Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Konsep dan ketentuan arm's length terdapat dalam akuntansi dan perpajakan. Akuntansi menggunakannya dalam aspek penilaian elemen laporan keuangan melalui penggunaan nilai wajar (fair value). Sedangkan perpnjakan menggunakan konsep dan ketentuan tersebut dalam penanganan aspek perpajakan pada transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu sebagai dasar penentuan harga wajar (arm's length price). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan nilai wajar menurut IASIIFRS dengan harga wajar menurut OECD Transfer Pricing Guidelines dan ketentuan pajak Indonesia. Di sarnping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kelayakan nilai wajar IASIIFRS sebagai dasar penentuan harga transfer plant dan equipmet untuk tujuan perpajak:an, berdasarkan kriteria akuntansi pajak. Untuk mendeskripsikan, meneliti dan menjawab permasalahan, paradigma yang digunakan adalah positivisme dengan pendekatan mixed method. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa bagian pada nilai wajar IAS/lFRS yang dapat selaras dengan harga wajar menurut OECD TP Guidelines dan ketentuan pajak Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penilaian plant dan equipment.

---

Ann's length concepts and rules could be found in accounting and taxation. Accounting applies the concept and rule by using fair value (FV) in valuation of financial report elements. On the other hand, taxation applies arm's length to resolve tax aspect in transaction between associated enterprises. The first aim of research is to analyse conformity between fair value of IAS/IFRS and ann's fength price of OECD TP Guidelines and Indonesia Tax Rule) in plant and equipment valuation in transfer pricing. The second aim is to analyse acceptability of using IAS/IFRS fair value for tax purpose in transfer pricing, based on tax accounting criterias. This research based on positivism paradigm and applies mixed method approach to desribe, study and answer the problem. The research findings are, some concepts and techniques of IAS/IFRS fair value could conform with ann's length price of OECD TP Guidelines and Indonesia Tax Rules. Besides, IASIIFRS fair value could be used as transfer price of plant and quipment for tax purpose, based on some criterias of tax accounting.

Abstrak :
Surat kuasa pada perkara perceraian harus sesuai dengan peraturan hukum acara yang berlaku, karena peraturan hukum acara tidak boleh ditafsirkan lain oleh majelis hakim. Praktik penggunaan Surat Kuasa Istimewa dalam bentuk Akta Dibawah Tangan Masih marak terjadi, walaupun praktik seperti itu tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1796 KUHPdt jo. Pasal 123 HIR/147 Rbg. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan penggunaan Surat Kuasa Istimewa legalisasi pada proses perkara perceraian di Pengadilan Agama dan akibat hukum penggunaan surat kuasa istimewa legalisasi pada proses perceraian di Pengadilan Agama. Bentuk penelitian ini adalah yuridis empiris. Tipe penelitian ini berbentuk evaluatif dan metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, lalu hasil penelitian ini diolah secara sistematis dan kualitatif agar menghasilkan penelitian yang preskriptif dan sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan hukum dari pemberian kuasa melalui surat kuasa dikaitkan dengan pelaksanaan peraturan tersebut pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kalianda dan memberikan solusi atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Urgensi dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan antara peraturan hukum tentang surat kuasa dengan pelaksanaan surat kuasa yang digunakan pada proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Kalianda. Hasil penelitian disimpulkan : 1) Pelaksanaan perwakilan pada proses Mediasi dan Ikrar Talak perkara Perceraian menggunakan Surat Kuasa Istimewa dalam bentuk akta dibawah tangan yang didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama dan ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Agama, atau waarmerking/legalisasi oleh notaris. 2) Surat Kuasa yang digunakan pada proses Mediasi dan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Kalianda tidak sesuai dengan Ketentuan khusus diatas dan berakibat hukum surat kuasa istimewa tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar perwakilan pada proses Mediasi dan Ikrar Talak. Serta dapat mengakibatkan tidak sahnya perwakilan pada mediasi dan ikrar talak sehingga dapat dianggap perbuatan tersebut tidak sah dan Putusan/Penetapan Cerai dapat dibatalkan oleh putusan tintingkat Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali. ......The power of attorney in divorce cases must be under the applicable procedural law regulations because procedural law regulations must not be interpreted otherwise by the panel of judges. The practice of using a Special Power of Attorney in the form of an Underhand Deed is still rife, although such a practice is not by the provisions of Article 1796 of the Indonesian Civil Code. Article 123 HIR/147 Rbg. The purpose of this study is to analyze the implementation of the use of a legalization Special Power of Attorney in the divorce case process in the Religious Court and the legal consequences of using a legalization special power of attorney in the divorce process in the Religious Court. This form of research is empirical juridical. This type of research is evaluative and the data analysis method used in this study is qualitative, then the results of this research are processed systematically and qualitatively in order to produce prescriptive research and so as to identify legal problems from granting power of attorney through power of attorney associated with the implementation of the regulation in divorce cases at the Kalianda Religious Court and provide solutions to the Supreme Court Regulations of the Republic of Indonesia. The urgency of this study is that there is a difference between the legal regulations regarding power of attorney and the implementation of power of attorney used in divorce proceedings at the Kalianda Religious Court. The results of the study concluded: 1) The implementation of representation in the process of Mediation and Pledge of Talaq for Divorce cases using a Special Power of Attorney in the form of a deed underhand registered with the clerk of the Religious Court and signed by the Registrar of the Religious Court, or waarmerking / legalization by a notary. 2) The Power of Attorney used in the Mediation and Talaq Pledge process at the Kalianda Religious Court is not in accordance with the above special provisions and consequently the special power of attorney cannot be used as a basis for representation in the Mediation and Talaq Pledge process. And can result in the invalidity of representation at mediation and talaq pledges so that it can be considered invalid and the Divorce Decision/Determination can be annulled by an appeal, cassation, or judicial review decision.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini adalah penelitian tentang kinerja Instruktur dalam kaitannya dengan tingkat pendidikan instruktur dan pengalaman pelatihan yang pernah diikuti oleh instruktur untuk meningkatkan proses belajar. Tujuan diadakannya pelatihan untuk instruktur adalah untuk meningkatkan kinerja instruktur, sehingga lulusan dari Balai Latihan kerja dan Loka Latihan Kerja menjadi lulusan yang mempunyai keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dan pengalaman pelatihan terhadap kinerja Instruktur secara parsial. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat exs post facto, sedang lokasi penelitian adalah Balai Latihan Kerja dan Loka Latihan Kerja di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagal subyek penelitian adalah Instruktur Balai Latihan Kerja dan Loka Latihan Kerja di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan responden dalam penelitian ini adalah siswa-siswa yang pada saat diadakan penelitian, siswa tersebut sedang belajar di Balai Latihan Kerja dan Loka Latihan Kerja di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Teknik analisis yang digunakan untuk melihat perbedaan adalah dengan menggunakan analisis compare means. Sedang untuk melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial digunakan teknik analisis korelasi.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan kinerja instruktur apabila ditinjau dari tingkat pendidikannya. Kinerja Instruktur tertinggi adalah instruktur dengan dasar pendidikan Diploma, sedangkan kinerja instruktur tertinggi kedua adalah instruktur dari dasar pendidikan Sarjana dan dari dasar pendidikan Sekolah Menengah Atas { sama besar ). Selain itu juga terdapat perbedaan kinerja instruktur apabila ditinjau dari pengalaman training yang pernah diikuti instruktur. Kinerja Instruktur tertinggi adalah instruktur yang mengikuti pelatihan dengan lama kategori sedang atau sekitar 3548 jam sampai 6374 jam.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hubungan tingkat pendidikan instruktur dengan kinerja instruktur sangat kecil, namun dilihat dari hubungan pengalaman pelatihan yang diikuti instruktur terhadap kinerja instruktur cukup kuat, dan kontribusinya pun besar yaitu sebesar 0.872.

Dengan demikian untuk meningkatkan kinerja instruktur, seyogyanya dalam penerimaan atau pengangkatan pegawai harus memperhatikan spesifikasi kebutuhan kejuruan dan jurusan pendidikan yang diperlukan. Selain itu juga sudah saatnya diperlukan iklim kerja yang kompetitif untuk dapat memacu instruktur-instruktur yang ada dan juga perlu diadakan evaluasi kerja secara teratur.

Abstrak :
Transfer pricing adalah suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (selling division) dan biaya divisi pembeli (buying division). Sebenarnya tujuan utama dari transfer pricing pada mulanya adalah sebagai alat untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja perusahaan. Namun, praktik transfer pricing sebagian besar yang sudah dilakukan oleh perusahaan multinasional semata-mata menginginkan laba tinggi melalui penghindaran pajak ini. Dampak transfer pricing berpotensi merugikan pendapatan negara pada sektor perpajakan, dikarenakan perusahaan akan mengalihkan laba kena pajaknya pada negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Transfer Pricing saat ini tidak bisa lagi dikatakan sebagai suatu Penghindaran Pajak, melainkan lebih ke penggelapan pajak. Hal tersebut dikarenakan atas pelanggaran hukum yang terjadi, tindakan penghindaran pajak melalui metode Transfer Pricing ini telah memanipulasi harga di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaturan transfer pricing saat ini sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) apakah transfer pricing bisa dikategorikan sebagai salah satu metode penggelapan pajak apabila dilihat dari kepentingannya. Sehingga disini perlu dilakukan penelitian dalam bentuk tesis, dengan mengidentifikasi beberapa masalah yaitu, Bagaimana Praktik Transfer Pricing sebagai upaya penghindaran pajak. Dan yang Kedua, bagaimana pengaturan hukum yang sudah terjadi dalam meminimalisir terjadinya penggelapan pajak pada praktik transfer pricing. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan serta memberikan saran terkait permasalahan yang dihadapi yaitu agar wajib pajak dalam hal ini Perusahaan multinasional menghindari melakukan kegiatan tax avoidance dengan mengandalkan praktik transfer pricing karena berpotensi tinggi dalam pengurangan pendapatan Negara demi kepentingan masyarakat. Kedua, harus dilakukan reformasi mendasar baik itu dari sistem regulasi, kelembagaan serta peningkatan kapasitas kualitas dan kuantitas aparatur penegaknya demi terwujudnya suatu kepastian hukum. ......Transfer pricing is a special selling price used in inter-divisional exchanges to record the income of the selling division and the cost of the buying division. Actually the main purpose of transfer pricing was initially as a tool to evaluate and measure company performance. However, most of the transfer pricing practices that have been carried out by multinational companies simply want high profits through this tax avoidance. The impact of transfer pricing has the potential to harm state revenues in the taxation sector, because companies will divert their taxable profits to countries that have lower tax rates. Transfer Pricing can no longer be said as a Tax Avoidance, but rather tax evasion. That is because for violations of the law that occurred, tax avoidance through the Transfer Pricing method has manipulated prices outside the principle of fairness and custom of business. This study aims to look at how current transfer pricing arrangements are as tax avoidance whether transfer pricing can be categorized as one of the methods of tax evasion when viewed from its importance. So here it is necessary to do research in the form of a thesis, by identifying several problems namely, How is the Transfer Pricing Practice as an effort to avoid taxes? And Second, how are the legal arrangements that have occurred in minimizing the occurrence of tax evasion in the practice of transfer pricing. The results of this study are expected to be able to solve the problem and provide suggestions related to the problems faced, namely that taxpayers in this case multinational companies avoid tax avoidance activities by relying on transfer pricing practices because of the high potential in reducing state revenues for the benefit of the community. Second, fundamental reforms must be carried out both from the regulatory, institutional system and increasing the quality and quantity capacity of the enforcement apparatus for the realization of a legal certainty.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada kasus Putusan No. 68/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 1 November 2010 oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, PT. Texplastindo Kemas Industry melakukan Perjanjian Kredit dengan Bank BNI, namun ternyata Objek Jaminan Fidusia Perjanjian Kredit tersebut ternyata disewakan kepada PT. Inti Abadi Karya tanpa sepengetahuan Bank BNI. Sehingga timbul permasalahan bagaimana status hukum objek jaminan fidusia Bank BNI dalam kepailitan PT. Texplastindo Kemas Industry, serta Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Bank BNI terhadap objek jaminan fidusianya tersebut. Dengan kesimpulan : Pertama, status hukum objek jaminan fidusia adalah Bank BNI tetap berstatus jaminan atas hutang PT. Texplastindo Kemas Industry dengan hak yang diutamakan daripada hak krediturkreditur lainnya, namun didalamnya terdapat pula hak pengembalian harga sewa yang sudah dibayarkan namun belum dinikmati oleh PT. Inti Abadi Karya. Kedua, upaya hukum Bank BNI adalah mendaftarkan hutang dengan mencantumkan hak istimewanya (jaminan fidusia), untuk kemudian melakukan eksekusi sebagaimana layaknya tidak terjadi kepailitan (sebagai kreditur separatis), dan melaporkan debitur atas pelanggaran Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999, serta pengajuan sebagai kreditur konkuren dalam hal jumlah hutang lebih besar nilainya daripada nilai objek jaminan fidusianya. Saran didalam penelitian ini adalah harus adanya harmonisasi Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan Undang-Undang Kepailitan, serta efektifitas instansi pelaksana eksekusi jaminan.

---

Abstract
At the Ba;nkruptcy case of Decision No. 68/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst dated November 1, 2010, by the Commercial Court of Central Jakarta, in which PT. Texplastindo Kemas Industry entered into Loan Agreement with Bank BNI, however, it turned out that the Object of the Fiduciary Security in order to secure the Loan Agreement has been leased to PT. Inti Abadi Karya without the consent of Bank BNI. Therefore, the issues in this research are regarding the legal status of the object of fiduciary security of Bank BNI in the bankruptcy of PT. Texplastindo Kemas Industry, and what are the legal efforts which can be taken by Bank BNI against the object of its fiduciary security. With the conclusion: Firstly, the legal status of object of fiduciary security remains under the entitlement of Bank BNI as the beneficiary of fiduciary securities of PT. Texplastindo Kemas Industry as the collateral of the debt of PT. Texplastindo Kemas Industry with the right of preference over other creditors, however, in it there is also the right over the recovery of rental which has been paid that has not yet been enjoyed by PT. Inti Abadi Karya. Secondly, the legal effort of Bank BNI is to register the debt by stating its right of preference (fiduciary security), to be then executed accordingly in the case of bankruptcy (as creditor with preferred right), and report the debtor for the violation of Article 36 of Fiduciary Security Law No. 42 of the year 1999, as well as the filing of petition as concurrent creditor in the event that the amount of the debt is greater than the value of the object of the fiduciary security. Advices in this research are that there should be a harmony between the Fiduciary Security Law and the Bankruptcy Law, as well as there should be effective institution as the executor of the security.