Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap risk premium Indeks Harga Saham Gabungan IHSG . Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan adalah time series tahunan periode 1996 ndash; 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap risiko premium Indeks Harga Saham Gabungan IHSG , sedangkan investasi swasta memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko premium Indeks Harga Saham Gabungan IHSG.

---

This study aims to examine the effect of government investment and private investment on risk premium Jakarta Composite Index JCI . This study used quantitative approach. Technique analysis data of this study used analysis of multiple linear regression and used time series data during 1996 ndash 2015. The results of this study provide an evidence that there are positive effect and significant from government investment on risk premium Jakarta Composite Index JCI and there are negative effect and significant from private investment on risk premium Jakarta Composite Index JCI."

"Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi salah satu target Sustainable Development Goals (SDG) untuk tahun 2030, dimana berbagai indikator dalam SDG meliputi berbagai elemen yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dll. Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara nasional dapat dilakukan dengan melakukan pembangunan di daerah dengan harapan kualitas sumber daya manusia juga akan mengalami perkembangan apabila terdapat pembangunan yang dapat menunjang hal tersebut, salah satu sumber finansial yang bisa memberikan dampak pada pembangunan di daerah adalah investasi baik investasi publik yang dilakukan pemerintah maupun Foreign Direct Investment (FDI). Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengukur pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) dan investasi pemerintah pada sektor pendidikan-kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode Fixed Effects serta data Badan Pusat Statistik (BPS) dan CEIC Data tahun 2010-2020, hasil estimasi menunjukkan bahwa kenaikan FDI memiliki dampak positif terhadap indeks pembangunan manusia provinsi tetapi tidak signifikan sedangkan kenaikan investasi pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia provinsi.

---

Human resource development is also one of the targets of the Sustainable Development Goals (SDGs) for 2030, where various indicators in the SDGs include various elements related to the quality of human resources such as education, health, poverty, etc. Improving the quality of human resources nationally can be done by carrying out development in the regions with the hope that the quality of human resources will also develop, one of the financial sources that can have an impact on development in the region is investment, both public investment by the government and Foreign Direct Investment (FDI). This study aims to identify and measure the effect of Foreign Direct Investment (FDI) and government investment in the health-education sector on the provincial human development index in Indonesia. Using the Fixed Effects method and data from the Badan Pusat Statistik (BPS) and CEIC Data for the years 2010-2020, the estimation results show that the increase in FDI has a positive impact on the provincial human development index but is not significant, while the increase in government investment in the education and health sectors has a significant positive impact on the province's human development index."

"Tesis ini membahas terkait prinsip business judgement rule yang akan memberi perlindungan hukum pimpinan/direksi Operator Investasi Pemerintah dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah. Investasi Pemerintah merupakan hal yang baru yang diterapkan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (PP No. 63/2019), yang secara operasional dilaksanakan oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP). Dalam menjalankan Investasi Pemerintah, OIP berpotensi menghadapi risiko investasi. untuk melindungi pimpinan/direksi OIP dari pertanggungjawaban hukum atas kerugian tersebut, PP No.63/2019 mengadopsi prinsip business judgement rule. Namun di kalangan aparat penegak hukum maupun hakim prinsip ini tidak sepenuhnya diterapkan. Hal tersebut dapat menghambat tugas OIP dalam melaksanakan tugas Investasi Pemerintah, karena dibayangi ketakutan pertanggungjawaban hukum jika terjadi kerugian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana Penulis melakukan penelaahan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara normatif PP No.63/2019 yang mengadopsi prinsip business judgement rule seharusnya mampu memberi perlindungan hukum bagi pimpinan/direksi OIP. Penulis menyarankan agar perlindungan hukum tersebut lebih optimal, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1) mengatur Investasi Pemerintah dalam bentuk undang-undang; 2) menegaskan dalam regulasi bahwa Investasi Pemerintah masuk ke dalam ranah keuangan privat (untuk mencegah aparat penegak hukum mudah mengkaitkan kerugian investasi dengan kerugian keuangan negara);  dan 3) mensosialisasikan business judgement rule di kalangan aparat penegak hukum dan hakim agar memiliki kesamaan pemahaman.

---

This thesis discusses the principles of business judgment rule that will provide legal protection for the leaders/directors of Government Investment Operators in the implementation of Government Investments. Government Investment is a new thing implemented in Indonesia based on Government Regulation Number 63 of 2019 concerning Government Investment (Government Regulation No. 63/2019), which is operationally implemented by Government Investment Operators. In carrying out Government Investment, Government Investment Operators faces investment risk. In order to protect the Government Investment Operators leaders/directors from legal liability for these losses, Government Regulation No. 63/2019 applies the business judgment rule principle. However, among law enforcement officers and judges this principle has not been fully implemented. This can hinder Government Investment Operators 's task in carrying out Government Investment duties, because it is overshadowed by the fear of legal liability in the event of a loss. This study uses a normative juridical method, where the author reviews the primary legal materials in the form of statutory regulations and judges' decisions. From this research, it can be said that normatively Government Regulation No. 63/2019 which applies the business judgment rule principle should be able to provide legal protection for Government Investment Operators leaders/directors. The author suggests that the legal protection is more optimal, it is necessary to do the following things: 1) regulate Government Investment in the form of a law; 2) it is stated in the financial regulations that Government Investment enters the private sphere (to prevent law enforcement officers from easily linking investment losses with state financial losses); and 3) socializing the business judgment rule among law enforcement officers and judges in order to have a common understanding."

"Bermula dari silang pendapatan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dalam menentukan bentuk divestasi atas pembelian 7% saham divestasi PT NNT 2010 oleh Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Divestasi tersebut dimaknai Pemerintah sebagai Investasi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, sedangkan menurut DPR divestasi tersebut merupakan Penyertaan Modal Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang memerlukan persetujuan DPR. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengertian Investasi Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan; mekanisme pelaksanaan Investasi Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara; dan bentuk divestasi saham PT NNT. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dan analisa data deskriptif-analitis. Penelitian menunjukan bahwa pembelian divestasi saham PT NNT oleh Pemerintah melalui PIP merupakan Investasi Pemerintah dalam bentuk surat berharga, tanpa perlu meminta persetujuan DPR. Hal ini karena dana divestasi yang berasal baik murni dari APBN maupun yang berasal dari keuntungan BLU telah melalui mekanisme pembahasan RAPBN dan mendapat persetujuan dari DPR. Sedangkan penggunaan keuntungan BLU PIP, untuk menutup kebutuhan dana divestasi, perlu melalui mekanisme APBN dan persetujuan DPR. Hal ini disebabkan karena keuangan BLU merupakan keuangan negara, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kementerian induknya yaitu Kementerian Keuangan, yang dalam perencanaan kerja dan anggaran merupakan satu kesatuan dengan rencana kerja kementerian keuangan.

---

Beginning from the crossing of argument between the House of Representatives (DPR) and the Government in determining the form of divestment for the purchase of 7% of PT NNT 2010 divested shares by the Government through the Government Investment Center (PIP). The Divestment means Government as Government Investment based on Government Regulation Number 1 of 2008, while according to DPR the divestment is State Equity Participation as regulated in Article 24 paragraph (2) of Law Number 17 year 2003 and Article 41 of Law Number 1 year 2004 is further elaborated in Government Regulation Number 6 of 2006 that requires DPR approval. The problems of this study are the definition of Government Investment and State Equity Participation based on legislation; the mechanism for implementing Government Investment and State Equity Participation; and concept of divestment of PT NNT shares. To answer these problems, juridical-normative legal research methods are used and data analysis is descriptive-analytical. The results this study show that the purchase of PT NNT shares divestment by the Government through PIP is Government Investment in the form of securities, without DPR's approval. This is because the divestment funds from APBN or BLU's profit have gone through a mechanism for discussing the RAPBN and getting approval from the DPR. This is because the BLU finance is state finance, which is an integral in work planning and budgeting of Ministry of Finances work plan."

"Laju urbanisasi yang tinggi menyebabkan rasio masyarakat yang status tempat tinggalnya overcrowded semakin meningkat di Perkotaan. Salah satu skema penyediaan hunian yang efisien, sehat dan dapat berkelanjutan yang telah banyak diterapkan di Negara lain adalah Public Private Partnership (PPP) atau diakomodasi dalam regulasi di Indonesia sebagai Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal tersebut sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030, khususnya Goal ke-11 yaitu mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan Namun demikian, sampai saat ini skema KPBU Perumahan belum pernah terlaksana di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan investasi pola ini dari sisi Pemerintah maupun Badan Usaha.Kelayakan investasi dilakukan dalam 3 tahap, tahap pertama adalah kelayakan investasi dari sisi Badan Usaha dengan indikator layak berdasarkan rasio Benefit Cost Ratio (BCR) sebesar 3,95x, Net Present Value (NPV) sebesar Rp32,7miliar, Internal Rate of Return (IRR) sebesar 13,22% per tahun dan payback period selama 9 tahun dengan masa konsesi 20 tahun. Tahap kedua, dari sisi Pemerintah diperoleh hasil layak berdasarkan present value dari nilai anggaran untuk dukungan fasilitas sebesar Rp131 miliar yang mana lebih kecil dibandingkan dengan present valuealokasi anggaran untuk membangun dan mengelola sendiri. Tahap ketiga dilakukan dengan analisis ekonometrik sebagai pertimbangan dalam penentuan sasaran kebijakan. Hasil regresi menunjukkan bahwa hunian overcrowdeddan status tempat tinggal memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat keluhan kesehatan masyarakat.

---

Urbanization has driven up the overcrowding house in the urban area. There is a need to provide efficient, healthy and sustainable housing provision scheme especifically for low-income communities (MBR). This is in line with the target of the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs), specifically the 11th Goal, which is to manage cities that are inclusive, safe, resilient, and sustainable. One of the scheme that has been widely applied is Public Private Partnership (PPP) for affordable housing. However, the legal framework for PPP or called KPBU for infrastructure in Indonesia has already set up but not yet implemented for affordable housing project.

The study analyzes the investment feasibility of the PPP for affordable housing in Indonesia. The study consist of three stages of analysis; the first stage is feasibility from private sector perspective that obtained a feasible result with a Benefit Cost Ratio of 3.95x, Net Present Value of IDR 32.7 billion, Internal Return Rate of 13.22% per annum and 9-year payback period with a concession period of 20 years. The second stage is feasibility analysis from Public perspective, obtained a feasible result with the present value of the money for supporting the KPBU project IDR131 billion. This cost is smaller than the present value of the budget allocation if government built and managed by itself. The third stage is carried out by econometric analysis as a consideration in determining policy targets with the results of the variable overcrowded and occupancy status have correlated significantly on the health level experienced by society."

"Dalam rangka mencapai tujuan bernegara untuk mencapai kesejahteraan umum, Pemerintah menggunakan instrument fiskal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan memenuhi prinsip keadilan bagi rakyat. Instrumen fiskal dimaksud antara lain melalui pengelolaan investasi Pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, manfaat sosial dan manfaat lainnya yang berguna untuk kemakmuran rakyat dan juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun dalam tatanan pengelolaan investasi, Pemerintah perlu memberdayakan semua sumberdaya yang potensial dan memiliki expertise dalam melaksanakan investasi seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan hukum lainnya berupa Lembaga sui generis sebagai badan hukum publik atau bahkan yang berbentuk sovereign wealth fund. Dalam konsepsi hukum keuangan publik yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum keuangan negara, Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara berwenang untuk menatausahakan investasi Pemerintah berupa investasi jangka Panjang non permanen yang dilaksanakan dalam bentuk saham, surat berharga, dan investasi langsung. Penunjukan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan hukum lainnya sebagai agen investasi Pemerintah pusat sangatlah krusial mengingat institusi-institusi privat dan publik tersebut memiliki sumberdaya yang sangat potensial dalam melaksanakan investasi Pemerintah yang diharapkan akan memberikan kontribusi atau manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya yang bukan hanya sekedar mencari keuntungan tapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara optimal dan berkesinambungan.Kaidah hukum keuangan publik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi Pemerintah menjadi sangat penting dalam menjembatani pelaksanan investasi dari sudut pandang hukum privat yang dipedomani oleh BUMN dan BUMD dan pelaksanaan investasi dari sudut pandang hukum publik yang sektoral yang dipedomani oleh badan hukum lainnya.

---

In order to achieve the goal of the state to achieve general welfare, the Government uses fiscal instruments to achieve sustainable economic growth and fulfill the principle of justice for the people. The fiscal instruments referred to include, among others, the management of central government investments aimed at obtaining economic benefits, social benefits and other benefits that are useful for the prosperity of the people and also to support national economic growth. In terms of investment management, the Government needs to empower all potential resources and have expertise in carrying out investments such as State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and other legal entities in the form of Sui Generis Institutions as public legal entities or even in the form of sovereign wealth funds.

In the legal conception of public finance as contained in various laws and regulations in the field of state finance law, the Minister of Finance as the State General Treasurer is authorized to administer Government investment in the form of long-term non-permanent investments carried out in the form of shares, securities, and direct investments. The appointment of State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and other legal entities as investment agents for the Central Government is very crucial considering that these private and public institutions have very potential resources in carrying out Government investments which are expected to contribute or provide economic, social and economic benefits. others who are not only looking for profit but can also encourage optimal and sustainable national economic growth.

The legal rules of public finance contained in the laws and regulations governing government investment are very important in bridging the implementation of investment from a private law perspective guided by BUMN and BUMD and investment implementation from a sectoral public law point of view guided by other legal entities."

"Sistem informasi dan teknologi memiliki peran signifikan dalam proses pembangunan sebuah organisasi. Kebutuhan terhadap efisiensi waktu dan biaya mempengaruhi berbagai sektor untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam aktivitas bisnis organisasi. BLU PIP saat ini sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung layanan pengelolaan pembiayaan ultra mikro maupun layanan pembiayaan ultra mikro. Namun dalam prosesnya, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti kurang optimalnya pemanfaatan SI/TI, pengembangan SI/TI yang dilakukan tidak sepenuhnya mendukung proses bisnis, sistem yang tidak terintegrasi dan buruknya pengelolaan informasi. Oleh karena itu, diperlukan rumusan rencana strategis sistem informasi sehingga melalui rumusan rencana strategis sistem informasi, BLU PIP memiliki pedoman untuk pengelolaan dan pengembangan SI/TI yang lebih baik di masa mendatang.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rumusan rencana strategis sistem informasi yang dapat digunakan sebagai pedoman pengembangan SI/TI di lingkungan BLU PIP. Metodologi penelitian ini menggunakan metodologi penyusunan rencana strategis sistem informasi oleh Ward & Peppard dengan metode analisis antara lain Mission Model Canvas, Value Chain, Proses Bisnis, Critical Success Factor dan McFarlan Strategic Grid. Sedangkan untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis tematik. Metodologi Ward & Peppard dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal bisnis dan SI/TI sebagai masukan sehingga menghasilkan rumusan strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI. Selanjutnya menyusun rancangan portofolio aplikasi masa mendatang dan membuat rekomendasi peta jalan pengembangan SI/TI. Portofolio aplikasi masa mendatang didapat sebanyak 21 aplikasi yang akan dikembangkan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan penentuan prioritas pada peta jalan pengembangan SI/TI yang telah disusun. Dengan adanya rencana strategis sistem informasi ini diharapkan dapat menyelaraskan strategi SI/TI dengan strategi bisnis BLU PIP .

---

Information systems and technology have a significant role in the development process of an organization. The need for time and cost efficiency influences various areas to utilize information technology in organizational business activities. BLU PIP has now begun to utilize information technology to support ultra-micro financing management and ultra-micro financing services. However, in the process, BLU PIP faced several problems that occurred as if the development of IS/IT that existed did not fully support business processes, systems is not integrated and information management poorly maintened. Therefore, it is necessary to formulate an information system strategic plan.

This research aims to formulate an information system strategic plan that can be used as a guideline in the development of IS/IT. This research use an information system strategic plan method by Ward & Peppard. Mission Model Canvas, Value Chain, Business Process, Critical Success Factor and McFarlan Strategic Grid analysis as its analytcal methods. Meanwhile, to analyze the data, this research used the thematic analysis method. The Ward & Peppard methodology is carried out by analyzing the internal and external conditions of the business and IS/IT as input to formulate an IS strategy, IT strategy, and IS/IT management strategy. The portfolio of future applications is also needed to design an IS/IT development roadmap. It includes 21 applications that will be developed over 5 (five) years. The development will be carried out is base on the prioritization of IS/IT development roadmap that has been prepared. Hopefully, this information system strategic plan will allow alignment of the IS/IT strategies and business strategy"

"Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota di Pulau Sumatera yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan sangat pesat. Berawal dari kota yang berukuran kecil, Kota Pekanbaru berkembang menjadi kota besar dan bersama-sama dengan tiga kabupaten tetangganya, akan dibentuk menjadi kawasan metropolitan pertama di Riau. Pembentukan “Pekansikawan” pada tahun 2019 dilakukan karena perkembangan dan pertumbuhan Kota Pekanbaru yang sudah mencapai daerah pinggir Kota Pekanbaru. Perkembangan dan pertumbuhan yang pesat ini tentu mempengaruhi bagaimana pusat pelayanan yang terdapat di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pusat pelayanan yang terdapat di Kota Pekanbaru pada tahun 2019 serta ingin mengetahui hubungannya dengan empat faktor pembentuk pusat pelayanan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh Kota Pekanbaru yaitu faktor lokasi strategis, faktor aglomerasi, faktor sumber daya alam, dan faktor investasi pemerintah daerah. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis keruangan dan analisis statistik Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pusat pelayanan di Kota Pekanbaru pada tahun 2019 terletak pada kepadatan penduduk sedang dengan jumlah penduduk yang tergolong tinggi, yang meliputi enam kelurahan yaitu Kelurahan Air Dingin, Kelurahan Tangkerang Utara, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kelurahan Tuah Karya, dan Kelurahan Labuh Baru Timur. Hasil statistik menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan yang terjadi antara pusat pelayanan dengan faktor lokasi strategis, faktor aglomerasi, faktor sumber daya alam, dan faktor investasi pemerintah daerah.

---

Kota Pekanbaru is one of the cities of the Sumatera Island, that is experiencing rapid growth and development. Started as a small city, Kota Pekanbaru developed into a large city and together with the three neighboring districts, will become the first metropolitan area in Riau. The formation of "Pekansikawan" in 2019 was carried out due to the development and growth of Kota Pekanbaru, which has reached the outskirts of Kota Pekanbaru. This rapid development and growth has affected the service centers of Kota Pekanbaru. This study aims to find out how service centers of Kota Pekanbaru in 2019 are and want to know their relationships between the four factors forming service centers based on the capabilities possessed by Kota Pekanbaru, strategic location factors, agglomeration factors, natural resource factors, and local government investment factors. The analytical methods used in this research are spatial analysis and Chi square statistical analysis. The results showed that service centers of Kota Pekanbaru in 2019 are located in Kelurahan Air Dingin, Kelurahan Tangkerang Utara, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kelurahan Tuah Karya, and Kelurahan Labuh Baru Timur that have moderate populations density with high populations. Statistical results showed that there are no significant relationships between service centers with strategic location factors, agglomeration factors, natural resource factors, and local government investment factors."