Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena sengketa perdata yang malah dilaporkan ke polisi, sehingga semula masalah perdata menjadi masuk ranah pidana. Prinsip keadilan restoratif sebagai terobosan dalam sistem hukum pidana berupaya memberikan keadilan kepada para pihak (khususnya korban) dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan hubungan baik dalam masyarakat, justru secara das sein keadilan restoratif dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah tagihan nyangkut atau utang piutang melalui pendekatan pidana, yang secara das sollen seharusnya masalah tagihan nyangkut atau utang piutang diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa keperdataan. Penulis memilih metode penelitian kualitatif jenis studi dokumen (kajian literatur) dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data dalam penelitian ini, termasuk menelaah peraturan kepolisian dan buku-buku keadilan restoratif yang ditulis oleh penulis polisi, praktisi reserse yang juga sebagai akademisi, guna memahami rumusan masalah dan menjawab pertanyaan penelitian, serta untuk mencapai tujuan penelitian. Dari penelitian ini penulis menemukan adanya keistimewaan dalam menggunakan pendekatan pidana yang tidak dimiliki dalam pilihan penyelesaian sengketa keperdataan, dan dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif semakin memungkinkan bagi para pihak untuk berdamai dalam suatu perkara pidana. Implementasi e-manajemen penyidikan secara menyeluruh di kepolisian akan memudahkan akses pengawasan, pengendalian, dan monitoring kegiatan penyelidikan/penyidikan sehingga dapat digunakan untuk menjaga marwah penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia. ......The research is initiated by the phenomenon of civil disputes that are reported to the police. Ideally, such disputes should not be reported to the police and consequently they become the domain of criminal legal system. The principle of restorative justice as a breakthrough in criminal legal system seeks to provide justice to the parties (especially to the victims) by prioritizing recovery to the original condition (before a crime occurs) and to restore good relationships among the parties in the society. In fact (das sein), the restorative justice approach has often been used to resolve civil cases such as debit and credit claims or bad debt through criminal approach, which theoretically (das sollen) should be resolved through the mechanism of civil law proceedings. The author employs the qualitative approach using literature study method and uses primary and secondary data as data sources of the research, including examining police regulations and restorative justice books written by police writers and police practitioners who are also academicians in order to comprehend the problems and to answer the research questions as well as to achieve the research objectives. The results of the study reveal that there is something special in using criminal approach that can not be found in the civil law proceedings and by using the principle of restorative justice it is more possible for the parties to reconcile in a criminal case. The implementation of e-investigation management comprehensively by the National Police will facilitate access to supervision, control, and monitoring of initial investigation as well as investigation activities so that it can be used to keep up the true spirit of the application of restorative justice principles in criminal legal system in Indonesia.

Abstrak :
Komisi Yudisial dalam menjalankan wewenangnya pasti tidak lepas dengan penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi. Sistem informasi yang mendukung proses bisnis utama di mana sistem informasi tersebut berperan langsung terhadap keberhasilan dalam mencapai visi, misi dan strategi di Komisi Yudisial disebut sistem informasi utama (core). Komisi Yudisial mempunyai beberapa sistem informasi utama salah satunya adalah Sistem Informasi Manajemen Investigasi. Sistem Informasi Manajemen Investigasi sudah dibuat dan diimplementasikan di Komisi Yudisial sejak Tahun 2015 dan ditujukan untuk seluruh pegawai di Biro Investigasi yang berjumlah 32 orang. Namun dalam pelaksanaan-nya, hanya pegawai dari subbagian Produksi dan Dokumentasi yang berjumlah 5 orang yang aktif menggunakan sistem. Dari jumlah tersebut dapat dilihat persentase pengguna sistem informasi Manajemen Investigasi hanya 15,6% dari target seluruh pegawai Biro Investigasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini melakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pengguna terhadap sistem informasi Manajemen Investigasi. Pengumpulan data menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner online ke seluruh pegawai Biro Investigasi. Analisa dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode Partial Least Square (PLS) SEM dengan menggunakan tools SmartPLS versi 3.2.9 untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 10 hipotesis terdapat 6 hipotesis yang diterima dan 4 hipotesis yang ditolak. Faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pengguna terhadap Sistem Informasi Manajemen Investigasi yaitu faktor Anxiety, Design Quality, Facilitating Condition, Information Quality, dan System Quality. ......The Judicial Commission in exercising its authority cannot be separated from the use and utilization of information systems. The information system that supports the main business processes in which the information system has a direct role in the success in achieving the vision, mission and strategy in the Judicial Commission is called the main information system (core). The Judicial Commission has several main information systems, one of which is the Investigation Management Information System. The Investigation Management Information System has been created and implemented in the Judicial Commission since 2015 and is intended for all 32 employees in the Investigation Bureau. However, in its implementation, only 5 employees from the Production and Documentation subsection are actively using the system. From this number, it can be seen that the percentage of users of the Investigation Management information system is only 15.6% of the target of all Investigation Bureau employees. Based on these problems, this study conduct further analysis to determine the factors that influence user satisfaction of the Investigation Management information system. Data collection uses qualitative methods through interviews and quantitative methods by distributing online questionnaires to all Investigation Bureau employees. Data analysis and processing were carried out using the Partial Least Square (PLS) SEM method using the SmartPLS version 3.2.9 tool for testing the hypotheses that have been made. The results of this study indicate that of the 10 hypotheses, 6 hypotheses were accepted and 4 hypotheses were rejected. The factors that influence user satisfaction with the Investigation Management Information System are Anxiety, Design Quality, Facilitation Conditions, Information Quality, And System Quality.