Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Putusan Nomor 438/PDT/2013/PT.Bdg, dimana akta kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris dan juga Akta Jual beli yang dibuat oleh PPAT berdasarkan akta kuasa menjual tersebut batal demi hukum, karena dianggap sebagai kuasa mutlak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa putusan pengadilan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum bagi pihak yang aktanya menjadi batal demi hukum yaitu dengan mengajukan gugatan perdata dengan membuktikan bahwa kuasa menjual tersebut bukan kuasa mutlak. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah mengikuti ketentuan yang berlaku untuk menghindari pengingkaran atau perbuatan melampaui hak yang timbul terkait dengan keberadaan kuasa menjual tersebut

---

ABSTRACT
This Thesis analyze about The Ruling of High Court Number 438/PDT/2013/PT.Bdg, which is the sell attorney made by Notary and also deed of sale and purchase made by PPAT became void by the law because that sell attorney was considered as the irrevocable power of attorney. . The research used judicial normative. The result of the research showed that the verdict was not appropriate with relevant law. Legal protection for the people whom the deed became void is submit a private suit and prove that the sell attorney is not the irrevocable power of attorney and also show that the land sale as transition of land right is legal. Suggestion for people who want to make deed of sale and purchase is following the relevant rule to avoid refusing or something pass over the right because of the sell attorney

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPM yang dibuat oleh Notaris SS dengan didasari Irrevocable Power of Attorney. Yang mengakibatkan pengalihan saham yang tidak dikehendaki oleh pemegang saham sehingga menimbulkan kerugian baginya. Dalam tesis ini terdapat dua permasalahan yaitu (1) implikasi keabsahan Irrevocable Power of Attorney SOP terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada PT BPM dan (2) tanggung jawab notaris atas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPM yang telah dibuat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk menelaah norma hukum tertulis untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1580 K/Pdt/2018 dengan jenis data sekunder dan alat pengumpulan data studi dokumen atau bahan Pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa Irrevocable Power of Attorney yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan RUPS LB melampaui kewenangan dari yang dikuasakan kepada penerima kuasa. Sehingga menyebabkan Akta yang dibuat menjadi batal demi hukum. Akibat dari pembatalan akta notaris tersebut juga menyebabkan akta autentik yang dibuatnya mengalami penurunan kekuatan pembuktian sehingga menjadikannya akta dibawah tangan sepanjang diakui oleh para pihak dan mempunyai kekuatan pembuktian tetapi tidak autentik. ......This thesis discusses to The Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders at PT BPM which was made by the Notary SS based on the Irrevocable Power of Attorney. Which resulted in the transfer of shares that were not desired by the shareholder so as to cause loss to him. In this thesis there are two issues, namely (1) the implications of validity of the Irrevocable Power of Attorney SOP on The Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders at PT BPM and (2) the Notary's responsibility for The Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders at PT BPM that has been made. The research method used is normative juridical, which is research conducted to study written legal norms to analyze Supreme Court Decision Number 1580 K/Pdt/2018 with secondary data types and data collection tools for study documents or library materials. The results of the study stated that the Irrevocable Power of Attorney used as the basis for the implementation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders exceeded the authority of the power of attorney. Thus, causing the deed made to be null and void. As a result of the cancellation of the notarial deed, it also causes the authentic deed he made to experience a decrease in the strength of proof, making it an underhand deed as long as it is recognized by the parties and has evidentiary power but is not authentic.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan penyalahgunaan keadaan dan kuasa mutlak yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan hak atas tanah tanpa diketahui oleh pihak penjual. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah pembuatan akta PPJB 01/2010 dengan penyalahgunaan keadaan serta Akta Kuasa Mutlak 02/2010 yang berakibat pada peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 PK/Pdt/2019 dan tanggung jawab PPAT yang membuat Akta Jual Beli Nomor 02/2011 berdasarkan Akta Kuasa Mutlak. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dan tipe penelitian ini problem identification. Hasil analisa dari permasalahan tesis ini adalah batal demi hukum karena PPJB 01/2010 dan Akta Kuasa melanggar Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat subyektif dan objektif. Sehingga AJB 02/2011 batal demi hukum, PPAT yang membuat AJB 02/2011 yg berdasarkan kuasa mutlak dapat dikenakan pertanggung jawaban secara perdata, karena menimbulkan kerugian dan melanggar hak pihak lain. Bagi pemerintah harus segera membuat Undang-undang mengenai penggunaan kuasa mutlak untuk pemindahan hak atas tanah, sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi permasalahan yang merugikan pihak pembeli maupun penjual, dan bagi masyarakat yang ingin melakukan perbuatan hukum harus lebih memperhatikan lagi klausul-klausul yang terdapat dalam akta, agar tidak ada sengketa di kemudian hari. PPAT sebagai pejabat umum pembuat akta autentik harus lebih berhati-hati dan teliti dalam membuat akta autentik, agar tidak dijadikan turut tergugat. PPAT wajib menolak untuk membuat AJB, apabila terdapat kuasa mutlak yang bertentangan dengan Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982 dan Pasal 39 ayat 1 huruf d Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, terkait larangan PPAT untuk membuatkan akta atas dasar kuasa mutlak.

---

This thesis discuss about drawing up a Sale and Purchase Binding Agreement with abuse of circumstances and utilization of the Irrevocable Power of Attorney on Attorney for Conveyancing Land Rights Deed would causing those deed void by law. That because of drafting a Sale and Purchase Binding Agreement should be based on the conformity and consensus between parties while the use of Irrevocable Power of Attorney on acquittal sale and purchase for legal protection of the buyer. The issue in this thesis is the drawing up of Sale and Purchase Binding Agreement Number 01/2010 with the abuse of circumstances and the Irrevocable Power of Attorney Number 02/2010 which results in the conveyance of land rights based on the Supreme Court of Republic of Indonesia Decision Number 197 Pk/Pdt/2019 and the responsibility of Land Deed Official related to its jurisdiction to drafting the Sale and Purchase Deed Number 02/2011 based on the Irrevocable Power of Attorney. This research uses normative judicial research and problem identification type of research. The result of this research is The Sale and Purchase Binding Agreement Number 01/2010 as well as the Irrevocable Power of Attorney Number 02/2010 caused to void by law because they contravene Article 1320 of Civil Code which ruled about subjective and objective requirements. Because of the Sale and Purchase Binding Agreement Number 01/2010 is void by law, the Land Deed Official that draft the Sale and Purchase Deed Number 02/2011 with Irrevocable Power of Attorney could be subject to civil accountability for causing losses to other parties. The government must immediately make a law regarding the use of absolute power to transfer land rights, so that in the future there will be no more problems that harm buyers and sellers, and for people who want to take legal actions, they must pay more attention to the clauses contained. in the deed, so that there are no disputes in the future. PPAT as a general official who makes authentic deeds must be more careful and thorough in making authentic deeds, so that they are not made a defendant. PPAT is obliged to refuse to make AJB, if there is absolute power that contradicts the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 and Article 39 paragraph 1 letter d Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration, related to the prohibition of PPAT from making deeds on the basis of absolute power.

Abstrak :
Pemberian kuasa adalah persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Saat ini terdapat surat kuasa yang banyak digunakan dalam praktik bisnis, yaitu “surat kuasa mutlak.” Surat kuasa ini mencantumkan klausul “tidak dapat dicabut kembali dan para pihak mengenyampingkan Pasal 1813 dan 1814 KUHPerdata.” Pada kasus, pemberi kuasa adalah SHR dan penerima adalah PT BKB. Kuasa tersebut dibuat berdasarkan suatu perjanjian investasi di antara SHR dan PT BKB. Permasalahan kemudian timbul ketika tiba-tiba SHR sebagai pemberi kuasa mencabut kuasanya pada PT BKB, padahal SHR telah mendapatkan manfaat dari penerima kuasa. ...... Power of attorney (POA) is an agreement by which gives power to an attorney, who accepted it, and on the principal’s behalf, to hold an affair. There is one type of POA agreement called “irrevocable power of attorney” which has “shall not be terminated for any reasons, waive Article 1813, 1814 and 1816 of the Civil Code” clause in it. In this case, the principal is SHR and the attorney is PT BKB. The POA was made based on an investment agreement. The problem happened when suddenly SHR revoke the POA after PT BKB gave their performance to SHR.

Abstrak :
Perjanjian Pemberian Kuasa sering ditemukan dalam praktek sehari-hari di masyarakat. Pemberian kuasa diatur dalam pasal 1792 KUHPerdata sampai pasal 1819 KUHperdata. Pasal 1813 dan 1814 KUHPerdata mengatur bahwa salah satu cara berakhirnya kuasa adalah penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa dimana pemberi kuasa dapat menarik kuasa tersebut kapanpun ia inginkan. Dalam prakteknya, terdapat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali yang disebut kuasa mutlak. Namun telah diatur dalam Instruksi Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang larangan penggunaan Kuasa Mutlak. Dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 110/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, ditemukan adanya penggunaan kuasa mutlak. Pemberi kuasa menarik kuasa tersebut secara sepihak sehingga penerima kuasa mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Skripsi ini membahas tentang penggunaan kuasa mutlak di Indonesia dan penarikan secara sepihak kuasa mutlak sebagai bentuk wanprestasi.

---

Power of Attorney Agreement is commonly found in daily basis. The power of Attorney is regulated in Article 1792-1819 of the Book of Civil Law. Article 1813 and 1814 of the Book of Civil Law regulate how to end the power of attroney is the endorser could revoke the Power of Attorney and they can do it at anytime they want. in practice, there is the Power Of Attorney that can not be revoked called Irrevocable Power of Attorney. But, in the Instruction of the Internal Affairs Minister No. 14/1982 was changed to the Decree of the Agrarian Director General, on behalf of the Internal Affairs Minister No. 594/1492/AGR and Government Regulation No. 24 of 1997 regulate the Prohibition to use Irrevocable Power of Attorney. In a case from Jakarta Selatan District Court No. 110/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel was discovered that the parties were using Irrevocable Power of Attorney. The endorser revoke the Power of Attorneyone sidedly so the endorsee sue them by reason of breach of contract. This thesis discussed about the use of Power of Attorney in Indonesia and one-sided revocation of irrevocable power of attorney as a form of breach of contract.