Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Muhammadiyah di Sulawesi Selatan yang berdiri pada tahun 1926 dengan ketua pertamanya adalah Haji Muhammad Yusuf Daeng Maittiro dibantu oleh beberapa orang pengurus antara lain K.H.Abdullah, Mansyur Al Yantani, Haji Muhammad tahir Cambang, Haji Jaka dan lain-lain sebagainya dengan daerah operasinya hampir seluruh daerah pedalaman di Sulawesi Selatan. Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan dan modernisasi yang dimaksudkan disini adalah timbulnya gagasan dan cita-cita baru untuk memperbaiki cara hidup dan kehidupan beragama, maupun dalam kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan, pendidikan-pengajaran dan politik memerlukan pembaharuan yang sesuai dengan kehendak dan kemajuan zaman. Muhammadiyah dengan motivasi dan pendekatan pendidikan-pengajaran, sosial dan dakwah, mengembang misi untuk memurnikan ajaran Islam dari pengaruh kepercayaan tradisionil seperti tahyul, bid'ah dan khurafat yang berakar kuat di dalam masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Gambaran dari pada kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan awal abad ke-20 merupakan tantangan bagi pemuka-pemuka agama dan ulama yang perlu segera di atasi. Agama Islam yang mereka anut sejak abad ke 17 telah banyak diliputi oleh berbagai tafsir yang telah banyak menyimpang dari sumbernya yang asli, begitu pula kehidupan umat Islam telah banyak bercampur baur dengan perbuatan syirik, bid'ah dan khurafat yang membahayaakan kesucian agama Islam. Karena itu umat Islam perlu diajuk untuk kembali kepada kemurnian cita-cita ajaran Islam yang langsung bersumber pada AI-Qur'an dan Hadits. Muhammadiyah di Sulawesi Selatan melalui pendidikan baik formal maupun non formal dapat dikatakan secara bertahap berhasil merobah pola pikir dan tindakan masyarakat muslim terutama yang menyangkut aqidah, ibadah, muamalat dan perbuatan-perbuatan yang banyak di warnai oleh tahyul, dan kemusyrikitan. Upaya tersebut dilakukan Sebagai berikut : Pertama, gerakan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan berupaya untuk mengembalikan citra umat Islam kepada kemurnian cita-cita ajaran Islam dengan memerangi kepercayaan tradisionil berupa tahyul, bid'ah, khurafat dan lain-lain sebagainya. Kedua, gerakan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan berusaha merobah pandangan dan sikap hidup masyarakat yang usang, kemudian menciptakan sistem berpikir yang bebas dari ikatan-ikatan tradisionil, kolonialisme, feodalisme dan konservatisme. Ketiga, Muhammadiyah sebagai organisasi sosial yang bertujuan untuk mengadakan pembaharuan dan modernisasi dalam bidang dakwah, pendidikan-pengajaran dan kemasyarakatan sesuai dengan tuntutan dan kehendak zamannya. Keempat, usaha-usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan yang berfokus di Makassar menjadi model di daerah-daerah lain di Indonesia bagian Timur pada umumnya dan Sulawesi Selatan khususnya. "

"Studi ini merupakan kajian sejarah pergerakan nasional dengan mengambil kasus H. Agus Salim dan sikapnya terhadap Pemerintah Kolonial Belanda dalam kaitan perkembangan Sarekat Islam antara 1915 - 1940. Jadi dalam pembahasan ini akan lebih difokuskan kepada tokoh H. Agus Salim. Pengumpulan data atau sumber primer dilakukan melalui penelitian surat kabar semasa, terutama surat kabar yang diterbitkan oleh Sarekat Islam, mengumpulkan kembali tulisan-tulisan H. Agus Salim yang tersebar dalam pelbagai penerbitan seperti surat kabar, majalah dan buku-buku. Penelitian sekunder penulis lakukan pula atas sebagian besar buku-buku yang membahas periode pergerakan nasional, yang termasuk di dalamnya pergerakan Islam (1908-1942). Untuk melengkapi data-data ini dilakukan pula wawancara kepada dua orang murid H. Agus Salim, bekas pengurus Pergerakan Penyadar. Persoalan Kooperasi dan Non-Kooperasi muncul dalam masa pergerakan, karena dibentuknya Dewan Rakyat atau Volksraad pada tahun 1918. Pada mulanya Sarekat Islam menganut politik Kooperasi dengan mendukung dan ikut berpartisipasi dalam Volksraad (1918 - 1923). Dukungan dan kemungkinan-kemungkinan manfaat dari Volksraad dikemukakan oleh pemimpin-pemimpin SI, terutama H. Agus Salim dan Abdoel Moeis. Sejak tahun 1924 mengubah politik Kooperasinya dengan Non-Kooperasi (Hijrah). Alasan utamanya bukan pada masalah prinsipiel, tetapi karena SI kecewa atas sikap Pemerintah yang tidak dengan segera mengembalikan nama baik Tjokroaminoto dan tidak pula mengangkatnya kembali sebagai anggota Volksraad untuk periode 1923 -1926. Seandainya Pemerintah mengangkat Tjokroaminoto sebagi anggota Volksraad tahun 1923, mungkin sejarah Sarekat Islam akan berjalan lain. Ketika SI mulai menganut politik Non-Kooperasi, H. Agus Salim pula yang sangat vokal menyuarakan gagasan dan prinsip-prinsip Non-Kooperasi. Namun setelah Pemerintah menentukan garis keras terhadap partai-partai Non-Kooperasi, Salim kembali yang tampil ke muka menyarankan agar Sarekat Islam segera meninggalkan politik Non-Kooperasi, karena tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman. Saran ini ditolak, dan Salim kemudian membentuk Penyadar."