Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran produk suplemen fitness impor creatine tanpa izin bpom mengenai pelanggaran hukum apa saja yang dilakukan pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk tersebut, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi suplemen fitness impor creatine tanpa izin BPOM. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan narasumber dan penggunaan data-data sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlu diketahui mengenai pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut, serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam hal mengalami kerugian. Hal ini agar konsumen mendapatkan pemenuhan hak-haknya dalam mengkonsumsi Suplemen fitness impor creatine tanpa izin BPOM tersebut. ......The purpose of this mini-thesis is to determine the consumer protection related to the distribution of imported fitness product without permission. Also discussed in this mini thesis are the law violations committed by the unlicensed supplement entrepreneurs, the responsibility carried regarding the consumer loss of consuming such supplements/products, as well as legal remedies that can be done by consumers who suffered losses as a result of consuming unlicensed fitness products. Research method has been used for this mini-thesis is normative juridicial by using primary data which is informant interview and secondary data, such as legislations and books. Based on the research, it is concluded that research needs to be done regarding the law violations committed by the unlicensed supplement entrepreneurs, the responsibility carried regarding the consumer loss of consuming such supplements/products, as well as legal remedies that can be done by consumers who suffered losses as a result of consuming unlicensed fitness products. This is to ensure consumer to get the fulfillment of their rights in consuming unlicensed fitness products.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kasus peredaran obat keras PCC yang beredar di Kota Kendari pada bulan September 2017, adapun tujuan dari Penelitian ini adalah memahami bagaimana peredaran obat keras ditinjau dari hukum kesehatan dan etika profesi apoteker, memahami pengaturan dan peranan BPOM dalam pengawasan peredaran obat keras di Indonesia, dan menganalisis kasus peredaran obat keras Paracetamol Caffeine Carisoprodol PCC di Kendari. Bentuk penelitian yang akan Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan studi literatur, serta pendapat dari narasumber. Kemudian tipe penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan perskriptif. Kesimpulan dari penelitian iniadalah dalam menangani kasus peredaran obat keras PCC di Kendari ini diperlukan kerjasama antara instansi pemerintah untuk menangani hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintah. Untuk mencegah kasus serupa terulang kembali, diperlukan juga aturan hukum yang secara tegas mengatur mengenai kewenangan instansi pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan obat keras di Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the case of distribution of PCC drugs in Kendari, September 2017. The purpose of this research is to understand how the distribution of drugs in terms of health law and pharmacist ethics, understand regulatory and supervisory role of BPOM in the drugs circulation in Indonesia and analyze cases of the circulation of Paracetamol Caffeine carisoprodol PCC drug case in Kendari. Forms of research in this study is a normative legal research, using the literature, as well as the opinion of the expert. Then the type of research which the author used in this research is descriptive and prescriptive. The conclusion in the case is cooperation between government agencies to deal with such matters is necessary. To prevent the recurrence of similar cases, it also required the rule of law which expressly governs the authority of government agencies in addressing the abuse of drugs in Indonesia.

Abstrak :
Seiring dengan kemajuan teknologi, kini penjualan obat tak lagi hanya melalui apotek atau toko obat yang dilakukan secara fisik atau tatap muka. Kini banyak situs daring seperti, apotek commerce maupun media sosial yang menawarkan dan menjual berbagai produk farmasi. Dengan keadaan demikian,  konsumen dapat dengan mudah mendapatkan obat - obatan tersebut termasuk obat keras dan obat tanpa izin edar yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Penelitian yuridis-normatif ini akan membahas mengenai upaya pengawasan yang dilakukan BPOM maupun pelaku usaha dalam mengatasi peredaran obat keras dan tanpa izin edar pada situs jual beli daring di Indonesia serta menganalisis apakah regulasi yang ada telah melindungi konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa regulasi yang ada saat ini masih bersifat sektoral dan  masih mengatur sebatas peredaran obat secara kovensional sehingga diperlukan adanya peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai peredaran obat secara daring sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen. Adapun upaya pengawasan yang telah dilakukan masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
Along with technological advances, drug sales are now no longer only through pharmacies or drug stores that are carried out physically or face to face. But nowdays, many online sites such as online pharmacies, online marketplace, and social media offer and sell various pharmaceutical products. Under these circumstances, consumers can easily obtain drugs including prescription drugs and unlicensed drugs which can endanger consumer’s health. Through normative juridical research, this thesis will discusses the supervision efforts by BPOM and business actors to overcome the circulation of prescription drugs and unlicensed drugs on online marketplace in Indonesia and analyzes whether the existing regulations have protected consumers. Based on the results of the study, it can be concluded that the current regulations are still sectoral and only regulate the distribution of drugs conventionally so that there is a need for regulations that specifically regulate drug distribution online so as to provide legal certainty and legal protection for consumers. Meanwhile, the supervision that have been done are still constrained by the limitation of budget, facilities and infrastructure as well as human resources.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemerintah memberikan tanggung jawab pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan di Indonesia. Salah satunya adalah menjamin alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang beredar memiliki manfaat bagi masyarakat. Praktik Kerja Profesi Apoteker PKPA yang dilaksanakan di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan agar mahasiswa profesi apoteker mengetahui dan memahami tugas, peran, dan tanggung jawab apoteker di instansi pemerintahan. Selain itu, kegiatan Praktik Kerja Profesi juga memfasilitasi mahasiswa dalam memahami gambaran nyata permasalahan kefarmasian di instansi pemerintahan. Tugas khusus yang diberikan adalah prosedur pemberian izin edar untuk alat pacu jantung. Secara umum, Kementerian Kesehatan telah berusaha melakukan penyelenggaraan kesehatan di Indonesia. Pemberian izin edar alat kesehatan dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan dampak yang timbul berdasarkan pertimbangan dari tenaga kesehatan yang salah satunya adalah apoteker.

---

ABSTRACT
The Government gives responsibility to the Ministry of Health of the Republic of Indonesia to organize health-related activities in Indonesia. One of them is to guarantee the health equipment and household health supplies that have outstanding benefits for the community. The internship conducted at the Directorate General of Pharmacy and Medical Devices of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia aims that the pharmacist 39;s professional students know and understand the duties, roles, and responsibilities of pharmacists in government agencies. In addition, the internship also facilitates students in understanding the real picture of pharmaceutical problems in government agencies. The specific task given is the procedure for giving market authorization of pacemaker. Overall, the Ministry of Health has tried to conduct health-related activities in Indonesia. The market authorization of the medical devices are given after the benefits and risk of the medical devices are evaluated by the health worker, one of whom is the pharmacist.

Abstrak :
ABSTRAK
Praktik Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan untuk memahami peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat dari penyalahgunaan alat kesehatan dan PKRT yang tidak memenuhi persyaratan mutu, serta memiliki pengalaman dan keterampilan kerja di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.Tugas khusus yang dilaksanakan oleh calon Apoteker adalah melakukan pengawasan terhadap iklan produk perbekalan kesehatan rumah tangga yang beredar di media elektronik. Proses pengawasan dan evaluasi terhadap iklan PKRT harus mencakup kesesuaian dengan label dan penandaan yang telah disetujui di dalam izin edar yang dimiliki serta berisi informasi yang tidak menyesatkan yang dapat merugikan kesehatan penggunanya.

---

ABSTRACT
Internship at the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices The Ministry of Health of the Republic of Indonesia aims to make apothecary students understand the role, duties and responsibilities of pharmacists in the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices in protecting public health and safety from misuse of medical devices and Household Health Supplies PKRT that are not comply the quality requirements, and also to have experience and work skills in the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices. The specific tasks carried out by apothecary student are to monitor the advertisement of Household Health Supplies PKRT that have been circulating in electronic media. The process of supervision and evaluation of PKRT advertisements must include the conformity with labels and markings that have been approved in the distribution permit that is owned by the industry or distributor and must contain information that is not misleading which can harm the health of its users.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab hukum Apoteker dan Apotek dalam penjualan obat tanpa izin edar dengan menganalisis kasus Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl. Obat merupakan salah satu sediaan farmasi dan merupakan lingkup pekerjaan dari Tenaga Kefarmasian yaitu Apoteker dan Asisten Apoteker. Perkembangan zaman menyebabkan minat dan kebutuhan masyarakat terhadap produk obat perawatan kulit semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan terbukanya pasar produk obat-obatan ilegal seperti kasus dalam penelitian ini yaitu penjualan produk obat tanpa izin edar oleh Apotek Paten Farma. Dengan menggunakan metode penulisan berbentuk Yuridis-Normatif dan tipe penelitian Deskriptif-Analitis, skripsi ini akan mengangkat permasalahan terkait bentuk tanggung jawab hukum Apoteker dan Apotek terhadap penjualan produk obat tanpa izin edar yang mana hal ini dapat membahayakan pengguna karena produk belum teruji keamanannya. Penelitian akan dilakukan dengan menganalisis kasus dalam Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl berdasarkan bahan dan teori hukum tentang apoteker, apotek, dan obat yang akan dipaparkan oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa Apoteker Penanggungjawab dari Apotek Paten Farma sedangkan terdapat beberapa pihak lain yang terlibat dalam peracikan produk seperti Asisten Apoteker, Mantan Apoteker Penanggungjawab, dan Apotek Paten Farma itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dijatuhkan kepada Apoteker dan Apotek yang melakukan penjualan produk obat tanpa izin edar dapat berupa sanksi pidana, sanksi administratif, dan ganti rugi apabila pemakaian produk menimbulkan efek negatif bagi pengguna. Penulis menyarankan agar BPOM dan Dinas Kesehatan memperketat pengawasan terhadap sediaan farmasi khususnya produk obat di setiap apotek.  ......This thesis discusses the legal responsibilities of pharmacists and pharmacies in selling drugs without a distribution permit by analyzing the case of Decision Number 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl. Medicine is one of the pharmaceutical preparations and is the scope of work of the Pharmacy Staff, namely Pharmacists and Pharmacist Assistants. The development of the times has caused people's interest and need for skin care medicinal products to increase. This resulted in the opening of markets for illegal medicine products, as was the case in this study, namely the sale of medicine products without a distribution permit by the Paten Farma Pharmacy. By using the writing method in the form of Juridical-Normative and Descriptive-Analytical research type, this thesis will raise issues related to the form of legal responsibility of pharmacists and pharmacies for the sale of medicine products without distribution permits which can endanger users because the product has not been tested for its safety. The research will be carried out by analyzing cases in Decision Number 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl based on materials and legal theories regarding pharmacists, pharmacies and drugs that will be presented by the author. In this study, the authors found that the Public Prosecutor only indicted the Responsible Pharmacist from the Paten Farma Pharmacy, while there were several other parties involved in compounding the product, such as the Assistant Pharmacist, the Former Responsible Pharmacist, and the Paten Farma Pharmacy itself. Based on the research conducted by the authors, it can be concluded that the form of legal responsibility that can be imposed on pharmacists and pharmacies who sell medicine products without a distribution permit can be in the form of criminal sanctions, administrative sanctions, and compensation if the use of the product has a negative effect on the user. The author suggests that BPOM and the Health Service tighten supervision of pharmaceutical preparations, especially medicine products in every pharmacy.