Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai klausula ekspropriasi yang ada dalam perjanjian-perjanjian penanaman modal internasional kontemporer. Pengaturan mengenai ekspropriasi masih kurang dikenal dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum penanaman modal secara khususnya. Padahal ekspropriasi merupakan isu aktual dalam penanaman modal dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan kedaulatan negara dan hak-hak dasar lainnya. Berangkat dari latar belakang demikian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk melihat bagaimana konsep ekspropriasi yang berlaku menurut AANZFTA dan bagaimana perbandingan antara klausula ekspropriasi yang terdapat dalam perjanjian tersebut dibandingkan dengan klausula serupa dalam perjanjian lainnya. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan metode penelitian yuridisnormatif. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa ekspropriasi merupakan tindakan yang sah untuk ditempuh negara sepanjang ia dilaksanakan sesuai dengan aturan. Perbandingan yang dilakukan juga menunjukkan bahwa diantara perjanjianperjanjian internasional mengenai penanaman modal di wilayah ASEAN, terdapat upaya pembentukan sistem hukum penanaman modal regional dengan menggunakan sarana perjanjian penanaman modal internasional yang cenderung seragam. ...... This thesis is an analysis on expropriation clauses in ASEAN’s contemporary international investment agreements. Expropriation is a new, but actually familiar concept in Indonesian legal system. Whereas, expropriation is currently becoming an actual issues in international investment regime, because of it’s relation to many difficult aspect such as state sovereignty and economic rights. In reference with those issues, this thesis explore the expropriation clauses in AANZFTA and similar agreement. This thesis also do a comparative study over those aforementioned expropriation clauses. The problems are researched with juridical-normative legal research methods, and conclude that basically expropriation is legal as long as it is done in accordance with certain contemporary international investment regime’s regulations. As for it, with the comparative studies, it is also discovered that there is an effort by ASEAN member countries to form a Lex Mercatoria on international investment regulation by utilizing various international investment agreement, include regional investment/free trade agreement and Bilateral Investment Treaties.

Abstrak :
Permintaan cabai tiap tahunnya semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk serta industri yang membutuhkan bahan baku cabai. Para investor melihat akan peluang suksesnya dalam menanamkan modal atau investasi kepada perusahaan budidaya cabai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas mengenai bagaimana bentuk perjanjian investasi yang dilakukan antara perusahaan dengan investor perorangan, serta bagaimana faktor-faktor risiko dan perlindungan hukum yang ada. Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang memfokuskan Peneliti pada doktrin yang merupakan gabungan dari sumber-sumber aturan, asas, norma, atau panduan penafsiran, dan nilai-nilai. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang dipakai. Bahan hukum primer didapatkan melalui metode wawancara yang dilakukan terhadap perusahaan budidaya cabai yaitu direktur utama dari PT. X beserta dengan investor. Bahan hukum sekunder yang dilaksanakan dengan cara riset kepustakaan atau library research dan riset secara daring dengan mengakses artikel-artikel hukum yang berada di media online. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktek atas perjanjian kerjasama masih belum sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah masih kurang dan kurang lengkap mengenai perlindungan hukum investor yang bersifat perorangan. ......The need for chilies continues to increase every year in line with the growth and development of the population and industries that require chili raw materials. With the large demand for chili food, it will give birth to businesses engaged in chili cultivation. Investors see the opportunity for success in investing capital or investing in chili cultivation companies. This research aims to discuss the form of investment agreements made between companies and individual investors, as well as what risk factors and legal protection exist. This research uses a doctrinal research method which focuses researchers on doctrine which is a synthesis of rules, principles, norms, or interpretive guides, and values. The procedure for collecting legal materials used in this writing is the technique of collecting primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal material was obtained through interviews conducted with chili cultivation companies, namely the main director of PT. X along with investors. Secondary legal materials are carried out by means of library research and online research by accessing legal articles in online media. The research results show that the regulations made by the government are still lacking and incomplete regarding the legal protection of individual investors. Thus, it is important for this investment agreement to be made in as much detail and complete as possible, accompanied by caution from both parties.

Abstrak :
Pemberian kuasa adalah persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Saat ini terdapat surat kuasa yang banyak digunakan dalam praktik bisnis, yaitu “surat kuasa mutlak.” Surat kuasa ini mencantumkan klausul “tidak dapat dicabut kembali dan para pihak mengenyampingkan Pasal 1813 dan 1814 KUHPerdata.” Pada kasus, pemberi kuasa adalah SHR dan penerima adalah PT BKB. Kuasa tersebut dibuat berdasarkan suatu perjanjian investasi di antara SHR dan PT BKB. Permasalahan kemudian timbul ketika tiba-tiba SHR sebagai pemberi kuasa mencabut kuasanya pada PT BKB, padahal SHR telah mendapatkan manfaat dari penerima kuasa. ...... Power of attorney (POA) is an agreement by which gives power to an attorney, who accepted it, and on the principal’s behalf, to hold an affair. There is one type of POA agreement called “irrevocable power of attorney” which has “shall not be terminated for any reasons, waive Article 1813, 1814 and 1816 of the Civil Code” clause in it. In this case, the principal is SHR and the attorney is PT BKB. The POA was made based on an investment agreement. The problem happened when suddenly SHR revoke the POA after PT BKB gave their performance to SHR.

Abstrak :
Praktik investasi melalui Penggalangan Dana Dalam Bentuk Ekuitas Berbasis Teknologi Informasi PDETI di Indonesia belum didukung oleh peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Ketiadaan aturan hukum yang mengatur secara khusus dapat menimbulkan risiko untuk investor. Dalam kondisi ketiadaan peraturan, keabsahan dari investasi melalui PDETI harus ditinjau dari peraturan-peraturan yang relevan, khususnya terkait keabsahan dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk melakukan PDETI yaitu Perjanjian Kustodian dan Investasi PKI yang melibatkan beberapa aspek hukum dan dibuat oleh Perusahaan X. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam PKI dan kekuatan hukumnya berdasarkan hukum Indonesia, serta potensi risiko dan perlindungan hukum bagi investor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta dari praktik yang dilakukan oleh para pihak terkait secara umum dan perjanjian kustodian dan investasi yang dibuat penyelenggara PDETI secara khusus. Hasil analisis terhadap hubungan hukum antara para pihak menunjukan adanya potensi pelanggaran yaitu larangan praktik pinjam nama berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal yang mengakibatkan PKI menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu diperlukan tindakan pro-aktif dari OJK untuk melindungi investor yang berinvestasi melalui PDETI dengan segera mengeluarkan peraturan terkait bisnis PDETI. ......The practice of investment through Equity Crowdfunding ECF in Indonesia has not been supported by regulations from the Financial Services Authority of Indonesia OJK . The absence of specific regulations may cause risks for investors. In the absence of any regulations, the legality of this investment should be seen from regulations relevant to this transaction, specifically regarding the enforceability of the agreement made by the parties to conduct ECF, which is called Custodian and Investment Agreement CIA which involves several legal aspects and created by Company. This paper intends to seek the legal standing of the parties in CIA and its enforceability under Indonesian law, as well as the potential risk and legal protection for investors. This paper uses a juridical normative method which uses written applicable laws and literature, with the aim to get fact finding from the practices made by the related parties in general and specifically from the CIA. The result of the analysis of the legal relationship amongst the parties shows that there are potential breaches such as the prohibition of nominee arrangement under Investment Law resulting in the CIA to be null and void. Hence, a proactive action by OJK is required to protect investors investing through ECF business by issuing the necessary regulation.