Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Kegiatan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri pada negara berkembang merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan karena diharapkan kegiatan penanaman modal dapat membantu penyelenggaraan perekonomian negara. Akan tetapi, ada kekhawatiran atas karakter dari para penanam modal yang berorientasi pada keuntungan, yang tidak mustahil penanam modal akan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan tersebut. Termasuk melakukan penyalahgunaan izin prinsip penanaman modal oleh penanam modal. Salah satunya kasus Investasi Emas yang dilakukan oleh PT. XXXX yang menyalahgunakan Izin Prinsip dimana perusahaan tersebut tidak menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar sebagaimana yang tercantum dalam Izin Prinsipnya, melainkan perusahaan tersebut menawarkan produk investasi berupa emas. Kasus penyalahgunaan izin prinsip ini menimbulkan akibat hukum yang masif, baik terhadap perusahaan itu sendiri dan organ-organ didalam perusahaannya serta masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana dalam penelitiannya menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian ekploratoris yang bertujuan mencari data awal dari suatu gejala. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan mengenai pengawasan terhadap izin prinsip yang sudah diterbitkan oleh BKPM kurang ketat dan pengaturan izin prinsip terlalu sering berubah-ubah. Akan tetapi, terlepas dari itu pengaturan izin prinsip sudah cukup memberikan kepastian hukum bagi penanam modal.

---

ABSTRACT Investment activities, both foreign and domestic, in developing countries is a thing that can not be avoided because it is expected that investment activities can help the implementation of the economy. However, there are concerns about the character of the investors, which is profit oriented. It is not impossible that investors will take action that violates the laws to achieve their goals. Including misuses the capital investment principal licenses case. One of them is Gold Investment, conducted by PT. XXXX that misuses the Principle License which the company does not carry out the business activities of the Perdagangan Besar as stated in the Principle License, but the company offers investment products in the form of gold. The case of misuse of this principle license has massive legal effects on both the company itself, the organs within the company and the wider community. This research uses juridical normative research method. This research uses the normative juridical method which in his research emphasizes on the use of legal norms in writing. Based on the nature of this research is exploratory research that aims to find the initial data of a symptom. The results of this study indicate that the regulation on supervision of the principal licenses issued by BKPM is less stringent and the principal licensing regulations are too often change. Regardless of that, the principal license regulation is sufficient to provide legal certainty for investors. "

"Investasi asing merupakan sebuah sumber pemasukan bagi negara yang menyelenggarakan kegiatan investasi yang memberikan dampak bagi pihak-pihak yang terlibat, lingkungan dan dapat memberikan pengaruh jangka panjang bahkan setelah kegiatan investasi selesai dilakukan. Sehingga, selain menjamin adanya perlindungan bagi investor asing yang melangsungkan kegiatan investasi di Indonesia, perlu diimplementasikan juga bentuk kewajiban dan tanggung jawab yang mengikat investor asing di Indonesia yang dilakukan dengan cara penerapan prinsip Environment, Social and Governance dan responsible investment. Faktanya, Indonesia masih belum melihat urgensi dari penerapan prinsip Environment, Social and Governance dan responsible investment sebagai peraturan wajib dalam hukum investasi di Indonesia, hal ini terlihat dari cara pemerintah Indonesia menangani perkara investasi asing yang melibatkan Indonesia seperti Churchill Mining v. Indonesia. Perlu dilihat perkembangan prinsip ESG dan juga penerapannya dalam kasus-kasus investasi asing, eksistensinya dalam regulasi Indonesia, dan bagaimana prinsip ESG dan responsible investment dapat diterapkan dalam hukum investasi Indonesia. Skripsi ini menggunakan metodologi penelitian yang menganalisis perkara-perkara investasi asing yang berkaitan dengan prinsip ESG dan responsible investment dan pendekatan yang dilakukan oleh tribunal arbitrase investasi internasional dan menemukan bahwa strategi Indonesia dalam menghadapi pelanggaran prinsip ESG dan responsible investment masih belum memadai, baik dari segi perjanjian-perjanjian investasi asing oleh negara-negara yang terlibat dalam perkara investasi asing maupun regulasi Indonesia. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam menekankan prinsip ESG dan responsible investment sebagai sebuah kewajiban investor asing dan sebagai syarat bagi investor asing untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia dengan memasukkan prinsip ESG dan responsible investment ke dalam hukum investasi Indonesia serta menggunakan prinsip ESG dan responsible investment sebagai sebuah strategi ketika dihadapi dengan perkara investasi asing dimana investor asing melakukan pelanggaran terhadap prinsip ESG dan responsible investment dengan mengenakan sanksi berupa pencabutan izin prinsip apabila dilanggar.

---

Foreign investment is a source of income for host countries that created an impact on the parties involved, the environment and it might also have a long-term impact even after the investment activities have been concluded. Therefore, in addition to guaranteeing protection for foreign investors carrying out investment activities in Indonesia, it is also necessary to implement obligations and responsibilities that bind foreign investors in Indonesia by implementing the principles of Environment, Social and Governance and responsible investment as compulsory in Indonesia’s investment law, this is reflected in the way the Indonesia government handles foreign investment cases involving Indonesia such as Churchill Mining v. Indonesia. Therefore, it is necessary to look into the development of ESG principles and their application in foreign investment cases, their existence in Indonesian regulations, and how the ESG principles and responsible investment can be applied in Indonesia investment law. This thesis uses a research methodology that analyzes foreign investment cases related to ESG principles and responsible investment and the approach taken by international investment arbitration tribunals and finds that Indonesia’s strategy in dealing with violations of ESG principles and responsible investment is still inadequate, whether in the form of international investment agreements of Indonesian regulation. The government should be more assertive in emphasizing the principles of ESG and responsible investment as an obligation for foreign investors when carrying out investment activities in Indonesia by implementing ESG principles and and utilizing the principles of ESG and responsible investment as a strategy when faced with foreign investment cases where foreign investors violate ESG principles and responsible investment by imposing sanctions in the form of revocation of principle permits if they are violated."

"Penelitian ini membahas tentang pengaturan penanaman modal asing di industri hulu migas menurut peraturan perundangan-undangan dan prosedur penerbitan izin prinsip kepada penanam modal asing, serta penolakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk memproses izin prinsip yang diajukan oleh PT MPI sebagai studi kasus. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menunjukan bahwa Kontrak Kerja Sama sebagai bentuk dari investasi di bidang hulu migas; untuk mendapatkan izin prinsip, PT MPI harus mengisi formulir yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal; dalam hal menerbitkan izin prinsip Badan Koordinasi Penanaman Modal membutuhkan delegasi dari kementrian terkait, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin prinsip untuk bidang hulu migas.

---

This thesis discusses about the regulatory of foreign direct investment in the upstream sector of oil and gas industry according to Indonesian Legislation and the issuance procedures of principle license to the foreign investors. It also discusses the refusal from Investment Coordinating Board process Principle License requested by PT MPI as the case study. The normative juridical approach shows that in the upstream sector of oil and gas industry, foreign investor can participate in the form of Production Sharing Contract as regulated by The Law Number 22 Year 2001; to get Principle License, PT MPI needs to fill the application from Investment Coordinating Board; in order to issue principle license Investment Coordinating Board needs delegation from Directorate General of Oil and Gas, and Investment Coordinating Board is not authorized to issue the Principle License for the upstream sector of oil and gas."