Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Jagakarsa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Jagakarsa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan bangunan di Kecamatan Jagakarsa dengan berdasarkan pada ketentuan peruntukan tata ruang. ......This thesis discusses on the Implementation of Granting a Building Permit at District of Jagakarsa and the factors which affect of Implementation of Granting a Building Permit at District of Jagakarsa. This research was qualitative with design descriptive. The study indicates that the implementation of the process of granting a building permit is to control the growth rate of building in the District of Jagakarsa with the provisions of the allotment based on the spatial.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang pengawasan pelaksanaan pembangunan perumahan di Kota Depok. Di latar belakangi oleh peningkatan pembangunan perumahan dan rumah di kota Depok, namun pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat ditemukan adanya pelanggaran aturan-aturan perizinan dan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan kota. Dalam hal ini pengawasan menjadi salah satu bagian penting untuk mengontrol dan menilai pembangunan yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui impelementasi pengawasan pelaksanaan pembangunan perumahan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pembangunan perumahan di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivis dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan pengawasan pembangunan perumahan dari pengawasan belum efektif. Hal ini dilihat dari tiga tipe pengawasan hanya pengawasan pendahuluan yang memenuhi seluruh dimensi. Sedangkan pada pengawasan pada pelaksanaan dan pengawasan feed back belum menuhi dimensi keakuratan data, ketepatan waktu, terkooordinir, fleksibilitas, perspektif.

---

ABSTRACT
This research discusses about the implementation control of IMB housing in Depok City. In the background by an increase in housing construction in the city of Depok, but the construction of houses undertaken by the community many violate the rules of development permit. And Construction of houses that are not in accordance with urban development planning. In this case controlling becomes an important part to oversee and assess the development undertaken to fit the planning. The purpose of this research is to knowing and analyzing of the implementation of control IMB housing construction and the factors that affect the implementation of controling of housing development in Depok City. This research uses a postpositivist paradigm with data collection through in depth interviews and literature studies. The results showed that the implementation of supervisory implementation of housing development has not been effective. This is seen from the three types of supervision only the Preliminary Control fulfilled by all dimensions. While on the Cocurrent Control and feed back control are not fulfilled all dimensions of effective supervision.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pengawasan dalam meningkatkan penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah DKI Jakarta serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena penelitian ini berusaha menggambarkan suatu fenomena sosial sehingga bersifat menggambarkan fakta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, penelitian lapangan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan wilayah DKI Jakarta telah melakukan pengawasan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan mengalami peningkatan. Serta melakukan upaya-upaya agar pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah DKI Jakarta menjadi seperti meningkatkan pengawasan, menegakkan sanksi secara tegas, meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dan sosialisasi. ...... The purpose of this research is to determine the role of supervisison in increasing acceptance building permit fees in the Jakarta area and the efforts of local governments in order to optimize the collection of building permit fees in the Jakarta area. This research use qualitative research approach with descriptive research, because of this research try to descript a social phenomenon so that to have a fact description characteristic. The data collecting technique that used are library research and in-depth interview. The results of this research is that the Office of Supervision and Control Building Jakarta area has been done in accordance with the supervisory system and procedures applicable under the laws so that the acceptance building permit fees have increased. And to make efforts in order to collect Building permit fees in the Jakarta area to be like increasing supervision, enforcing strict sanctions, improving the quality and quantity of human resources and socialization.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Izin Mendirikan Bangunan dengan jasa arsitek gratis. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivism dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan literatur, dalam melakukan evaluasi program penulis menggunakan model evaluasi CIPP D.L. Stufflebeam. Izin Mendirikan Bangunan merupakan dokumen yang wajib dimiliki bagi setiap individu maupun badan hukum yang hendak melakukan aktivitas pembangunan di DKI Jakarta, termasuk di dalamnya bangunan rumah tinggal. Pemerintah mewajibkan setiap bangunan rumah tinggal memiliki Izin Mendirikan Bangunan untuk mewujudkan bangunan yang memiliki aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keindahan. Salah satu permasalahan pengurusan perizinan rumah tinggal di DKI Jakarta adalah biaya arsitek yang menjadi salah satu persyaratan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal yang dianggap mahal oleh masyarakat. Menyadari hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya untuk menyajikan program jasa arsitek gratis dengan maksud agar masyarakat yang memiliki rumah tinggal namun belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan dapat mengakses program tersebut. Untuk mendapatkan akses program Izin Mendirikan Bangunan dengan jasa arsitek gratis maka pemohon harus memenuhi syarat ketentuan seperti pengajuan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal biasa dengan luas tanah maksimal 100 m2 dan luas bangunan maksimal 200 m2, denah dan model disajikan dalam bentuk template. Pada pelaksanaan program jasa arsitek gratis masyarakat masih sedikit yang memanfaatkan program tersebut bila dibandingkan dengan masyarakat yang sama-sama mengajukan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal biasa. Hasil dari penelitian yaitu data-data pertanahan dan Ketetapan Rencana Kota masih disajikan dalam bentuk manual, perlunya menghilangkan pembatasan jumlah permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang masuk, sosialisasi program secara intensif, dan koordinasi yang intensif antar masing-masing unit pelayanan.

---

This Research is proposed to discuss the Building Permit Program or IMB in architectural services provided by the authority. The study used post-positivism evaluation with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature, in evaluating the authors program using the CIPP evaluation model by D.L. Stufflebeam. Building Construction Permit is a document that must be owned by every person associated legal entity wishing to carry out development in DKI Jakarta region, including in residential buildings. The government requires that every residential building has a building permit to realize a building that has aspects of safety, health, comfort, and beauty. One of the problems in managing housing in DKI Jakarta is the cost of architectural plans which is one of the requirements for submitting a residential building permit required considered burdensome by the community. Related to this problem, The Provincial Government of DKI Jakarta through the Office Stop Integrated Investment and Services Agency Submit a program to provide architectural services the costs are charged to the regional budget with the intention that the community has a house that does not yet have a Building Permit that can provide the program. To get access to the Building Permit program with free services, the applicant must fulfill requirements such as submitting a Building Permit for residential houses with a maximum land area of 100 m2 and a maximum building area of 200 m2, floor plans and models are provided in the form of templates. In the implementation of the program, only a few people used this program, when compared to the same program, this permits to set up ordinary residential buildings. The results of the study are land data and the City Planning Decree still presented in manual form, the need to abolish a number of incoming Building Permit requests, intensive socialization programs, and intensive coordination between each service unit.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang Proses Temu Kembali Arsip Vital di Kantor Arsip Daerah (KAD) Kota Tangerang sebagai upaya untuk meningkatkan temu kembali arsip vital di KAD, khususnya arsip vital Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tujuannya adalah untuk mengetahui proses temu kembali arsip vital IMB, penyebab tidak ditemukannya arsip vital IMB di KAD Kota Tangerang serta hubungan KAD dengan lembaga pencipta arsip vital tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara observasi, studi literatur dan wawancara semi-struktur. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kurangnya advokasi arsip, kurangnya keamanan akses arsip, arsip vital yang tidak lengkap saat diserahkan dari lembaga pencipta dan tidak dibuatnya daftar pencarian arsip vital yang belum diserahkan oleh lembaga pencipta, merupakan penyebab tidak ditemukannya arsip vital IMB di KAD pada saat pencarian oleh pengguna. ......This undergraduate thesis covers Vital Archives Building Permit Retrieval Processing in Regional Archive Office (KAD) on Tangerang City as efforts for increasing vital archives retrieval in KAD, especially Building Permits Vital Archives. The purpose is to find out the retrieval process on building permits vital archives, the reasons behind building permits archives vital which hard to find when it’s needed, and the relationship between KAD and building permits vital archives creator units (lembaga pencipta arsip IMB). This research use qualitative approach, with case study as research methods. Colleting data methods through observation, literature study,and semi-stucture interview. The result of this research are less of archives advocation, unsecure archives access, uncomplete building permits vital archives when it's need acquisitions, and there is not archive retrieval list for vital archives which has not been aquisitioned from vital archives creator, as the caused for building permits vital archives in KAD hard to finds when it’s needed.

Abstrak :
Skripsi ini membahas implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan bangunan reklame di DKI Jakarta. Skripsi ini mengangkat permasalahan yaitu bagaimana implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan bangunan reklame di DKI Jakarta serta faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan bangunan reklame di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam studi kepustakaan dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan izin mendirikan bangunan bangunan reklame di DKI Jakarta bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan bangunan reklame di DKI Jakarta dengan berdasarkan pada ketentuan peruntukan tata ruang. ......This thesis discusses the implementation of advertisement permit charges policy in DKI Jakarta Province. The study has main issues describing how the advertisment permit charges policy in DKI Jakarta province is implemented and the factors which affect of Implementation of Advertisement Permit Charges Policy in DKI Jakarta Province. The research uses qualitative approach with deep interview literature study and field observation as data collection methods; The study main issues find that the implementation of advertisment permit charges policy in DKI Jakarta is to control the growth rate of advertisement building in DKI Jakarta with the provisions of the allotment based on the spatial.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai regulatory reform perizinan mendirikan bangunan di DKI Jakarta yang diwujudkan dalam penyelenggaraan perizinan terpadu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Peneliti menggunakan konsep Interactive Governance dalam melihat regulatory reform dari sisi kelembagaan. Penggunaan konsep interactive governance didasari oleh kompleksitas regulasi yang melibatkan berbagai aktor lintas sektor baik di lingkungan pemerintah maupun nonpemerintah dalam proses regulatory reform perizinan mendirikan bangunan. Peneliti menggunakan paradigma post-positivist, serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Kemudian analisis disajikan secara deskriptif yang menghasilkan temuan bahwa regulatory reform perizinan mendirikan bangunan di DKI Jakarta melalui DPMPTSP telah meningkatkan interaksi antaraktor. Kesadaran akan keterbatasan terutama dari sisi sumber daya memaksa aktor pemerintah untuk memobilisasi sumber daya didukung koordinasi yang lebih intensif. Faktor yang menentukan regulatory reform perizinan mendirikan bangunan dari perspektif interactive governance adalah institusionalisasi yang belum dibangun secara matang sehingga meskipun komitmen pimpinan di tingkat daerah (Jakarta) telah terbangun, regulatory reform yang diimplementasikan tidak sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan. Untuk itu salah satu saran yang diberikan adalah peningkatan kapasitas kelembagaan didukung konsistensi kebijakan di level pusat yang mendorong perbaikan tata kelola perizinan di daerah.

---

This thesis discusses the regulatory reform of building construction permits in DKI Jakarta, which is realized in the implementation of integrated licensing through the One Stop Investment and Services Office (DPMPTSP). Researchers use the concept of Interactive Governance in looking at regulatory reform from an institutional perspective. The use of the interactive governance concept is based on the complexity of the regulations involving various cross-sector actors both the government and non-government in the process of regulatory reform building construction permits. Researchers used the post-positivist paradigm, data collection techniques were carried out with in-depth interviews and literature studies. Then the analysis is presented descriptively which results in the finding that regulatory reform of building construction permits in DKI Jakarta through DPMPTSP has increased interaction between factors. Awareness of limitations especially in terms of resources forces government actors to mobilize resources supported by more intensive coordination. Factors that determine licensing regulatory reform to build construction from an interactive governance perspective are institutionalization that has not yet been fully developed, even though the commitment of leaders at the regional level (Jakarta) has been built, the regulatory reform implemented is not in accordance with the desired ideal conditions. For this reason, one of the suggestions given is to increase institutional capacity supported by policy consistency at the central level that encourages improved licensing governance in the regions.

Abstrak :
Penelitian ini memiliki latar belakang situasi pandemi yang sedang terjadi di Indonesia yang membuat DPMPTSP Kota Depok melakukan beberapa perubahan pada proses pemberian layanan khususnya pelayanan IMB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan IMB pada DPMPTSP Kota Depok saat Pandemi. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori The Flower of Services. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey kuesioner dengan skala likert, wawancara singkat dengan beberapa responden dan observasi. Hasil survei dan wawancara singkat menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan kualitas pelayanan IMB pada DPMPTSP Kota Depok, termasuk dalam kategori baik. Namun, berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa DPMPTSP Kota Depok tidak menerapkan protokol kesehatan secara menyeluruh pada proses pelaksanaan pelayanannya. Saran yang dapat diberikan untuk DPMPTSP Kota Depok adalah memperketat pelaksanaan protokol kesehatan dalam proses pemberian layanan dan memberikan informasi tentang protokol kesehatan kepada pengguna layanan agar penerapan protokol kesehatan seacara menyeluruh dapat diterapkan. ......This study has a background in the current pandemic situation in Indonesia which has made DPMPTSP Depok City make several changes to the service delivery process, especially IMB services. The purpose of this study was to analyze the quality of IMB services at DPMPTSP Depok City during the Pandemic. The theory used in this research is The Flower of Services theory. The data collection technique used in this study was post-positivist. The research instrument used in this study was a questionnaire survey with a Likert scale, short interviews with several respondents and observation. The results of the survey and short interviews indicate that the majority of respondents stated that the quality of IMB services at DPMPTSP Depok City was in the good category. However, based on the observations it was found that DPMPTSP Depok City did not implement a comprehensive health protocol in its service delivery process. Suggestions that can be given to DPMPTSP Depok City are to tighten the implementation of health protocols in the service delivery process and provide information about health protocols to service users so that the implementation of health protocols can be implemented as a whole.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet merupakan salah satu cara untuk menjaga kelestarian dari populasi burung walet. Di Kota Batam pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet terutama dengan memanfaatan bangunan atau gedung. faktor ekonomi dan fakta medis menjadi salah satu penyebab mewabahnya pembangunan gedung atau bangunan untuk pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet yang merupakan penyebab terjadinya pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB) dan menyebabkan ketidaksesuaian pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam yang berlaku. Terkait pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet di Kota Batam secara jelas terjadi ketidaksesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam yang berlaku maka dalam hal ini perlu segera disusun RTRW Kota Batam yang baru antara pemerintah daerah (PEMDA) Kota Batam bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Batam yang inti subtansi mengatur zona pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet serta revisi peraturan izin mendirikan bangunan (IMB) yang telah ada dengan memasukkan bangunan atau gedung penangkaran burung walet yang memerlukan izin mendirikan bangunan tersendiri. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif empiris berupa preskriptif..

---

ABSTRACT
The management and the utilization of swallow bird's nest is to preserve the birds' population. The preservation can be through of natural habitat (caves or other natural ecosystems) and non-natural habitats (house or buildings with particular construction). In Batam, management and utilization of swallow birds' (nest) mostly with the utilization of the house or buildings with special construction. Economic factors and medical facts is one of the reason for subject to utilize swallow bird's nest and other side also cause violation of the building permit (IMB) and created violation of Spatial Planning in Batam. The research method is qualitative analysis with juridical-empirical approach to the result of a prescriptive report. Related to the management and utilization of swallow bird’s nest in Batam clearly there has been a obviously discrepancy Spatial Planning Batam. In this case The Batam Spatial planning need to be revised by the local government Batam with the or approval by Regional Representative Council (DPRD) Batam city enhanced to regulate the management and utilization bird's nest zone and revise the building permit (IMB) for house or particular building for utilization swallow bird’s nest in Batam city.