Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menganalisis dinamika hubungan antara dua Ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, pasca Orde Baru. Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini mencakup; (1) Bentuk-bentuk hubungan yang dilakukan Muhammadiyah dan NU pada kurun waktu 1998-2003; (2) Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi hubungan dan (3) Bagaimana pola hubungan Muhammadiyah dan NU pasca Orde Baru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teori-teori yang digunakan adalah teori integrasi dari Banton dan Etzioni, yang dikaitkan juga dengan teori fungsional dan konflik untuk memperkaya pembahasan. Metode pengumpulan data yang digunakan merupakan gabungan antara wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa setidaknya terdapat delapan bentuk hubungan yang terjalin antara Muhammadiyah dengan NU dalam kurun waktu 1998-2003, yang meliputi penyelenggaraan pengajian bersama Muhammadiyah-NU, upaya pengamanan Sidang Umum MPR 1999, penyelenggaraan kegiatan tasyakur kemerdekaan, kemitraan dalam mengembangkan usaha kecil, safari dakwah Muhammadiyah-NU, membangun gerakan moral, umrah bersama, dan gerakan anti korupsi. Apabila dipetakan, kedelapan bentuk hubungan tersebut mencakup bidang politik, ekonomi, dan sosial. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang hubungan antara Muhammadiyah dengan NU dalam kurun waktu tersebut meliputi komitmen untuk menyukseskan Sidang Umum MPR 1999, memperkuat tali ukhuwah islamiyah, mengikis perbedaan khilafah, upaya merajut kembali komitmen berbangsa dan bernegara di antara komponen bangsa, menumbuhkan sikap saling mendukung untuk keutuhan NKRI, memberdayakan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat, mencegah terjadinya konflik massa antara Muhammadiyah dengan NU, keprihatinan atas terjadinya krisis dan konflik sosial, dan keinginan untuk memerangi dan memberantas korupsi yang telah menjadikan Indonesia sebagai negara paling korup. Pola hubungan antara Muhammadiyah dengan NU pada kurun waktu pasca Orde Baru ditentukan oleh tiga hal, yaitu: pertama, berbasiskan pada spirit Ukhuwah Islamiyah yang mengikat kedua Ormas ini; kedua, adanya unsur generasi muda baru yang progresif sebagai penghubung dan perekat; ketiga, mengembangkan bentuk-bentuk hubungan yang bersifat non politis (di luar bidang politik). Dari hasil penelitian juga diperoleh gambaran bahwa ketiga pola hubungan tersebut mampu mendorong kearah penguatan integrasi sosial antar keduanya. Mengacu pada pandangan Banton (1967) integrasi tersebut dapat terjalin karena perbedaan yang ada dalam kedua organsisasi itu tidak dimaknai sebagai hal yang penting. Para eskponen kedua ormas ini menyadari sepenuhnya perbedaan yang dimiliki, terutama menyangkut masalah khilafiah yang selama ini menjadi ganjalan, namun kini mereka memandang bahwa masalah-masalah khilafiah tidak lagi diperdebatkan bahkan ada upaya untuk mengikisnya. Pola intergrasi yang tercipta, seperti diklasifikasikan oleh Etzioni, mencakup integrasi normatif yaitu pada integrasi yang dibangun berbasiskan pada semangat ukhuwah yang telah digariskan dalam ketentuan normatif Al Quran dan Hadist. Pada sisi lain juga tercipta integrasi fungsional, ketika NU dan Muhammdiyah dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing saling bekerjasama dalam berbagai bidang, seperti tampak dalam kerjasama pemberantasan korupsi. Selain itu juga tercipta integrasi korsif, yaitu pada level generasi muda, yang didorong oleh suatu tekanan dari luar berupa kondisi aktual yang sempat mengancam, terutama akibat terjadinya konflik pada level alit tokoh Muhammdiyah dan NU. Penegasan berkenaan dengan teori yang digunakan dalam konsteks studi ini menunjukkan bahwa perspektif fungsional-struktural dan konflik yang digunakan secara terpilah (sendiri-sendiri) memiliki keterbatasan jangkauan. Sehingga dengan merujuk pada pandangan Lockwood dilakuan upaya untuk mengkombinasikan kedua perspektif tersebut.

Abstrak :
Tesis ini meneliti mengenai radikalisasi gerakan mahasiswa dengan studi kasus HMI MPO tahun 1998 hingga 2001. Rentang waktu ini merupakan rentang waktu dimana aksi-aksi HMI MPO menunjukkan radikalisasinya, misalnya terlihat pada penolakan HMI MPO terhadap pemerintahan Habibie, menolak sidang istimewa MPR, menuntut empat elit politik (Abdurrahman Wahid, Megawati, Amin Rais dan Akbar Tanjung) untuk mundur dari jabatannya, hingga munculnya pemikiran tentang perlu dibentuknya Dewan Presidium Nasional. Realitas ini memunculkan suatu pertanyaan bagi penulis, mengapa terjadi radikalisasi gerakan pada HMI MPO? Penulis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan multilevel analysis untuk menjawab pokok pennasalahan tersebut. Sebuah metode penelitian yang berusaha melukiskan realitas sosial yang komplek melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfaatkan konsep-konsep yang bisa menjelaskan suatu gejala sosial secara analitis. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka/dokumen dan wawancara. Sementara teori yang digunakan untuk menelusuri radikalisasi pemikiran politik HMI MPO adalah teori radikalisasi yang dikemukakan oleh Horace M Kallen yang mengemukakan bahwa radikalisasi ditandai oleh tiga kecendenmgan, pertama; radikalisasi merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, kedua; adanya upaya mengganti tatanan yang ada dengan tatanan lain yang digagasnya, dan ketika; kuatnya keyakinan kaum radikal terhadap program atau ideologinya. Untuk membantu menelusuri radikalisasi gerakan HMI MPO yang merupakan organisasi Islam, penulis memberi porsi bagi penggunaan teori pemikiran politik Islam khususnya yang berdekatan dengan pemildran politik Islam yang radikai. Hal ini terdapat pada Khomaini, Ali Syariati, dan Murthadha Muthahari yang pemikirannya mengilhami revolusi Islam Iran 1979. Berdasarkan teori dan metode yang digunakan tersebut, serta data-data yang di lapangan ditemukan bahwa radikalisasi gerakan HMI MPO merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung ini ditemukan ketika penulis menelusuri sejarah munculnya HMI MPO maupun konteks perkembangan HMI MPO selanjutnya sebagaimana rentang waktu studi ini (tahun 1998 hingga 2001). Ini menunjukkan teori Horace M Kellen yang mengemukakan bahwa radikalisasi merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, masih cukup relevan. Berdasarkan hal tersebut, ditemukan ada tiga faktor kondisi yang mempengaruhi terjadinya radikalisasi gerakan HMI MPO; Pertama, kondisi perkembangan dunia Islam pads akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, khususnya persentuhan HMI MPO dengan kondisi dunia Islam pada saat itu, yakni adanya peristiwa Revolusi Islam Iran tahun 1979. Dimana pemikir Islam seperti Khomaeni, Ali Syariati, dan Murthadha Muthahari yang sedikit banyak telah mengilhami revolusi Islam Iran, pemikirannnya telah jugs di baca kalangan aktifis HMI MPO hingga kemudian mempengaruhi lahimya Khirtah Perjuangan HMI MPO sebagai paradigma perjuangannya. Dalam Khiltah Perjuangan inilah terlihat persentuhan pemikiran antara HMI MPO dengan ketiga pemikir Iran tersebut, antara lain misalnya mengenai keyakinan HMI MPO terhadap ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, terrnasuk dalam hal politik. Dalam konteks ini, nampaknya pengaruh All Syariati lebih dominan dibanding Khomeini dan Murthadha Muthahari. Khittah Perjuangan tersebut digunakan sebagai materi utama atau materi pokok dalam perkaderan HMI MPO hingga saat ini, sehingga radikalisasi gerakan HMI MPO yang terjadi pada 1998-2001 sesungguhnya merupakan produk dari perkaderan HMI MPO yang menggunakan Khirtah Perjuangan tersebut sebagai hasil persentuhan HMI MPO dengan revolusi Islam Iran 1979. Kedua, realitas kebijakan orde bani yang represif juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya radikalisasi gerakan HMI MPO. Hal ini terjadi ketiga Orde Baru mengeluarkan kebijakan Azar. Tunggal Pancasila melalui UU No.8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan dan HMI MPO menolak kebijakan tersebut (merujuk Horace M Kallen,ini menunjukkan kuatnya HMI MPO terhadap idiologi atau program yang dianutnya). HMI MPO kemudian muncul sebagai salah satu kelompok gerakan mahasiswa yang radikal yang melawan Orde Baru bersama kelompok radikal lainnya hingga jatuhnya Orde Baru tahun 1998. Kedge', realitas perkembangan reformasi yang dinilai oleh HMI MPO diwarnai kegagalan dengan adanya penghianatan terhadap agenda reformasi yang dilakukan elit politik pasca reformasi Mei 1998 adalah juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap munculnya radikalisasi gerakan HMI MPO. Hal ini terjadi hingga munculnya kehendak HMI MPO tentang perlu dibentuknya Dewan Presidium Nasional (DPN). Merujuk pada teori Horace M Kallen, kehendak HMI MPO tentang DPN ini menunjukkan adanya upaya untuk menggantikan tatanan yang ada. Artinya terdapat relevansi teoritis atas realitas radikalisasi gerakan HMI MPO. Selain itu, penulis menemukan bahwa radikalisasi yang terjadi pada HMI MPO tidak hanya sebagai respons terhadap kondisi yang ada, misalnya faktor persentuhan dengan perkembangan dunia Islam, represifnya Orde Baru, gagalnya reformasi, tetapi jugs terbentuk karena peran aktor atau tepatnya peran para pengader dan alumni HMI yang mendukung perjuangan HMI MPO. Tetapi justru karena peran itulah independensi HMI MPO sebagai sebuah organisasi menjadi berkurang, bahkan diragukan.