Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana PT X melakukan pencatatan akuntansi, khususnya akun terkait dengan ISAK 16 apakah sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Disamping itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak atas penerapan ISAK 16 terhadap laporan keuangan selama tahun 2015, serta apa justifikasi yang diberikan oleh PT X perihal pengambilan keputusan terkait penerapan ISAK 16. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, pengolahan laporan keuangan, dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah penerapan ISAK 16 memberikan dampak yang signifikan terhadap penyajian informasi keuangan dan juga rasio-rasio keuangan pada PT X, sehingga berpotensi mengakibatkan technical default atas sebagian kewajiban perusahaan

---

ABSTRACTThis study aims to determine how the PT X perform accounting records, particularly related to the account of ISAK 16 is in conformity with the rules. In addition, this study aims to determine how the impact of the application of ISAK 16 to the financial statements and taxation for 2015, as well as what the justification given by PT X, concerning the decision making related to the application of ISAK16. This study used a descriptive approach. Data obtained through in depth interviews, processing of financial statements, tax reports and literature review. The results of this study are ISAK 16 had a significant impact on the presentation of financial information and financial ratios in PT X, thus potentially resulting in technical default on most of the company 39 s liabilities."

"Laporan Magang ini menganalisis tentang kategorisasi perjanjian kerja sama PT HMP berdasarkan ISAK 16 serta prosedur audit KAP DOP pada akun Aset Takberwujud berdasarkan PSAK 19 sebagai akibat dari kategorisasi perjanjian kerja sama pada perusahaan PT HMP. PT HMP adalah perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengelola Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Kabupaten X. Prosedur audit atas Aset Takberwujud di PT HMP dilakukan sesuai dengan DOP Audit Guide dan menemukan adanya selisih perhitungan nilai Aset Takberwujud. KAP DOP memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan PT HMP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017.

---

The report analyzes the categorization of PT HMP agreement under ISAK 16 as well as the KAP DOP rsquo;s audit procedures of the Intangible Assets account under PSAK 19 as the result from the categorization of the PT HMP rsquo;s agreemeent. PT HMP is a company cooperating with local government in managing the water supply sistem in District X. The audit procedures on the Intangible Assets at PT HMP is done in accordance with the DOP Audit Guide and finds the difference of the book value of Intangible Assets. KAP DOP provides unqualified opinion on PT HMP 39;s financial statements for the period ended 31 December 2017."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan ISAK 16 pada perhitungan pajak perusahaan independent power producer IPP . Dalam penyusunan analisis penulis melakukan studi kasus pada PT ABC. PT ABC adalah perusahaan IPP yang melakukan perjanjian jual beli listrik dengan PLN. Dalam pelaporan keuangan komersial PT ABC menerapkan ISAK 16. Tetapi untuk keperluan pajak, PT ABC tidak menerapkan ISAK 16. Saat ini PT ABC sudah dalam tahap berproduksi secara komersial. Hasil penelitian menunjukkan beban Pajak Penghasilan lebih kecil jika perusahaan menerapkan ISAK 16. Akan tetapi beban Pajak Pertambahan Nilai menjadi lebih besar jika perusahaan menerpkan ISAK 16. Secara umum beban pajak lebih besar jika menerapkan ISAK 16.

---

The purpose of this study was to determine the impact of the requirement of ISAK 16 in the calculation of corporate tax of independent power producer IPP . In preparing analysis, the authors conducted a case study in PT ABC. PT ABC is a company that does IPP power purchase agreement with PLN. In the financial reporting PT ABC implement ISAK 16. However, for tax purposes, PT ABC does not apply IFAS 16. Currently, PT ABC is already in the stage of commercial production. The results of this study showed smaller income tax expense if companies implement ISAK 16. But there is a larger value added tax if the company implement ISAK 1616. In general, tax expense is greater when company implement ISAK 16."

"ABSTRAKLaporan ini bertujuan untuk membahas mengenai hasil dari analisis atas perlakuan akuntansi dari power purchase agreement ldquo;PPA rdquo; pada PLN dengan PT BEN sebagai independent power producer ldquo;IPP rdquo; . Berlakunya ISAK 8 dan ISAK 16 di Indonesia menjadikan adanya perbedaan perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PLN maupun IPP. IPP sebagai pihak swasta dan operator menerapkan ISAK 16 atas transaksi dari PPA yang merupakan perjanjian konsesi jasa, sedangkan PLN sebagai pemberi konsesi tidak dapat menerapkan ISAK 16 yang hanya mengatur perlakuan akuntansi kepada operator. Oleh karena itu, PLN menerapkan ISAK 8 dikarenakan PPA merupakan perjanjian yang mengandung unsur sewa. Perbedaan perlakuan akuntansi bagi IPP tidaklah signifikan karena PPA menurut ISAK 8 dan PSAK 30 diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, dan dari sudut pandang IPP sebagai lessor, maka pencatatan yang dilakukan tidak jauh berbeda jika IPP menggunakan ISAK 16 maupun ISAK 8. Sejak tahun 2016, PLN memperlakukan PPA sebagai transaksi jual beli biasa dan tidak menggunakan ISAK 8, sehingga dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak yang mencatat infrastruktur pembangkit listrik sebagai aset tetap.

---

ABSTRACTThis report aims to explain about the result of accounting treatment analysis of the power purchase agreement ldquo;PPA rdquo; in PLN and PT BEN as an independent power producer ldquo;IPP rdquo; . The issuance of ISAK 8 and ISAK 16 in Indonesia served differences in accounting treatment implemented by PLN and IPP. IPP as private sector and operator applies ISAK 16 for transactions from PPA which can be categorized as service concession arrangement, while PLN as grantor can rsquo;t apply ISAK 16 because the standard only gives guidance on the accounting for operator. As such, PLN applies ISAK 8 for PPA because the arrangement contains a lease. The differences in accounting treatment for IPP are not significant because PPA is classified as finance lease in accordance with ISAK 8 and PSAK 30, and from IPP rsquo;s perspective as a lessor, the record won rsquo;t have much differences whether IPP uses ISAK 16 or ISAK 8. Since 2016, PLN treated PPA as a regular sale and purchase transaction and not applying ISAK 8, so neither parties record the power plant infrastructure as fixed asset for the agreement."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan ISAK 16 tentang perjanjian konsesi jasa pada laporan keuangan perusahaan IPP (Independent Power Producer) atas perjanjian PPA (Power Purchase Agreement) dengan PLN dan bagaimana dampaknya terhadap Pajak Penghasilan perusahaan IPP tersebut.Penerapan ISAK 16 sejak 1 Januari 2012 pada laporan keuangan perusahaan IPP menyebabkan perubahan pada pengakuan pendapatan, asset tetap dan beban depresiasi. Terdapat perbedaan perlakuan antara peraturan pajak dengan ketentuan ISAK 16 sehubungan dengan pengakuan pendapatan, asset tetap dan beban depresiasi perusahaan IPP atas perjanjian PPA dengan PLN. Dalam menentukan perlu tidaknya dilakukan harmonisasi SAK dengan peraturan perpajakan, perlu dipertimbangkan beberapa perbedaan mendasar seperti: tujuan dari pelaporan SAK dan perpajakan, principle base vs rule base, substansi vs formalitas, dan kepastian hukum.

---

This thesis discusses the application of ISAK 16 service concession agreement on the financial statements of the IPP (Independent Power Producer) in regards to PPA (Power Purchase Agreement) with PLN and how it impacts the IPP?s corporate income tax. ISAK 16 which is applied since January 1, 2012 on the IPP's financial statements causes a change in revenue recognition, fixed assets and depreciation expense. There is a difference treatment between tax regulation and ISAK 16 due to revenue recognition, fixed assets and depreciation on the PPA between the IPP and PLN. In determining whether a harmonization of IFRS with tax regulations is needed or not, there are some fundamental differences that need to be consideredsuch as: the purpose of IFRS reporting and taxation reporting, the principle base vs rule base, substance vs formality, and law enforcement."