Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan ISAK 31 terhadap perusahaan penyewaan menara Base Transceiver Station (BTS) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. ISAK 31 terbit karena di Indonesia terdapat perbedaan perlakuan akuntansi menara BTS yang dimiliki oleh perusahaan telekomunikasi dengan perusahaan penyewaan menara BTS sehingga laporan keuangan tidak dapat dibandingkan. ISAK 31 mengatur bahwa menara BTS merupakan aset tetap dengan memperjelas definisi dan memberikan batasan mengenai bangunan. Pada perusahaan yang tercatat pada BEI terdapat 1 dari 7 perusahaan yang belum menerapkan ISAK 31. Pada perusahaan yang diteliti juga terdapat 1 dari 7 perusahaan yang merubah metode pengukuran menara BTS.

---

This research aims to analyze the impacts of implementation of ISAK 31 on tower Base Transceiver Station (BTS) rental listed companies on the Indonesia Stock Exchange. ISAK 31 is published because in Indonesia there are differences in accounting treatment of BTS towers owned by telecommunications companies with BTS tower rental companies so that financial statements are not comparable. ISAK 31 stipulates that BTS towers are fixed assets by clarifying the definition and providing limits on buildings. The result from this research found that 1 of 7 companies still haven’t implement ISAK 31. There’s also 1 of 7 companies changed their method on measuring BTS tower."

"Laporan magang ini membahas perlakuan akuntansi serta prosedur audit yang dilakukan oleh KAP TWR untuk Aset Keuangan dari perjanjian konsesi jasa pada laporan keuangan PT GHI periode 31 Desember 2014, dengan mengacu kepada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 16 tentang Konsesi Jasa. Prosedur audit yang dilakukan meliputi uji pengendalian (test of control) dan uji rincian (test of detail), yang terdiri dari peninjauan komponen-komponen perhitungan Aset Keuangan konsesi jasa serta perhitungan ulang amortisasinya. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, perlakuan akuntansi untuk Aset Keuangan konsesi jasa pada PT GHI telah sesuai dengan yang diatur di dalam ISAK 16, PSAK 55, dan PSAK 60. Proses audit yang dilakukan oleh KAP TWR juga telah sesuai dengan ISA, standar audit yang berlaku internasional.

---

This internship report explains accounting treatment and audit procedures performed by KAP TWR for financial asset from service concession on PT GHI?s financial report for the period ended December 31st, 2014, referred to ISAK 16: Service Concession. Those accounting treatments include recognition, measurement, and disclosure. The audit procedures performed were test of control and test of detail, which includes reviewing components for the calculation of financial asset from service concession and recalculating the amortization. Based on the analysis, accounting treatment applied by PT GHI for its financial asset from service concession has complied with ISAK 16, PSAK 55, and PSAK 60. Moreover, the audit process performed by KAP TWR has also complied with the International Standard on Auditing (ISA)."

"Biaya pengupasan tanah merupakan salah satu fokus utama KAP MRV terhadap laporan keuangan PT BTMN Tbk dan anak. Akun ini diuji berdasarkan standar akuntansi yang terkait yaitu ISAK 29: Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi Pada Tambang Terbuka yang merupakan turunan dari PSAK 14: Persediaan. Prosedur-prosedur yang dilakukan oleh KAP MRV dianalisis berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan audit seperti International Standards on Auditing (ISA), pedoman standar audit KAP MRV, dan peraturan pemerintah terkait. Berdasarkan hasil analisis, seluruh prosedur audit yang telah dilaksanakan oleh tim KAP MRV telah sesuai dengan pedoman audit internasional dan telah menilai kewajaran akuntansi PT BTMN Tbk dan anak berdasarkan PSAK yang berlaku.

---

Stripping cost is one of KAP MRV main focus in PT BTMN Tbk’s consolidated financial statement. This account is tested based on applied accounting standard ISAK 29: Stripping Cost in the Production Phase of a Surface Mine which is the sub-product of PSAK 14: Inventory. Procedures conducted by KAP MRV is analysed according to theories of audit as such International Standards on Auditing (ISA), MRV Global Audit Guide, and related government regulation. Based on the analysis, all of the audit procedures done by KAP MRV has accordingly in line with ISA and has assessed the fairness of accounting implementation of PT BTMN Tbk and subsidiaries based on PSAK."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik pengelolaan keuangan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), sebuah entitas nonlaba yang berperan penting dalam komunitasnya. Dengan menggunakan metode studi kasus dan desain single-case, penelitian ini berfokus pada satu unit analisis untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengelolaan keuangan gereja. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami proses dan kejadian yang terjadi di lapangan, dengan melibatkan wawancara dengan pegawai biro keuangan sinode dan jemaat aktif, serta studi dokumentasi laporan keuangan dan dokumen terkait selama 2024. Penelitian ini juga mencakup teori akuntabilitas dan transparansi sektor publik berdasarkan Pedoman Umum Governasi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI) yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Kebijakan Governasi (KNKG) tahun 2022, serta mengevaluasi bagaimana penerapannya atas indikator-indikator akuntabilitas dan transparansi di GKPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi belum dilakukan secara optimal. Pengelolaan keuangan Sinode GKPS, yang mencakup penerimaan, pengeluaran, pencatatan, dan pelaporan, telah mengikuti SOP dalam Peraturan Penatalayanan GKPS tahun 2004. Namun, pelaporan keuangan membutuhkan penyusunan SOP tambahan sesuai standar ISAK 335 untuk entitas berorientasi nonlaba. Evaluasi akuntabilitas mengungkapkan upaya GKPS dalam menerapkan prinsip-prinsip PUG-SPI KNKG 2022, meskipun implementasinya belum maksimal. Pengelolaan keuangan Sinode GKPS perlu ditingkatkan dengan cara memperkuat komunikasi, melibatkan jemaat dalam pengambilan keputusan strategis, dan meningkatkan peran serta Pengurus Majelis Jemaat dalam seluruh proses pengelolaan dan pengawasan program-program pelayanan Sinode Transparansi keuangan, meskipun telah dilakukan, juga belum mencapai optimalisasi. Transparansi keuangan Sinode GKPS terkendala oleh kurangnya sosialisasi prosedur keuangan gereja kepada jemaat, sehingga pemahaman mereka terhadap kebijakan dan proses pengambilan keputusan masih terbatas. Rekomendasi penelitian ini mencakup adopsi ISAK 335 sebagai standar pelaporan, peningkatan keterlibatan jemaat dalam pengambilan keputusan, optimalisasi peran Pengurus Majelis Jemaat (PMJ), serta pemanfaatan platform komunikasi seperti situs web, media sosial, dan diskusi terbuka untuk menjelaskan tata kelola keuangan kepada jemaat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan jemaat serta efektivitas pengelolaan keuangan Sinode GKPS.

---

This study aims to evaluate financial management practices within the Simalungun Protestant Christian Church (GKPS), a nonprofit entity that plays a significant role in its community. Using a case study method and single-case design, the research focuses on a single unit of analysis to provide an in-depth understanding of the church’s financial management. A descriptive qualitative approach was employed to examine processes and events in the field, involving interviews with staff from the synod’s financial bureau and active congregants, as well as document analysis of financial reports and related documentation over the past year.The study also reviews theories of accountability and transparency in the public sector, as outlined in the the General Guidelines for Public Sector Governance in Indonesia (PUG-SPI) published by the National Commission on Governance Policy (KNKG) in 2022. It evaluates how these principles are applied to the indicators of accountability and transparency within the GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun). The findings indicate that the implementation of accountability and transparency has not been optimally achieved. The financial management of the GKPS Synod, which includes revenue, expenditures, recording, and reporting, has adhered to the Standard Operating Procedures (SOP) outlined in the GKPS Management Regulation of 2004. However, financial reporting requires the preparation of additional SOPs in accordance with ISAK 335 standards for non-profit entities. The evaluation of accountability reveals GKPS's efforts to apply the principles of PUG-SPI KNKG 2022, although its implementation has not been maximized.The financial management of the GKPS Synod needs improvement by enhancing communication, involving the congregation in strategic decision-making, and increasing the participation of the Congregational Assembly Board in all processes of managing and supervising the Synod's service programs. Although financial transparency has been pursued, it has not yet reached optimal levels. The financial transparency of the GKPS Synod is hindered by a lack of socialization regarding the church's financial procedures to the congregation, resulting in limited understanding of policies and decision-making processes.The recommendations of this research include adopting ISAK 335 as the reporting standard, increasing congregation involvement in decision-making, optimizing the role of the Congregational Assembly Board (PMJ), and utilizing communication platforms such as websites, social media, and open discussions to explain financial governance to the congregation. These steps are expected to enhance the congregation's trust and the effectiveness of financial management within the GKPS Synod."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana PT X melakukan pencatatan akuntansi, khususnya akun terkait dengan ISAK 16 apakah sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Disamping itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak atas penerapan ISAK 16 terhadap laporan keuangan selama tahun 2015, serta apa justifikasi yang diberikan oleh PT X perihal pengambilan keputusan terkait penerapan ISAK 16. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, pengolahan laporan keuangan, dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah penerapan ISAK 16 memberikan dampak yang signifikan terhadap penyajian informasi keuangan dan juga rasio-rasio keuangan pada PT X, sehingga berpotensi mengakibatkan technical default atas sebagian kewajiban perusahaan.

---

This study aims to determine how the PT X perform accounting records, particularly related to the account of ISAK 16 is in conformity with the rules. In addition, this study aims to determine how the impact of the application of ISAK 16 to the financial statements and taxation for 2015, as well as what the justification given by PT X, concerning the decision making related to the application of ISAK16. This study used a descriptive approach. Data obtained through in depth interviews, processing of financial statements, tax reports and literature review. The results of this study are ISAK 16 had a significant impact on the presentation of financial information and financial ratios in PT X, thus potentially resulting in technical default on most of the company 39 s liabilities."

"Skripsi ini berisi tentang dampak akuntansi dan perpajakan dari penerapan ISAK 29 pada perusahaan pertambangan batu bara (studi kasus: PT TMU). Pada tahap produksi, TMU mengeluarkan biaya atas pengupasan lapisan tanah untuk mendapatkan batu bara yang terdapat di area konsensi. Sebelum ISAK 29 berlaku, TMU mengakui biaya tersebut sebagai aset berdasarkan PSAK 33 Revisi 2011. ISAK 29 mensyaratkan Perusaahaan hanya mengakui biaya atas aktivitas pengupasan lapisan tanah yang memiliki manfaat untuk meningkatkan akses ke cadangan batu bara di masa depan, kemudian biaya yang dikapitalisasi tersebut diamortisasikan dengan metode unit produksi dan disajikan berdasarkan PSAK 19 aset tidak berwujud. Kesimpulannya Perusahaan harus merubah kebijakan akuntansinya untuk memenuhi persyaratan yang ada di ISAK 29 dan segera melakukan penerapan terhadap standar tersebut.

---

The objective of this study to analyze the impact of accounting and taxation aspect of implementation of IFAS 29 in coal mining company (case study: PT TMU). In Production phase, TMU spends stripping costs to get the coal in area of conssesion. Before IFAS 29 is applied, TMU recognize stripping costs as an assets based on PSAK 33 Revised 2011. IFAS 29 require Company to capitalized only cost which has benefits to improve access to ore in the future, then that cost will be amortized with unit production method and present based on PSAK 19 Intangible assets. The analysis of this paper, give conclusion that The company have to change their accounting policy to meet the requirement of IFAS 29 and apply it as soon as possible."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis pengendalian di PT. ABC terkait dengan kegiatanoperasional dan persediaan batubara di daerah tambang. Selain itu, tesis inimenganalisis dampak yang akan dihadapi PT. ABC terkait dengan adanyaperubahan standar akuntansi keuangan terkait pertambangan umum dalamaktivitas pengupasan lapisan tanah. Hal-hal tersebut dianalisis guna melihatketerkaitan dalam tujuan umum suatu sistem pengendalian internal yaitu efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dari data-data perusahaan maupun referensi lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT. ABC masih harus meningkatkan pengendalian atas kegiatan operasionalnya serta mempersiapkan diri secara perlahan untuk mengadopsi perubahan standar akuntansi keuangan yang berlaku saat ini.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the controling activities in PT. ABC related to operationalactivities and coal pit inventory. Moreover, this thesis analyzes the impact thatwould be faced by PT. ABC regarding the change of accounting standards related to general mining in stripping cost. The analysis is done in order to see the connection of a general-purpose internal control system which are the efficiency and effectiveness of operations, reliability of financial reporting, and compliance with regulations. The collecting data process in this thesis is done by interviewing, observation, and study of document method such as company working paper or other references. Results of this analysis indicate that the PT. ABC still has to improve the operation control and prepares to adopt the standards with the current accounting standards."

"Laporan Magang ini menganalisis tentang kategorisasi perjanjian kerja sama PT HMP berdasarkan ISAK 16 serta prosedur audit KAP DOP pada akun Aset Takberwujud berdasarkan PSAK 19 sebagai akibat dari kategorisasi perjanjian kerja sama pada perusahaan PT HMP. PT HMP adalah perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengelola Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Kabupaten X. Prosedur audit atas Aset Takberwujud di PT HMP dilakukan sesuai dengan DOP Audit Guide dan menemukan adanya selisih perhitungan nilai Aset Takberwujud. KAP DOP memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan PT HMP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017.

---

The report analyzes the categorization of PT HMP agreement under ISAK 16 as well as the KAP DOP rsquo;s audit procedures of the Intangible Assets account under PSAK 19 as the result from the categorization of the PT HMP rsquo;s agreemeent. PT HMP is a company cooperating with local government in managing the water supply sistem in District X. The audit procedures on the Intangible Assets at PT HMP is done in accordance with the DOP Audit Guide and finds the difference of the book value of Intangible Assets. KAP DOP provides unqualified opinion on PT HMP 39;s financial statements for the period ended 31 December 2017."

"Penelitian ini membahas tentang penentuan penggunaan standar akuntansi dan membahas lebih lanjut terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dari standar yang diterapkan dan aspek perpajakan dari perjanjian BOT. Dalam transaksi tersebut, PT TWU sebagai operator melakukan perjanjian jual beli air olahan dengan PT MC yang dilakukan dengan sistem BOT atas Instalasi Pengolahan Air (IPA). Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara yang dikomparasikan dengan hasil asesmen berdasarkan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan standar akuntansi yang tepat atas BOT menggunakan ISAK 8 karena merupakan perjanjian yang mengandung sewa yang menurut PSAK 30 diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Perlakuan pajak atas BOT mengacu pada KMK No. 248/KMK.04/1995 karena memandang dari bentuk perjanjiannya secara legal bukan merupakan transaksi sewa.

---

This research aims to determine accounting standard of the BOT agreement, thus examine the recognition, measurement, presentation and disclosure of standard applied and the aspect of taxation. In the transaction, PT TWU as the operator entered sale and purchase agreement of water treatment with PT MC which was issued with BOT system on Water Treatment Plant (WTP). This research using interview method which compared with assesment result based on literature study. The results of this research indicate the appropriate accounting standards for BOT using IFAS 8 because it is arrangement contains a leases which according to SFAS 30 is classified as finance leases. The tax treatment of BOT refers to KMK No. 248/KMK.04/1995 because seen from the form of a legal agreement is not a lease transaction."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak penerapan SAK EP dan ISAK 335 pada Laporan Keuangan Yayasan XYZ. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan standar akuntansi di Indonesia, di mana SAK EP menggantikan SAK ETAP yang dinilai tidak memadai untuk entitas besar non-UMKM. Yayasan XYZ dipilih sebagai studi kasus karena merupakan organisasi nonlaba yang masih menggunakan SAK ETAP dan belum menerapkan ISAK 335. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan pengurus Yayasan XYZ serta analisis Laporan Keuangan periode 2022-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAK EP dan ISAK 335 memberi dampak pada beberapa aspek Laporan Keuangan Yayasan XYZ, termasuk perubahan nama Laporan Keuangan, pengklasifikasian ulang pos-pos keuangan, penggunaan pendekatan satu Laporan Penghasilan Komprehensif, dan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai SAK EP. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan seperti kebutuhan penyesuaian sistem akuntansi dan pelatihan sumber daya manusia, dan kompleksitas metode pengukuran yang baru.

---

This research was conducted to know the impact of implementing SAK EP and ISAK 335 on the financial statements of XYZ Foundation. The research is motivated by the shift in Indonesia's accounting standards, replacing SAK ETAP, which is deemed inadequate for large non-MSME entities. XYZ Foundation was selected as a case study due to its status as a non-profit organisation still using SAK ETAP and not yet applying ISAK 335. The research employed a qualitative case study approach, involving semi-structured interviews with XYZ Foundation's management and an analysis of its financial statements for the 2022-2023 period. Findings reveal that implementing SAK EP and ISAK 335 gives impact on several aspects of the Foundation's financial statements, including changes on naming for financial statement, classification of accounts, use of one comprehensive income statement approach, and make Notes to the Financial Statement according to SAK EP. The study also highlights challenges such as the need for system adjustments and human resource training, and complexity on new measurement method."