is a qualitative research, by means of descriptive design, which using a deep interview technique and literature study as well. Result of this research elaborates that Civil Service Analyst placement mechanism has not had a standard SOP (Standard Operating and Procedure) and has not been based on a need analysis and prompt formation calculation. Civil Service Analyst placement has not been based on competency test. It has not been certified since early appointment and has not been based on competency analysis either from job characteristic or Civil Service Analyst?s attributes. The Civil Service Analyst placement has not been fully based on carrier development, objective conditions and high leader commitment. The result of this research also suggests that Civil Service Analyst placement pattern must be based on a clear mechanism, requisite fulfillment according to job demand, objective placement decision making and commits to employee carrier development.

Abstrak :
Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas dan penjaga etika hakim, memiliki peran penting dalam tegaknya kekuasaan kehakiman yang bersih. Lembaga ini memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya karena dengan sumber daya manusia yang terbatas harus menaungi ribuan hakim yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai obyek pengawasan Komisi Yudisial. Permasalahan yang diangkat adalah kompleksitas pembentukan jabatan fungsional penata kehakiman dan kesiapan Komisi Yudisial atas keberadaan dan pembentukan jabatan fungsional tersebut. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, menggunakan terutama data sekunder menganalis Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dan peraturan-peraturan terkait, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa jabatan fungsional penata kehakiman adalah yang pertama dan satu-satunya yang berada di bawah pembinaan Komisi Yudisial, Pembentukan Jabatan ini kompleks karena menggabungkan tugas dan fungsi pencegahan, penegakan, serta seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung yang tujuan pelaksanaannya sangat berbeda dan memiliki peraturan pelaksananya masing-masing yang belum terharmonisasi, serta masih adanya kendala dalam penempatan unit pembina. Adapun kesiapan Komisi Yudisial selaku instansi Pembina masih dalam tahap awal dan persiapan Komisi Yudisial terkendala dengan belum adanya pusat pendidikan dan pelatihan, belum adanya harmonisasi peraturan, dan jumlah persediaan pegawai yang belum memadai. Perlu adanya harmonisasi peraturan pelaksana, pengaturan perbantuan tugas dan perpindahan pegawai, pembentukan pusat pendidikan dan pelatihan, serta langkah-langkah lain yang diperlukan. ......The Judicial Commission as a supervisory institution and guard of judge ethics, has an important role in upholding a clean judicial power. This institution has limitations in carrying out its duties and authorities because with their limited human resources, they must oversee thousands of judges spread throughout Indonesia as the object of supervision of the Judicial Commission. The issues raised are the complexity of establishing the functional position of judicial administrator and the readiness of the Judicial Commission for the presence and establishment of the functional position. The research method used is normative juridical, using mainly secondary data to analyze PANRB Ministerial Regulation Number 84 of 2020 concerning the Functional Position of the Judiciary and related regulations, with a qualitative approach. The results of the research that the functional position of the judiciary is the first and the only one functional position belonging to the Judicial Commission. The formation of this position is complex because it combines the duties and functions of preventing, enforcing, and selecting Candidates for Supreme Court Justices and Candidates for Ad Hoc Judges at the Supreme Court whose implementation objectives are very different and have their respective implementing regulations that have not been harmonized, and there are still obstacles in the placement of the supervisory unit. As for the readiness of the Judicial Commission as the founder agency, it is still in the early stages and the preparation of the Judicial Commission is constrained as it should be equipped with an education and training center, there is no harmonization of regulations, and the number of staff supplies is not adequate. Based on these matters, There is a need for harmonization of implementing regulations, arrangements for task assistance and employee transfer, establishment of education and training centers, as well as other necessary measures.

Abstrak :
Penelitian ini menggunakan dua variabel yakni variabel disiplin kerja dan kinerja pegawai. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Jenderal Kemendikbud dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data survei yakni membagikan kuesioner kepada responden. Sampel penelitian ini adalah 58 auditor Itjen Kemendikbud. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh disiplin kerja adalah sebesar 79,7% secara kuat, positif, dan searah mempengaruhi kinerja auditor di Itjen Kemendikbud. Dengan demikian, apabila terjadi peningkatan pada disiplin kerja maka terjadi pula peningkatan pada kinerja auditor. ......There are two variables used in this research; Work Discipline and Employee Performance. The intention of this research is to analysis how far is the influence of work discipline on employee performance of Auditor in the Itjen of Ministry of Education office. This research uses quantitative approach with technic data collection by questionnaire survey. The sample of the population in this research are 58 samples. This research has found that there are a positive, direct, and strong effect of work discipline to employee performance with the number of percentage 79,7% in the Itjen Kemendikbud office. In this sense, a high standards of work discipline can play an important role to improve employee performance quality.

Abstrak :
Masalah yang menjadi fokus di dalam penelitian ini adalah mengenai kontribusi diklat online bagi calon pejabat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP) melalui fasilitas portal Rumah Belajar (Portal Rumbel). Tujuan penelitian adalah untuk untuk mengkaji sejauh mana kontribusi diklat online terhadap calon pejabat fungsional PTP, ditinjau dari aspek: (1) jumlah peserta; (2) persentase kelulusan; dan (3) kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penyelenggaraan diklat online itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu mengolah dan menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari responden dan dokumen serta menyajikannya secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diklat online mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi calon pejabat fungsional PTP karena: (1) mampu meningkatkan jumlah peserta diklat bagi calon pejabat fungsional PTP; (2) mampu menghemat biaya pelaksanaan dan transportasi peserta; (3) mampu meningkatkan persentase kelulusan pada tahun pertama; dan (4) diperlukan kerjasama antara Pustekkom-Kemendikbud selaku penyelenggara diklat online dengan instansi asal peserta mengenai pemberian tugas tambahan selama mengikuti diklat online.

Abstrak :
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengharuskan adanya pengelolaan PNS berdasarkan jabatan fungsional yang sudah ditentukan. Badan Litbang Kesehatan belum melakukan penataan SDM jabatan fungsional sesuai dengan peraturan tersebut. Sesuai perhitungan yang didasarkan pada indikator kinerja Badan Litbang Kesehatan dan rencana strategis pemerintah, terdapat kelebihan jumlah peneliti sehingga diperlukan penataan berupa perencanaan SDM untuk dialihkan ke jabatan fungsional lainnya. Penelitian ini membahas tentang perencanaan SDM Jabatan Fungsional di Badan Litbang Kesehatan dengan menggunakan dasar pemikiran bahwa perencanaan terbagi menjadi dua aspek yaitu analisis pekerjaan serta permintaan dan penawaran yang kemudian dibagi menjadi empat sub aspek yaitu spesifikasi SDM, klasifikasi, peramalan, dan penyesuaian jabfung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan post-positivisme. Proses pengumpulan data menggunakan wawancara kepada beberapa informan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan SDM Jabatan fungsional di Badan Litbang Kesehatan disesuaikan denga pedoman LIPI, proses spesifikasi SDM, klasifikasi, peramalan, dan penyesuaian jabatan fungsional sudah didasarkan pada latar belakang pendidikan, kompetensi, dan kepakaran pegawai. Peramalan sudah dilakukan melalui beberapa cara yaitu: pengambilan pegawai dari jabatan fungsional umum, perekrutan pegawai ditahun berikutnya, peningkatan mutu pegawai melalui diklat dan seminar. Perencanaan SDM jabatan fungsional saat ini sudah memasuki tahap penyesuaian melalui jabatan fungsional peneliti dan jabatan fungsional lainnya seperti: statistisi, analis kebijakan, pranata komputer dan perekayasa. Kendala utama yang dialami dalam proses tersebut adalah perbedaan besarnya tunjangan fungsional peneliti dibandingkan dengan jabatan fungsional lainnya dan kurangnya sosialisasi tentang jabatan fungsional lainnya sebagai jabatan alternatif. ......Government Regulation Number 11 Year 2017 on the Management of Civil Servants requires the management of civil servants based on functional positions that have been determined. National Institute of Health Research and Development NIHRD has not done the arrangement of HR functional position in accordance with the regulation. According to the calculation based on the performance indicators of NIHRD and the government strategic plan, there are excess number of researchers so that the necessary arrangement in the form of HR planning to be transferred to other functional positions. This study discusses the planning of HR Functional Position in NIHRD using the rationale that the planning is divided into two aspects, namely job analysis and demand and supply which is then divided into four sub aspects, namely HR specification, classification, forecasting, and functional position adjustment. The research method used is descriptive with post positivism approach. The data collection process used interviews with several informants and document studies. The result of the research indicates that the functional position HR planning in NIHRD is adjusted to LIPI guidelines, the process of HR specification, classification, forecasting, and functional position adjustment is based on educational background, competence, and employee expertise. Forecasting has been done through several ways the taking of employees from general functional positions, recruitment of employees in the next year, improving the quality of employees through training and seminars. Current HR functional position planning has entered the adjustment stage through functional positions of researchers and other functional positions such as statistics, policy analysts, computer institutions and engineers. The main constraint experienced in the process is the difference in the magnitude of the functional allowance of researchers compared with other functional positions and lack of socialization of other functional positions as alternative positions.