Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu subyek perdagangan yang sangat penting, tidak hanya di era globalisasi, tetapi juga di era regionalisasi. Dalam regional ASEAN, pentingnya perlindungan HKI telah membuat negara-negara anggota menyepakati Kerangka Perjanjian Kerjasama Kekayaan Intelektual tahun 1995, setahun setelah disepakatinya Perjanjian yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs) yang diprakasai Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tulisan ini mendiskusikan perkembangan terakhir Kerangka Perjanjian Kerjasama tersebut dalam rangka mengharmonisasikan HKI di wilayah ASEAN yang meliputi, tujuan, prinsip-prinsip dasar, dan beberapa ketentuan penting. Kemudian, tulisan ini menguji apakah perkembangan hukum HKI yang sangat cepat di ASEAN digerakkan oleh Kerangka Perjanjian Kerjasama ini atau karena deadline negara-negara anggota ASEAN untuk menyesuaikan dengan kewajiban-kewajiban yang disepakati dalam Perjanjian TRIPs. Tulisan ini juga menguji apakah kerja sama ekonomi regional dalam Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) - ASEAN dengan negara mintra dagangnya memberikan perhatian khusus pada issue HKI. Dengan mempertimbangkan hukum nasional mengenai HKI di negara-negara anggota ASEAN yang berbeda-beda levelnya, and perkembangannya yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa Kerangka Perjanjian Kerjasama HKI ini cukup ambisius. Kelompok kerja yang dibentuk telah sukses mengembangkan draft tentang pengisian formulir aplikasi regional untuk pendaftaran HKI, tetapi perkembangan diperkenalkannya sistem ini masih sangat lambat sekali.ABSTRAKIntellectual Property Rights (IPR) is one of the most important subjects of trading, not only in the era of globalism, but also in this era of regionalism. In the regional ASEAN, its significant of IPR protection has made Member Nations introduced ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property (IP) Cooperation in 1995, a year after the conclusion of the Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement of the World Trade Organization (WTO). This paper discusses the current development of this Framework in the light to harmonise Intellectual Property (IP) laws in the region, covering the objectives, the basic principles, and some substantial provisions. Then, it examines whether fast pace of IP laws development in ASEAN have been mainly driven by this Framework Agreement or the countriess deadline to comply with the TRIPs obligations. This paper also examines whether the regional economic cooperation of ASEAN Free Trade Agreement (FTA) with their trading partners pay a specific attention to the issue of IPR. By taking into account the different level of national IPRs laws, and its current development, it can be concluded that the ASEAN framework on IP Cooperation is rather ambitious. The Working Groups succeeded in developing draft on regional filing forms for IP registration, but the progress in the introduction of the system has been very slow."

"Terselenggaranya pelayanan kesehatan di rumah sakit sangat ditentukan oleh tersedianya sarana rumah sakit yang dikelola secara baik agar selalu laik pakai dan mampu menjamin pelayanan rumah sakit yang berkualitas.RSUD Gunung Jati Kota Cirebon kelas B Pendidikan merupakan rumah sakit rujukan di wilayah Cirebon yang memiliki pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang padat teknologi. Pengguna alat elektromedik mengeluhkan berlarut-larutnya proses perbaikan alat elektromedik yang rusak.Menurut pihak rumah sakit tersebut, hingga saat ini belum pernah dilakukan penelitian tentang kepuasan pelanggan internal IPSRS dalam pemeliharaan alat elektromedik di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon.Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kepuasan pelanggan internal IPSRS dalam pemeliharaan alat elektromedik di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon pada tallun 2003 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.Penelitian ini menemukan bahwa pelanggan internal IPSRS merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan IPSRS karena seringnya terjadi keterlambatan pelayanan perbaikan alat elektromedik yang dilakukan oieh IPSRS, hal ini terjadi karena pimpinan rumah sakit tidak mengalokasikan dana untuk IPSRS, sehingga IPSRS tidak mampu membeli spare part untuk mengganti alat elektromedik yang rusak. Selain itu jumlah tenaga yang hanya seorang dan jauh dari standar Depkes menyebabkan perbaikan tidak bisa cepat.

---

Description of Internal Customer Satisfaction of IPRS on Maintaining The Electro Medical Tools in Hospital Gunung Jati, City of Cirebon 2003The running process of hospital services is highly determined by availability of hospital that is need to be managed properly so it always ready to use and is able to assure qualified hospital services.

General Hospital Gunung Jati of City of Cirebon is a B - Education Class is a referal hospital in Cirebon region that is provide advance health services and equipped it with high technology. The user of electro medical tools is complaining the prolonging process of repairmen of broken electro medical tool.

According to hospital party, up to at present there is no study about internal customer satisfaction of IPRS on maintaining electro medical tool in the General Hospital Gunung Jati, City of Cirebon.

In general, this research aims at getting description of internal customer satisfaction of IPRS on maintaining electro medical tool in the General Hospital Gunung Jati, City of Cirebon for the year 2003 by using descriptive qualitative method.

This research found that the internal customer of IPRS is not satisfy the the service of 1PRS due to often delay of service on maintaining electro medical tool that is used by IPRS. This situation is happened due to the management of hospital did not allocated fund for IPRS, so IPRS could not purchase spare parts to replace a broken electro medical tool. Aside from that, the personnel is only one day very far to meet with standard of Department of Health and causing the repairmen could not faster."