Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKAFriska Ernawati, Bambang Widodo Umar, Bambang WahyudiPeminatan Kajian Stratejik Penanganan Narkoba, Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, 10430, IndonesiaE-mail: friskaerawati@gmail.comAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan dan pengawasan terhadap penyidik BNN. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia merupakan ancaman yang sangat serius bagi perkembangan masa depan bangsa. Semakin beratnya tantangan kedepan dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, maka Pembenahan sumber daya manusia menjadi perhatian penting. Pengelolaan yang baik terhadap sumber daya manusia, diharapkan dapat membentuk pribadi penyidik yang mempunyai perilaku dan sikap yang setia dan taat kepada negara dan pemerintah, memiliki moral dan mental yang baik serta professional. Pembinaan pegawai merupakan suatu upaya untuk meningkatkan, mengembangkan dan mengarahkan pegawai supaya didalam bekerja dapat menumbuhkan atau menjadi motivasi gairah kerja serta memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas dan fungsi. Kejahatan Narkotika adalah kejahatan lintas negara yang terorganisasi. Disamping itu kejahatan Narkotika dalam penanganannya diperlukan kewenangan khusus sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu antara lain pembelian terselubung undercover buy , penyerahan dibawah pengawasan control delivery baik antar wilayah dalam satu negara maupun antar negara, maka diperlukan tambahan pengetahuan dan pengalaman tentang kerja sama penyidikan antar negara. Di samping pembinaan, fungsi pengawasan juga merupakan hal penting dalam manajemen sumber daya manusia.

---

ABSTRACT
Guidance and supervision of the national narcotics investigator inEradication of Abuse and Illicit Traffic NarcoticsAbstractThis study aims to determine the mechanism of guidance and supervision of BNN investigators. Abuse and illicit traffic Narcotics in Indonesia is a very serious threat to the future development of the Indonesian nation. Given the increasingly tough challenges ahead in efforts to eradicate the abuse and illicit trafficking of Narcotics, the reform of human resources is of paramount concern. Good management of human resources is expected to form a personal personnel, hope can make investigator person who have behavior and attitude that is faithful and obedient to the state and government, has a moral and mental good, professional. Employees supervision who in principle is an attempt to improve, develop and direct employees so that in work can grow or become motivation of passion of work and have high responsibility to duty and its function. on other case to handle narcotic crimanality need super intendent and it regulated on legistation number 35 year 2009 aboute narcotics. amonge other Undercover Buy, Control Delivery on one Country or other Country, so need more coaching and education betwen agent in other, supervisory functions are also important in human resource management. Supervision is observation or monitoring activities so that the tasks that have been planned to be implemented properly according to plan, and if there are deviations held actions for future improvement

Abstrak :
Tesis ini tentang peran penyidik dan penyidik pembantu dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan yang difokuskan pada peran yang dimainkan ( role playing ) oleh penyidik dan penyidik pembantu. Tesis ini disusun berdasarkan suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui metode etnografi dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan pemeriksaan dokumen, pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara. Tesis ini menunjukan bahwa didalam laporan tindak pidana penipuan dan penggelapan terbentuk suatu lingkungan sosial yang didalamnya terdapat struktur sosial dimana pada lingkungan tersebut terdapat jaringan sosial yang terjadi karena ada hubungan sosial antara penyidik atau penyidik pembantu dengan atasannya, hubungan atasan penyidik dengan pihak yang berperkara (pihak pelapor dan pihak orang yang dilaporkan), hubungan penyidik atau penyidik pembantu dengan pihak penegak ketentuan peran dan hubungan penyidik atau penyidik pembantu dengan pihak berperkara yang kemungkinan satu kelompok dalam lingkungan sosial lain dalam kehidupannya sebagai manusia. Pada hubungan ini terjadi pertukaran sumber daya dan hubungan kekuasaan-ketergantungan yang mana hubungan tersebut pada dasarnya merupakan tata hubungan antar peran. Pada posisi penyidik dan penyidik pembantu sebagai pelaksana proses penyidikan mereka bertindak sebagai aktor dan individu lain sebagai target. sebagai seorang aktor, penyidik dan penyidik pembantu diminta untuk melakukan peran tertentu oleh individu lain. Peran yang diharapkan tidak selalu sesuai dengan ketentuan didalam proses penyidikan (ketentuan peran) sehingga timbul konflik antar peran ketika terjadi pertentangan diantara peran yang diharapkan berkaitan dengan peran mana harus dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Pada kondisi seperti ini penyidik dan penyidik pembantu akan mempertimbangkan pengambilan peran berdasarkan kekuasaan dan ketergantungannya pada seseorang. Tingkat kekuasaan dan ketergantungan dapat dianalisa dengan memperhitungkan sumberdaya yang dipertukarkan, nilai sumber daya dan keberadaan serta keterbatasan sumber daya dimana pada akhirnya dapat diketahui keberadaan persediaan ( supply ) dan permintaan ( demand) seorang penyidik dan penyidik pembantu terhadap suatu sumber daya. Sumber daya yang dipunyai ( supply) oleh seorang penyidik dan penyidik pembantu adalah kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum selama dalam proses pidana sebagai proses awal untuk menentukan seseorang berbuat atau tidak berbuat suatu tindak pidana disamping itu selama melaksanakan proses pidana secara hukum ia diberikan kesempatan untuk menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan tertentu misalnya kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, penangguhan penahanan, penyitaan, dan lain-lain dimana kewenangan tersebut berhubungan dengan kepentingan atau kebutuhan orang lain sedangkan sumber daya yang dibutuhkan ( demand) oleh penyidik dan penyidik pembantu sebagai manusia yang mempunyai berbagai lingkungan sosial secara umum sama. Sumber daya tersebut berbentuk pertama kebutuhan biologi atau kebutuhan primer. Kedua Kebutuhan sosial atau kebutuhan sekunder. :Ketiga Kebutuhan adab atau kemanusiaan. Pada jaringan sosial yang terjadi karena hubungan antar peran, peran yang dimainkan (role playing ) oleh penyidik dan penyidik pembantu dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan dipilih peran dari yang berasal dari posisi yang menguntungkan ( posisi yang menyediakan demand / kebutuhan sumber daya yang bernilai ) bagi penyidik dan penyidik pembantu sebagai manusia yang mempunyai kebutuhan hidup. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan sikap dan perilaku atasan, Penegak ketentuan hukum ( ketentuan peran ), Motivasi dari diri pribadi. Berdasarkan hal ini peran yang dimainkan tidak selalu sesuai dengan ketentuan peran ( peraturan atau ketentuan hukum) sehingga terbentuk peran-peran yang mungkin salah satunya dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Peran tersebut adalah peran sebagai fasilitator, peran sebagai mediator, peran sebagai alat bagi kepentingan pihak tertentu dan sebagai penegak hukum. Kepustakaan : 83 Buku + 30 Dokumen + 9 Internet.

Abstrak :
Pencucian Uang DenganTindak Pidana Asal Narkotika di Direktorat TindakPidana Pencucian Uang Deputi Pemberantsan BNNPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan penyidikan tindakpidana pencucian uang pada Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang DeputiPemberantasan BNN serta mengidentifikasi faktor faktor dominan yangmempengaruhi keberhasilan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancarasecara mendalam kepada para informan sebanyak 10 sepuluh orang yang adapada Direktorat TPPU Deputi Pemberantasan BNN seperti Direktur TPPU Kasubdit TPPU serta para penyidik TPPU Teori yang digunakan yaitu teoripenyidikan tindak pidana dan pencucian uang Hasil penelitian menjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidanapencucian uang yang dilakukan oleh penyidik TPPU sudah berjalan dengan baikpada setiap tahapannya meski belum ada Peraturan Kepala BNN atau SOP yangmengatur khusus penyidikan TPPU Penelitian juga berhasil mengidentifikasibesaran anggaran dan sumber daya penyidik sebagai faktor dominan yangmempengaruhi keberhasilan penyidikan. ......Criminal acts Money Laundering Directorate Deputy Pemberantasan BNNThis study aimed to analyze the implementation of the money laundering investigations on Money Laundering Directorate Deputy Eradication BNN and identify the dominant factors that influence the success of Money Laundering Investigation This study used a qualitative approach with in depth interview to the informant as much as 10 ten people there at the Deputy Directorate Combating Money Laundering BNN such as AML Director Head of AML and AMLinvestigators The theory used is the theory of investigation criminal offenses and money laundering Research results that the money laundering investigation is conducted by investigators of AML has been running well at each stage although no Regulation of BNN or SOP specifically governing the investigation of AML There search also identified the amount of budget and resource investigator as the dominant factor affecting the success of the investigation.

Abstrak :
The objective of this paper is to address a question of the effectiveness of Financial Service Authority (Otoritas Jasa Keuangan - OJK) investigators in eradicating financial service crimes in Indonesia. This question arises because in Law on Financial Service Authority there are OJK’s investigators with an investigatory authority on OJK crimes, including; banking, capital market, insurance, pension fund, financing institutions, and other financial service institution sectors. Meanwhile, there have been other investigators with an authority to investigate, namely, public prosecutor, police, and KPK (Indonesia’s corruption eradicating commission). The result was in a form of juridical aspect and written in a descriptive-analytical form. The conclusion of this paper was as follows: there was an overlapping of authorities between OJK’s investigators and public attorney’s investigators, police, and KPK, be they in the investigation of general crimes and that of special crimes/corruption. As for the effectiveness of OJK’s investigators, it should be proved yet in the future.

Tujuan dari makalah ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberantas kejahatan jasa keuangan di Indonesia. Pertanyaan ini muncul karena di Undang-Undang OJK ada penyidik OJK dengan otoritas investigasi kejahatan OJK, termasuk; perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan sektor lainnya. Sementara itu, ada peneliti lain dengan kewenangan untuk menyelidiki, yakni, jaksa, polisi, dan KPK (korupsi di Indonesia memberantas komisi). Hasilnya adalah dalam bentuk aspek yuridis dan ditulis dalam bentuk deskriptif-analitis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: ada tumpang tindih kewenangan antara peneliti OJK dan pengacara publik penyidik, polisi, dan KPK, baik itu dalam penyelidikan kejahatan umum dan kejahatan khusus / korupsi. Adapun efektivitas penyidik OJK, itu harus dibuktikan namun di masa depan.

Abstrak :
Tesis ini adalah tentang penyelidik swasta dalam mengungkap tindak pidana. Perhatian utama tesis ini adalah pada keberhasilan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik swasta dalam mengungkap tindak pidana di bidang HAKI. Tesis ini untuk menunjukkan bahwa keberhasilan penyelidik swasta mengungkap tindak pidana di bidang HAKI, merupakan tindakan-tindakan penyelidik swasta secara individual melakukan penyelidikan sesuai dengan yang ditugaskan oleh pimpinan organisasi, dengan menggunakan tehnik dan pendekatan metode ilmiah yang di dukung oleh proses manajemen dan sumber daya manusia yang berkualitas serta pembiayaan penyelidikan yang memadai dari perusahaan. Masalah penelitian dalam tesis ini adalah keberhasilan penyelidik swasta dalam mengungkap tindak pidana di bidang HAKI, meskipun tanpa memiliki suatu kewenangan penegakkan hukum seperti layaknya penyelidik Polisi. Sedangkan pertanyaan dari tesis ini adalah mengapa penyelidik swasta dapat mengungkap kasus-kasus yang diterima dari pimpinan organisasinya dapat berhasil. Dalam tesis ini, keberhasilan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik swasta, dari prespektif penyelidik swasta, oleh karena itu saya menggunakan metodelogi etnografi, yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat, pengamatan dan wawancara dengan pedoman untuk mengungkapkan tindakan-tindakah individu penyelidik swasta dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh para individu penyelidik swasta. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tindakan penyelidik swasta secara individu berhasil mengungkap kasus-kasus yang diberikan oleh pimpinan organisasinya dengan menggunakan tehnik dan pendekatan metode ilmiah, dan individu-individu penyelidik swasta memiliki kemampuan intelektual, yaitu mempunyai inisiatif, kreatifitas, ketabahan, ketekunan, kemampuan menyusun serta manjalankan strateginya sesuai dengan lingkungan kasus yang ditangani, kemampuan berkomunikasi untuk membangun jaringan sosial dengan individu dan individu organisasi atau institusi lainnya yang berkaitan dengan pekerjaannya sehingga jaringan sosial tersebut menjadi jaringan informannya, dan kemampuan untuk bekerja sama di antara sejawat serta untuk mendukung mobilitas penyelidikan dibutuhkan pula kemampuan fisik yaitu kesehatan, daya tahan tubuh dan tenaga. Dan yang mendukung keberhasilan pengungkapan kasus oleh individu penyelidik swasta, adalah manajemen yang profesional. Salah satu yang terpenting dari kegiatan manajemen adalah melakukan identifikasi dan menentukan sasaran-sasaran yang harus dicapai secara jelas serta pelaksanaannya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, merubah perilaku individu menjadi perilaku organisasional dengan memberikan penguatan-penguatan, untuk menunjang operasional pengungkapan kasus di dukung dengan pembiayaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan penyelidik. Implikasi tesis ini adalah perlunya pembenahan dalam organisasi penyidikan yaitu dengan pemisahan fungsi penyidikan dan fungsi penyelidikan, manajemen dilaksanakan secara profesional dan di dukung dengan biaya penyelidikan yang memadai, serta perlunya hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antara penyelidik swasta dengan Satuan Reserse dan pembinaan terhadap penyelidik swasta untuk memperkuat jaringan informasi untuk pengungkapan kasus tindak pidana.

Abstrak :
Tesis ini tentang penanganan anak korban kekerasan seksual di Pores Metro Jakarta Selatan. Perhatian utama tesis ini adalah cara bertindak penyidik Ruang Pelayanan Khusus pada proses penyidikan terhadap anak perempuan korban kekerasan seksual di Polres Metro Jakarta Selatan. Penelitian ini dimaksudkan adalah untuk menggambarkan proses penyidikan anak korban kekerasan seksual oleh penyidik Ruang Pelayanan Khusus Polres Metro Jakarta Selatan yang berbeda dengan penyidikan kejahatan yang lain. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengamatan, wawancara dan kajian dokumen. Peneliti ingin menggambarkan secara utuh mengenai tindakan penyidik Ruang Pelayanan Khusus dalam proses penyidikan anak korban kekerasan seksual, dampak atas perbuatan pelaku, bentuk-bentuk penyimpangan dan hubungan antara penyidik dengan berbagai pihak. Hasil dari penelitian ini ditemukan beragamnya tindakan-tindakan dalam proses penyidikan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh penyidik Ruang Pelayanan Khusus Polres Metro Jakarta Selatan. Tindakan ini dapat tergambar dalam proses penyidikan tersebut mulai dari diterimanya Laporan Polisi, Penyelidikan, Pemeriksaan, Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan sampai dengan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum. Ditemukannya anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, karakteristik pelaku, hubungan sosial korban dan pelaku serta dampak dari perbuatan si pelaku terhadap korban. Tindakan lain yang terjadi pada proses penyidikan anak korban kekerasan seksual yaitu ditemukannya bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik Ruang Pelayanan Khusus. Ditemukan juga pola-pola hubungan antara penyidik Ruang Pelayanan Khusus dengan sesama anggota, warga masyarakat (korban, keluarga korban, saksi, tersangka), Kejaksaan, dan Pusat Krisis Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Selain itu ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan anak perempuan korban kekerasan seksual seperti faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan faktor budaya.

Abstrak :
[ABSTRAK
Salah satu tujuan utama dari investigasi kecelakaan adalah untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan pencegahan agara dapat mencegah kecelakaan yang sama terulang di kemudian hari. Adanya kecelakaan berulang di PT.X mengindikasikan bahwa investigasi kecelakaan yang dilakukan belum efektif. Salah satu yang menjadi faktor penting dalam investigasi kecelakaan adalah kualitas investigator, karena investigator lah yang akan menjalankan seluruh rangkaian proses investigasi kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil wawancara awal, pihak investigator menjelaskan bahwa para investigator belum pernah mendapatkan pelatihan khusus mengenai investigasi kecelakaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas investigator kecelakaan kerja di PT.X . Kualitas investigator dilihat dari tiga variabel yaitu kompetensi, konsistensi, dan open minded. Metode yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. ku Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas investigator di PT.X masih kurang baik. Dimana, aspek kompetensi masih kurang baik, aspek konsitensi berada pada tingkatan yang baik dan open minded berada pada tingkatan cukup baik. ABSTRACT
One of the main purpose of accident investigation is to create recommendations for corrective actions in order to prevent the recurrent accident in the future. Some reccurent accidents at PT.X indicating that the previous accident investigations have not done effectively. One of the main factors in accident investigation is the quality of investigators, because investigators conduct the whole steps of accident investigation. Based on an early interview with some of the investigators, they said that they‟ve never been trained about accident investigation. Thus, this qualitative study aims to assess the quality of accident investigators at PT.X. The aspects of quality that will be assessed in this study are competency, consistency, and the ability of investigators to be open minded. The method used in this study is descriptive qualitative with in-depth interviews, observations, and secondary data. The result showed that the overall quality of accident investigators at PT.X is categorized not good, in which the competency aspect is poor, consistency aspect is good, and the ability of investigators to be open minded aspect is good enough.;One of the main purpose of accident investigation is to create recommendations for corrective actions in order to prevent the recurrent accident in the future. Some reccurent accidents at PT.X indicating that the previous accident investigations have not done effectively. One of the main factors in accident investigation is the quality of investigators, because investigators conduct the whole steps of accident investigation. Based on an early interview with some of the investigators, they said that they‟ve never been trained about accident investigation. Thus, this qualitative study aims to assess the quality of accident investigators at PT.X. The aspects of quality that will be assessed in this study are competency, consistency, and the ability of investigators to be open minded. The method used in this study is descriptive qualitative with in-depth interviews, observations, and secondary data. The result showed that the overall quality of accident investigators at PT.X is categorized not good, in which the competency aspect is poor, consistency aspect is good, and the ability of investigators to be open minded aspect is good enough., One of the main purpose of accident investigation is to create recommendations for corrective actions in order to prevent the recurrent accident in the future. Some reccurent accidents at PT.X indicating that the previous accident investigations have not done effectively. One of the main factors in accident investigation is the quality of investigators, because investigators conduct the whole steps of accident investigation. Based on an early interview with some of the investigators, they said that they‟ve never been trained about accident investigation. Thus, this qualitative study aims to assess the quality of accident investigators at PT.X. The aspects of quality that will be assessed in this study are competency, consistency, and the ability of investigators to be open minded. The method used in this study is descriptive qualitative with in-depth interviews, observations, and secondary data. The result showed that the overall quality of accident investigators at PT.X is categorized not good, in which the competency aspect is poor, consistency aspect is good, and the ability of investigators to be open minded aspect is good enough.]

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kedudukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan di persidangan dan kedudukan saksi verbalisan sebagai pengganti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang dicabut dalam persidangan. Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas inkuisitorial modern yang memfokuskan pemeriksaan pada tahap penyidikan, namun tetap harus mengingat prinsip nonself incrimination dan hak-hak Terdakwa. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, jika dilakukan secara sah, namun pembuktian sah belum diatur secara rinci oleh KUHAP. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di Belanda disamakan dengan Alat Bukti karena adanya Examinateur Magistrate atau Rechter Commisariss yang bersifat objektif atau netral dan adanya bukti rekaman yang menyatakan proses pemeriksaan dilakukan secara sah.

---

ABSTRACT
Minutes of Investigation in the trial and position of investigator?s testimony as a substitute when investigator?s dossier is revoked in the trial. The Criminal Justice System in Indonesia adheres to the principle of the modern inquisitor that not only focuses at the investigation phase, but also focuses at principles of nonself incrimination and the rights of the accused or defendand. Dossier can be considered as valid evidence if it is done due of process. But the procedure has not set in detail by the Code of Criminal Procedure in Indonesia. Dossier in Netherlands equal with evidence for their Rechter Commissaris whose objective and neutral, besides that there are record evidence as a prove to due of process.

Abstrak :
Mekanisme hubungan kerja antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Poiri dalam proses penyidikan tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Hubungan kerja tersebut meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemberian petunjuk, bantuan penyidikan (berupa bantuan teknis, bantuan taktis atau bantuan upaya paksa), penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian penyidikan, serta pelimpahan proses penyidikan tindak pidana. Dalam praktek di lapangan, hubungan kerja tersebut seringkali tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menjadi penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana. Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan aplikasi hubungan kerja penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana yang terjadi selama ini. Fokus tesis ini adalah hubungan kerja dalam bentuk koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil yang dilakukan oleh penyidik Polri pada Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menerapkan beberapa teknik pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dengan pedoman, dan kajian dokumen. Metode tersebut dipilih karena sifat dari masalah penelitian ini memerlukan pendalaman di mana peneliti harus memusatkan perhatiannya pada konteks yang dapat membentuk pemahaman mengenai fenomena yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan kerja dalam bentuk koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana belum seluruhnya berjalan dan bahkan ada yang tidak berjalan sama sekali, sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa aplikasi hubungan kerja tersebut telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan adanya perbedaan batas-batas kewenangan yurisdiksi dari masing-masing aparat penegak hukum, tidak efisiennya koordinasi dan pengawasan yang dilakukan penyidik Poiri terhadap penyidik pegawai negeri sipil, adanya perbedaan persepsi-dari instansi lain terhadap penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik Polri, dan tidak adanya ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap penyimpangan hubungan kerja yang telah diatur dalam perundang-undangan tersebut. Implikasi dari tesis ini adalah perlunya perubahan terhadap ketentuanketentuan yang mengatur tentang mekanisme hubungan kerja antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Polri agar tidak menghambat proses penyidikan tindak pidana dan tidak menyimpang dari ketentuan perundangundangan. Daftar Kepustakaan : 22 buku + 18 perundang-undangan + 3 bacaan dari internet + lampiran-lampiran.

Abstrak :
Karya ilmiah ini membahas secara komprehensif mengenai Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Penanganan Tindak Pidana di Bidang Jasa Keuangan. Pertanyaan dan masalah ini muncul karena pada Pasal 49 UU OJK menyebutkan bahwa selain pejabat penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Fungsi pengawasan OJK sedikit banyak akan bersentuhan dengan kejahatan yang terjadi pada sektor jasa keuangan, namun pada kenyataannya pegawai OJK tidak mempunyai fungsi penyelidikan. Oleh karena itu diperlukankejelasanmengenai kedudukan antara UU OJK dan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa selain Kepolisian dan PPNS, Pegawai OJK juga diberikan kewenangan sebagai penyidik agar dapat melaksanakan tugas penyidikan di bidang jasa keuangan. ......This thesis comprehensively explains about the extent of authority possessed by Indonesian Financial Service Authority (OJK) in handling Financial Crime. The questions and problems are raised based on article 49 in OJK Regulation mentioned that beside Police Investigator and Civil Servants Investigator related with OJK, there is a special authority given to other it is allowed for party based on KUHAP. OJK supervision itself mostly will relate to financial crime investigation while in fact OJK doesn’t have the authority of investigation. Therefore, it is essential to make some deliberations about the connection between UU OJK and UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) in which mentioned that beside Police Investigator and Civil Servants Investigator, OJK is also allowed to act as an investigator in financial crime.