Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Indah Asri Maya
Tanggung jawab manajer investasi pada reksa dana
Abstrak :
Reksadana seperti mata uang dengan dua muka: how to gathering money and how to managing money. Para pemodal harus mengetahui bahwa manajer investasi memperoleh imbalan setiap bulan, tak soal apakah nilai kekayaan bersih setiap unit penyertaan naik atau turun. Sedangkan Manajer investasi adalah lembaga yang mengelola portofolio investasi, baik reksa dana maupuri portofolio lainnya. Manajer investasi dapat dilihat dari dua segi, yaitu manajer investasi sebagai lembaga yang mempunyai izin sebagai pengelola reksa dana dan manajer investasi sebagai pengelola reksa dana dan bekerja pada lembaga pengelola portofolio. Seorang yang piawai dalam mengelola portofolio dikarenakan pengalaman dan informasi yang sangat cepat serta jaringan kerja sangat luas. Dalam melasanakan pekerjaannya, Manajer Investasi diawasi oleh Bapepam. Bapepam merupakan badan yang mewakili pemerintah yang bertugas untuk mengawasi semua aktifitas pasar modal yang salah satunya reksa dana. Pengawasan tersebut semata-mata karena pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi harta masyarakat, supaya dana investor dikelola ulah Manajer Investasi secara layak dan Manajer investasi bekerja sesuai dengan kontrak dan peraturan yang berlaku. Bapepam melakukan pengawasan terhadap kinerja Manajer investasi melalui instrumen undang-undang untuk memberikan batasan-batasan wewenang dan tanggung jawabnya, larangan-larangan, dan teknis pada aktifitas pengelolaan dana yang dihimpun dari para investornya.
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17979
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desi Nuraida
Analisa variable yang mempengaruhi pemilihan saham oleh manajer investasi untuk membentuk portfolio yang optimal di BEJ periode 2000 - 2002
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat variabel keputusan memasukkan saham dalam portofolio dipengaruhi oleh variabel rasio keuangan yang mencakup Asset, DER (Debt Equity Ratio), PER (Price Earning Ratio), PBV (Price to Book Value), Likuiditas, Jumlah Pemegang Saham, Return, ROE (Return on Equity), Kualitas Manajemen (Return on Invested Capital), Volatilitas, Size dan Dividend Yield. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Regresi Logistik. Dalam penelitian ini beberapa variabel yang diuji dengan variabel dikotomi masuknya saham dalam portofolio. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode analisa regresi logistik, ke-12 variabel diteliti tingkat korelasi masing-masing dengan variabel pemilihan saham. Dari ke-12 variabel yang paling berpengaruh signifikan pada tahun 2000 adalah DER, Aset, PBV, ROE, dan Jumlah Pemegang Saham. Selanjutnya pada tahun 2001 variabel-variabel yang berpengaruh signifikan adalah Likuiditas, Aset, PBV, PER, Dividend Yield, dan Kualitas Manajemen. Sedangkan pada tahun 2002 adalah Size, Aset, PBV, PER, Jumlah pemegang Saham, Volatilitas dan Kualitas Manajemen. Secara keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh dari ke-12 variabel pada periode 2000 - 2002 yang berpengaruh signifikan adalah Aset, PBV, PER, Jumlah Pemegang Saham dan Kualitas Manajemen.
The research is aimed to notice the decision of involving the stock in portfolio influenced by the variable of financial ratio that cover Asset, DER (Debt Equity Ratio), PER (Price Earning Ratio), PBV (Price Book Value), Liquidity, Number of Stockholder, Return, ROE (Return On Equity), Management Quality (Return On Invested Capital), Volatility, Size and Dividend Yield. Method which used in this research is Regress Logistics. In this research some examine variable with dichotomy variable entry of share in portfolio. This research indicates that by using method analyst logistics regression, accurate by 12 variable of each correlation with variable election of share. Of most having an effect on 12 variable of significantly in the year 2000 is DER, Asset, PBV, ROE, and Amount Stockholder. Hereinafter in the year 2001 variables having an effect on significantly is Liquidities, Asset, PBV, PER, Dividend Yield, and Quality Management, While in the year 2002 is Size, Asset, PBV, PER, Amount of stockholder, Volatilities and Quality Management. The result got through Logistics regression that variable of Asst, PBV, PER, Number of Stockholder and Management Quality significantly influenced the dichotomy of selecting equity.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T20136
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aang Anzal Muhammad Gofar
Implementasi Prinsip Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) pada Pengaturan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Manajer Investasi di Indonesia = Implementation of Sharia Business Good Governance Principles (GGBS) in the Regulation of Implementation of Corporate Governance of Investment Managers in Indonesia
Abstrak :

Abstrak

Industri reksa dana syariah berkembang pesat, ditandai dengan peningkatan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada setiap tahunnya. Manajer Investasi (MI) sebagai pengelola reksa dana syariah dilakukan dengan dua cara yaitu  pembentukan Manajer Investasi Syariah dan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) bagi MI konvensional sesuai POJK No. 61/POJK.04/2016. Melalui dua cara tersebut kebanyakan MI konvensional belum siap untuk spin off menjadi Manajer Investasi Syariah karena dinilai tata kelola MI saat ini masih rendah. Kemudian OJK mengeluarkan peraturan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi yang berlaku bagi Manajer Investasi Syariah dan MI konvensional. Namun pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum mengarah pada sistem tata kelola syariah, sedangkan di Indonesia terdapat pedoman tata kelola Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) KNKG 2011 yang dapat dijadikan standar acuan tata kelola syariah. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mengkaji prinsip dalam Pedoman GGBS sejauhmana implementasinya dalam pengaturan penerapan tata kelola manajer investasi di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa pengaturan tata kelola manajer investasi belum cukup menjadi landasan penerapan tata kelola syariah sebab masih terdapat kekurangan diantaranya belum terimplementasikannya prinsip Independensi tidak mengatur larangan rangkap jabatan bagi Dewan Pengawas Syariah dan mekanisme spin off bagi UPIS.

 

Abstract

The sharia mutual fund industry is growing rapidly, characterized by an increase in net asset value (NAB). Investment Manager (MI) as a sharia mutual fund manager is done in two ways are the establishment of Sharia MI and Sharia Investment Management Unit (UPIS) for conventional MI. Through these two ways most conventional MI is not ready to spin off to become a Sharia MI because it is considered the current governance of MI is still low. OJK issued regulation No. 10/POJK.04/2018 on the Implementation of Investment Manager Governance that applies to both. However, the arrangement is still general and has not led to sharia governance system, while Indonesia has good governance guidelines for Sharia Business Governance (GGBS) KNKG 2011 that can be used as a reference standard. Based on these issues, the author reviewed the principles of GGBS to the extent of their implementation in the regulation of investment manager governance. This research is normative juridical with an analytical descriptive approach. Based on the results of the study the authors found that the governance arrangements of investment managers have not been sufficiently the basis for the implementation of sharia governance because principle of Independence has not been implemented, it does not regulate the ban on multiple positions for the Sharia Supervisory Board and spin off mechanisms for UPIS.

 

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hasibuan, Yakup Putra
Tinjauan yuridis terhadap penggunaan special purpose company spc pada reit real estate investment trust /dire dana investasi real estat di Indonesia = Juridical analysis on the use of special purpose company spc in reit real estate investment trust dire dana investasi real estat in Indonesia
Abstrak :
ABSTRAK
REITs telah diatur di Indonesia di bawah bentuk Kontrak Investasi Kolektif, KIK-DIRE. Salah satu masalah terbesar mengenai bentuk hukum dari REITs di Indonesia terkait dengan Pasal 6 Peraturan OJK No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Investasi Manajer Investasi dan Bank Kustodian di Dana Investasi Real Estat - yang menyatakan bahwa Real Estate Investment Trust atau Dana Investasi Real Etat dapat menginvestasikan dana dengan atau tanpa menggunakan Special Purpose Company SPC . Ini menimbulkan pertanyaan apakah penggunaan SPC dapat memberi dampak positif bagi semua stakeholder yang terlibat. Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dana Investasi Real Estat dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif dianggap sebagai bentuk baru dari metode investasi di Indonesia. Oleh karena itu, perkembangannya masih memerlukan perbaikan, terutama mengenai peraturan terkait dengan penggunaan kontrak investasi kolektif. Perubahan pada peraturan perundang-undangan meliputi peraturan khusus atau pengecualian dari UU Agraria yang akan memungkinkan kepemilikan tanah oleh KIK-DIRE. Untuk memberikan perlindungan terhadapat investor atau masyarakat, penulis juga merekomendasikan pengawasan serta kontrol yang lebih intensif terhadap transparansi atau keterbukaan informasi yang disediakan oleh perusahaan sekuritas maupun manajer investasi.
ABSTRACT REITs have been regulated in Indonesia under the form of Collective Investment Contracts, ldquo KIK DIRE. rdquo One of the biggest issues regarding the legal form of REITs in Indonesia is related to article 6 of OJK Regulation No.19 Year 2016 regarding Guidance for Investment Managers and Custodian Banks in Managing Real Estate Investment Trust which states that Real Estate Investment Trust may invest funds with or without the use of Special Purpose Company SPC . This generates a question in whether or not the use of SPC is beneficial in the implementation of REITs ndash for all the stakeholders involved. The method of research that will be used in this research is the juridical normative approach. Real Estate Investment Funds in the form of Collective Investment Contract is still considered a new form of investment method in Indonesia. The implementation of REITs is difficult in practice due to the rules and regulations that fail to complement each other. Therefore, its development still requires improvement, concerning regulations associated to the usage of collective investment contracts. Amendments in provisions shall include special regulations or exceptions of the Agrarian Law which would allow land ownership by DIRE in the form of Collective Investment Contract. To provide public protection, the author also recommends more intensive supervision and control towards the transparency of information provided by security companies and the investment manager.
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66198
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amanda
Analisis Prosedur Audit KAP QWE atas Pendapatan PT ABC
Abstrak :
Laporan Magang ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis prosedur audit yang dilakukan oleh KAP QWE dalam proses auditnya atas akun pendapatan jasa manajemen investasi PT ABC. Analisis dilakukan dengan berdasarkan kepada PSAK 23 dan ISA terkait. Secara garis besar, prosedur audit yang dilakukan oleh KAP QWE telah mengikuti standar audit yang berlaku di Indonesia. Pengakuan pendapatan jasa yang dilakukan oleh PT ABC sebagai manajer investasi juga telah sesuai dengan ketentuan PSAK 23. ......This report aims to discuss and analyze audit procedures performed by KAP QWE in the audit process of PT ABCs investment management fees. The analysis is performed based on PSAK 23 and relevant ISAs. In sum, KAP QWE have shown compliance with the applicable audit standards in Indonesia. The recognition and measurement of investment management fees made by PT ABC as an investment manager are also in accordance with the provisions of PSAK 23.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Erwan Mosra
Prinsip mengenal nasabah dan penerapannya di perusahaan manajer investasi = Know your client principle and its implementation in investment manager company/ Erwan Mosra
Abstrak :
ABSTRAK
Prinsip Mengenal Nasabah atau biasa dikenal dengan sebutan Know Your Client Principle (KYC) merupakan prinsip yang digunakan untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah, memantau rekening efek dan transaksi nasabah serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme. Penelitian dengan metode gabungan yuridis normatif dan yuridis empiris ini akan menjelaskan ketentuan yang terkait dengan Prinsip Mengenal Nasabah dan penerapannya di Perusahaan Manajer Investasi. Prinsip Mengenal Nasabah di Perusahaan Manajer Investasi mengacu pada ketentuan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau yang dulu dikenal dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK), yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10. Sebagai salah satu pihak pelapor menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Perusahaan Manajer Investasi wajib melaporkan transaksi tertentu kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Perusahaan Manajer Investasi melibatkan beberapa bagian dibawah koordinasi unit kerja khusus atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. Untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif bagi pegawai Perusahaan Manajer Investasi maupun masyarakat pengguna jasa Perusahaan Manajer Investasi.
ABSTRAK
Know Your Client Principle (KYC) is a principle that is used to determine the background and identity of client, securities accounts and client transactions monitoring, including suspicious financial transactions reporting and other financial transactions in accordance with laws and regulations related with money laundering and terrorism financing. Based on combined normative research method and empirical research method, this paper will explain the provisions relating to KYC Principle and its application in Investment Manager Company. KYC Principle in Investment Manager Company refers to the provision of Otoritas Jasa Keuangan/OJK (formerly known as the Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan/Bapepam dan LK) regulation, namely Bapepam dan LK Regulation Number V.D.10. As one of the reporting party according to the Law Number 8 Year 2010 Concerning the Prevention and Eradication of the Criminal Act of Money Laundering, the Investment Manager Company is required to report certain transactions to the Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan or PPATK. Implementation of KYC principle in Investment Manager Company involves some functions in the Company under coordination of a special unit or officer appointed. In order to increase awareness about the importance of KYC principle implementation, it needs to perform training and socialization more intensive for the employees of the Investment Manager Company and for the public as the user of Investment Manager Company services.
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41620
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library